Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT
This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia.

Abstrak :
ABSTRACT Internasionalisasi perusahaan adalah proses untuk membuat perusahaan internasional, salah satunya dengan melakukan investasi atau ekspansi operasional dari suatu perusahaan. Sebelumnya, proses internasionalisasi merupakan fenomena yang terjadi pada perusahaan-perusahaan negara maju yang dinilai memiliki kesiapan, baik melalui merek, paten, kualitas, dan juga kemampuan manajerial. Namun demikian, beberapa dekade ini telah menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, yang merupakan negara berkembang, mengalami internasionalisasi yang pesat. TKA ini berusaha melihat motivasi-motivasi yang melatarbelakangi internasionalisasi perusahaan-perusahaan Tiongkok, dan juga mengelompokkan motivasi-motivasi di balik internasionalisasi perusahaan Tiongkok sesuai dengan perspektif analisis yang digunakan oleh artikel, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Dari perspektif mikro, terdapat dua motivasi utama yaitu motivasi peningkatan efisiensi dan berkurangnya risiko yang mendorong perusahaan untuk melakukan internasionalisasi. Sedangkan dari perspektif makro, terdapat motivasi ekonomi dan politik yang berdasarkan kepentingan dari negara serta motivasi institusional sebagai efek dari institusi. Berdasarkan proses pemetaan motivasi internasionalisasi perusahaan Tiongkok, TKA ini mengidentifikasi bahwa faktor utama yang paling berpengaruh dalam menentukan negara dan sektor tujuan investasi adalah motivasi dari pespektif makro. Kesimpulan ini didapatkan berdasarkan analisis dari sisi historis, data empiris, serta kepentingan, di mana nampak bahwa peran dan juga kepentingan yang dimiliki oleh negara lebih mendominasi dibandingkan sektor privat.

---

ABSTRACT Internationalization is a process in which a firm proceed to internationalize, either by investing or by expanding operations overseas. Previously, the internationalization process was a phenomenon that occurred to firms developed country companies that were considered to have readiness and capabilities to operate abroad. However, these decades have shown how firms from China, a developing country, are experiencing rapid internationalization. The paper seeks to see the motivations behind the internationalization of Chinese firms, and also classifies the motivations behind the internationalization of Chinese companies according to the analytical perspective used by the articles, namely the micro and macro perspective. From a micro perspective, there are two main motivations, namely the motivation to increase efficiency and the reduced risk which drive companies to internationalize. Whereas from a macro perspective, there are economic and political motivations based on the interests of the state as well as institutional motivation as an effect of the institution. Based on the process of mapping the internationalization motivation of Chinese companies, this article identified that the main factor in determining the country and investment destination sector are the motivations of the macro perspective. This conclusion is based on an analysis from the historical side, empirical data, and interests, where it appears that the roles and interests of the state are more dominant than the private sector.