Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), pembangunan infrastruktur listrik belum terlaksana secara optimal. Selain sebagai provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah, pendanaan dari Pemerintah terbatas, serta ada terlalu banyak pihak dalam pembuatan dan implementasi kebijakan di Kawasan Perbatasan yang mengakibatkan perlunya koordinasi ekstra. Untuk itu riset ini diawali dengan mempertanyakan bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur di sana. Ditemukan bahwa kondisinya belum optimal karena koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah sendiri masih belum berjalan baik, anggaran terbatas, dan tidak menarik bagi investor. Padahal ada keinginan, termasuk dari masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi lokal yang jelas membutuhkan stabilitas pasokan listrik. Menghadapi problematika tersebut, skema blended finance ditawarkan sebagai alternatif dengan perspektif collaborative governance sebagai dasar mengingat sudah pasti ada kolaborasi dalam menjalankan blended finance. Di samping mengkonstruksi skema yang dapat dijadikan alternatif tersebut, desain kolaborasi yang sesuai dengan sistem konteks blended finance juga dikonstruksi berdasarkan tiga teori collaborative governance, yaitu dari Donahue & Zeckhauser, Emerson & Nabatchi serta Ansell & Gash. Hasilnya, penelitian ini mengusulkan bahwa untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan Darat, dapat digunakan skema blended finance untuk level usaha kecil yang terdiri dari dua tahapan, yaitu feasibility study dan joint venture. Skema ini kemudian direplikasi dan diagregasi untuk menarik dana katalis dengan skala yang lebih besar. Dalam skema ini, sejumlah hal yang harus diperhatikan adalah para pemangku kepentingan, jenis dan peran setiap investor, sumber dana dari publik atau swasta, instrumen pendanaan, serta jangka waktu kerjasamanya. Dalam menjalankan skema blended finance ini, kolaborasi dilakukan dengan memadukan ketiga model kolaborasi yang telah disebutkan. Para aktor kolaborasi harus memperhatikan sejumlah prasyarat serta pendorong yang akan mempengaruhi jalannya proses kolaborasi. Skema blended finance dan desain kolaborasi ini diharap dapat diaplikasikan dalam meningkatkan kerjasama di pemerintahan dan pihak terkait untuk mengakselerasi pembangunan di Kawasan Perbatasan Darat di NTT dan menjadi solusi ketika pembangunan terhambat karena permasalahan pendanaan. ......At the border of Nusa Tenggara Timur (NTT), the development of electricity infrastructure has not been implemented optimally. Apart from being the province with the lowest electrification ratio, funding from the Government is limited, and there are too many parties in policy-making and its implementation at the border which results in the need for extra coordination. Therefore, this research begins by questioning the condition of infrastructure development there. It was found that conditions were not optimal because coordination and communication between government agencies themselves were still not running well, the budget was limited, and it was not attractive to investors. Whereas they, including the local community, desire to grow the local economy, which clearly requires a stable supply of electricity. Facing these problems, a blended finance scheme is offered as an alternative with a collaborative governance perspective as a basis considering that there is definitely collaboration in carrying out blended finance. In addition to constructing the alternative scheme, collaboration with blended finance as its system context is also constructed based on three collaborative governance theories, i.e. from Donahue & Zeckhauser, Emerson & Nabatchi, and Ansell & Gash. As a result, this study proposes that for infrastructure development at the border, a blended finance scheme can be used is in the small business level which consists of two stages, namely a feasibility study and a joint venture. This scheme is then replicated and aggregated to attract catalyst funds on a larger scale. In this scheme, a number of things that must be considered are the stakeholders, the type and role of each investor, sources of funds from the public or private sector, funding instruments, and the period of cooperation. In adopting this scheme, collaboration is carried out by combining the three collaboration models that have been mentioned. Collaborative actors must pay attention to a number of prerequisites and drivers that will affect the course of the collaboration process. It is hoped that this blended finance scheme and collaborative design can be implemented to increase cooperation in government and related parties to accelerate development at the border of NTT and become a solution when development is hampered due to funding problems.

Abstrak :
Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang. ......This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh. The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kajian ini melakukan analisis kapabalitas dinamik terhadap pengelolaan daya saing pariwisata di Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta sebagai tempat wisata berkompetis dengan tempat wisata lainnya, baik di internal wilayah ataupun dengan dunia internasional. Untuk dapat sukses melalui kompetisi dibutuhan strategi pengelolaan daya saing (Teece, Pisano, dan Shuen, 1997). Salah satu strategi untuk itu dengan meningkatkan kapabilitas dinamik pengelolaan Kota Tua. Kapabilitas dinamik adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya untuk memenuhi tantangan lingkungan yang dinamis sehingga mampu memiliki daya saing (Teece dan Augier, 2007). Kajian ini memberikan contoh bagaimana organisasi publik harus beradaptasi dalam linkungan yang dinamik dalam upaya mampu bertahan hidup dengan mengintegrasi, memodifikasi, dan menata ulang sumber daya yang dimiliki. Hasil analisis memperlihatkan ada tiga faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas dinamik Kota Tua Jakarta yaitu orang yang mampu, proses yang tangkas, dan relasi antar kelompok. Faktor pendorong ini berinteraksi dengan elemen kapabilitas dinamik yaitu berpikir ulang, berpikir kedepan, dan berpikir modifikasi untuk menciptakan kebijakan adapatif dalam memenuhi indek daya saing pariwisata. Kajian ini memakai metode riset tindakan berbasis sistem lunak. Adapun model riset tindakan ini menggunakan pendekatan dual imperative yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah faktual dan mencari kebaruan dari teori yang ada.;

---

ABSTRACT
This paper explores dynamic capability for tourism competitiveness in old town Jakarta. Dynamic capability is the ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competencies to address rapidly changing environments (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). This paper provide ilustration how public organization used dynamic capability to keep organization fit to the competitive and dynamic situation. In this paper how the public organization continously anticipating and adjusting are using three driven factor (Rothaermel & Hess, 2004; Neo & Chen, 2007) at able people, agile process, and intergroup relationships and three key element (Neo & Chen, 2007) at thinking ahead, thinking again, and thinking across that used to achieve adaptive policies for tourism competitive advantage. Action research is conducted in the field of old town Jakarta governance including DKI Jakarta goverment, tourism department of Jakarta, Museum in Old Town Jakarta and comunities in Old Town Jakarta. These research is using SSM-Based AR to explores the messy situation in Old Town Jakarta. Soft Systems Methodology is used to tackling social complexity in old town Jakarta. These research are dual imperatives of action research as mentioned by Mc kay and Marshal (2001) and hardjosoekarto (2013).;This paper explores dynamic capability for tourism competitiveness in old town Jakarta. Dynamic capability is the ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competencies to address rapidly changing environments (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). This paper provide ilustration how public organization used dynamic capability to keep organization fit to the competitive and dynamic situation. In this paper how the public organization continously anticipating and adjusting are using three driven factor (Rothaermel & Hess, 2004; Neo & Chen, 2007) at able people, agile process, and intergroup relationships and three key element (Neo & Chen, 2007) at thinking ahead, thinking again, and thinking across that used to achieve adaptive policies for tourism competitive advantage. Action research is conducted in the field of old town Jakarta governance including DKI Jakarta goverment, tourism department of Jakarta, Museum in Old Town Jakarta and comunities in Old Town Jakarta. These research is using SSM-Based AR to explores the messy situation in Old Town Jakarta. Soft Systems Methodology is used to tackling social complexity in old town Jakarta. These research are dual imperatives of action research as mentioned by Mc kay and Marshal (2001) and hardjosoekarto (2013)., This paper explores dynamic capability for tourism competitiveness in old town Jakarta. Dynamic capability is the ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competencies to address rapidly changing environments (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). This paper provide ilustration how public organization used dynamic capability to keep organization fit to the competitive and dynamic situation. In this paper how the public organization continously anticipating and adjusting are using three driven factor (Rothaermel & Hess, 2004; Neo & Chen, 2007) at able people, agile process, and intergroup relationships and three key element (Neo & Chen, 2007) at thinking ahead, thinking again, and thinking across that used to achieve adaptive policies for tourism competitive advantage. Action research is conducted in the field of old town Jakarta governance including DKI Jakarta goverment, tourism department of Jakarta, Museum in Old Town Jakarta and comunities in Old Town Jakarta. These research is using SSM-Based AR to explores the messy situation in Old Town Jakarta. Soft Systems Methodology is used to tackling social complexity in old town Jakarta. These research are dual imperatives of action research as mentioned by Mc kay and Marshal (2001) and hardjosoekarto (2013).]

Abstrak :
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Timur dengan melakukan serangkaian wawancara mendalam dan diskusi aktif dengan berbagai narasumber mulai dari gubernur, bupati/walikota, instansi vertikal, ahli dan praktisi pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan tidak efektif yang disebabkan oleh 6 (enam) determinant factor, yaitu lemahnya dukungan instrumen kebijakan, ketiadaan institusi kelembagaan, ketiadaan personil aparatur, ketidakjelasan anggaran, kepemimpinan, dan political will pemerintah. Hasil penelitian merumuskan dua desain sistem pemerintahan daerah. Pertama, provinsi wilayah administrasi dan daerah otonom - kabupaten/kota daerah otonom. Kedua, provinsi daerah wilayah administrasi dan daerah otonom ? kabupaten/kota wilayah administrasi dan daerah otonom. Kedua desain tersebut meletakkan dekonsentrasi dan desentralisasi pada provinsi dan mendudukkan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat mapun selaku kepala daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya institusi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai intermediate government dalam bentuk deputi dekonsentrasi. ......Governor as the Central Government representative has a very important position on the local government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The strategic position have faced lots of challenges and problems. This study aims to analyze why the position of the governor as the central government representative is ineffective and to formulate the construction of the governor?s position, role and function as the Central Government representative on the local government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia for the future. This study applied qualitative paradigm with descriptive data analysis techniques. The data were collected in the Central Kalimantan Province and East Java Province by conducting a series of in-depth interviews and active discussions with various sources ranging from the governors, regents/mayors, vertical institutions, experts and practitioners of local government. The results show that the governor's position as the central government representative is ineffective. The ineffectiveness determinant factors are the lack of support in policy instruments, institutions, personnel officers, budget uncertainty, leadership, and political will of the governments. This study formulates two designs for the local administration system. First, the provinces are both an administrative area and an autonomous region, then the regencies/municipalities arean autonomous region. Second, both the provinces and regencies/municipalities are an administrative area and an autonomous region. Both designs set deconcentration and decentralization at the provinceas well asgovernor as the Central Government representative and as the head area. This study indicate the needof governor's institution as the central government representative which in this study is formulated as an intermediate government in the deconcentration deputy format.

Abstrak :
Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan agar Kepala Daerah tidak terjerat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap 5 lima kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK dan merupakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap inkracht. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh para Kepala Daerah yang menjadi studi kasus. Para Kepala Daerah tersebut terbukti melakukan tindakan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara bersama-sama ataupun dibantu oleh pihak lain, serta dilakukan untuk memberikan keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui kewenangan yang diberikan. Tindakan korupsi yang dilakukan berupa tindakan yang merugikan keuangan negara ataupun tindakan suap menyuap. Terdapat sejumlah hal yang menyebabkan seorang Kepala Daerah melakukan korupsi, yaitu: 1 ketidaktahuan dari Kepala Daerah mengenai berbagai peraturan; 2 permasalahan pengawasan atau pengendalian baik internal maupun eksternal; 3 mahalnya biaya politik untuk menduduki jabatan Kepala Daerah; 4 permasalahan rendahnya integritas; serta 5 gaya hidup dari Kepala Daerah. Penelitian ini menyarankan sejumlah upaya atau solusi untuk mencegah agar Kepala Daerah di Indonesia tidak terjerat tindak pidana korupsi, yaitu: 1 Peningkatan kapasitas dari Kepala Daerah; 2 Perbaikan terhadap sistem pengawasan; 3 Upaya untuk mengurangi biaya politik; 4 Membangun budaya integritas Kepala Daerah; 5 Membangun akuntabilitas kebijakan; serta 6 Membangun budaya anti korupsi di masyarakat. ...... This study examines whether there is discretion in various corruption cases committed by the Head of Regions that handled by the Corruption Eradication Commission CEC in the period 2004 2010 and is indicated to be related to discretion. This study also wanted to know what the cause of corruption by the Head of Regions and efforts or solutions that can be done so that the Head of Regions is not entangled in corruption. This study uses a case study of five 5 cases of corruption by the Head of Regions handled by the CEC and that have permanent legal force inkracht. The results showed that there was no discretion in various cases of corruption committed by the Head of Regions who became the case study. The Head of Regionals are proven to have acted in violation of various laws and regulations, jointly or assisted by other parties, and carried out to provide personal benefit and not for the public interest. What is done by the Head of Region is an act of abuse of authority because it exceeds the authority granted. Acts of corruption committed in the form of actions that harm the state finances or bribery action. There are a number of things that cause corruption by the Head of Regions, namely 1 ignorance of the regulations 2 problems of supervision or control both internal and external 3 the high political cost for the post of the Head of Regions 4 The problem of lack of integrity and 5 the lifestyle of the Head of Regions. This study suggests a number of efforts or solutions to prevent the Head of Regions in Indonesia is not entangled in corruption, namely 1 Increasing the capacity of the Head of Regions 2 Improvements to the monitoring system 3 Measures to reduce the political costs 4 Building a culture of integrity of the Head of Regions 5 Building policy accountability and 6 Building a culture of anti corruption in society.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat. ...... This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure. The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan peran gandagubernur dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari waktu ke waktu,menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran gandagubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah di Jawa Barat dan menganalisis strategi penyelarasan antara kepentinganpusat dan daerah, dan antar daerah di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakanparadigma post positivisme dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor- Faktor yang berpengaruhterhadap peran ganda gubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dandaerah, dan antara daerah dan daerah di Jawa Barat, antara lain : 1 Faktor politik,2 Faktor Kepemimpinan, 3 Faktor Kelembagaan dan 4 Faktor sosial.Hasil Kajian menunjukkan strategi penyelarasan kepentingan pusat dandaerah dalam sistem pemerintahan indonesia yakni: a Gubernur sebagai strukturperantara dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; b Gubernur sebagai Budget Optimizer dalam Perencanaan PembangunanBerbasis Kewilayahan; c Memperkuat organisasi peran gubernur sebagai wakilpemerintah pusat di daerah yang didukung oleh instrumen koordinasi, pembinaandan pengawasan Gubernur Selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan peraturanperundang-undangan; d Alternatif peletakan wakil pemerintah.Rekomendasi penelitian yakni ; a Memperjelas kedudukan, peran danfungsi gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di provinsi,melalui penguatan peraturan kebijakan baik pada level perundang ndash; undanganmaupun peraturan teknis terkait; b Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dalam pelaksanaan peran dan fungsinya perlu didukung oleh sumberpendanaan yang kuat, sehingga gubernur dapat berperan sebagai budget optimizerdalam melaksanakan penyelarasan kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah. d Dana penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintahpusat hendaknya tidak seragam tetapi memperhatikan kebutuhan dari masingmasingdaerah. e Memperkuat kelembagaan sekretariat gubernur sebagai wakilpemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak tumpang tindihdengan tugas organisasi perangkat daerah yang ada.

---

This research analyzes the role of governor in the governance system ofIndonesia. This study focuses on factors that influence the governor 39;s dual roleand analyzes strategies in alignment between central and regional interests, andbetween regions in West Java. This research uses post-positivism paradigm byusing qualitative method.The results showed that the factors that influence for the role of governor inin alignment between central and regional interests, and between regions in WestJava are political factors, leadership factors, institutional factors and socialfactors.The central and sub-national interest alignment strategy required is tomaximize the governor 39;s role as an intermediary structure between the centralgovernment and local government, strengthening the role of the governororganization as a representative of the central government in the region, thegovernor as a budget optimizer in regional-based development planning. Tomaximize the governor 39;s dual role, it is necessary to strengthen the position, roleand function of the governor as the regional head and the representative of thecentral government in the province, through policy regulation at both thelegislative and related technical regulations, and alternative governor as arepresentative government.Recommendations from this study include : a to clear the position, role andfunction of the provincial head and representative of central government in theprovince by strengthening the policy, both the law and related technicalregulations; b to provide support for the governor as the central governmentrepresenttive, in term of strong financial source, to help the governor effectivelyassume the role of the budget optimizer that balances the needs between thecentral and regional as well as inter-regional; c for the central government totake into account the needs of each region in the mecanism of distibuting thedeconcentrated regional budget, instead of applying a single standar distribution; d to strengthen the provincial secretary institution as the representative of thecentral government to avoid overlap with other provincial apparatus in doing theirjob.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengendalian korupsi di Kemenkeu, mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pengendalian korupsi di Kemenkeu, dan menciptakan model pengendalian korupsi yang sesuai dalam mencegah terjadinya korupsi di Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivist dan constructivist dengan desain metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan dan penindakan korupsi di Kemenkeu belum efektif mengendalikan korupsi di Kemenkeu. Hasil evaluasi dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Edward III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian korupsi di Kemenkeu dipengaruhi oleh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber daya, Faktor Disposisi sikap , Faktor Struktur Birokrasi, serta Faktor Lingkungan yang merupakan temuan penelitian ini. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah berperan penting dalam mengendalikan korupsi di Kemenkeu. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huther dan Shah 2000 . Meskipun Kemenkeu telah menerapkan model pengendalian internal Three Lines of Defense Model namun model dimaksud belum efektif dalam mengendalikan korupsi. Model dimaksud perlu ditambahkan dengan unsur pertahanan lainnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi. Hal ini disebabkan masih adanya permasalahan dalam aspek kepemimpinan, integritas dan nilai-nilai anti-korupsi dari sisi manajemen dan pegawai dalam mencegah korupsi; aspek kelemahan implementasi unit kepatuhan internal yang tidak fokus dalam pencegahan korupsi; serta aspek audit internal oleh Itjen. Di samping itu perlu adanya sistem pengendalian korupsi yang terintegrasi di Kemenkeu yang mengorganisasikan pengelolaan kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi secara terarah dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hasil penelitian disarankan beberapa hal yaitu terkait gagasan model pengendalian intern yang efektif untuk mencegah korupsi, Peneliti mengusulkan pengembangan dari model Three Lines of Defense dengan menambahkan unsur keteladanan pemimpin, program pengendalian korupsi yang terintegrasi, pembentukan unit khusus yang menangani korupsi serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum KPK, Polri, Jaksa.

---

Focus of this research is to evaluate the implementation of corruption control policy in the MoF, evaluate the factors that influence the corruption control policy in the MoF, and create an appropriate model of corruption control in preventing corruption in the MoF. This research uses post-positivist and constructivist paradigm with qualitative research method design. The results showed that corruption prevention and prevention policies in the MoF have not been effective in controlling corruption in MoF. The evaluation result using Edward III Policy Implementation Model shows that the implementation of corruption control policy in MoF is influenced by Communication Factor, Resource Factor, Disposition Factor, Bureaucracy Structure Factor, and Environmental Factor which is the findings of this research. The Inspectorate General IG as the Internal Controller of the Government plays an important role in controlling corruption in the MoF. This is in accordance with research conducted by Huther and Shah 2000 . Although MoF has implemented the Three Lines of Defense Model as a internal control model, the model has not been effective in controlling corruption. Such models need to be added with other defense elements so as to increase the effectiveness of corruption control. This is because there are still problems in aspects of leadership, integrity and anticorruption values from the management and employees in preventing corruption; weakness aspects of implementation of internal compliance units that are not focused on preventing corruption; as well as internal audit aspects by the IG. In addition, there needs to be an integrated corruption control system in the MoF which organizes the management of prevention and action against corruption in a directed and sustainable manner. In relation to the results of the research, it is suggested that there are several things related to the idea of an effective internal control model to prevent corruption. The researcher proposes the development of the Three Lines of Defense model by adding an example of leadership Tone at the Top , an integrated corruption control program, the establishment of special units dealing with corruption and improving coordination and cooperation with external parties, namely the Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI and Law Enforcement Apparatus KPK, Polri, Attorney General Office.

Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta memiliki kawasan Kotatua seluas ± 846 ha berada di wilayah Kota Jakarta Barat dan Utara. Keberadaan Kotatua merupakan bukti autentik perjalanan sejarah sebuah kota, dan dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada era Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan menjaga kelestarian kawasan Kotatua sebagai peninggalan sejarah yang harus dilindungi dan direvitalisasi agar dapat menjadi identitas Jakarta sebagai ?kota joang? dan memiliki daya tarik sebagai daerah tujuan wisata. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh keenam gubernur berikutnya, namun, kinerja revitalisasi Kotatua sampai saat ini belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Hambatan pada implementasi revitalisasi menjadi titik awal analisis terhadap kebijakan tersebut, dengan menempatkan tesis kolaborasi multi organisasi sebagai kendala utama rendahnya kinerja revitalisasi. Melalui kerangka tesis tersebut penelitian ini mengeskplorasi masalah-masalah melalui tiga aspek (Trikarya Senge) yaitu: conceptual work, relational work, dan action-driven work yang mempengaruhi kebijakan revitalisasi Kotatua; dan membangun model intervensi sistemik untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang terlibat dalam revitalisasi Kotatua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan SSM (Soft Systems Methodology). Dua metode ini dianggap dapat memenuhi tujuan penelitian, karena memiliki kelebihan dalam menghasilkan kedalaman dalam eksplorasi masalah yang terkait dengan kinerja revitalisasi Kotatua, dan melakukan perbaikan sistemik terhadap masalah-masalah yang ditemukan. Penelitian menyimpulkan: 1) Masalah-masalah yang ditemukan dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi Kotatua merupakan masalah yang tidak terpisah dari proses perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Keterkaitan tersebut ditandai oleh aspek konseptual (conceptual work) yang menjelaskan konteks perumusan kebijakan, aspek relasional (relational work) yang mencerminkan konteks keterkaitan, dan aspek kesatuan tindakan (action-driven work) serta temuan baru berupa aspek pelembagaan (institutional work) keempatnya disebut dengan ?Catur karya? tencermin dalam konteks implementasi kebijakan; 2) Model intervensi catur karya untuk kolaborasi multi organisasi dalam implementasi kebijakan revitalisasi Kotatua menempatkan unsur-unsur berikut ini sebagai kunci suksesnya, yaitu: a) pengembangan komunitas Kotatua; b) penyusunan grand strategy; c) pembangunan sistem dan ruang relasional; d) pembangunan budaya interaksi reflektif; e) pengembangan sistem informasi inter multi organisasi; f) membangun strategi inovasi; g) restrukturisasi mata rantai bisnis revitalisasi; h) penetapan dan pengembangan leading sector; dan i) formalisasi sistem kolaborasi multi organisasi. Sebagai saran praktis, peneliti menganjurkan perlunya dibentuk satu Leading Sector dengan memberikan peranan serta kewenangan yang lebih besar kepada UPT.Kotatua, agar mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi terkait secara kolaboratif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan revitalisasi. Kemudian, khusus untuk mengintegrasikan kegiatan revitalisasi di wilayah Jakarta barat dan Utara disarankan untuk membentuk sebuah ?Kawasan khusus? Kotatua Jakarta.

---

ABSTRACT
Jakarta has Kota tua covering ± 846 ha, located in the area of West and North Jakarta. The existency of Kotatua has shown an authentic historical journey of a city and proven to be potential for increasing the citizens? welfare. In the era of Governor Ali Sadikin (1966-1977) The Jakarta Capital City Administration has issued a policy of preserving the Kotatua area as the historical heritage to be protected and revitalized for the purpose of gaining the identity of Jakarta as ?kota joang? (the city of fight) and the appeal of tourism destination. Then the policy was followed by the next sixth governor, but up to the present the performance of Kotatua revitalization has not shown results as expected. The problem of policy implementation, became a starting point of the analysis including its formulation and evaluation, has placed the thesis of multi organization collaboration as the main obstacle poor performance of Kotatua revitalization. Through the framework of thesis, this research explore the issues through three aspects (Trikarya Senge) namely: conceptual work, relational work, and action-driven work, which influence the revitalization policy of Kotatua; and developing a model of systemic interventions to increase the effectiveness of the organizations involved in Kotatua revitalization. This research uses the qualitative method and the SSM (Soft Systems Methodology) two methods are considered to meet the objectives of the study because of their ability in presenting the depth of the problem exploration related to the performance of the revitalization of Kotatua, as well as to the systemic improvement on the problem ever found. This research has concluded that: 1) The problems found during the process of the implementation of Kotatua revitalization policy have been those ones which are inseparable from the process of formulation and evaluation of the policy. Such correlation has been identified through the conceptual aspect defining the formulation of the policy, the relational aspect reflecting the context of evaluation, and the action-driven work as well as new findings in the form of institutional aspects, the four aspect then called ?Catur Karya? which tend to reflect the context of the policy implementation; 2) The intervention model of four-action work for the multi organization collaboration in the implementation of Kotatua revitalization policy has placed the following factors as the key success: a) the development of Kotatua community; b) the arrangement of grand strategy; c) the establishment of relational space and system; d) the development of interaction reflective culture; e) the development of inter multi organization information system; f) the establishment of innovation strategy; g) the restructuring of the business chain revitalization; h) the establishment and the development of leading sector; and i) the formulation of collaboration system of multi organization. For practical purposes, the researcher suggests the importance of producing Master plan of Kotatua and establishing a Leading Sector by providing role and greater authority to UPT Kotatua, to be able to coordinate all activities undertaken by the relevant institutions collaboratively in the process of formulating, implementing, and evaluating the policy of Kotatua revitalization. Further, specifically to integrate the activities of revitalization in the area of West and North Jakarta are advised to form a Jakarta Kotatua ?Special area?.