Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada saat krisis sektor agribisnis justru masih tetap eksist, yang terus berkembang dan masih mampu menyumbang devisa dengan nilai eksport sebesar US $ 13 milliar Nilai eksport anggrek secara keseluruhan selama lima tahun terakhir dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 mengalami pasang surut, yaitu kalau pada tahun 1997 sebesar US $ 38,3 ribu meningkat menjadi US $ 2,95 juta pada tahun 1999. Namun pada tahun 2000 justru mengalami penurunan hingga hanya sebesar US $ 1,1 juta, tetapi hal itu hanya berlangsung sesaat dan kembali mengalami kenaikan sebesar US $1,4 juta pada tahun 2001 (Departemen Pertanian, 2002). Agribisnis bunga khususnya anggrek merupakan salah satu komoditi yang sangat potensial untuk ditumbuhkembangkan khususnya di kota-kota besar di Indonesia karena selain memiliki spesies terlengkap, unggul juga terbesar di dunia, dari seluruh jenis anggrek bulan yang ada 65 % di antaranya berasal dan asli dari Indonesia (Haryani & Bambang Sayaka, 1991), 40 % anggrek jenis Cattleya dan 80 % anggrek jenis Dendrobium terdapat di Indonesia (Supramana & Gede Suatika, 1995). Di samping itu pengusahaan agribisnis anggrek masih dapat dilakukan pada lahan-lahan yang terbatas luasnya. Oleh karena itu komoditas anggrek merupakan salah satu produk unggulan yang menjadi prioritas utama untuk dapat ditumbuhkembangkan di Propinsi DKI Jakarta. Pengembangan agribisnis anggrek, jika dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan akan dapat menjadi komoditas andalan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk mengidentifikasikan suatu subsistem agribisnis anggrek yang terbaik untuk dikembangkan di kota-kota besar khususnya di DKI Jakarta sehingga akan mampu tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan sektor industri. Salah satu langkah awal yang nyata dapat dilakukan dengan Cara mengidentifikasikan karakteristik dari agribisnis anggrek. Sehingga nantinya akan dapat diperoleh suatu karakter berdasarkan atas besar kecilnya usaha dalam setiap sub sistem agribisnis anggrek yang paling besar potensinya untuk dapat dikembangkan di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik secara umum agribisnis anggrek di Propinsi DKI Jakarta, kemudian dilakukan pengidentifikasian kondisi agribisnis anggrek berdasarkan aspek-aspek keuangannya. Selain itu dilakukan pula pengidentiftasian kebutuhan layanan yang diperlukan para pengusaha agribisnis anggrek serta menelaah peranan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengembangkan usahanya. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan analisis kluster untuk mengidentifikasikan dari setiap karakter agribisnis yang ada di Propinsi DKI Jakarta. Dari hasil pengidentifikasien tersebut, maka untuk mengetahui penyebab perbedaan antara masing-masing karakter tersebut dilanjutkan dengan analisis diskriminan (Multiple Discriminant Analysis Method) Sistem pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified random sampling dengan sistem proporsional. Dimana penelitian dilakukan di tiga wilayah, yaitu wilayah barat, selatan dan timur, dari masing masing wilayah diambil sampel secara proporsional sebesar 25 % dari total populasi yang ada di tiap wilayah. Sehingga masing-masing sampel yang diambil di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 40 sampel, Jakarta Selatan 46 sampel dan Jakarta Timur sebanyak 44 sampel. Dari serangkaian penelitian diperoleh temuan bahwa pertama ; Agribisnis anggrek di wilayah Propinsi DKI Jakarta terbagi dalam empat subsistem, yakni subsistem penyedaan bibit tanaman, subsistem tanaman pot, subsistem bunga potong serta subsistem jasa pemasaran. Dan keempat subsistem ini masing-masing diperoleh tiga kelompok besar, yaitu kelompok agribisnis yang belum mampu berkembang, kelompok agribisnis yang bare berkembang dan kelompok agribisnis maju.;1) Wilayah Jakarta Barat : a) Agribisnis yang belum mampu berkembang sebanyak 67,5 %, b) Agribisnis yang baru berkembang sebanyak 10 %, c) Agribisnis yang telah maju sebanyak 22,5 %, 2) Wilayah Jakarta Selatan : a) Agribisnis yang belum mampu berkembang sebanyak 58,7 %, b) Agribisnis yang baru berkembang sebanyak 21,7 %, c) Agribisnis yang telah maju sebanyak 19,6 %, 3) Wilayah Jakarta Timur ; a) Agribisnis yang belum mampu berkembang sebanyak 75 %, b) Agribisnis yang baru berkembang sebanyak 15,9 %, c) Agribisnis yang telah maju sebanyak 9,1 %. Kedua ; dengan menggunakan analisis diskriminan temyata dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tiap-tiap kelompok adalah, a) Aspek tenaga kerja ; jumlah tenaga kerja, b) Aspek produksi ; luas lahan usaha, c) Aspek Keuangan ; biaya total, total penerimaan, biaya variabel, tingkat keuntungan, RIC ratio, reinvestasi labs, d) Aspek pemasaran ; kemampuan meningkatkan daya saing produk, e) Aspek pengembangan usaha; kondisi modal kerja. Ketiga ; berdasarkan atas temuan di lapangan dan karaktenstik dari setiap tahapan pengembangan agribisnis maka pengembangan agribisnis anggrek di Propinsi DKI Jakarta sebaiknya lebih diprioritaskan pada subsistem penyedaan bibit, tanaman pot dan jasa perdagangan mengingat berbagai permasalahan yang ada di tiap-tiap subsistem. Untuk itu diperlukan adanya sentra-sentra pemasaran baik berupa pasar bunga maupun tempat pelelangan khusus bunga. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan aspek keuangan khususnya dalam hal kesulitan akses ke lembaga keuangan formal (Bank) maka diperlukan adanya lembaga keuangan mikro (micro-financing) mengingat karakter dari usaha agribisnis ini sangat,berbeda dengan usaha lain, baik dalam hal kepastian usaha maupun tingkat resiko yang dihadapi. Dalam hal struktur organisasi maka peranan Dinas Pertanian dan Kehutanan sudah cukup baik, tetapi di sisi lain jika dilihat dari segi program kerja dan alokasi anggaran maka peranan dinas belum mampu menyentuh langsung pada masyarakat bisnis, sehingga keberadaannya kurang dapat dirasakan oleh masyarakat agribisnis anggrek. Peranan Dinas Pertanian dan Kehutanan perlu ditingkatkan lagi baik dari segi program kerja maupun pengalokasian anggaran yang ada, sehingga mampu mendorong perkembangan agribisnis anggrek di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian secara tidak langsung juga akan memperbaiki struktur ekonomi mikro dan akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Abstrak :
DKI Jakarta sebagai lbu kota negara Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai hal termasuk perubahan perilaku masyarakat, salah satunya dimulai dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran dan buah segar sebagai upaya menjaga serta meningkatkan taraf kesehatan. Pola konsumsi sebagian masyarakat DKI Jakarta yang semula hanya melihat kualitas suatu produk pangan dari segi fisik organoleptik kini mulai bertanya amankah produk tersebut untuk dikonsumsi serta bagaimana efeknya terhadap kesehatan terlebih dengan menggiobalnya issue food safety serta banyaknya kasus keracunan yang disinyalir disebabkan oleh pathogen dan pestisida. Sebagai daerah konsumen komoditi pertanian terbesar di Indonesia temyata, baik produk pertanian lokal maupun impor yang masuk dan beredar di DKI Jakarta belum sepenuhnya dapat dijamin dari segi mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi atau dapat dikatakan kualitasnya kurang memenuhi standar. Oleh karena itu PEMDA DKI Jakarta Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai institusi yang berkepentingan melayani masyarakat kini sudah saatnya untuk dapat memberikan suatu peningkatan pelayanan khususnya dalam hal penyediaan komoditas pertanian yang aman dan berkualitas sebagai bagian dan upaya perlindungan terhadap konsumen. Dengan demikian diperlukan suatu pembinaan dan pengaturan baik dalam distribusi, jaminan mutu produk maupun keamanan dan juga jaminan terhadap pasokan komoditas buah dan sayur yang masuk ke DKI Jakarta. Posisi strategis DKI Jakarta sebagai pintu keluar masuknya komoditas pertanian disamping faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat turut mendodrong perlunya penerapan jaminan mutu dan keamanan suatu bahan pangan khususnya buah dan sayuran segar. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi terbaik dari berbagai alternatif strategi yang ada melalui identifikasi lingkungan strategis DKI Jakarta yakni dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Teori yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah manajemen strategi di samping teori lain yang mendukung penelitian ini. Penentuan alternatif strategi digunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan treaths), sedangkan penentuan alternatif strategi terbaik menggunakan teknik Proses Hirarki Anatitik (PHA) dengan memakai software Expert Choice 2000. Responden yang digunakan sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan pertimbangan responden tersebut memiliki keahlian, pengetahuan dan kompetensi pada bidang yang dikaji terdiri dari birokrat, praktisi, politisi dan masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan strategi yang tepat dipakai saat ini adalah strategi pengembangan moderat dengan actor/pelaku yang paling berpengaruh adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta. Faktor yang paling berpengaruh adalah daya dukung dan sub.faktor yang paling berpengaruh adalah ketersediaan dan alokasi anggaran. Untuk mencapai tujuan optimal diperlukan adanya komitmen dan kesungguhan PEMDA DKI Jakarta untuk penerapan program, kesamaan visi dan misi serta persepsi dalam hal penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan di DKI Jakarta, optimalisasi baik faktor teknis (operasional) maupun fisik serta perlu adanya kebijakan ditingkat pusat sebagai payung dari peraturan yang ada ditingkat pemerintah daerah.

---

Strategy For Applying The Policy Of Quality Assurance And Food Safety In DKI Jakarta DKI Jakarta as a capital of Indonesia to go trough change and extend continously in every thing including citizens behavior change, any one started with citizens consciousness to consume fresh food (vegetable and fruit) as to cautious and increase the level of health means. The pattern of consume in the part of DKI Jakarta citizens at first only perceive fresh food from external now they start to asked is that food safe to consume and how the effect for the health particularly with globalization of food safety issue and many cases of poisoning supposed cause by pathogen and pesticide. As a biggest province for agricultural comodities consumer, neither local agricultural product nor import while come into and circulate in DK1 Jakarta manifested can not assurance from the quality and safety or it can said the quality not standarized. Thus PEMDA DKl Jakarta cq. Departement of Agriculture and Forestry Province DKI Jakarta as the institution that concern to service citizens now give an increasingly service especially in agricultural comodities supply which save and qualified means as a part of consumer protection. Therefore need erection and regulation in distribution, product quality assurance and the safety also the assurance of comodities supply (fresh fruit and vegetable) into DKI Jakarta_ Strategies position of DKI Jakarta as a door of cam] in and out agricultural comodities side of social, economist and cultural citizens, factors join forward implementation of quality assurance and food safety especially for fresh food is necessary. This research is to decide the best strategy from some alternative strategy that have through identified DKI Jakarta strategies environment with identified internal and external factors. The theories that used to formulate the strategy is strategic management beside the other theory which is support this study. Fixation the alternative strategy used SWOT analysis (strength, weakness, opportunity, and threats). Respondent whom to used as much as 20 (twenty) persons with consideration that respondent have knowledge, skill, and competent in the surface of the research those are expert, practician, politician, birokrat and citizens. From the output of this research indicate the fixed strategy to use at this time is moderat development strategy with the very important or dominant actor is Departement of Agriculture and Forestry Province DKI Jakarta. The very important or dominant factor is support and the sub factor while very important or dominant is readiness and alocation of budget. Finally to get the goal needs the comitment and truth from PEMDA DKI Jakarta to implementation the programe, the same vision, mision and perception for implementation of quality assurance and food safety in DKI Jakarta, optimalization neither tehnical factor (operasionalization) nor physical and need the policy in central government to support public policy in the local goverment.

Abstrak :
Kajian ini mempunyai latar belakang masalah pentingnya pangan sebagai kebutuhan azasi manusia, adanya pergeseran pembangunan ketahanan pangan dan ketergantungan Jakarta terhadap daerah produsen atau impor untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pokok masalah penelitian ini adalah "apa rumusan strategi pengembangan ketahanan pangan dan apa prioritas strategi pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta". Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan data sekunder dan primer dan kuisioner terhadap 16 responden yang memahami dan berkecimpung dalam pengembangan ketahanan pangan. Analisis data menggunakan Matrik Intemal-Ekstemal dan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan alat bantu software Expert Choice 2000. Peluang untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) kebijakan impor beras; (2) kebijakan OPK dan RASKIN; (3) kebijakan penetapan harga gabah/beras; (4) subsidi pupuk dan kredit; (5) perkembangan teknologi informasi, komputer dan transportasi; (6) otonomi daerah; (7) perkembangan teknologi pertanian; dan (8) komitmen pemerintah. Faktor ancaman meliputi: (1) perubahan iklim/alam; (2) globatisasi; (3) perubahan situasi politik; (4) laju inflasi; dan (5) fluktuasi nilai rupiah. Kekuatan untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; (3) keberadaan lembaga keungan; (4) keberadaan asosiasi dan kelembagaan pangan; (5) ketersediaan SDM; (6) partisipasi masyarakat; dan (7) kerjasama Mitra Praja Utama. Faktor kelemahan meliputi: (1) keterbatasan lahan pertanian; (2) ketergantungan pasokan pangan; (3) keterbatasan modal petani; (4) meningkatnya jumlah penduduk; (5) terbatasanya akses informasi ketahanan pangan; (6) kemiskinan; (7) pola konsumsi beras; dan (8) belum adanya institusi ketahanan pangan. Hasil analisis dengan Matrik Internal-Ekstemal diperoleh hasil total nilai faktor internal 2,576 dan nilai faktor eksternal 2,722 sehingga strategi yang sesuai adalah strategi growth. Rumusan strategi yang dikembangkan meliputi: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama; (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan; (3) pembangunan sistem cadangan pangan; (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan. Hasil analisis dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) diperoleh faktor untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah kepastian pasokan pangan (bobot 0,457), sistem distribusi pangan (bobot 0,289), diversifikasi konsumsi pangan (bobot 0,131), dan sistem penyimpanan pangan (bobot 0,122). Aktor yang berpengaruh meliputi Pemda DKI (bobot 0,365), BUMD/swasta (bobot 0,314), masyarakat (bobot 0,163) dan pemerintah pusat (bobot 0,158). Prioritas straegi adalah: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama (bobot 0,277); (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan (bobot 0,247); (3) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat (bobot 0,163); pembangunan sistem cadangan pangan (bobot 0,161); dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan (bobot 0,152). Prioritas altematif kelembagaan berturut-turut:(1) pemerintah dan swasta (bobot 0,621); (2) pemerintah murni; dan (3) swasta murni/mekanisme pasar (bobot 0,179). Pelaksanaan alternatif strategi memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan pihak lain yang terkait, dan dukungan kebijakan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan lain-lain. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai Pola Pangan Harapan (PPH) dan pemetaan ketahanan pangan tingkat wilayah dan rumah tangga.

---

Strategy of Development Food Security in DKI Jakarta ProvinceDKI Jakarta doesn't have enough land to food production. in order to adequate the needed of food, DKI Jakarta Province must supply them from others region or import. The research objectives are to (1) formulated of strategy development food security in DKI Jakarta Province with identified strengths, weaknesses, opportunities and threats and (2) formulated priority of strategy development food security in DKI Jakarta Province. Data analysis with Matrix Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Matrix Internal-External and Analytical Hierarchy Process (AHP). The opportunities of developing food security in DKI Jakarta Province are (1) import rice policy; (2) targeted price subsidy policy; (3) floor price policy; (4) fertilizer and food security subsidies; (5) information, computer and transportation technologies; (6) local autonomy; (7) development agriculture technology; and (8) government commitment. The threats are (1) climate alteration; (2) globalization; (3) national politic situation; (4) inflation rate; and (5) Rupiahs kurs. The strengths are: (1) trade infrastructure; (2) transportation infrastructure; (3) finance institution; (4) food association and institution; (5) human resource; (6) community participation; and (7) cooperate with other provinces. The weaknesses are: (1) land agriculture limited; (2) dependences to other region or import; (3) capital farmer limited; (4) increasing population; (5) limited information of food security; (6) poverty; (7) consumption model; and (8) there is not special food security institution yet. Results Internal - External analysis are 2,576 for internal score and 2,722 for external score. The formulation and priority strategies are: (1) developing and improving of network cooperation intensity (0,277); (2) improving distribution of food capacity (0,247); (4) developing of food stock system (0,161); (3) improving community empowerment and participation (0,163); (5) diversification of food production and consumption (0,152). DKI Jakarta Province should coordinate with central government and mapping food security in local and household level for implementing strategies.

Abstrak :
Bunga potong/tanaman hias merupakan komoditas hortikultura yang permintaannya dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan tingkat pendapatan masyarakat. Konsumen bunga potong terutama banyak terdapat di kota-kota besar karena di dalamnya terdapat banyak rumah tangga, perkantoran, hotel, dan florists. Permintaan bunga potong terbesar adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 855,5 ribu tangkai setiap minggu nya (Asbindo, 2002). DKI Jakarta tidak memiliki lahan produksi yang cukup luas karena keterbatasan Iahannya, namun mempunyai pasar yang cukup besar. Pusat Promosi dan Pemasaran Bunga/Tanaman Hias Rawabelong adalah satusatunya pusat promosi bunga/tanaman hias terbesar di DKI Jakarta dan merupakan UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta yang dikenal sebagai Pasar Bunga Rawabelong. Melalui pasar ini kebutuhan konsumen akan bunga/tanaman hias dipasok dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Batam, Sumatera Utara, dan tentunya dari DKI Jakarta sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis lingkungan serta menentukan prioritas kebijakan pengelolaan pasar yang penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengembangkan usaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DKI dan sekitarnya akan bunga potong. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 16 responden yang ditunjuk secara purposive. Data sekunder diperoleh dari laporan, literatur dan bahan-bahan lain yang relevan. Data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis internal eksternal untuk merumuskan alternatif-alternatif kebijakan dan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process untuk menentukan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. Analisis dengan matrik ekstemal internal diperoleh basil bahwa posisi pasar bunga Rawabelong berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal ada pada sel ke 5 yang berarti organisasi ini berada pada posisi growth/stability. Kemudian analisis dengan AHP, menghasilkan bahwa kebijakan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan berdasarkan bobotnya adalah peningkatan dan pengembangan kerjasama, pembangunan data base dan jaringan informasi, peningkatan sarana dan prasarana fisik, optimalisasi lingkungan pasar, peningkatan penelitian kualitas bunga, peningkatan kualitas SDM Pembina dan pedagang dan peningkatan alokasi anggaran pemerintah. Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta selaku pengelola agar tetap melestarikan kawasan pasar bunga Rawabelong sebagai pusat promosi dan pemasaran bungaltanaman hias di DKI Jakarta sekaligus sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau Budidaya Pertanian. Kebijakan peningkatan dan pengembangan kerjasama Serta pembangunan data base dan jaringan informasi agar benar-benar diprioritaskan untuk dilaksanakan karena keduanya merupakan faktor penentu khususnya untuk kontinuitas pasokan, kualitas dan harga bunga.

---

Cut flowers is a horticulture product which the demand keeps on rising in every year in a line with the increasing of society income. Cut flowers consumers mostly living in the big cities where there are many household, offices, hotels, and florists. DKI Jakarta is the city with highest demand of cut flowers, that is almost 855,5 thousand stems in everyweek (Asbindo, 2002). DKI Jakarta doesn't have enough land to product cut flowers but it has big enough potential market for distributing them. The flower's promotion and distribution center is in Rawabelong and it is a part of Agriculture and Forestry Department, Government of DKI Jakarta Province. Cut flowers which distributed in this market comes from many ragion, such as Sukabumi (west Java), Magelang, Ambarawa (Central Java), Malang, Surabaya (East Java), Kaliurang (Jogjakarta), Batam, and also DKI Jakarta. The objectives of this research are to formulate the policy alternatives based on environmental scanning and to definite the most important policy based on priority to manage the market in order to adequate the needed of cut flowers in DKI Jakarta. The research method is descriptive and it describes qualitative and quantitative. Data which is obtained are prime and seconder. Prime data is obtained from questioner which has been given to 16 purposive respondences. Seconder data is got from report, journal and the others which have connection to solve the problem. Then, those data has analyzed by internal and external matrix to formulate policy alternatives and by AHP method to definite which is the priority policy to apply. Analyzing with external internal matrix gave results that organization potion is in fifth cell. It means that the policy strategy organization is to grow or stability. The results from AHP which showed the priority policy are increasing and developing cooperation; developing data base and system information, increasing physic facilities; optimalizing market environment, increasing research of flower quality; increasing human resources quality and increasing allocation of government budget. Department of Agricultural and forestry, Government of Jakarta Province as the manager is fully hoped for keeping the Rawabelong area as a greeny area and as a center of promotion and distribution cut flowers in DKI Jakarta. Besides that, increasing and developing cooperation and developing data base and system information policies should be realized in order to guarantee the continuity and stability the products price.

Abstrak :
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan yang optimal merupakan salah satu syarat agar otonomi daerah mempunyai arti bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Pendapatan asli daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat. Mengingat pentingnya peranan PAD bagi daerah dalam rangka pencapaian otonomi daerah, maka perlu ditingkatkan seoptimal mungkin. Pengelolaan dan penerimaan PAD dapat dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana umum dan usaha peningkatannya. Pengelolaan barang daerah sebagai Salah satu elemen sumber pendapatan yang diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan sehingga dapat mempengaruhi PAD secara keseluruhan. Dengan kedudukan aset yang besar (pada akhir tahun 2002 sebesar kurang lebih 73 trilyun rupiah), terutama tanah dan bangunan, mengakibatkan beban biaya (anggaran) pemeliharaan yang tinggi. Sifat dari biaya pemeliharaan tanah dan bangunan adalah fixed cost artinya biaya tersebut akan tetap ada meskipun tidak digunakan/dimanfaatkan. Aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan melibatkan partisipasi dari pihak ketiga (masyarakat, yayasan sosial dan sektor swasta). Untuk mendapatkan nilai tambah dari pendayagunaan tanah dan bangunan tersebut diperlukan strategi yang tepat agar didapat hasil yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat dalam mengoptimaikan pendayagunaan barang daerah, terutama tanah dan bangunan, bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Teori yang dipakai sebagai dasar penelitian adalah manajemen strategi dan berbagai teori yang mendukung dalam pemilihan strategi. Penentuan alternatif strategi yang dapat dipakai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dilakukan dengan analisa SWOT, sedang penentuan strateginya dilakukan dengan menggunakan analisis hirarki proses (AHP) dengan memakai software Expert Choice 8. Responden yang dipakai sebanyak 7 orang yang dipandang ahli dalam barang daerah. Dari hasil penelitian diperoleh strategi yang tepat dipakai saat ini adalah strategi progresif dan pelakunya adalah Sekdaprop DKI Jakarta.

Abstrak :
Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.

Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529. ...... The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.

This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.

The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529.

Abstrak :
Pembangunan memunculkan dua eksternalitas, positif dan negatif, yaitu selain meningkatkan kualitas hidup kota juga menyebabkan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Rancangan Masterplan RTH Kota Bogor yang memetakan arah pengembangan RTH yang bertujuan meningkatkan daya dukung lingkungan kota. Dalam rancangan masterplan diidentifikasikan kondisi eksisting RTH Kota Bogor masih memenuhi luas minimal yang dipersyaratkan dalam aturan, namun jumlahnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena mayoritas RTH dikuasai oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor, serta potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor apabila dilihat dari gambaran perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dianalisis melalui perilaku tertutup (covert behavior) dan perilaku terbuka (overt behavior). Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (kualitatif dan kuantitatif). Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data penelitian berupa wawancara mendalam, pengamatan lapangan, analisis dokumen dan survey. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan RTH Kota Bogor diarahkan untuk menyeimbangkan ruang terbangun, agar fungsi ekologis RTH dapat tetap terjaga. Perlu peningkatan sosialisasi dan fasilitasi oleh pemerintah untuk merangsang perilaku masyarakat untuk sadar menjaga ketersediaan RTH termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, kebijakan penataan RTH.

---

Development in Bogor Municipality makes two externalities, positive and negative. The positive side of development will improve the people's lives and the other hand, the negative impacts associated with urban environments. Government of Bogor Municipality has published draft Masterplan of Green Open Space in Bogor, which maps the development of green space that aims to increase the carrying capacity of the urban environment. In the draft master plan identified existing conditions RTH Bogor still in the minimum area required in the rules, but the number has decreased over time because the majority of green space owned by the community. The research is aimed to explore the direction and strategy of development of green open space in Bogor Municipality, and to know the potential availability of green open space when seen from the description of people?s behaviour. The behavior can analyzed through the covert behavior and overt behavior. This study used mixed method approach (qualitative and quantitative). Descriptive analysis was used to analyze primary and secondary data. Data collection methods used are in-depth interviews (in depth interviews), field observation, document analysis and survey. This study concluded that the development of green space Bogor City is directed to balance the built area and open spaces, so that the ecological functions of green space can be maintained. Public community are need an increased of socialization facilitation by the government to stimulate people's behavior to consciously maintain the availability of green space including community involvement in formulating, structuring policy RTH.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan P2KPDT di Kabupaten Barru. Penelitian dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuisioner kepada para ?expert? sebanyak 32 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan P2KPDT di Kabupaten Barru.

Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot fokus dan kriteria kegiatan yang disusun secara sistematis dalam suatu hirarki melalui skala perbandingan. Fokus kegiatan yang diberikan bobot terdiri dari : peningkatan kandungan lokal, pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis, peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi, pembangunan berkelanjutan, Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal, pengembangan usaha kecil dan menengah, penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM. Sedangkan kriteria kegiatan yang diberikan bobot terdiri dari : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsifitas dan Ketepatan. Alternatif kebijakan yang dipilih adalah : Status quo, Kegiatan dialihkan dengan modifikasi dan Kegiatan dihentikan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan P2KPDT di Kabupaten Barru lebih menonjol pada sisi peningkatan kandungan lokal, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,337) dibandingkan dengan 6 fokus pelaksanaan kegiatan yang lain. Secara umum pada setiap fokus kegiatan kritera efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan. Bobot tertinggi (0,451) adalah pada fokus Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM. Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menujukan bahwa rekomendasi alternatif kebijakan yang disarankan di masa yang akan datang adalah kegiatan dihentikan dengan bobot tertinggi sebanyak 0,498.

---

ABSTRACT
The aim of thesis is to evaluate the policy of P2KPDT in Barru Regency. The research approach with quantitative method and Analytical Hierarchy Process (AHP). This Research was conducted by spread questionnaire to 32 respondents as expert which consisted of policy implementer and respondent that considered know the problem in P2KPDTproject at Barru Regency.

This research focused on assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Project focus based on : increasing endogenous value; Involving stakeholders substantially in a strategic partnership; increasing an economic security and independence, suistanable development, Utilize results of development by most local community, Developmet of small enterprise; Human resources capacity building. While project criteria consist of efectivity, efficiency, adequacy, responsiveness and accuracy and policy alternative consist of: status quo, project modification, and discontinued project.

The Results showed that P2KPDT project in Barru Regency more prominent in increasing endogenous value as the highest priority in analisys (0,337) compared to the other 6 project focus. In general, the effectiveness criteria is the most important criteria for each project focus. The highest value (0,451) is on effectiveness of human resources capacity building focus. The Results of hierarchy synthesis and overall analysis shows that the reccomendation is discontinued project (0,498) , The aim of thesis is to evaluate the policy of P2KPDT in Barru Regency. The research approach with quantitative method and Analytical Hierarchy Process (AHP). This Research was conducted by spread questionnaire to 32 respondents as expert which consisted of policy implementer and respondent that considered know the problem in P2KPDTproject at Barru Regency. This research focused on assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Project focus based on : increasing endogenous value; Involving stakeholders substantially in a strategic partnership; increasing an economic security and independence, suistanable development, Utilize results of development by most local community, Developmet of small enterprise; Human resources capacity building. While project criteria consist of efectivity, efficiency, adequacy, responsiveness and accuracy and policy alternative consist of: status quo, project modification, and discontinued project. The Results showed that P2KPDT project in Barru Regency more prominent in increasing endogenous value as the highest priority in analisys (0,337) compared to the other 6 project focus. In general, the effectiveness criteria is the most important criteria for each project focus. The highest value (0,451) is on effectiveness of human resources capacity building focus. The Results of hierarchy synthesis and overall analysis shows that the reccomendation is discontinued project (0,498) ]

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang demikian pesat di DKI Jakarta berdimensi ganda. Pada dimensi yang satu hal itu dapat merupakan salah satu indicator makin meningkatnya kemampuan dan kemakmuran masyarakat. Sementara pada dimensi yang ke dua, hal itu justru dapat pula menimbulkan bencana kota. Artinya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan akselerasi 12-14 persen per tahun yang tidak diimbangi atau didukung pertumbuhan prasarana jalan yang saat ini hanya sebesar 4 persen per tahun dan disiplin masyarakat masih rendah atas peraturan lalu lintas, maka yang akan terjadi adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Konsekuensi lebih lanjut adalah adalah kerugian yang harus diderita oleh seluruh pengguna jalan semakin besar.

Pada kenyataannya, pelaku perjalanan di DKI Jakarta diisi oleh komposisi 84 persen adalah kendaraan pribadi dengan tingkat okupansi yang rendah, sementara kendaraan umum yang jumlahnya hanya 3 sampai 4 persen tingkat okupansinya sangat tinggi. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) kendaraan pribadi hanya ditumpangi oleh 1 sampai 2 orang saja, dan hanya 4 persen yang ditumpangi oleh lebih dari 4 orang penumpang. Sementara itu, sejumlah 50 sampai 60 persen masyarakat DKI sangat tergantung pada jasa angkutan umum untuk menunjang mobilitasnya.

Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan kerugian yang kian besar bagi semua pelaku perjalanan di masa yang dating, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijaksanaan Lajur Khusus Bis.

LKB pada hakekatnya merupakan sebagian dari suatu kebijaksanaan pengelolaan lalu lintas (traffic management), yang dalam teknik lalu lintas disebut pembatasan lalu lintas atau traffic restraint. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan jasa angkutan terhadap masyarakat pengguna jalan secara adil.

Kinerja operasional LKB selama masa uji coba menunjukkan angka yang positif dipandang dari sudut pengurangan waktu tempuh, peningkatan kecepatan, peneingkatan ritasi bis dan jumlah penumpangnya di samping juga terdapat adanya dampak negative pada sisi lain terutama pengguna jalan angkutan pribadi. Pengoperasian LKB di jalur cepat lebih efektif disbanding di jalur lambat, namun perlu biaya 3 kali lebih untuk penyelenggaraan yang optimal.

Pada saat ini LKB bru menikmati prioritas operasi di ruas lintas (link) saja dan belum di persimpangan. Terjadinya penurunan penundaan (delay) angkutan umum merupakan hasil prioritas di ruas lintas dan bukan prioritas di persimpangan. Ada korelasi yang kuat antara panjang lintas LKB dengan penurunan penundaan. Semakin panjang lintas LKB di lalui angkutan umum, semakin besar penurunan penundaan yang dinikmatinya.

Disadari bahwa pengukuran atau penilaian keberhasilan dari kebijaksanaan LKB tidaklah sederhana. Sering kali hasil dari suatu kebijaksanaan, yang menurut kaidah teknik lalu lintas sudah dianggap cukup memadai, tidak dirasakan oleh pengguna angkutan umum; apalagi oleh pengguna kendaraan pribadi dan bahkan dianggap merugikan bagi sebagian pengguna jalan yang lain.

LKB dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan lalintas jalan raya secara sebagian (partial). Sedangkan untuk pemecahan masalah angkutan di DKI Jakarta secara menyeluruh, LKB harus segera diikuti dengan kebijaksanaan yang lain. Dalam konteks Jakarta, penerapan kebijaksanaan LKB harus dipandang sebagai tendangan awal (kick off) dari suatu usaha pemecahan masalah transportasi yang lebih luas dan harus segera dikuti dengan penerapan kebijaksanaan terpadu agar tidak kehilangan momentumnya.

Abstrak :
Pemberdayaan adalah sebuah istilah yang problematik. Sebagai sebuah turunan dari konsep pembangunan, pemberdayaan dijadikan solusi untuk menambal Iubang-lubang pembangunan. lerbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan menjadi jembatan penghubung jurang ketimpangan sosial akibat pembangunan yang tidak merata. Melalui berbagai program pemberdayaan, warga negara yang tidak beruntung diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, sejak tahun 1970an istilah pemberdayaan didiskusikan dan dipraktekkan dalam bentuk kebijakan, istilah tersebut belum menemukan maknanya yang tepat. Pemberdayaan lebih sering menjadi jargon dan retorikan dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjadikan mereka yang tidak beruntung sebagai objek kepentingan mereka. Pemberdayaan yang seperti itu justru membuat warga negara semakin terekslusi dari pembangunan. Tesis ini akan mendiskusikan pemberdayaan dalam makna yang sebenarnya. Hanya saja, cakupannya dibatasi dalam tata ruang wilayah pesisir. Ada dua alasan yang melatarbelakangi pembatasan ini. Pertama, konsep pembangunan masyarakat Iebih memungkinkan menerapkan model pembangunan lokal (locallity development) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis. Model ini diharapkan Iebih mampu menggerakkan masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan wilayah yang Iebih Iuas, serta mampu mengantisipasi perbedaan karakteristik antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan, Kedua, pembatasan ini jugs dilatarbelakangi oleh prioritas permasalahan sosial, yaitu tereksklusinya komunitas pesisir secara sosial, ekonomi dan politik dalam pembangunan di republik ini. Tiga aiternatif model pemberdayaan komunitas pesisir diuji dengan pendekatan kuantitatif dalam tesis ini. Ketiga alternatif model tersebut adalah model koperasi, model pusat komunitas dan model inti plasma. Sebagai lokus peneiitian adalah Kecamatan Pelabuhanratu, yang menjadi sentra perikanan di sepanjang garis Pantai Selatan Pulau Jawa. Hasil analisis data dari responden ahli yang diolah melalui teknis Analytic Hierarchy Process (AHP) menempatkan model koperasi sebagai alternatif model yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi di Pelabuhanratu. Akan tetapi, basil survey atas 55 responden di Desa Pelabuhanratu menunjukkan adanya kekecewaan atas kinerja koperasi maupun program-program bantuan yang disalurkan kepada warga. Hasil survery juga menemukan tetap terbukanya peluang bagi perbaikan model koperasi sehingga memberikan kepuasan bagi warga lokal yang mengikuti program pemberdayaan. Peluang tersebut bisa menjadi nyata bila model koperasi yang baru benar-benar memperlihatkan perbaikan kinerja, terutama pada sisi pelayanan.

---

Empowerment is a problematic concept. As a part of development theory, empowerment means to be the solution to cover everything that left behind in development process. There are many facts showing that a high economic growth doesn't always distribute equally in society. This condition is what make empowerment become a strategic issue in development. Through many empowerment program, every unlucky citizen were joined together and organized to help them to rise their quality of life. Unfortunately, in Indonesian context, the practical of empowerment progress is not as good as the discussion of the concept. Almost every empowerment practical experience in Indonesia has not find its true meaning. Empowerment is just a slogan and rhetoric from government or professional to cover their interest. This is why empowerment program only make community become dependent to the program or the actor, instead gaining a better wealth and better life. This thesis discuss empowerment concept in its true meaning. Only, the scope is limited to coastal area. There are two reason for this limitation. First, community development as practical concept has a higher rate of success if running in a limited area. A local development model can generate better participation from the people to gain their needs together. This strategy also avoid generalization in implementing strategy of empowerment in land area and coastal area. Second, the priority in solving social and economic problem in coastal community. The Indonesian coastal community has already excluded from national social and economic development for many years. Three aIterratives of coastal community empowerment model are tested in field research with quantitative approach. Those three models are cooperation model, community center model, and local company model. As the locus of the study, this research is conduct in Kecamatan Palabuhanratu of Sukabumi Regency in West Java province. The founding of this study with Analytic Hierarchy Process (AHP) show that cooperation model is the most suitable model among the three alternatives. The local company model is in the second place. But, when a survey conduct to show community perception about the three alternatives, a surprising result was appear. The survey show that most of the community member in grass root level were disappointed to cooperation performance recently, This finding can be concluded that participation in empowerment program doesn't always support the success of the program and rise the quality of life from member of the community.