Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pads pengukuran kinerja di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 (cmpat) perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa kinerja Pusdokinfokumnas BPHN selaku Pembina dokumentasi dan inforrnasi hokum dengan menggunakan Balanced Scorecard adalah baik. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerjanya, Pusdokinfokumnas hams meningkatkan kepuasan pegawai dan penyelenggaraan pelayanan dengan meningkatkan kesejahteraan pegawainya

---

This research focuses on performance measurement at Centre for National Legal Documentation and Information of National Law Development Agency of Department of Law and Human Rights. This research uses Balanced Scorecard method which measure performance from 4 (four) perspectives that are financial perspective, customer perspective, internal business process perspective, and learning and growth perspective. The data collection implemented by questioner and analysis done by referring to theories and concepts used. Fro the analyses result, it can be concluded that the performance of Centre for National Legal Documentation and Information of National Law Development Agency as the Coordinator of Legal Documentation and Information using Balanced Scorecard is good. The result suggests that to improve its performance, Centre for National Legal Documentation and Information of National Law Development Agency should improve the employee satisfaction and to provide service that can increase employee welfare.

Abstrak :
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi permasalahan utama adalah keoptimalan jumlah fasilitas pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jumlah kecamatan jika ditinjau dari pendekatan minimisasi pengeluaran pemerintah, serta kemampuan lokasi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) menjangkau penduduk di wilayahnya. Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut adalah Teori Analisa Market Area yang mempertimbangkan dari sisi dimensi ruang maupun jarak dengan memperhatikan sisi kebutuhan peiayanan, serta pendekatan yang mempertimbangan sisi beban pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan sudah optimal, sedangkan jumlah Puskesrnas pada kondisi sebelum rnaupun setelah pemekaran kecamatan masih belum optimal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dipenuhi oleh bentuk~bentuk pelayanan yang Iain. Ditinjau dari Pendekatan Minimisasi Pengeluaran Pemerintah per kapita, jumiah kecamatan yang optimal di Kabupaten Bekasi menurut perhitungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah 9 kecamatan, sedangkan menurut bidang kesehatan adaiah 8 kecamatan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan merupakan jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai optimalnya dan secara rata-rata menunjukkan nilai yang masih sangat kurang. Perhitungan Market Indifference Point dan Probabilitas Market di Bidang Pendidikan maupun Kesehatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Iokasi pusat pelayanan masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) sudah mampu menjangkau penduduk di wilayah administrasinya. Pemekaran kecamatan di Kabupaten Bekasi menjadi 23 kecamatan sudah optimal jika ditinjau dari penyediaan fasilitas secara fisik di bidang pendidikan maupun kesehatan melalui Anaiisa Market Area, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta jangkauan pusat pelayanan di tiap kecamatan terhadap penduduk wilayahnya.

Abstrak :
Salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area. Begitu pula dalam program pengentasan kemiskinan, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi siapa sebenarnya ?si miskin? tersebut dan dimana dia berada? Kedua pertanyaan tersebut setidaknya dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan Profil kemiskinan dapat dilihat setidaknya dari karakteristik perumahan dan fasilitasnya, karakteristik demografi, kependidikan, ketenagakerjaan, akses informasi, kepemilikan asset, kesehatan, sosial. dan lain-lain. Penelitian ini ini untuk mengetahui karakteistik rumah tangga miskin khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan data Susenas 2007 dengan menggunakan 2 metode yaitu Stepwise Discriminant Analysis dan Binnari Logistic Regression serta untuk memperkuat hasil uji dilakukan analisa uji grouping test dan chi square terhadap variabel-variabel yang terpilih. Dengan estimasi yang dihasilkan maka dapat diperbandingkan antara kemiskinan secara konseptual, mengacu pada SKPM BPS 2000 dengan model yang dibentuk sehingga bisa diperkirakan berapa misklasifikasi yang terjadi. One prerequisite for the success of development programs is highly dependent on the accuracy of identifying target groups and target areas. Similarly, the poverty alleviation program, its success depends on the initial steps of the formulation of policy, namely to identify who exactly "the poor" and where he/she is? Both these questions can be answered with at least see the profile of poverty. Poverty profile can be seen at least from the housing characteristics and facilities, demographic characteristics, education, employment, access to information, asset ownership, health, social. and others. This study was to determine characteristics poor households, especially in the province of Nanggroe Aceh Darussalam and used Susenas 2007 data. Study also use two methods in statistics Stepwise Discriminant Analysis and Binnary Logistic Regression, and to strengthen the results of tests conducted by analysis of grouping tests and chi square test of selected variables. With the resulting estimates can then be compared between poverty in concept, referring to the SKPM BPS was formed in 2000 with the model that can be estimated how many misclassification happened.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh fenomena suburbanisasi terhadap PDRB Bekasi melalui faktor populasi suburban, tenaga kerja dan investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial, untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena suburbanisasi dalam pertumbuhan populasi suburban, tenaga kerja dan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan fluktuasi PDRB Bekasi selama periode tahun 1990-2010. Secara independen faktor tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi. Faktor suburbanisasi yang paling signifikan mempengaruhi PDRB Bekasi adalah populasi suburban.

---

This study aim is to analyze the influence of suburbanites? phenomenon against GDP Bekasi through suburban population, labour, and investment variables. The research methodology employs descriptive and inferential analysis whereas to observe the effect of independent variables against dependent variable is used regression analysis. The result shows suburbanites? phenomenon in the growth of suburban population, labour, and investment has significant affect to the growth and fluctuation of GDP Bekasi during 1990 to 2010. Independently, labour shows no significant affect to GDP Bekasi. The most significant suburbanite factor affect to GDP Bekasi is suburban population.

Abstrak :
Salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Meskipun pada tahun 2007 tingkat pengangguran teiah turun menjadi 9,11 persen, secara absolut jumlah pengangguran tetap tinggi, yaitu sekitar 10 juta jiwa. Dimensi penting dari tingkat pengangguran adalah lamanya masa mencari kenja (unemployment duration). Secara rnikro, perbedaan karakteristik antar individu membenikan konsekuensi pada perilaku larnanya mencari kerja, sehingga secara agregat akan mempengaruhi tinglrat pengangguran pada waktu tertentu. Oleh karena itu tesis ini akan mempelajari tentang perilaku Iama mencari keija pada pencari kerja pemula berdasarkan karakteristik sosial demografis pencari kezja, Tujuannya adalah untuk mernberikan gambaran tentang Iama mencari kenja pencari keija pemula menurut karakteristik sosial demografi serta pengaruh karakteristik sosial demografi tersebut terhadap risiko keluar dari pengangguran- menjadi bekeija, menjadi bekerja di sektor fomial dan menjadi bekeija di sektor informal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan manggunakan regresi cox. Hasil analisis menunjukkan bahwa umur remaja mempunyai durasi mencari kerja paling singkat dibanding umur muda dan dewasa. Semakin tinggi tingkat pendidikan pencari kerja semakin rendah risiko keluar dari pengangguran artinya semakin Iama masa mencari kerjanya. Pencari kerja dengan pengalaman kursus membutuhkan waktu lebih singkat untuk mendapatkan pekerjaan, demikian juga untuk laki-laki, pencari kezja berstatus kawin dan pencari kerja yang merupakan kepala rumahtangga, sedangkan tempat tinggal tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi lamanya mencari kerja. Ada perbedaan pengaruh dari karakteristik pencari kelja pemula terhadap risiko keluar dari pengangguran untuk masuk sektor formal dan sektor informal. Pencari kerja pemula yang mempunyai risiko paling cepat masuk ke sektor fonnal adalah remaja, pencari kerja dengan pendidikan SD ke bawah, mereka yang punya pengalaman kursus, mereka yang tinggal di kota, berstatus tidak kawin dan kepala rumahtangga. Sedangkan pencari kexja yang mempunyai risiko paling cepat masuk ke sektor informal adalah remaja, pencari kerja dengan pendidikan SD ke bawah, laki-laki, pencari kerja yang berdomisili di desa, yang berstatus kawin dan kepala rumah tangga, sementara kursus secara statistik tidak berpengaruh rerhadap lamanya waktu yang diperlukan untuk masuk ke sektor informal. ......One of problem in Indonesia is high rate unemployment which from year to year show rising. Though in the year 2007 unemployment rate have decreased to become 9,11 percent, absolutely sum up unemployment remain to be high, that is about 10 million. Important dimension from unemployment rate is duration of a period of searching job (unemployment duration). Difference of individual characteristics give consequence at behavior of unemployment duration, so that in the aggregate will influence storey level of unemployment periodically. Therefore this thesis will learn about unemployment duration at searcher work beginner according to social and demographic characteristic ofsearcher work. The aims is to give description about unemployment duration of searcher work beginner according to social and demographic characteristic and to see what characteristics are associated with exit from unemployment to employment, exit to formal sector and exit to informal sector. The research’s methods are descriptive analysis and Cox regression for inference analysis. Result of analysis indicate that adolescent age have shorter unemployment duration than the young and the adult. Having higher education decreasing risk exit from unemployment, its means having longer unemployment duration. Searcher work beginner empirically the courses require short in unemployment length, and so do for men, searcher work to have married and the job searcher representing head of household, while residence do not signitikan statistically in influencing duration look for job. Searcher work beginner having fastest exit to fomtal sector is adolescent, searcher work with education of SD or below, those who have courses experience, those who live in town, have not married and lead of household. While searcher of job having fastest exit to informal sector is adolescent, searcher work with education of SD or below, men, searcher of job which living in countryside, have married and lead of household, whereas courses statistically do not have an effect on risk to exit to informal sector.

Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan eksplanatori berfokus pada kemiskinan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mcnggunakan data primer dan data sekunder di tiga lokasi penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak-Malaysia) maka pennasalahan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komtmitas di Kabupaten Sambas dapat diketahui, dimana pada kemiskinan rumah tangga daerah non perbatasan (Kartiasa) lebih miskin sedangkan dari sisi kerniskinan kommmitas daerah perbatasan (Sajingan Besar) iebih miskin. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat digunakanlah data seku.nder dari berbagai terbitan BPS dan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi sebuah model regresi data panel yang diolah menggunakan software eviews 4.1. PDRB perkapita, angka harapan hidup, inflasi, listrik mempakan faktor yang mempengamhi kcmiskinan di provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten perbatasan lebih miskin dari pada kabupaten / kota non perbatasan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dan stakeholder hendaknya menerapkan pola yang berbeda antara kawasan perbatasan dan non perbatasan dalam rangka penganggulangan kemiskinan secara menyeluruh. W ......This research utilized descriptive and explanatory analysis focusing at poverty in border area of West Kalimantan Province. In order to have a comprehensive perspective on poverty at community and household level, the study examined primary and secondary data in three fields of study (Sajingan Besar, Kartiasa and Biawak-Malaysia), where household poverty in non border area (Kartiasa) is poorer rather than other. While in temms of community poverty, Sajingan Besar experienced the worst condition. To know the factors influencing poverty in West Kalimantan province used by secondary data from BPS and Local Govcmmcnt of West Kalimantan Province published become a model of panel data regression processed use the software eviews 4.1. PDRB per capita, a spark of life number, inflation, electricity represent the factor influencing poverty in West Kalimantan province where the border area is poorer than non border area. As recommendation li'om this research result is govemment and stakeholder should apply the different pattern between border area and non border area in order to reduce comprehensive poverty.

Abstrak :
ABSTRAK

Skripsi ini didasari oleh penurunan tingkat kriminalitas Polda Metro Jaya tahun 2007-2011. Sehingga meneliti determinan yang berpengaruh terhadap kriminalitas terutama dalam pencarian faktor yang menurunkan kriminalitas properti. Menggunakan data tahun 2010, model yang digunakan dalam penelitian adalah Spasial Auto Regressive (SAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan faktor spasial meningkatkan goodness of fit model dan terdapat dependensi spasial antara satu wilayah dengan wilayah lain. Determinan yang menentukan tingkat kriminalitas Polda Metro Jaya adalah pengeluaran perkapita, jumlah pengangguran usia muda, jumlah penduduk usia muda, jumlah kasus narkoba dan presentase penyelesaian kasus lalu kemudian diberikan juga rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil.

---

ABSTRACT

This thesis is based on the decrease in crime rates 2007-2011 at Polda Metro Jaya. Thus it examined the determinants that influence crime, especially in the search for factors that decrease property crime. Using 2010 data, the model used in the study is the Spatial Auto Regressive (SAR). The results showed that incorporating spatial factors increase the goodness of fit of models and there are spatial dependencies between one region to another. Determinants that determine the level of criminality at Polda Metro Jaya is per capita spending, the number of youth unemployment, the number of young people, the number of drug cases and the percentage of completion of the case and then it also granted policy recommendations based on the results.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat keberadaan aglomerasi serta jenis aglomerasi apa yang terjadi pada industri makanan dan minuman di Pulau Jawa. Penelitian ini juga berusaha mengukur produktivitas modal dan tenaga kerja industri makanan dan minuman. Selain itu, penelitian ini menguji keberadaan ketergantungan spasial pada industri makanan dan minuman antar kabupaten/ kota di Pulau Jawa. Menggunakan regresi data cross-section, hasil penelitian menunjukkan terdapat aglomerasi industri dengan jenis localization economies. Produktivitas modal dan tenaga kerja industri makanan dan minuman tinggi. Terakhir, tidak terdapat ketergantungan spasial antar kabupaten/ kota di Pulau Jawa.

---

The purpose of this thesis is to show the existence of agglomeration and what types of agglomeration that occurred in food and beverage industry in Java Area. This thesis also attempt to measure capital and labor productivity of food and beverage industry. Moreover, this thesis testing the existence of spatial dependence in food and beverage industry between regency or city in Java Area. Using cross-section data regression, the results shows that there is agglomeration which is localization economies. The capital and labor productivity of food and beverage industry are high. Finally, there is no spatial dependence between regency or city in Java Area.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh tiap kota dibarengi oleh proses transformasi struktural yang terjadi kota. Transformasi struktural ini merubah struktur wajah perekonomian di tiap sektor-sektor ekonomi yang ada. Pada umumnya pola transformasi struktural ini sejalan dengan proses industrialisasi yang mengakibatkan beralihnya distribusi tenaga kerja dari sektor primer (tradisional) ke sektor tersier (modern). Dengan menggunakan analisis shift share dan metode data panel dengan variabel jumlah tenaga kerja, pertumbuhan PDRB kota, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, untuk mengestimasi elastisitas tenaga kerja, penelitian ini berusaha membuktikan bahwa terdapat pengaruh transformasi struktural di dalam pembangunan ekonomi kota yang berujung pada perpindahan distribusi tenaga kerja dari sektor tradisional (primer) ke sektor yang lebih modern (sekunder dan tersier) di Kota Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Makassar pada periode 1994?2005. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi struktural memiliki peranan dalam mempengaruhi struktur ketenagakerjaan kelima kota sampai level sektoral. Kata kunci : transformasi struktural, sektor primer, sekunder, tersier, elastisitas tenaga kerja, shift share, data panel.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI yang mempunyai tugas di bidang peraturan perundang-undang, dimana tugas dan fungsinya yang sangat strategis karena negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik, belum pernah melakukan pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), sedangkan untuk aspek yang lainnya belum pernah diukur. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 187 orang, dan pelanggan dari seluruh instansi pemerintah yaitu Departemen dan Lembaga Non Departemen yang membuat Undang-Undang, sebagai sampelnya dari pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang¬undangan diambil secara acak sebanyak 110 responden, sedangkan dan pelanggan diambil 10 Departemen/lembaga non Departemen perdepartemen diambil 5 orang sehingga sampelnya menjadi 50 orang sebagai responden, serta 4 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Dit Jen PP yaitu satu orang sekretaris, satu orang Direktur dan 2 orang Kasub Dit pada Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 47, dan basil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,92 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi memperoleh penilaian baik yaitu dengan skor 11, kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan indikator inovasi, operasi dan layanan setelah RUU menjadi UU memperoleh penilaian baik dengan skor 12, , kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh penilaian baik dengan skor 20 dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapan keuangan memperoleh skor 4 berarti baik dengan tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 81,24%. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Dit Jen PP berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pada komponen kepuasan pegawai, internalisasi visi misi, dan kemampuan sistem informasi agar di prioritaskan karena untuk kemampuan sistem informasi hanya memperoleh penilaian cukup baik. Selain itu pada aspek lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya pada konsistensi pelaksanaan proses bisnis internal yang telah ditetapkan dan peningkatan tingkat layanan dan kepuasan pelanggan, serta kinerja keuangan juga supaya ditingkatkan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi efektif dan efisien sehingga program kerja Dit Jeri PP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kinerja Direktirat Jenderal Peraturamn Perundang-undangan menjadi sangat baik. ...... Directorate General of Legalization is one of technical implementation units in Department of Law and-Human Rights whose duty is in the field of legalization. Its duty is very strategic because Indonesia is a democratic country and the law has a role to accomplish government policies and legitimize the public policies. Directorate General of Legalization has never done complete performance measurement. The performance is only measured through financial aspect and performance accountability, while the other aspects of performance have never been measured yet. In this research, the author tries to measure performance using Balance Scorecard approach that measures performance from four perspectives, which are learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective. The population in this research are 187 employees from Directorate General of Legalization, and customers from all government organizations (Department and non-Department) who formulate laws. The sample taken from employees are 110 respondents. The sample taken from customers are 5 respondents from each Department/non-Department whose total is 50 respondents. This research also take 4 samples who are experts I officials at Directorate General of Legalization consist of I secretary, 1 director, and 2 heads of sub-directorate. The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Legalization measured with Balance Scorecard is good with total score is 47, and the result of score measurement to whole aspects is 3.92 and it can be categorized as good performance. The details of this measurement are as follow. The learning and growth performance measured with employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability has good score (score 11). The internal business process performance measured with indicators of innovation, operational and service after the drafts become laws has good score (score 12). The customer performance measured with 5 indicators which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy has good score (score 20). The financial performance measured with indicator of finance accomplishments also has good score (score 4) and the level of budget accomplishment is 81.24%. The efforts to improve the performance of Directorate General of Legalization should be remain continually so the level of performance can achieve better/the best conditions, mainly to aspects of learning and growth which are components of employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability that only has sufficient score. Besides that, the other aspects should be paid more attention, for examples the consistency of current internal business process implementation, the improvement of service quality and customer's satisfaction, and also the financial performance should be improved so the allocated budget can be used optimally, effectively, and efficiently. By doing that, the work program of Directorate General of Legalization can be implemented as planned and its performance can be improved to the best.