Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan uji materiil Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan narapidana korupsi.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil di Mahkamah Agung dan MahkamahKonstitusi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengetatan remisi narapidana korupsi yang diatur dalam PP 99 Tahun 2012 oleh narapidana korupsi dinilai bertentangan dengan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan. Setelah langkah uji materiil dilakukan narapidana korupsi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ditolak, maka pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung dilakukanberdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari 366 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin, hanya 36 orang narapidana yang mendapatkan remisi. Sebanyak 30 orang mendapatkan remisi sebelum keluarnya PP 99 Tahun2012 sehingga mereka tidak dikenai pengetatan syarat remisi. Sedangkan hanya 6 orang yang mendapatkan remisi pasca pengetatan yang diatur dalam PP. 99 Tahun 2012 yaitu memenuhi syarat menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda dan uang pengganti

---

This thesis discuss the implementation of the tightening of remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison after material review in the Supreme Court against Government Regulation Number 99 Year 2012 on the SecondAmendment of Government Regulation Number 32 Year 1999 on Conditions and Mechanisms for the Implementation of the Rights of Prisoners (PP 99 Year 2012) and another material review submitted by corruption prisoners in theConstitutional Court against Law Number 12 Year 19995 on Correction (Correction Law). The nature of the research is normative juridical with qualitative approve to analyze the implementation of tightening remission forremission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison after those material reviews in the Supreme Court and the Constitutional Court. The result of this research shows that in the view of corruption prisoners the policy to tighten remission for corruption prisoners regulated in PP 99 Year 2012 contradicts with the rights of the prisoners regulated in the Correction Law. After both material reviews in the Supreme Court and in the Constitutional Court has failed, the policy of the tightening remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison in Bandung is implemented according to the applied rules and regulations. Out of 366 corruption prisoners at Sukamiskin Prison, there are only 36 prisoners who have received remission. However, 30 prisoners received the remission before PP 99 Year 2012 being issued so that the tightening remission policy was not applied for them. Meanwhile, only 6 prisoners were able to receive remission after the tightening policy in PP 99 Year 2012 was implemented, because they werequalified as justice collaborators and has paid fine penalties as well as fine replacements."

"Perkembangan teknologi dibidang komunikasi dan informasi seharusnya didukung oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, acara pembuktian merupakan bagian terpenting untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, khususnya menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistem pembuktian perdata. Hakim sebagai praktisi hukum yang terikat dengan ketentuan undang- undang harus mampu menjelaskan kekuatan alat bukti dari suatu alat bukti berbentuk elektronik terutama e-mail.

---

The development of technology should have been supported by laws and regulation. In the settlement of a civil proceedings, event of verification is the most essential part ini establishing the validity of an event as well as prevails as the basis for a plaintiff to file a lawsuit to a court, especially concerning electronic evidence which cloud affect the verification system in a civil proceedings. A judge, as legal practitioner bound by laws and regulations, is must be able to shed light upon the power of evidence, particularly electronic mail (e-mail)."

"Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan HakKekayaan Intélektual berdampak semakin banyaknya invensiyang didaftarkan untuk memperoleh paten, baik paten biasaataupun paten sederhana.. Sistem pendaftaran paten yangdigunakan oleh Indonesia membuka kesempatan kepada pihakketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap )patenyang telah \terdaftar. “Salah satu alasan= suatu | patensederhana dapat dibatalkan adalah karena Invensi pada patentersebut tidak memenuhi syarat. kebaruan pada saatdidaftarkan. Undang-Undang No. 14/Tahun 2001 Tentang Patenmengatur bahwa gugatan pembatalan merupakan kompetensi dariPengadilan Niaga. Hukum pembuktian yang digunakan padaPengadilan Niaga adalah hukum pembuktian dalam) sistem hukumacara perdata yang aturannya mengikuti HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW). Permasalahan yang timbuladalah»bagaimana menerapkan hukum pembuktian danvalat-alatbukti yang ada pada HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPerdata untuk membuktikan suatu invensi tidak memenuhisyarat kebaruan.yang berarti membandingkan. suatu»teknologidengan teknologi yang “lain yang) telah ada sebelumnya.Melalui “penelitian-dengan metode=“normatif’ ~~ diketahuibagaimana seharusnya membuktikan suatu invensi tidakmemenuhi syarat kebaruan pada saat. didaftarkan patennyamenurut hukum a¢ara perdata yang berlaku dengan melakukanstudi pada kasus putusan Pengadilan Niaga No.65/Paten/2004/PN.NIAGA/JKT.PST."

"Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses tersebut. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang sengketa yang terjadi dalam perjanjian kontrak kerjasama yang tercantum di dalamnya klausula arbitrase. Pengaturan mengenai Arbitrase ini sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui penelitian ini maka akan diteliti permasalahan yang timbul terkait dengan pelaksanaan eksekusi melalui putusan arbitrase international. Selain itu, penelitian ini bertujuan mempelajari dan menganalisis kualifikasi tentang ketertiban umum dengan pembatalan atau penolakan putusan arbitrase asing dan cara kerjanya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis yang merupakan penelitian hukum mengacu pada hukum dan perjanjian dan diperiksa oleh keputusan pengadilan atau arbitrase.Untuk itu diperlukan metode penafsiran sesuai dengan doktrin yang dilakukan untuk melakukan penemuan hukum, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara arbitrase.

---

Settlement of disputes outside the courts continued to increase along with the increasing knowledge of the community will benefit and convenience gained from the process. In writing this essay discusses the dispute in a cooperative contract agreement that the arbitration clause contained therein. Regulation of arbitration itself has been regulated by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Through this research will be examined problems that arise related to the execution through international arbitration decision. In addition, this research aims to study and analyze the qualifications of public order with the cancellation or denial of a foreign award and how it works in Indonesia.

The method used in this study is the legal approach which is a legal research sosiological refers to the laws and treaties and examined by a court decision or arbritati.That was necessary method of interpretation in accordance with the doctrine committed to the discovery of the law, so as to create legal certainty in the settlement arbitration."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini pun menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai eksekusi atas putusan sengketa informasi publik diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 dan Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Selain itu menurut hasil penelitian ini penetapan eksekusi tersebut telah memenuhi asas-asas eksekusi sehingga dengan demikian penetapan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna. Pada prakteknya pun banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik.

---

ABSTRACTThis thesis is aimed to explain about execution of Public Information. Dispute’s Decision. This research is a literature normative method and juridical approach method is explanatoris. The results of this research also concluded that the arrangements regarding the execution of Public Information Dispute’s Decision is regulated in Article 12 of Peraturan Mahkamah Agung Number 2 Year 2011 and Article 60 of Commission of Information’s regulation Number 1 Year 2013. In addition, according to the results of this research have complied all the principle of execution and thus have perfect executorial power. However in practice has been found many obstacles in the implementation of the execution of Public Information Dispute’s Decision."

"Skripsi ini membahas langkah hukum terhadap pelaksanaan putusan deklarator yang tidak dapat dieksekusi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan solusi perihal langkah hukum yang dapat dilakukan untuk melaksanakan putusan deklarator. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1283 K/Pdt/2005, No. 59 K/Pdt/2011, dan No. 224 K/Pdt/2011 dibahas sebagai analisis skripsi. Berdasarkan hasil analisis, bahwa pada perkara kontentiosa dapat ditemukan amar bersifat deklarator dan kondemnator. Putusan yang dapat dieksekusi hanya putusan yang bersifat kondemnator. Apabila terdapat suatu putusan yang hanya mencantumkan amar putusan deklarator dan telah berkekuatan hukum tetap, maka langkah hukum yang dapat diajukan adalah dengan mengajukan gugatan baru. Gugatan baru tersebut menuntut agar dicantumkannya amar kondemnator, sehingga pihak tereksekusi dapat dipaksa melaksanakan putusan deklarator. Dalam gugatan baru tersebut, penggugat juga dapat menuntut uitvoerbaar bij voorraad atau putusan serta merta karena telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya.

---

This thesis discusses the legal action against the execution of declaratoir decision that can not be executed. The purpose of this paper is to provide solutions regarding legal steps can be taken to implement the execution of declaratoir decision. The research method of this thesis is normative research. Supreme Court Decision No. 1283 K/Pdt/2005, No. 59 K/Pdt/2011, and No. 224 K/Pdt/2011 are discussed as an analytical thesis. Based on the analysis that, including the contentiosa case, we may be found the declaratoir decision or condemnatoir decision. Decisions can be executed if they are in the form of condemnatoir decision. If there is a decision that only lists the declaratoir decision, and it was final and binding, so the legal action that can be filed is to file a new lawsuit. The new lawsuit demands to include condemnatoir decision, so the party can be forced to execute deklaratoir decision. In the new lawsuit, the plaintiff may also sue uitvoerbaar bij voorraad or decision necessarily because there has been a previous decision which was final and binding."

"Seorang saksi, keterangannya untuk dapat dinilai dan dipertimbangan oleh hakim, harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Salah satu syarat formil seorang saksi adalah sebelum memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu yang mana dilakukan menurut aturan agama saksi masing-masing. Namun agama di Indonesia telah dibatasi hanya menjadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Sehingga dalam beberapa peraturan yang ada dan dalam praktek di persidangan, tata cara penyumpahan yang diakomodir hanya terhadap agama-agama tersebut. Sedangkan bagi saksi yang menganut agama / kepercayaan selain keenam agama tersebut dan bagi saksi yang tidak menganut agama / kepercayaan apapun, belum diakomodir cara bersumpahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana alat bukti saksi yang menganut agama / kepercayaan di luar dari keenam agama tersebut dapat memperoleh kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi yang menganut agama / kepercayaan diluar dari enam yang telah diakui di Indonesia tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian dengan cara bersumpah menurut aturan agamanya / aliran kepercayaannya sedangkan bagi saksi yang tidak menganut agama/kepercayaan dengan cara berjanji.

---

Testimony of a witness can be assessed and considered by the judge, if they have fulfilled the material and formal requirements as a witness. One of the formal requirements as a witness is to be sworn before giving their testimony pursuant to their religious beliefs. But in Indonesia, religion has been limited to Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, and Khong Cu (Confusius). Thus in trial and some regulations, the procedure to swear an oath are accommodated only for the recognized religions. Whereas for witnesses who do not adhere to religions recognized in Indonesia or any religion at all, they haven?t had their oath accommodated yet. Based on this background, the authors conducted a study that aims to determine how the evidence of witnesses who practice no religion recognized as legitimate evidence by the State of Indonesia. The research method used by the author is a juridical-normative method. From research conducted, Testimonies given by witnesses who do not adhere to any of the religions that have been recognized in Indonesia can still have probative value pursuant to their religious beliefs and for witnesses who do not adhere to any religion can pledge that they will speak the truth."

"ABSTRAKDalam perkawinan tidak terlepas dari keberadaan akta perkawinan. Akta perkawinan sebagai Keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN. Karena jika ditinjau dari pihak yang melakukan perkawinan adalah perbuatan hukum perdata. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa, “Tidak termasuk Keputusan TUN menurut Undang-undang ini Keputusan hukum Perdata”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana batasan Keputusan TUN sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya akta perkawinan bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam melakukan perbuatan hukum perdata, tetapi dalam rangka menerbitkan keputusan tata usaha negara yang berlaku secara publik, yaitu demi tercapainya tertib administrasi pernikahan bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu studi dokumen, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung dengan wawancara kepada narasumber.

---

ABSTRACTThe marriage things have not been apart from the deed of marriage existence. The deed of marriage as the decision of State Administrative Court verdict might becoming lawsuit in State Administrative Court, due to both of parties on marriage admitted as act of civil law. Article 2 Point (a) Regulation No. 9 of 2004 on Amandment of Regulation No. 5 of 1986 stipulated “The Civil Law descisions are not the scope of State Administrative Law decisions”. This research describes the limitation of State Administrative Court decisions a lawsuit in State Administrative Court. Based on discussion, the deed of marriage has not included the definition of State Administrative Court decision in acts of civil law, however in order to issue State Administrative Court decision in public, which achieving order Indonesia’s marriage administration. The research conducted document study method, which consist of primary and secondary legal materials and supported by interview to informants."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakanterhadap Putusan Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal inidikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai Pihak Ketiga Yangtidak diperkarakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini membahasmengenai Pihak Ketiga Yang Tidak Diperkarakan tersebut seharusnya tidak dapatdijatuhi Pidana Tambahan Uang Pengganti.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the judicial remedy for verdict of additional punishmentwhich can be submitted by third party who are not prosecuted in corruption cases.This is because of the legal vacuum regarding the third party who are not prosecutedin corruption cases. This thesis discusses about the third party who are not prosecutedshould not be punished with additional punishment in a form of money substitute."

"ABSTRAKMediasi tidak lagi hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di ranah perdata, melainkan dalam perkembangannya dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu. Mediasi sebagai alternatif model penyelesaian perkara pidana ini dikenal dengan istilah mediasi penal. Indonesia telah mengimplementasikan konsep mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni melalui Diversi dan dalam penanganan perkara-perkara pidana tertentu di tingkat penyidikan oleh aparat kepolisian. Namun demikian, masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia pada dasarnya juga telah menerapkan konsep mediasi penal sejak lama, Aceh menjadi salah satunya. Tinjauan Yuridis dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme dan kedudukan mediasi penal di Aceh dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta kekuatan hukum hasil mediasi penal yang dijalankan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal yang dijalankan di Aceh terintegrasi di dalam Peradilan Adatnya yang berasaskan musyawarah damai sesuai ajaran Islam, dimana Peradilan Adat ini merupakan tahap pendahuluan bagi penyelesaian perkara pidana tertentu. Apabila telah diupayakan penyelesaian di dalam Peradilan Adat namun tidak berhasil, maka pihak-pihak terkait dapat membawanya ke jalur Peradilan Formal Negara. Putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Adat di Aceh memiliki kekuatan hukum yang mengikat langsung bagi para pihak yang telah menyatakan secara tegas menerima putusan tersebut.

---

ABSTRACTMediation is no longer used only for civil cases settlement, but has now been used for particular criminal cases settlement as well. Mediation as the alternative model of criminal cases settlement is known as penal mediation. Indonesia has implemented the concept of penal mediation in Juvenile Criminal Justice System through Diversion and in the dealing of particular criminal cases at the level of investigation by police officers. However, indigenous people in several areas in Indonesia basically have also implemented the concept of penal mediation since quite a long time, Aceh is one of them. Juridical review in this research is focused on how the mechanism and the position of penal mediation in Aceh in Indonesian Criminal Justice System are, also the legal force of the implementation of penal mediation in Aceh. This is a normative legal research which is conducted through literature and desk study. The results of this research show that the implementation of penal mediation in Aceh is integrated in their Customary Justice which is based on the principle of peaceful deliberation according to the teaching of Islam, where the Customary Justice they have is a preliminary stage for particular criminal cases settlement. If a settlement had been attempted through the Customary Justice but was unsuccessful, then the related parties could bring their cases for settlement through the Formal Justice. The decisions made by the Customary Justice in Aceh have a direct legal binding for the parties who have expressed their acceptance of the decisions explicitly."