Hasil Pencarian

Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query

Abd. Gafur Sangadji, author

Tinjauan yuridis pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi = Juridical study on the implementation of the tightening of remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison Bandung after material reviews at the supreme court and the constitutional court

Skripsi ini membahas pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan uji materiil Undang-Undang No. 12...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ahdhi Thamus, author

Analisis yuridis alat bukti elektronik berupa e-mail dalam perkara perdata dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik = A juridical analysis on power of electronic evidence in the form of e mail according to civil law cases in conformity with Law Number 11 of 2008 regarding electronic information and transaction

Perkembangan teknologi dibidang komunikasi dan informasi seharusnya didukung oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, acara pembuktian merupakan bagian terpenting untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, khususnya menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistem...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44819

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Brillyan Alvayedo, author

Pengaturan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Lingkungan Peradilan Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 = Regulation For Enforcement of The Code of Ethics and Guidelines of Conduct of Judges in a Judicial Environment Based on a Joint Decision of The Chairman of The Supreme Court Republic of Indonesia and The Chairman of The Judicial Commission Republic of Ind

Hakim sebagai peran terpenting dalam dunia persidangan diharuskan untuk menjaga perilaku dan perbuatannya baik mengenai substansi dalam persidangan maupun berkegiatan sehari-hari di luar persidangan. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk sebagai pedoman bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitompul, Raysha Anggaran, author

Keabsahan Akta Hibah atas Objek yang Belum Dibalik Nama dan Bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT XYZ) = The validity of the Deed of Grant on land that the transfer of title has not been registered and Contrary to the Articles of Association of the Limited Liability Company (Case Study of PT XYZ)

Akta sudah sejak lama digunakan sebagai alat pembuktian yang menunjukkan telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Suatu hibah atas tanah wajib dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal pemberi hibah adalah sebuah perseroan terbatas (PT), maka perlu dilakukannya pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Citra Puspaningtyas, author

Penerapan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik (studi kasus penetapan eksekusi No. 24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel) = Implementation of execution of public information dispute's decision (case study execution letter number No. 24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel) / Citra Puspaningtyas

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini pun menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai eksekusi atas putusan sengketa informasi publik diatur di dalam Pasal 12...

Universitas Indonesia, 2014

S53282

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mulya Haryadi, author

Langkah hukum terhadap pelaksanaan putusan deklarator yang tidak dapat dieksekusi (studi kasus putusan Mahkamah Agung RI no.1283/k/pdt/2005, no. 59/k/pdt/2011, no.244/k/pdt/2011 = Legal action against the execution of declaratoir decision that can't be executed (case studies of decision no.1283/k/pdt/2005, no.59/k/pdt/2011, no.244/k/pdt/2011

Skripsi ini membahas langkah hukum terhadap pelaksanaan putusan deklarator yang tidak dapat dieksekusi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan solusi perihal langkah hukum yang dapat dilakukan untuk melaksanakan putusan deklarator. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1283 K/Pdt/2005, No. 59 K/Pdt/2011, dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55538

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nimas Dian Utami, author

Kekuatan alat bukti saksi yang tidak disumpah akibat tidak menganut agama kepercayaan studi kasus putusan No.07/Pdt.G/2009/PN/KNG = The probative value of witness without sworn testimony due not embrace religion study case verdict No.07/Pdt.G/2009/PN/KNG

Seorang saksi, keterangannya untuk dapat dinilai dan dipertimbangan oleh hakim, harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Salah satu syarat formil seorang saksi adalah sebelum memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu yang mana dilakukan menurut aturan agama saksi masing-masing. Namun agama di Indonesia telah dibatasi hanya menjadi Islam, Kristen, Katolik,...

2015

S59014

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nilna Muna Yuliandari, author

Pembatalan akta perkawinan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara No: 215/G/2014/PTUN-JKT) = Termination of the deed of marriage by State Administrative Court Law (Case study State Administrative Decree No. 215/G/2014/PTUN-JKT)/ Nilna Muna Yuliandari

ABSTRAK
Dalam perkawinan tidak terlepas dari keberadaan akta perkawinan. Akta perkawinan sebagai Keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN. Karena jika ditinjau dari pihak yang melakukan perkawinan adalah perbuatan hukum perdata. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986...

2015

S61601

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Galatia Manahan, author

Upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakan terhadap putusan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan nomor: 02/Pid.B/TPK/201 /PN.JKT.PST atas nama terdakwa R. Saleh Abdul Malik dkk).

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakan terhadap Putusan Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai Pihak Ketiga Yang tidak diperkarakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini membahas mengenai Pihak Ketiga Yang Tidak Diperkarakan tersebut seharusnya tidak dapat dijatuhi Pidana Tambahan...

2016

S63956

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Diny Arista Risandy, author

Tinjauan yuridis mekanisme mediasi penal sebagai alternatif model penyelesaian perkara pidana di Aceh dalam kedudukannya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia = Juridical review on the mechanism of penal mediation as the alternative model of criminal cases settlement in Aceh within its position in Indonesian criminal justice system

ABSTRAK
Mediasi tidak lagi hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di ranah perdata, melainkan dalam perkembangannya dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu. Mediasi sebagai alternatif model penyelesaian perkara pidana ini dikenal dengan istilah mediasi penal. Indonesia telah mengimplementasikan konsep mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni melalui Diversi dan dalam...

2017

S65601

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian