Ditemukan 61 dokumen yang sesuai dengan query
Sitepu, Helen, author
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S22386
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Teddy Anggoro, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S22343
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Haryanto, author
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan swasta diselesaikan dengan cara negoisasi kemudian dilanjutkan melalui arbitrase atau melalui mediasi, konsiliasi dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan kemudian melalui Peradilan tata Usaha Negara. Untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara diselesaikan berdasarkan bentuk dan status pegawai yang ada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S22002
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Heidi Melissa, author
Kenaikan harga obat-obatan akibat melemahnya Rupiah terhadap dolar mengundang para sindikat pemalsu obat bergerilya untuk membuat produk palsu. Masalah obat palsu di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan beberapa peraturan lain. Untuk menangani peredaran obat palsu di Indonesia,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fatia Jamilah, author
Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Hal ini menimbulkan dampak positif yaitu konsumen memiliki kebebasan yang terbuka lebar dalam memilih barang dan/atau jasa, selain itu ada juga dampak negatif yaitu konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S22168
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wahono Suprianto, author
Putusan-putusan pengadilan terdahulu yang menyatakan gugatan yang melibatkan sejumlah besar pihak tidak dapat diterima, seperti dalam perkara antara YLKI melawan PLN pada tahun 1996, perkara antara peserta Jamsostek melawan direksi Jamsostek tahun 1994, dan perkara sejenis yang lain yang dimaksudkan sebagai pengajuan perkara dengan menggunakan prosedur class action, menjadi putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S22020
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dipo Asto Prayoga, author
Berlakunya otonomi daerah telah memberikan perubahan yang besar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan menjadi lebih besar dan lebih mandiri sesuai prakarsa daerahnya masingmasing. Salah satu urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah adalah urusan di bidang lalu lintas dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S22143
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dedy Nurhidayat, author
Paten adalah Paten adalah hak ekslusif yang diberiakn oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya Nama domain adalah pengalamatan dalam internet. Keberadaan-nya merupakan bagian yang penting dari sebuah website....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S21917
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nur Rachmawati, author
Masalah illegal logging adalah masalah yang yang harus dicermati dan diberi perhatian khusus. Selain dampaknya yang luar biasa terhadap lingkungan dan kehidupan manusia dalam jangka panjang, juga keterlibatan pelaku yang sangat banyak. Dampak kerusakan hutan yang terjadi akan menimbulkan kurang tertahannya resapan air tanah oleh pohon-pohon di kawasan hutan sehingga...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007
S22419
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lidya Kurniawati, author
Peradilan sangat diperhatikan oleh berbagai pihak karena bermunculan putusan kontroversial dari hakim. Hakim sendiri berada dalam posisi yang amat sulit sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mahkamah Agung, masyarakat, bangsa dan negara, dalam menjatuhkan putusan yang dapat memuaskan rasa keadilan semua pihak. Padahal putusan...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2006
S22358
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library