Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang polemik yang berkembang dari regulasi angkutan umum berbasis daring di Indonesia. Kemunculan angkutan umum berbasis daring yang tidak disertai regulasi pada tahun 2015 memunculkan permasalahan di masyarakat yaitu (1) isu keselamatan, (2) tarif, (3) suspensi dan kemitraan, (4) ketertiban dan keamanan, dan (5) konflik dengan angkutan konvensional, sehingga pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, namun regulasi yang dikeluarkan pemerintah menjadi polemik karena tarik-menarik kepentingan aktor terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Kebijakan Publik dari Riant Nugroho untuk memahami isu kebijakan, kemudian menentukan isu kebijakan publik menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Selanjutnya penelitian ini menggunakan Model Analisis Kebijakan dari William N. Dunn untuk memahami tahapan tertentu dalam serangkaian proses pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini memfokuskan pada tahap penyusunan agenda dalam kebijakan angkutan umum berbasis daring dari tahun 2015 hingga 2018. Dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali perubahan peraturan dikarenakan pemerintah terlambat dalam membuat regulasi dan kesulitan menemukan titik tengah yang dapat mengakomodasi semua kepentingan para aktor yang terlibat. ...... This thesis discusses the growing polemic of online-based public transportation regulations in Indonesia. The emergence of online-based public transportation that is not accompanied by regulation in 2015 raises problems in the community, namely (1) safety issues, (2) tariffs, (3) suspension and partnerships, (4) order and security, and (5) conflicts with conventional transportation, so that the government needs to issue policies that can overcome these problems, but regulations issued by the government are a polemic because of the attraction of the interests of actors related to the policy. This research uses Riant Nugroho's Public Policy Theory to understand policy issues, then determine public policy issues using Riant Nugroho's indicators. Furthermore, this study uses William N. Dunn's Policy Analysis Model to understand certain stages in a series of public policy making processes. This research focuses on the agenda setting stage of online-based public transport regulations from 2015 to 2018. In that time period there have been several changes in regulations because the government is late in making regulations and has difficulty finding a midpoint that can accommodate all the interests of the actors involved.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi informasi membuat perilaku memilih menjadi terpengaruh muatan informasi yang disebar oleh teknologi. Terutama perkembangan media sosial yang membuat pemilih memiliki akses informasi sekaligus berpotensi terpapar beberapa konten yang memang sengaja dicari berupa konten yang benar berisikan informasi politik maupun tidak sengaja yakni konten yang tidak benar berisikan hoaks karena algoritma media sosial. Belum lagi, hoaks yang hadir juga membawa isu primordial. Sehingga hal ini perlu dilihat dampaknya terhadap generasi yang paling sering menggunakan media sosial dan berpotensi terpapar informasi politik dan hoaks bertema primordial lebih masif, yakni generasi milenial. Selanjutnya, penulis memilih melihatnya di Pilkada DKI 2017 putaran kedua karena merupakan kasus yang paling lengkap untuk menjelaskan seluruh isu yang ingin ditulis dalam penelitian ini, yakni mengenai internet dan media sosial, informasi politik dan hoaks, isu primordial, dan generasi milenial. Penelitian ini akan menguji tingkat keterpaparan informasi politik dan tingkat keterpaparan hoaks bertema primordial dalam mempengaruhi perilaku memilih generasi milenial pada pilkada DKI 2017 putaran kedua. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori model partisipasi politik media sosial (SMPPM) sebagai variabel independen dan perilaku memilih sebagai variabel dependennya. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden, tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error (MoE) 5%. Hipotesis dalam penelitian ini terpatahkan karena justru yang terjadi sebaliknya, Semakin tinggi keterpaparan informasipolitik, yang mengaktifkan tujuan rasional milenial, maka milenial akan cenderung semakin memilih pasangan Anies-Sandi dan semakin tinggi keterpaparan hoak bertema primordial, yang mengaktifkan tujuan primordial milenial, maka milenial akan cenderung semakin memilih pasangan Ahok-Djarot. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori model partisipasi politik media sosial (SMPPM) dapat menjelaskan perilaku memilih milenial di Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

---

This thesis is inspired by the development of information technology to make voting behavior to affect by the information content from technology. Especially the development of social media that makes voters have access to information and potentially exposed some content that intentionally sought is the correct content that contained political or accidental information. The content did not correctly contain hoax because of social media algorithms. Moreover, the hoax also present primordial issues. So it needs to know the impact on the generation who use the most social media and potentially exposure to political information and more massive primordial-themed hoaxes, i.e. millennials. Furthermore, the author chose to saw it in the second round of DKI 2017 because it is the most complete case to explain all the issues that want to be written in this research, namely about the Internet and social media, political and hoax information, primordial issues, and millennials. The study will test the exposure level of political information and the primordial themed hoaxes exposure level in influencing the behavior of choosing millennials in the second round DKI 2017 elections. The theory used in this study was the theory of social media political participation model (SMPPM) as an independent variable and the voting behavior as its dependent variable. Method used is a quantitative method with a number of samples are 400 respondents, confidence level is 95% and Margin of Error (MoE) is 5%. Hypothesis in this study is not proven because precisely the opposite is the higher exposure of political information, which activates the rational goal of millennials, then millennials will be increasingly to choose Anies-Sandi pairs and the higher The exposure of the primordial-themed hoax, which activates the millenniums primordial objective, it will be the millennial energy to choose the Ahok-Djarot pair. Theoretical implications suggest that the theory of social media political participation model (SMPPM) can be used to describe the behavior of selecting a millennial in the second round of DKI elections 2017.

Abstrak :
Saat ini, angka keterwakilan perempuan dalam kontestasi Pilkada terdapat kenaikan dari tahun ke tahun meski perlahan namun cukup signifikan. Hal tersbeutn membuktikkan bahwa saat ini masyarakat semakin terbuka dan menerima bahwa posisi perempuan juga memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Representasi perempuan tersebut diharapkan bisa menyampaikan aspirasi dan merumuskan kebijakan yang dapat berpihak kepada perempuan dengan tetap mengutamakan payung kesetaraan. Perempuan yang maju dalam ranah Pilkada akhirnya menjadi acuan apakah mereka bisa mendorong kepentingan perempuan yang dilihat dari segi visi-misi hingga nantinya ketika mereka terpilih. Melihat fenomena tersebut maka tesis ini memfokuskan untuk meneliti dan menganalisis sosok Dewanti Rumpoko sebagai Wali Kota perempuan pertama di Kota Batu periode 2017-2022 dalam mendorong kepentingan perempuan di daerahnya. Dalam mengungkap dan menjawab data dari penelitian ini, peneliti menggunakan teori Glass Cliff untuk memahami bagaimana Dewanti harus berhadapan dengan tebing kaca yang menghambat untuk mendorong kepentingan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Peneliti melihat bahwa Dewanti berhasil menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan yang tidak hanya sekedar formalitas. Upaya keberpihakan yang digagas Dewanti banyak yang menuntungkan perempuan. Namun upaya Dewanti dalam mendorong kepentingan perempuan tidak sepenuhnya berhasil, dibuktikkan dengan tidak adanya produk kebijakan yang lahir di periode kepemimpinannya, terutama mengenai tiga permasalahan utama perempuan di Kota Batu. Hambatan yang menjadi tebing kaca bagi Dewanti dalam mendorong kepentingan perempuan tersebut ialah karena faktor pengaruh gaya kepemimpinannya yang berbeda dengan suaminya dan pengaruh kekuasaan dari suaminya yang masih melekat di kepemimpinan Dewanti.  ......At present, the number of women's representation in Pilkada contests has increased from year to year, although slowly but quite significantly. This proves that nowadays society is more open and accepting that women also have the same political rights as men. The women's representation is expected to be able to convey aspirations and formulate policies that can side with women while still prioritizing the umbrella of equality. Women who advance in the Pilkada realm eventually become a reference for whether they can promote women's interests from the point of view of vision and mission until later when they are elected. Seeing this phenomenon, this thesis focuses on researching and analyzing the figure of Dewanti Rumpoko as the first female mayor in Batu City for the 2017-2022 period in promoting the interests of women in her area. In disclosing and answering the data from this study, the researcher used the Glass Cliff theory to understand how Dewanti had to deal with glass cliffs that prevented women from promoting women's interests. This study uses qualitative methods with in-depth interviews and observation techniques. Researchers see that Dewanti succeeded in voicing and fighting for women's interests that were not just a formality. Many of the efforts to take sides initiated by Dewanti favor women. However, Dewanti's efforts to encourage women's interests were not entirely successful, as evidenced by the absence of policy products produced during her leadership period, especially regarding the three main issues of women in Batu City. The obstacle that became a glass cliff for Dewanti in promoting women's interests was due to the influence of her leadership style which was different from that of her husband and the influence of her husband's power which still lingered in Dewanti's leadership.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai advokasi yang dilakukan Perempuan Hebat Cianjur (PHC) dalam kebijakan pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, Mengapa perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak dalam kebijakan tentang pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur sangat lemah. Kedua, Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh kelompok perempuan dalam kebijakan pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan teori advokasi Ritu R. Sharma untuk menjawab dan menganalisa permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak disebabkan oleh ketidak berhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh tokoh perempuan dalam Perbup No.38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur, sehingga tidak ada sanksi tegas untuk pelaku kawin kontrak. Implikasi teoritis penggunaan teori advokasi kebijakan relevan untuk melihat latar belakang terbitnya Perbup No.38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur. Advokasi yang dilakukan oleh aktor kelompok perempuan untuk mempengaruhi Pemerintah Daerah Cianjur sebagai policy maker agar membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan para aktor dalam hal ini merujuk kepada kepentingan masyarakat yaitu dalam melindungi perempuan dari dampak buruk kawin kontrak yang terjadi di Kabupaten Cianjur. ......This study discusses advocacy carried out by Perempuan Hebat Cianjur (PHC) in the prevention of contract marriage policy in Cianjur Regency, West Java. There are two problems in this study, first, why the protection of women victims of contract marriage in the policy on the prevention of contract marriage in Cianjur Regency is very weak. Second, how is the advocacy carried out by women's groups in the prevention of contract marriage policy in Cianjur Regency. This research uses qualitative research methods, namely research that intends to understand phenomena about what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action and others holistically and by means of description in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various natural methods. This study uses the advocacy theory of Ritu R. Sharma to answer and analyze the problems. The results showed that the weak protection of women victims of contract marriage was caused by the unsuccess of policy advocacy carried out by female figures in Perbup No. 38 of 2021 concerning the Prevention of Contract Marriage in Cianjur Regency, so there were no firm sanctions for contract marriage perpetrators. The theoretical implications of using policy advocacy theory are relevant to see the background to the issuance of Perbup No. 38 of 2021 concerning the Prevention of Contract Marriage in Cianjur Regency. Advocacy carried out by actors to influence the Cianjur Regional Government as a policy maker to make policies that are in accordance with the interests of the actors in this case refers to the interests of the community, namely in protecting women from the adverse effects of contract marriage that occur in Cianjur Regency.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar selama dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebagai partai politik yang identik dengan basis warga NU, PKB menjadi partai politik yang memiliki ciri khas dalam rekrutmen dan kaderisasinya sehingga menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan partai politik Randall dan Svasand dengan empat indikator yaitu kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi selama 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang terukur dan terus melakukan adaptasi dengan situasi politik nasional. Kaderisasi dan rekrutmen politik PKB memiliki desain yang matang karena merupakan hasil dari porses adaptasi sejak awal berdiri hingga saat ini. Dengan mengacu kepada teori Vicky Randal dan Lars Svasand tentang Party Institutionalization in New Democracies, desain rekrutmen dan kaderisasi bekelindan dengan dimensi struktur maupun kultur partai politik. Di sisi struktur partai, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari derajat kesisteman dan otonomi keputusan. Sedangkan, di sisi kultur, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian yang melekat pada nilai dan citra publik terhadap partai politik. ......This study discusses the institutionalization of PKB in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership during the two periods 2014-2019 and 2019-2024. As a political party that is synonymous with the base of NU members, PKB is a political party that has characteristics in its recruitment and regeneration making it interesting to study. The researcher wants to see how PKB was in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership from the perspective of political party institutionalization Randall and Svasand with four indicators, namely organizational system, value identity, policy autonomy, and reification during 2014-2019 and 2019-2024. This study uses a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it shows that PKB does not yet have a measurable level of institutionalization and continues to adapt to the national political situation. PKB's political cadre and recruitment has a mature design because it is the result of an adaptation process since its inception until now. By referring to the theory of Vicky Randal and Lars Svasand about Party Institutionalization in New Democracies, the design of recruitment and regeneration is intertwined with the dimensions of the structure and culture of political parties. On the party structure side, the design of political regeneration and recruitment is an integral part of the degree of systemicity and decision autonomy. Meanwhile, on the cultural side, the design of political regeneration and recruitment is an inherent part of the values ​​and public image of political parties.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbentuknya tim sukses perempuan yang baru pertama kali ada di Kabupaten Temanggung. Tim sukses tersebut bernama Jaringan Srikandi yang mendukung pasangan calon Hadik-Bowo dalam Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Jaringan Srikandi dibentuk oleh Denty, istri Bowo, calon wakil bupati yang menang dalam pilkada tersebut. Tugas dari tim sukses ini adalah merekrut perempuan lain untuk bergabung menjadi anggota Jaringan Srikandi dan menjaring suara pemilih di wilayah mereka masing-masing. Dalam pembentukan Jaringan Srikandi, Denty memanfaatkan relasinya dengan perempuan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Persatuan Wanita Olahraga (Perwosi). Selain Jaringan Srikandi, Hadik-Bowo juga memiliki tim sukses dari partai politik dan relawan bentukan Hadik, bernama Timses HB, yang anggotanya adalah laki-laki. Meskipun pembentukannya terpisah, namun dalam perjalanannya kedua tim ini bergabung. Keputusan perempuan untuk menjadi tim sukses, yang aktivitasnya membutuhkan waktu, tenaga, dan mengharuskan mereka keluar dari ranah domestiknya, tentu memiliki motivasi tertentu. Oleh sebab itu, tulisan ini meneliti motivasi perempuan bergabung dengan Jaringan Srikandi. Selain itu, masuknya perempuan sebagai elemen baru dalam tim sukses yang selama ini identik dengan laki-laki, menjadi warna tersendiri. Ketiadaan pengalaman berpolitik perempuan dalam masyarakat patriarki mempengaruhi relasi keduanya. Dengan demikian tulisan ini juga akan meneliti relasi yang terjalin antara Jaringan Srikandi dengan Timses HB. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teori perempuan dan politik, teori partisipasi politik, dan teori rekrutmen politik untuk menganalisa permasalahan di atas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi perempuan bergabung dengan Jaringan Srikandi adalah keinginan balas budi, sungkan menolak ajakan perekrut, dan senang dengan aktivitas tersebut (social gratification); keinginan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (civic gratification); keinginan dekat dengan tokoh demi kepentingan materi tertentu (material benefit); serta keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan menunjukkan kemampuan diri. Dalam kaitannya antara relasi perempuan (Jaringan Srikandi) dan laki-laki (Timses HB), penelitian ini menemukan bahwa stereotype gender mempengaruhi relasi laki-laki dan perempuan yang bekerja dalam suatu tim. ......The background of this study is the firstly forming of the women campaigner team in Temanggung Regency. This women campaigner team, named Jaringan Srikandi, which support Hadik-Bowo in Local Election of Temanggung regency 2018. This team was initiated by Denty, Bowo’s wife, the candidate of vice regent who win that election. Jaringan Srikandi is assigned for recruiting other women joining the team and soliciting votes on their living area. In initiating this team, Denty empowering her relations with small and medium enterprises (UKM), women peasant association (KWT), and sports women union (Perwosi). As a campaigners, Jaringan Srikandi did not stand alone. Hadik-Bowo also has a campaigner team from political party and Hadik’s volunteer. This team named Timses HB, whose members are men. Even though they were formed separately, but they work together. Women’s decision to be a campaigner, that requires investing time and effort, moving outside their domestic space, must be based on certain motivation. Therefore, this research was conducted to investigate women’s motivation in joining Jaringan Srikandi. Moreover, the inclusion of women as a new element in the campaign team, which mostly was men, brought a new color. The absence of women political participation in a patriarchal society affcts men-women relation. Thus, this paper will also examine the relations between Jaringan Srikandi and the campaign team of Hadik-Bowo. By using qualitative research method, this reseach operating theory of women and politics, theory of political participation theory, and theory of political recruitment to analyze the problems. The research findings show that the women’s motivation in joining Jaringan Srikandi are return the favor and hesitate to reject the recruiter’s invitation, enjoy doing joint activites in groups (social gratifications); striving for community welfare (civic gratification); desiring to have close relation to the figure (material benefits); and desiring to empower themselves and showing their abilities. Gender stereotyping as the result of social construction affects the relationship of Jaringan Srikandi and Timses HB.

Abstrak :
Badan penyelenggara pemilu Adhoc atau panitia pemilihan adalah penyelenggara pemilu yang paling rentan menjadi pelaku kecurangan pemilu (election fraud). Anggota PPK, PPS dan KPPS memiliki akses untuk bersentuhan langsung dengan peserta pemilu dan alat kebutuhan pelaksanaan pemilu, mulai dari TPS hingga surat suara. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 yang memberikan wewenang langsung kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Panitia pemilihan, terdapat 239 anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah diberhentikan tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan Pakta Integritas.Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang paling banyak melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas oleh anggota Panitia pemilihan. Pelanggaran yang dilakukan terdiri dari pelanggaran administrasi, malpraktek pemilu hingga tindak pidana pemilu seperti manipulasi pencoblosan surat suara, penggelembungan hasil perolehan suara hingga praktek suap yang terungkap di pemeriksaan anggota panitia pemilihan. Permasalahan integritas menjadi persoalan utama dalam evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang menyebabkan dari sudut pandang electoral integrity, tingkat integritas penyelenggara pemilu pada tahun 2019 menjadi hal krusial untuk perbaikan format kepemiluan di masa mendatang. ......The Adhoc election management body is the election organizer that is most vulnerable in becoming the election fraud perpetrators/abuser. PPK, PPS and KPPS members have access to come into direct contact with election participants and the tools needed for conducting elections, from polling stations to ballots. Election abuse is most often found by the election committee. Based on KPU Regulation No. 8 of 2019 which gives direct authority to Regency / City KPU to take action against alleged violations committed by members of the adhoc agency, there are 239 PPK, PPS and KPPS members who have been terminated permanently because they have been proven to have violated the code of ethics, code of conduct, oath / promise and Integrity Pact. The Province of North Sumatra is the area that carries out the most checks on allegating the form of violations of integrity by members of the Adhoc Agency. The violations committed consisted of administrative violations, electoral malpractice to election crimes such as manipulation of ballot voting, ballooning the results of votes to bribery practices that were revealed at the examination of ad hoc members. The issue of integrity becomes a major issue in evaluating the implementation of the 2019 simultaneous elections which causes from the perspective of electoral integrity, the integrity level of the election organizers in 2019 will be crucial for the improvement of the electoral format in the future.