Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran individu yang tinggal bersama lansia memiliki implikasi penting bagi kesehatan dan kesejahteraan lansia. Hasil tinjauan literatur menyatakan hasil yang bervariasi antara tinggal bersama mendampingi lansia dengan partisipasi bekerja individu yang tinggal bersama lansia. Penelitian ini berkontribusi dengan melihat kaitan antara tinggal bersama lansia dilihat dari status dan tingkatan kesulitan/gangguan fungsional tubuh lansia dengan partisipasi bekerja individu usia kerja yang tinggal bersama lansia. Penelitian ini juga mempelajari seberapa besar kecenderungan individu yang tinggal bersama lansia menjadi pekerja informal. Dengan menggunakan data SUSENAS Maret 2021, pada model probit tahap pertama metode Two Step Heckman ditemukan bahwa tinggal bersama lansia yang mengalami kesulitan akan meningkatkan partisipasi bekerja individu yang tinggal bersama lansia. Namun, ketika lansia semakin memiliki kesulitan/gangguan fungsional tubuh yang berat sampai sama sekali tidak mampu (sudah dikatakan lansia disabilitas) maka partisipasi bekerja individu yang tinggal bersama lansia juga ikut berkurang. Pada tahap kedua model regresi logistik biner menunjukkan tinggal bersama lansia yang mengalami kesulitan berpengaruh terhadap peningkatan kecenderungan individu menjadi pekerja informal. Penelitian ini juga menemukan tinggal bersama lansia tua dapat menurunkan partisipasi bekerja dan meningkatkan kecenderungan individu yang tinggal bersama lansia untuk menjadi pekerja informal. Pemerintah perlu memikirkan langkah yang baik untuk membantu individu yang tinggal bersama lansia disabilitas atau tinggal bersama lansia tua terutama pada status ekonomi yang rendah agar mereka tidak keluar dari pasar kerja ketika tetap harus mendampingi lansia. ......The role of individuals living with the elderly has important implications for health and elderly’s welfare. The results of the literature review stated that the results varied between living with the elderly and work participation of individuals living with the elderly. This study aims to analyze the relationship between living with the elderly as seen from the status and level of functional impairment of the elderly and the work participation of working-age individuals living with the elderly. The study also studied how much the tendency of individuals living with the elderly become informal workers. Using SUSENAS 2021 data, in the first phase of the Probit model of the Two Step Heckman method, it was found that living with elderly people who have functional impairments will increase the work participation of individuals living with the elderly. However, when the elderly have functional impairments that are getting worse to the point of being unable (elderly with disabilities), the work participation of individuals who live with the elderly also decreases. In the second stage, the binary logistic regression model shows that living with the elderly who have functional impairments influences the increased tendency of individuals to become informal workers. The study also found living with elderly people aged 80 years over can reduce work participation and increase the tendency of individuals who live with the elderly to become informal workers. The government needs to help individuals who live with elderly people with disabilities or live with elderly people aged 80 years over, especially those with low economic status, so that they do not leave the job market when they still must accompany the elderly.

Abstrak :
Kebijakan pemberian kredit kepada perusahaan pelanggan di RS Budi Kemuliaan Batam mengakibatkan adanya risiko , karena timbul kemungkinan pelanggan tidak membayar ataupun membayar tetapi lebih lambat dari jangka waktu yang diberikan. Analisis kredit di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kerja sama pelayanan kesehatan dari suatu perusahaan. Layak atau tidak suatu calon perusahaan pelanggan diberikan kredit. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang dilakukan yaitu dengan analisis 5 C?s yaitu : Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian terhadap modal (Capital), Penilaian terhadap agunan (Collateral), dan Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy). Tesis ini merupakan Penelitian operasional ( operational research ) yang dilaksanakan dengan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif, terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan dan wwancara. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Penggunaan 3C?s yaitu Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian terhadap modal (Capital) dalam setiap permohonan kerja sama pelayanan merupakan hal yang perlu dan harus dilakukan untuk mengurangi risiko piutang bermasalah. Pada akhir penelitian ini disarankan untuk melengkapi seluruh pedoman serta prosedur yang dibutuhkan dan membentuk tim analisis.

---

The credit policy that implemented by Budi Kemuliaan Batam Hospital caused risks, this condition appear because some of the corporate customer may not pay their debt or they exceed the term of payment. Credit analysis in Budi Kemuliaan Batam Hospital is used to determine whether the corporate customers meet the requirement to establish a health service relation between Budi Kemuliaan Hospital and its corporate customer. The 5 C?s principal that used to evaluate credit are: Character, Capacity, Collateral, and Condition of Economy. This thesis is operational research with quantitative and qualitative method of approach. First, the writer examined secondary data that followed by primary data which conducted through field study and interview. Based on the research result it shows that 3 C?s: Character, Capacity and Capital must be implemented to lower bad debt. The writer suggested completing the guidance and procedure that are needed and establish credit analysis team.

Abstrak :
Meningkatnya kasus gagal ginjal menyebabkan meningkatnya kebutuhan tersedianya unit hemodialisa di RSUD Tanjungpinang, sementara Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mampu mengadakannya karena keterbatasan anggaran. Untuk itulah RSUD mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama operasional setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan angka bahan medis yang harus dibayarkan, Rumah Sakit menetapkan tarif sebesar Rp 700.000 pertindakan hemodialisis. Untuk semua tindakan Hemodialisis bagi penduduk miskin ditanggung/didanai dari APBD. Akan tetapi angka bahan medis yang harus dibayarkan ke pihak ketiga tersebut, dirasa tidak efektif. UU RI no 44 tentang Rumah Sakit menyebabkan RSUD Tanjungpinang harus menggunakan PK BLUD dalam tata laksananya. Perubahan ini menyebabkan BMHP yang pada tahun 2009 dibayar dari dana APBD pada tahun 2010 dibebankan kepada biaya fungsional yang dikelola rumah sakit. Dengan tarif Rp 700.000 belum pernah dihitung berapa biaya aktual layanan pertindakan dan pendanaan tindakan hemodialisis dengan PK BLUD. Hasil penghitungan unit cost tindakan Hemodialisis dalam penelitian ini didapatkan angka Rp 1.113.502,- pertindakan Hemodialisis. Pendanaan untuk tindakan Hemodialisis tahun 2011 perlu ditindaklanjuti dengan penentuan sumber dana tindakan Hemodialisis untuk BMHP didanai oleh APBD dan penetapan tarif baru yang sesuai dengan penghitungan unit cost dalam penelitian ini.

---

The increasing cases of kidney failure caused the increasing need for availability of hemodialysis units in hospitals Tanjungpinang, while the Government Tanjungpinang unable to procure it because of budget limitations. For hospitals that entered into agreement with private parties in the form of operational cooperation after obtaining permission from the City Tanjungpinang. Based on the number of medical materials to be paid, the hospital set a tariff of Rp 700,000 hemodialysis. For all measures for the poor Hemodialysis covered / funded from the budget. But the number of medical materials to be paid to such third parties, are found to be effective. UU No. 44 of the Hospital cause Tanjungpinang hospitals must use in order PK BLUD. This change causes BMHP which in 2009 paid from budget funds in 2010 is charged to the cost functional run hospital. With tariff Rp 700,000 have never calculated how much the actual cost of services and funding actions hemodialysis with PK BLUD. The result of calculating unit costs Hemodialysis action in this study, the number of Rp 1,113,502, - actions Hemodialysis. Funding for Hemodialysis action in 2011 must be followed up by determining the source of funds for BMHP Hemodialysis action funded by the budget and setting a new tariff in accordance with the calculation of unit cost.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam dalam menerapkan PK BLU sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang diidentifikasi dari aspek persyaratan substantif, tehnis dan administratif. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini studi kasus melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan telaahan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengidentifikasi masing masing aspek persyaratan untuk pengusulan/penetapan PK BLU didapatkan hasil bahwa dari kelompok pemilik terhadap persyaratan substantif bahwa BP Batam sedang menyiapkan kerangka acuan untuk penerapan PPK BLU. Terhadap persyaratan tehnis pemilik menilai bahwa RSOB sudah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan. Dari aspek persyaratan administratit pemilik menyatakan bahwa RSOB sudah memiliki visi misi, laporan keuangan pokok, harus menyiapkan RSB, organisasi yang terus dikembangkan. Dari kelompok pengelola tidak langsung terhadap aspek persyaratan administratif pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, belum ada, pola tata kelola, sudah ada, RSB sudah ada, laporan keuangan pokok, sudah ada dan perlu disempumakan, SPM sedang disiapkan bersedia diaudit, belum ada. Kelompok pengelola langsung memberikan pendapat yang kurang relevan yang terkait aspek persyaratan administratif kesanggupan untuk meningkatkan layanan, pola tata kelola, laporan keuangan. Sedangkan yang terkait RSB, RSOB sudah ada, SPM sedang disiapkan, dan RSOB harus bersedia diaudit. Data primer dan dokumentasi data sekunder didapat bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS Otorita Batam sudah memenuhi aspek persyaratan tehnis, belum memenuhi. Aspek administratif belum memuaskan. Dengan demikian dilihat aspek persyaratannya, maka RS Otorita Batam belum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK BLU pada akhir tahun 2010 ini. Saran, sebelum Oktober 2011, BP Batam menyiapkan SK pengusulan/penetapan PPK BLU, Dewan Pengawas SDM. Sedangkan RSOB: mensosialisasikan BLU, akreditasi, SPM, evaluasi tarif, SIRS, HBL pernyataan tertulis bersedia meningkatkan kinerja dan diaudit oleh auditor independen.

---

The general objective of this thesis is to analyze the readiness of the owner and the management of Batam Authority Hospital to implement the PK BLU. In order to achieve the general objective, it is needed to identify the organization readiness from several aspects such as substantive, technical, and administrative requirements. Qualitative approach is used as the methodology in this thesis, using primer data by in-depth interview and secondary data. By identifying each aspects of the requirements for implementing PPK BLU in Batam Authority Hospital, the result of this research can be concluded into several conclusion based on the requirement aspects required in PPK BLU. From owner group for the substantive requirements perspective, that they are preparing the concept for the technician requirements that Batam Authority Hospital already increase their health services and financial report. For the administration requirement aspect that had vission, mission, based financial report, and should be prepare the organisation and SPM. From management group said for administration requirement not yet documented properly to ready increase health services, organisation ready, strategy business plan is ready, financial repots is ready but not complete, SPM is preparing and document for ready to audyt not yet. From primer data and document, that from substantive requirement perspective, it is ready. From the aspect of technical requirements, it is not yet meet . From the administrative requirements perspective, is not yet meet requested in BLU requirements. Thus, according to the requirements perspective, Batam Authority Hospital is not ready to be proposed to implement the PPK BLU at the end of 2010. Suggestion, before October 201 1: BP Batam must be prepare letter of recommendation for BLU, DeWas and sources of manpower. And RSOB must be socialitation BLU, prepare acreditation, SPM, do evaluation HBL, health service prices, SlRS and ready to audyt by auditor independent.