Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir membahas mengenai perubahan tuntutan di Catalunya pada tahun 2012. Nasionalisme Catalan menjadi faktor perubahan tuntutan yang dibahas dalam penelitian ini. Identitas dan kultural yang dimiliki oleh Catalunya merupakan perwujudan dari nasionalisme Catalan. Pergerakan nasionalisme Catalan dipicu dengan pembatalan UU Otonomi Catalunya tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol pada tahun 2010. Amendemen UU Otonomi Catalunya mengakui bahwa Catalan merupakan suatu bangsa. Akan tetapi, pemerintah Spanyol tidak mengakui bahwa Catalan merupakan suatu bangsa. Sebelumnya, tuntutan hanya sebatas memperoleh otonomi yang lebih baik untuk Catalunya. Setelah peristiwa pembatalan tersebut, nasionalisme Catalan bergerak untuk menuntut kemerdekaan Catalunya dari Spanyol. Tujuan dari tuntutan kemerdekaan ini ialah Catalunya diakui sebagai suatu bangsa serta menjadi negara merdeka yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Tuntutan kemerdekaan Catalunya diwujudkan dengan serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi sepanjang tahun 2010-2012. Oleh karena itu, dinamisnya pergerakan nasionalisme Catalan telah merubah tuntutan dari tuntutan otonomi menjadi tuntutan kemerdekaan."

"ELC sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kamboja telah membawa dampak lain yang merugikan masyarakat. Adapun dampak tersebut tergambarkan melalui berkembangnya kasus perampasan tanah yang merugikan mayoritas masyarakat indigenous. Skripsi ini akan melihat salah satu kasus perampasan tanah yang terjadi di Provinsi Pursat pada tahun 2004 yang merupakan tahun dimulainya kasus tersebut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori akumulasi melalui perampasan yang dikemukakan oleh David Harvey dan melalui metode kualitatif dengan ragam tinjauan pustaka. Temuan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selain ELC, lemahnya penerapan Land Law dan kuatnya hubungan kerja sama di antara pemerintah dan pengusaha telah mendukung terjadinya tindak perampasan tanah. Selain itu, terdapat temuan lain mengenai cara perampasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang diawali oleh komodifikasi dan privatisasi lahan, serta pengeluaran populasi pekerja secara paksa yang ilegal dan mengandung unsur kekerasan.

---

ELC was one of the policies that were created by the government of Cambodia in hope to boost the countrys economic growth and structural development. Unfortunately, not only those two mentioned before, the presence of ELC also stimulates the act of land grabbing that put the group of indigenous people in danger. This thesis will talk about a land grabbing case that happened in Pursat Province in 2004, which was the year the case started. The study in this thesis was done using David Harveys theory of accumulation by dispossession and qualitative method through literature study. The findings show that other than ELC, the weak implementation of Land Law and the firm patron-client relation between the government and the group of businessmen have supported the existence of land grabbing act. In addition to that, there are another findings about how the land grabbing act was done, which were through commodification and privatization of land followed by the forceful expulsion of peasant populations."

"Penelitian ini melihat bagaimana aktivitas representasi kelas pekerja yang dilakukan oleh Nyumarno sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi periode 2014-2019. Hal ini sangat berkaitan dengan terpilihnya Nyumarno sebagai salah satu wakil rakyat yang berlatarbelakang sebagai buruh. Terpilihnya Nyumarno ini menjadi kali pertama dalam sejarah perwakilan di Indonesia, seorang buruh menduduki kursi wakil rakyat. Dalam penelitian ini, aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno diidentifikasi menggunakan konsep representasi yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin. Konsep representasi ini selanjutnya digunakan untuk menjelaskan cara wakil rakyat mendapatkan legitimasi di lembaga legislatif hingga aktivitas representasi yang dilakukan kepada konstituen utamanya. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana Nyumarno secara substantif menjadi representasi dari kelas pekerja, baik di ruang parlemen maupun di ruang publik. Penelitian ini berkesimpulan bahwa aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno secara substantif meningkatkan kualitas representasi kelas pekerja dari sebelum Nyumarno terpilih menjadi wakil rakyat.

---

This study looks at how the working class representation activities carried out by Nyumarno as a member of the DPRD Kab. Bekasi 2014-2019 period. This is very related to the election of Nyumarno as one of the representatives of the people who has a background as laborers. The election of Nyumarno was the first time in the history of representatives in Indonesia, a worker occupied the seat of peoples representatives. In this study, the representation activity of the working class by Nyumarno was identified using the concept of representation proposed by Hannah Pitkin. This concept of representation used to explain the way peoples representatives get legitimacy in the legislature until representation activities are carried out to its main constituents. The findings in this study show how Nyumarno was substantively a representation of the working class, both in the parliamentary space and in the public sphere. This study concluded that the representation activity of the working class by Nyumarno substantively improved the quality of representation of the working class from before Nyumarno was elected as the peoples representative."

"Skripsi ini membahas strategi politik Partai Aceh (PA) dalam merealisasikan kesepakatan yang tertuang didalam MoU Helsinki. Setelah 13 tahun damai, masih terdapat 10 Pasal dari MoU Helsinki yang hingga saat ini belum direalisasikan. PA sebagai partai politik lokal yang didominasi oleh mantan kombatan GAM merasa memiliki tanggung jawab politik terhadap realisasi MoU Helsinki. Hal ini sebagaimana manifestasi mereka yang telah beralih dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik melalui partai politik lokal. Melalui metode kualitatif, penulis melihat pada lima pasal dari 10 pasal yang belum selesai. Pertama,  nama Aceh dan gelar pejabat senior. Kedua, perbatasan. Ketiga, hak menggunakan simbol-simbol wilayah. Keempat,  kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri) di Aceh. Kelima, pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat pola yang dilakukan oleh PA dalam upaya realisasi MoU Helsinki. Pertama, advokasi yang dilakukan oleh kader baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan. Kedua, memaksimalkan pengesahan qanun turunan MoU Helsinki di DPRA. Ketiga, lobi yang dilakukan kepada pemerintah pusat. Keempat, melakukan pewacanaan di kampanye politik. Penulis melihat PA memanfaatkan kemenangan mereka di dua Pemilu pasca damai sebagai kekuatan mereka didalam upaya realisasi MoU Helsinki. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan tersebut belum dapat memberikan hasil yang signifikan, dan upaya realisasi ini cenderung berfokus kepada beberapa pasal terutama yang bersifat simbolik.

---

This thesis discusses the political strategy of the Aceh Party (PA) in realizing the agreement contained in the MoU Helsinki. After 13 years of peace process, there are still 10 Articles from the MoU Helsinki which have not been realized yet. PA as a local political party that is dominated by former GAM combatants perceive that they have political responsibility for the realization of the MoU Helsinki. This is like the manifestation of those who have switched from armed struggle to political struggle through local political parties. Through qualitative methods, the author looks at five articles out of 10 that have not been realized yet. First, the name of Aceh and the title of senior elected officials. Second, border. Third, the right to use regional symbols. Fourth, civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts (District Court) in Aceh. Fifth, the establishment of a Joint Claims Settlement Commission. The results of this study show that there are four patterns carried out by PA in the realization of the MoU Helsinki. First, advocacy carried out by cadres both institutionally and non-institutionally. Second, maximize the legislation of the derivative qanun from the MoU Helsinki in the DPRA. Third, lobbying that carried out to the central government. Fourth, conduct discourse in political campaigns. The author sees PA using their victory in two post-peaceful elections as their strength in order to realize the MoU Helsinki. Furthermore, the results of this study indicate that the carried out strategy has not been able to produce significant results, and this realization tends to focus on several articles, especially those that are symbolic."

"Hubungan antara agama dan negara merupakan sebuah wacana yang hingga kini masih menarik untuk dibicarakan. Pembicaraan mengenai wacana tersebut sudah terjadi sejak era Santo Augustinus (354-430 M), bahkan mungkin jauh sebelum Augustinus lahir. Augustinus kemudian memperkenalkan istilah City of God atau Negara Tuhan. Lalu kemudian muncul Martin Luther dan John Calvin dengan Reformasi Protestannya, dilanjutkan dengan Hobbes yang juga berbicara mengenai bagaimana mengelola negara agar tercipta sebuali kedamaian. Ajaran Kari Marx yang terkenal sebagai penganut prinsip "Agama adalah Candu Masyarakat" juga diinterpretasikan oleh para pengikutnya, salah seorang di antaranya adalah Lenin, bahwa agama harus benar-benar dipisahkan dari negara, karena agama hanya akan meninabobokkan masyarakat. Perdebatan mengenai wacana tersebut juga berlangsung di Indonesia, dan mencapai saat yang paling menentukan adalah pada waktu dilakukannya perumusan dasar negara Indonesia; apakah berdasarkan agama (Islam) atau tidak. Perdebatan itu berlangsung antara Soekarno dengan Natsir, yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok Soekarno dengan konsep Pancasila-nya. Wacana mengenai hubungan agama dan negara itulah yang akan menjadi permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, agama yang dimaksud adalah agama Islam, dengan menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) sebagai objek penelitian. Skripsi ini akan memaparkan telaah penulis mengenai hubungan Islam dan negara dengan mengkaji konsepsi politik yang dimiliki oleh PK Sejahtera. Intinya, dalam skripsi ini, penulis mengemukakan turunan dari konsepsi politik PK Sejatera mengenai hubungan Islam dan negara dalam konteks politik Indonesia pasca reformasi 1998. Seperti yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, terdapat tiga bentuk hubungan antara Islam dan negara, yakni bentuk yang tidak memisahkan antara keduanya; kemudian bentuk yang memisahkan keduanya; dan yang terakhir adalah bentuk yang tidak sepenuhnya memisahkan Islam dan negara, tetapi menjadikan Islam sebagai salah satu nilai yang menjiwai pengelolaan sebuah negara. Selanjutnya, dalam skripsi ini penulis juga mengemukakan bagaimana wujud praksis dari hubungan antara Islam dan negara dalam konteks politik Indonesia, yang dipraktikkan oleh salah satu kekuatan politik Islam yang muncul di era liberalisasi politik saat ini, yakni Partai Keadilan (Sejahtera).

---

The relation between religion and the state is an interesting topic that still discussed until now. The discussion about the topic had been happened since Santo Augustine era (354-430 AD). Even far before the Augustine born. Then, Augustine introduce The City of God concept. Next, Martin Luther and John Calvin came with their Protestant Reform, continued with Hobbes who also talked about how to manage a state to create peace. The Karl Marx teaching knowned as the follower of religion is "the opium of the people principle also been interpreted by the followers, one of them is Lenin, in his statement that religion must be separated with the state, because religion will only spoiling the people. The argument was also happening in Indonesia, and reach the most important moment when the basic concept of Indonesia took place, is based on religion (Islam) or not. That arguing happening between Soekarno and Natsir, that finally be won by Sockarno with his Pancasila concept. Until now, the topic about relation between Islam and State is still exists. The topic of that religion and state relation will become the point of this script. In this script, the religion represents Islam as religion, with Justice and Welfare Party (PK Sejahtera-Partai Keadilan Sejahtera) as the object of preference. This script will describe the writer's studied about religion and state relation by studying the PK Sejahtera political conception. The point is, in this script, writer is telling the derivation from political conception of PK Sejahters about Islam and State relation in Indonesian political context post reformation 1998. Like be explained by Munawir Sjadzali, there are three form of relation between Islam and the state. The first is the form that not separating between Islam and the state. Second is the form that makes separation between both. And the third is the form that not fully separating between both, but making Islam as one of the basic values of a state management. Finally, in this script the writers also explaining how the real implementation from the relation between Islam and the state in Indonesian political context. Practiced by Partai Keadilan Sejahtera, as one of the Islamic political power, which is reveal in the politics liberalization era today."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang reproduksi kepatuhan dari Orde Baru hingga eraReformasi. Reproduksi kepatuhan dibutuhkan untuk keberlanjutan kegiatanperekonomian dan mempertahankan relasi eksploitatif. Negara menggunakanaparatus represif negara dan aparatus ideologis negara untuk melindungiperekonomian kapitalis. Rezim Orde Baru memulai reproduksi kepatuhan didasariideologi pembangunan yang mendukung perekonomian kapitalis. Penelitian inimenemukan adanya upaya reproduksi kepatuhan oleh aparat negara. Aparatnegara meneruskan reproduksi kepatuhan untuk melindungi perekonomiankapitalis Pasca Orde Baru. Reproduksi kepatuhan menguat dan mirip dengan eraOrde Baru pada periode Presiden Joko Widodo

---

ABSTRACTThis research discusses the reproduction of submission since New Order until theReformation era. The reproduction of submission is necessary for sustainingeconomic activities and for maintaining exploitative relations. State usesrepressive state apparatus and ideological state apparatus to protect capitalisteconomy. New Order regime started reproduction of submission based onideology of develepoment that support capitalist economy. This researchdiscovers that there is an attempt by the state apparatus to reproduce submission.The state apparatus constant reproduce submission to protect capitalist economypost New Order era. The reproduction of submission more powerful and similarwith New Order era in the period of Presiden Joko Widodo."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pembentukan Forum Pengada Layanan FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam perpolitikan Indonesia. FPL adalah jaringan organisasi nasional yang memayungi 115 NGO yang bergerak dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis yang mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian Mengapa FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat terbentuk? Penelitian ini menggunakan Konsep Politik Tubuh, Konsep Jaringan Feminis, dan Konsep Peran NGO. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa FPL dapat terbentuk dikarenakan tiga faktor, yakni pertama karena adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan; kedua, adanya peningkatan kebutuhan Komnas Perempuan akan lembaga operasional yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis; ketiga, adanya kesediaan NGO menjadi anggota FPL. Dapat disimpulkan bahwa FPL dapat terbentuk karena adanya ketiga faktor tersebut. FPL merupakan jaringan yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis. Karakteristik FPL juga merupakan jaringan feminis yang menjadikan FPL sebagai satu-satunya jaringan nasional terbesar dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hadirnya FPL dilihat sebagai perwujudan politik tubuh karena menyuarakan kekerasan terhadap perempuan sebagai permasalahan politik di ranah publik yang dahulu dianggap sebagai permasalahan personal. FPL dibentuk sebagai gerakan bersama yang berupaya mencari solusi kolektif akan permasalahan bersama ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the establishment of Service Provider Forum FPL as the embodiment of political body in Indonesian politics. FPL is a network of national organizations that oversees 115 NGOs engaged in the elimination of violence against women. The condition of violence against women in Indonesia has become worrisome. This research is a qualitative research with feminist approach which try to answer the research question Why FPL as the embodiment of body politics in the effort of eliminating violence against women can be formed This study uses the Concept of Political Body, NGO Role Concept, and Feminist Network Concept. The results of this study prove that FPL can be formed due to three factors, namely first because of an increase in cases of violence against women secondly, there is an increasing need for Komnas Perempuan for operational institutions that can serve as partners, service providers and catalysts third, the willingness of NGOs to become FPL members. It can be concluded that FPL can be formed due to the existence of all three factors. FPL is a network that can act as partners, service providers, and catalysts. FPL Characteristics is also a feminist network that makes FPL the single largest national network in eliminating violence against women in Indonesia. The presence of FPL is seen as a manifestation of the body politics because it voiced violence against women as a political problem in the public sphere that was once regarded as a personal matter. The FPL was formed as a joint movement that seeks to find a collective solution to this common problem. "

"

Penelitian ini mengkaji tentang proses partisipasi anak dalam pembangunan dan pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan publik di Kota Tangerang Selatan. Dengan desain studi kasus Forum Anak Kota Tangerang Selatan, penelitian ini melihat bagaimana sebuah kelembagaan Forum Anak dan bentuk partisipasinya dalam pembangunan berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan publik tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak di ruang publik. Dari perspektif teori roda partisipasi Paul Stephenson, Forum Anak Kota Tangerang Selatan telah berada pada tahap kolaborasi dengan penguatan kerja sama antara anak dan orang dewasa. Keberadaan Forum Anak Kota Tangerang Selatan juga berpengaruh terhadap kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam Musrenbang dan dimasukan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Penelitian ini melihat bahwa demokrasi harus memberikan ruang bagi anak untuk terlibat di dalamnya terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berhubungan dengan mereka. Keterlibatan anak tersebut dilakukan melalui sebuah wadah partisipatif bernama Forum Anak.

 

---

This study examines the process of childrens participation in development and its influence on the process of making public policy in the City of South Tangerang. With the case study design of the South Tangerang City Childrens Forum, this research looks at how a Children Forum organization and forms of participation in development involve the process of making public policy about everything related to children in public spaces. From the perspective of Paul Stephensons participation wheel theory, the South Tangerang City Childrens Forum has relied on collaboration with children and adults. The South Tangerang City Children Forum also support the City of Eligible Cities (KLA) policy through the approval of programs and activities submitted in the Musrenbang and included in local government planning documents. This research sees that democracy must provide space for children to be involved in the process of making public policies relating to them. Childrens involvement is carried out through a participatory forum called the Childrens Parliament.

 

"