Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program promotif preventif penyakit kronis atau program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) atau manajemen penyakit kronis adalah salah satu program asuransi kesehatan sosial untuk mendukung dan mewujudkan perilaku hidup sehat terkendali dalam masyarakat yang memiliki penyakit kronis dan demi terciptanya Universal Health Coverage (UHC), program promotif preventif penyakit kronis harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh/terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dari jurnal, text book, dan website dalam negeri maupun luar negeri. Hasil penelitan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang mencukupi, pendanaan yang baik dan mencukupi, kebijakan yang ada dan diterapkan dengan baik, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik dapat membuat tercapainya tujuan program tersebut, di samping adanya hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, badan penyelenggara dan FKTP harus membuat strategi untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun pelajaran yang kita dapat dari negara lain adalah Indonesia harus memiliki sistem pendanaan yang lebih kuat dan terkoordinasi, memperkuat dasar program promotif preventif penyakit kronis asuransi kesehatan sosial. Kesimpulannya, penyelenggaraan Prolanis di Indonesia masih kurang baik, target Prolanis belum tercapai. Negara lain pun masih memiliki kekurangan, tetapi saran penulis untuk BPJS Kesehatan dan FKTP harus mempelajari kelebihan dari sistem yang sudah baik di negara lain dan mencontoh beberapa strateginya. ......Chronic promotive and preventive program or chronic disease management program (Prolanis) is one of the social health insurance programs that supports the realization of healthy living behavior in a controlled society with chronic diseases and for the creation of Universal Health Coverage (UHC), a promotive program prevention of chronic diseases must be felt by the whole community by providing comprehensive/integrated health insurance. The research method used is literature review from journals, text books, and websites in the country and abroad. The results of the research show that competent human resources, adequate facilities, good and sufficient funding, existing and well-implemented policies, planning, organizing, and implementing a well-coordinated program can make achievement of the program's objectives, in addition to obstacles that happened. Therefore the organizing body and FKTP must make a strategy to overcome existing obstacles. As for the lessons we have learned from other countries, Indonesia must have a stronger and coordinated funding system, strengthening the basis of a preventive chronic health disease preventive health insurance program. In conclusion, the implementation of Prolanis in Indonesia is still not good, the Prolanis target has not been reached. Other countries still have shortcomings, but the writer's suggestion for BPJS Health and FKTP must study the advantages of a good system in another country and follow some of its strategies.

Abstrak :
Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan FKTP. Adapun ketiga indikator tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Pencapaian indikator dapat berupa zona aman, dan zona tidak aman. Besaran pembayaran dilakukan sesuai dengan pencapaian ketiga indikator yang mengacu kepada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan No.HK 01.08/III/980/2017 No.2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Bogor berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan penelitian ini yang terdiri dari Kepala/Wakil Puskesmas, penanggung jawab KBK di Puskesmas, Kepala Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor, Staf Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen BPJS Kesehatan KCU Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan KBK ini telah disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan dengan jelas kepada Puskesmas. Pada pencapaian ketiga indikator dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pencatatan yang baik. ......Pay for performance is a capitation payment system from BPJS Kesehatatan to primary health facilities based on the achievement of the three indicators applied as part of the development of the primary health facilities service quality control system. The three indicators are the Number of Contacts, the Non Specialistic Reference Ratio and the Participant Prolanis Ratio Routinely Visiting primary health facilities. Achievement of indicators can be in the form of a safe zone, and an insecure zone. The amount of payment is carried out in accordance with the achievement of the three indicators referring to the Joint Circular of the Ministry of Health and BPJS Kesehatatan No. HK 01.08 / III / 980/2017 No.2 year 2017. This study aims to analyze the factors that influence the achievement of pay for performance to primary health facilities service in working area BPJS Kesehatan Bogor based on the theory of Edward III. This research is a study with qualitative methods and document review. Primary data was collected by conducting observations and in-depth interviews with informants of this study consisting of the Head / Deputy of primary health facilities service, the person in charge of the coordinator program in the primary health facilities service, Head of PMP BPJS Kesehatatan Bogor, Staff of PMP BPJS Kesehatatan Bogor. Secondary data was collected by examining the KCU Health BPJS Bogor document. The results of this study indicate that the implementation of this Pay for performance policy has been socialized by the BPJS Kesehatatan clearly to the primary health facilities service. The achievement of the three indicators is influenced by the availabil