Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bergantung pada pilihan pihak-pihak yang bersengketa. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Terdapat tiga cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Ketiga-tiganya merupakan lembaga dalam alternatif penyelesaian sengketa yang intinya adalah dialog, musyawarah serta usaha pengakomodasian terhadap kepentingan para pihak.Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dapat diidentitikasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, dengan objek penelitian BPSK Kota Bandung. Sebagai badan yang masih tergolong baru, BPSK mempunyai banyak kendala dalam implementasinya. Pertama dari segi peraturan perundangan-undangan yaitu terjadi ketidakkonsistenan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan belum adanya beberapa peraturan pelaksana yang mendukung, kedua dari segi prosedural dimana terdapat beberapa kelemahan pengaturan mengenai prosedur beracara di BPSK yang juga didukung oleh belum dibakukannya formulir-formulir standar untuk beracara di BPSK, ketiga dari segi kelembagaan BPSK yaitu mengenai pembiayaan dan sosialisasi keberadaan BPSK yang sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.Berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK diharapkan dapat diatasi dengan segera, baik dengan cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dengan menerbitkan beberapa ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena BPSK diharapkan dapat menjadi ujung tombak dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan UU No.5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati dan Kepres RI No.100 tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing untuk melindungi kelangsungan hidup sumber daya hayati dari kepunahan akibat kegiatan bioprospeksi yang tidak bertanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik wawancara menghasilkan data primer dan sekunder. Dari kedua jenis data yang dikumpulkan tersebut, maka dilakukan pengolahan konstruksi dan analisis data melalui metode kualitatif. Pada pelaksanaannya perundangan yang ada belum mengakomodir terlaksananya bioprospeksi yang transparan dan bertanggungjawab. Peraturan perundangan dan lembaga-lembaga yang ada belum memadai dan masih tumpang tindih, bahkan peraturan khusus mengenai bioprospeksipun belum ada. Selain itu, kurangnya sosialisasi kegiatan ini menyebabkan tidak efektifnya perundangan yang ada. Untuk itu pemerintah Indonesia sudah saatnya menyiapkan peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaan sebagai implementasi di lapangan dari undang-undang mengenai bioprospeksi. Meningkatkan sosialisasi bioprospeksi di berbagai kalangan masyarakat sehingga kesiapan Indonesia mengantisipasi aktivitas ini, akan menjamin keuntungan yang optimal dari komersialisasi keanekaragaman hayati."

"Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Perselisihan jual beli yang tejadi dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelesaian di muka pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Proses penyelesaian di muka pengadilan membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit sehingga proses penyelesaian menjadi tidak efektif. Berbeda dengan penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara damai dan sukarela. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian jual beli telepon umum tunggu ini antara PT AC sebagai pihak pertama atau pembeli dan PT BS sebagai pihak kedua atau penjual sepakat untuk menyelesaikan masalah perselisihan jual beli ini secara damai dan sukarela.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahannya adalah mengapa perjanjian damai yang dibuat oleh notaris merupakan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan jual beli telepon umum tunggu, bagaimana kekuatan hukum akta perjanjian perdamaian terhadap para pihak yang berselisih. Sebagai jawaban atas permasalahan pertama adalah karena penyelesaian perselisihan jual beli yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat adalah cara yang paling efektif sehingga perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Notaris dijadikan alternatif penyelesaian perselisihan jual beli ini.Untuk jawaban atas permasalahan kedua adalah akta perjanjian damai yang dibuat oleh Notaris dianggap sebagai akta otentik, dimana setiap akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Sehingga keberadaan akta perjanjian perdamaian yang dibuat secara otentik dianggap mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali."

"Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tesis ini mengangkat salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen, yaitu dengan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibantu oleh mediator yaitu pihak ketiga yang netral untuk membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan para pihak. Hasil kesepakatan yang dicapai harus menguntungkan kedua belah pihak atau yang lebih dikenal dengan asas win win solution. Penelitian dilakukan di YLKI dengan menganalisis tiga kasus yang diselesaikan oleh YLKI melalui proses mediasi.Penelitian dilatar belakangi dengan timbulnya perselisihan antara PT Telkom dengan konsumen mengenai tagihan premium call yang tidak sesuai dengan pemakaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang terkait dengan masing-masing kasus, hak dan kewajiban apa Baja yang dilanggar oleh para pihak, serta bagaimana perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Penelitian menggunakan data sekunder guna meneliti fakta serta faktor yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk menghasilkan kesimpulan evaluatif analitis. Setiap kasus yang diselesaikan mediator menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang dilandasi peraturan yang terkait. Penyelesaian perselisihan premium call antara PT Telkom dan konsumen pada masing - masing kasus yang dilakukan melalui mediasi sudah tepat, dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak.

---

A dispute involving consumers can be settled through two means, that are the one involving the court and the one beyond the court. This thesis would like to expose one of the means mentioned, namely the mediation. Mediation is one among several means to settle a consumer's dispute, conducted beyond the court by using a mediator, defined as a neutral third party that will help to lead the confronting parties to reach a satisfying agreement. The agreement should benefit both confronting parties, the principle of which is renowned as the win-win solution principle. This research is conducted in YLKI by analyzing three cases that were settled through a mediation process.

The background of this was a dispute happened between PT Telkom with the consumer concerning the premium call bill which was not in accordance with the real usage. This research is intended to identify the law regulations relevant to respective case, the rights and duties violated by respective party, as well as how mediation could be the mean to settle the dispute. The research is using a secondary data to scrutinize the facts and factors relevant to the research object in order to draw an evaluative-analytical conclusion. Each case settled by a mediator has managed to bring an agreement between the parties concerned and yet still based on the relevant law. The dispute settlement on the premium call between PT Telkom and its consumers in respective case processed through the mean of mediation can be considered as appropriate, and furthermore it has managed to make an agreement beneficial for the parties involved within."

"Sengketa atau beda pendapat. Tak seorang pun yang dapat memastikan apakah akan terjadi atau tidak. Setiap orang hanya dapat melakukan upaya antisipatif apabila sengketa atau beda pendapat memang harus terjadi, khususnya bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan keperdataan. Salah satu upaya antisipatif yang dapat dilakukan adalah menentukan forum apa yang akan digunakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi. Jalur litigasi, arbitrase atau mediasi adalah pilihan yang ada. Jika para pihak sepakat untuk memilih forum arbitrase atau mediasi, proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat, biaya yang lebih murah serta kerahasiaan yang tetap terjaga. Selain itu, para pihak yang telah sepakat untuk memilih forum arbitrase atau mediasi berhak untuk memilih pihak yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat (arbiter untuk arbitrase atau mediator untuk mediasi) untuk mencapai suatu win-win solution. Arbiter atau mediator adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya serta punya integritas yang tinggi sehingga para pihak yang bersengketa mempercayakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat di tangan mereka. Kriteria tersebut seyogyanya juga ada pada diri seorang Notaris. Sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, disyaratkan bahwa Notaris memiliki kompetensi di bidangnya serta punya integritas yang tinggi (jujur). Kriteria yang sama juga disyaratkan pada arbiter dan mediator. Dengan demikian, sudah selayaknya jika Notaris diberi peran aktif dalam arbitrase dan mediasi. Pokok permasalahan yang hendak diteliti adalah pengaturan arbitrase dan mediasi di Indonesia, pengaturan internasional menyangkut arbitrase dan mediasi serta bagaimana sikap Indonesia terhadap peraturan tersebut serta dalam hal apa saja Notaris dapat berperan dalam praktek penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengacu pada peraturan perundang-undangan,putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat para ahli (doktrin). "

"Tesis ini membahas mengenai ?Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan?. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan tipe penelitian eksplanatoris. Perjanjian perdamaian sebagaimana di rumuskan oleh Pasal 1851 KUH Perdata, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan/atau mengakhiri suatu perkara perdata di muka pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan, atau di muka pengadilan. Perjanjian yang dilakukan di luar pengadilan, mempunyai kekuatan hukum vide Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan agar perjanjian perdamaian dipenuhi dan/atau dibatalkan disertai atau tanpa disertai biaya, rugi dan bunga vide Pasal 1238, 1242, 1243 KUH Perdata. Apabila perjanjian perdamaian didaftarkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka gugatan disertai permintaan putusan serta merta vide Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. Perjanjian perdamaian dapat dilakukan di muka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Muka Pengadilan, dan apabila perjanjian perdamaian tersebut dikukuhkan melalui putusan pengadilan, maka mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) vide Pasal 1858 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh prosedur eksekusi sebagaimana diatur Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBg. Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa perjanjian perdamaian di luar pengadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar pelaksanaan putusan pengadilan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad, dan perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh pengadilan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde.

---

This thesis is written based on library. This Settlement Agreement as formulated by Article 1851 of Indonesia Civil Code, with the purpose to prevent the occurrence of dispute and/or to end a civil procedural case before the court. Therefore, Settlement Agreement can be made outside the court or before the court. Agreement made outside the court has legal force vide Article 1338 of the Indonesian Civil Code which is it will be validly effective as law for the makers, it cannot be unilaterally annulled, and it must be carried out in good faith. And if one of the parties commits a default, then, the injured party may file a lawsuit to the court in order that the Settlement Agreement is fulfilled and/or annulled supplemented by or without being supplemented by the obligation to bear the cost, to pay for compensation and interest vide Articles 1238, 1242, 1243 of the Indonesian Civil Code. If Settlement Agreement is registered to the court as stipulated by Article 6 Chapter (7) of Low Number 30 of the Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution, then, the lawsuit will be supplemented by a petition for the issuance of immediate decision vide Article 180 of HIR or Article 191 RBg.

Settlement Agreement can be made before the court based on the provision of Article 130 HIR or Article 154 RBg. In conjunction with the Regulation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 02 of the Year 2003 regarding the Procedure for Mediation Before the Court, and if the Settlement Agreement is affirmed by means of court decision, then, it has the same legal force as court decision having permanent legal force (in kracht van gewijsde) vide Article 1858 of the Indonesian Civil Code. If one of the parties commits a default, then, the injured party may take the execution procedure as stipulated in Article 195 up to Article 208 and Article 224 of HIR or Article 206 up to Article 223 of HIR or Article 242 up to Article 257 of RBg.

The conclusion which can be presented is that Settlement Agreement outside the court which is registered at the District Court can be used as the basis for the execution of immediate court decision or uit voerbaar bij voorraad, and Settlement Agreement affirmed by court can be used as the basis for the execution identical to court decision having permanent legal force or in kracht van gewijsde."

"Skripsi ini membahas peran mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang lingkungan hidup serta peran mediator dalam proses mediasi. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan mediasi dalam Undang-Undang Lingkungan Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, selain itu juga akan dibahas mengenai peran BPLHD (instansi pemerintah) sebagai mediator lingkungan. Untuk lebih memahami pembahasan yang ada, akan dianalisa sebuah proses mediasi atas sengketa lingkungan yang terjadi antara warga desa Giriasih dengan beberapa industri tekstil di daerah Bandung Barat.Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan guna memperoleh gambaran secara kualitatif mengenai bagaimana berlangsungnya suatu proses mediasi.

---

The focus of this study is the role of mediation as an Alternative Dispute Resolution in Environmental Law and the skills of mediator. This study will discuss about how the regulations of mediation in Environmental Act No. 23 Tahun 1997 and in PP No. 54 Tahun 2000 give an access to justice to the society in Indonesia, and also will be discuss about the role of BPLHD (a government civil administration authority) as an environmental mediator. To make this study more contextual, the study will be applied in a mediation case analyses, which was happened between the villager of Giriasih and some textile industries in west Bandung.This is a juridical - normative research which means that this research is more emphasize to the secondary data, specially the primary material law, such as the regulations. This is also a descriptive research which held to have a qualitative description about how a mediation process works. "

"Informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menunjang kehidupannya sehari-hari, karena melalui informasi itulah, masyarakat dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Suatu informasi salah, dapat mengakibatkan dilanggarnya hak-hak yang dimiliki masyarakat atau sekelompok orang tertentu oleh penguasa. Dan dapat pula berakibat tidak dilaksanakannya suatu kewajiban tertentu oleh masyarakat atau oleh sekelompok orang tertentu. Sebaliknya, bahwa suatu informasi yang benar dan cepat, dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Informasi yang dimaksud, erat kaitannya dengan kebijaksananyang ditentukan oleh golongan masyarakat kecil yakni penguasa, di mana di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur segala hal dan kewajiban. Dengan kata lain, bahwa segala kepentingan masyarakat diatur di dalam kebijakan penguasa tersebut."

"Tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan karenanya pendiri negara Indonesia sedari awal berdirinya negara ini telah memberikan perhatian yang mendalam pada pemanfaatan tanah. Keterbatasan tanah yang tidak bertambah akan menjadi makin bernilai pada saat pertambahan penduduk yang memerlukan tanah itu makin meningkat. Pengelolaan tanah untuk menjadi perumahan dan permukiman dilakukan dengan membuat berbagai peraturan dan ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang dikeluarkan oleh tiga menteri kabinet yaitu Menteri Dalam negeri, Menteri Pekerjaan umum, dan Menteri perumahan Rakyat yang dikenal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembangunan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang pada tahun 1992 merupakan salah satu peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai perumahan dan permukiman. Ketentuan yang diatur oleh SKB dalam praktek di lapangan mengalami tumpang tindih dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Ibukota Jakarta. Pemilihan objek penelitian pada perumahan yang dikelola oleh group Ciputra merupakan pilihan terbaik, karena keberhasilan dan kemampuannya untuk melewati krisis ekonomi agar tetap "survive". Penerapan konsep hunian berimbang di Perumahan Citra, dan bagaimana menyiasati masalah yang timbul dalam penerapan konsep tersebut merupakan pokok masalah, yang diteliti. Penelitian normatif dilakukan dalam upaya untuk menemukan ketentuan hukum dan nilai yang terkandung pada proses pembentukannya, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat permasalahan yang sebenarnya ada di masyarakat dan penerapan manajemen yang dilakukan oleh pengembang. Hasil penelitian di Perumahan Citra menemukan bahwa penerapan konsep hunian berimbang terwujud secara tidak sengaja. surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 540 yang dikeluarkan tanggal 31 Maret tahun 1990 maupun surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 640 tanggal 16 April 1992 saat ini menjadi peraturan yang dipakai sebagai pedoman dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam era otonomi daerah, SKB tersebut patut dikaji ulang keberadaannya."