Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, yang disebut data primer. Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak dan elektronik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional administrasi kependudukan khususnya SIAK; menambah rangsangan (incentive) yang dapat merangsang kemauan masyarakat untuk merasakan arti pentingnya dokumen kependudukan; dan meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar penduduk semakin mengenal pentingnya dokumen kependudukan.

---

The focus of this study is concerning implementation of the population administration policy conducted by Depok Municipal Government. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview.

The researcher recommends Depok Municipal Government to add more infrastructure and equipment in order to assist the day-to-day operation of the government officer; to stimulate people to realize the importance of population documents by providing incentive; to increase the number of socialization and the control of the valid identity documents."

"Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki pencapaian partisipasi yang paling rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainya. Partisipasi dewasa yang terserap hanya 1.5% dari jumlah penduduk dewasa. Pencapaian partisipasi dewasa yang rendah di Kelurahan Kaliabang Tengah diikuti juga dengan rendahnya partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan. Penyebab rendahnya partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan menggunakan Model CLEAR antara lain: sosialisasi yang belum dilakukan secara luas, sehingga banyak masyarakat yang belum paham apa maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Kemampuan menyediakan waktu untuk terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah masih kurang. Partisipasi miskin juga rendah karena ketidakmampuan warga miskin untuk berswadaya sebesar 30% dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara itu, partisipasi perempuan rendah karena program yang dikhususkan untuk perempuan masih kurang.

---

Compare to other villages, Kaliabang Tengah Village has the lowest participation achievement. Adult participants are only 1.5% of the adult population. The low adults participation the Kaliabang Tengah Village followed by low participation of poor and women participants belonging to the adult participants. The result of this study with Model CLEAR participation is the socialization which has not been implemented extensively. There?s so many people who do not understand what purpose of PNPM. As formal workers, the ability to provide their own time-being the low participation factor in Kaliabang Tengah Village. 30% of the low poor participation is because of the poor inability to do the self-help in PNPM. Meanwhile, the low female participation is because there are not many programs for women in the Kaliabang Tengah Village. The program mostly preferred in environment activities. So that woman are less facilitated in PNPM of Kaliabang Tengah Village."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis di Jakarta Timur yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Bab VIII Tertib Sosial). Kebijakan ini dibuat karena adanya fenomena populasi pengemis di jalan dan di tempat-tempat umum yang cenderung meningkat jumlahnya dan sulit diatasi. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tersebut merupakan terobosan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta guna menyelesaikan masalah dibidang tertib sosial khususnya pengemis. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pro dan kontra bahkan sebagian masyarakat menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskripstif yang menggambarkan kondisi permasalahan sosial pengemis, pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban pengemis serta pola penanganan pengemis di Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban pengemis di Jakarta Timur (Perda Nomor 8 tahun 2007) kurang efektif karena tidak memberikan efek jera kepada pelanggar Perda tersebut.

---

This thesis discussed about the implementation of beggars policies in East of Jakarta which part of District Regulation (Perda) No. 8 Year 2007 of Public Regulation (chapter VIII Social Regulation). This policies is made because of the phenomena population of beggars in the street and public places which tends to increase the quantities and hard to handle by the Government. District Regulation (Perda) no. 8 Year 2007 is the solution that Government of DKI Jakarta issued for solving the social problem especially for the beggars.

The implementation of this District Regulation not optimal because of the pros and contras, even part of the communities resists this policies and thought that contra with human's rights.

This research used the qualitative methods, descriptive design which described the condition of beggars social?s problems, the implementation applied of Beggars Policies and design of handing the beggars in East of Jakarta.

The result of this research concluded that the Implementation of the Beggar District Regulation in East of Jakarta (Perda) No. 8 Year 2007 not effective because didn?t give a shock therapy to the Perda?s offenders."

"Fenomena kecilnya gaji pokok yang diterima oleh guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimbulkan disinsentif. Mengakibatkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi para nasabah guru PNS dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dengan memanfaatkan fasilitas dari kredit multiguna Bank DKI, maka para guru PNS lebih bisa mengatur penghasilan atau gaji yang mereka terima. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat? terkait implementasi kebijakan multiguna pada Bank DKI cabang pintu besar selatan antara lain Sumber Daya Manusia, kebijakan dan aturan serta sosialisasi dan pemasaran.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pencairan kredit multiguna, dan tanggapan dari para guru PNS mengenai kebijakan kredit yang diberikan oleh Bank DKI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif.Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat memberikan manfaat yang sangat berimbang. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam praktek implementasi kebijakan administrasi sistem tata kelola kredit, dan informasi pelayanan yang tidak maksimal.

---

The phenomenon of smallness a salary a staple received by the teacher civil servants ( ill founded ) inflict a disincentive. Resulting in a teacher civil servants (ill founded ) looking at other alternatives to meet the needs of his life, for the customers of teacher ill founded in realizing a better life, to the harness of a facility of multi purpose loan dki bank, hence the teachers ill founded more can set income or a salary that they had received. Recipe trouble in this research is how the implementation of the policy of granting multi purpose loan bank dki the branch of the large southern for debitor teachers ill founded in jakarta region west - related to the bank policy implementation versatile dki the branch of the large southern among other human resources, policy and rules and socialization and marketing.

The purpose of this research is analyzing implementation of the policy of granting multi purpose loan dki bank the branch of the door of large southern for a debtor teachers ill founded in jakarta region of western and describe constraints arising in the process of melting multi purpose loan, and responses from teachers ill founded concerning the policy of credit granted by a bank dki. The approach of that is used in research, a theory that used in this research is the theory of public policy. The approach of used is the approach a qualitative. This research can be classified into research descriptive.

Research result conducted writer is the implementation of the policy of granting multi purpose loan bank dki the branch of the large southern for debtor teachers ill founded in jakarta region of western confers a benefit really balanced, but there some barriers in practice implementation policy governance credit administration system, and information service which are not maximum."