Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru pada tahun 2018 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan agar mampu memeratakan kualitas dan mutu pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan zonasi memunculkan pro dan kontra yang menilai bahwa pelaksanaannya justru menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ni bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut ambiguity-conflict matriks yang disampaikan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengupulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literature sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah experimental implementation dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in 2018 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and reduce traffic congestion. However, the implementation of zoning policies have led to the pros and cons judgement which says that it would actually eliminate the right of citizens to obtain education. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in Depok according to the matrix ambiguity presented by Richard Matland. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that the model of PPDB zoning policy implementation is an experimental implementation in which various strategies must be developed to achieve the stated policy objectives.

"

"PPMK merupakan suatu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan masyarakat yang berada di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat kelurahan sebagai sasarannya. Salah satu kelurahan yang menjadi pelaksana PPMK adalah Kelurahan Bukit Duri. Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri telah berjalan sejak tahun 2003. Namun, meski pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bukit Duri sudah mendapatkan predikat sangat baik, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Oleh karenanya, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimanakah dampak PPMK di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data dan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pemikiran dari Leo Agustino mengenai 4 dimensi dari dampak, yaitu pengaruh suatu program terhadap kelompok sasaran, pengaruh suatu program terhadap kelompok nonsasaran, keadaan program di masa kini, serta pengaruh tidak langsung suatu program terhadap kelompok sasaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap masing-masing dimensi tersebut.

---

PPMK is a program that held by Jakarta Provincial Government which aims to improve the well-being, with people who are at the lowest level, masyarakat kelurahan, as a target. One of the region that implement PPMK is Bukit Duri. PPMK in Bukit Duri has been running since 2003. However, despite the fact that the implementation of Bukit Duri's PPMK got a very good title, the poverty rate in the area is still quite high. Therefore, this paper will discuss how are the impact PPMK in Bukit Duri, Tebet, South Jakarta. This study uses a quantitative methods in collecting data and a quantitative approach to analyze the data. In the analysis, researchers used the ideas of Leo Agustino about 4 dimensions of impact, which are the impact of a program to target groups, the effect of a program to an nontarget group, in the present state of the program, as well as the indirect effect of a program to target groups. In the end, most of respondents gave positive responses to each dimensions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pengukuran kinerja SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski nilai SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami kenaikan, kenaikannya bersifat perlahan dan tidak pernah mencapai target. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja terdiri dari kerangka kerja rasional dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif dan menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kerangka kerja rasional mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta, sedangkan dimensi politik tidak terlalu mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta. Faktor sumber daya (resources) adalah faktor yang paling mempengaruhi pengukuran kinerja. Hal ini diperoleh dari analisis resources, information, goal orientation, external requirement, internal interest group, external interest group, dan risk taking and attitude. Dari ketujuh faktor tersebut, resources adalah faktor yang paling berpengaruh, hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dan pemahaman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang SAKIP."