Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Jamsostek LHK periode 2006-2010 dengan menggunakan model implementasi Edward III (1980) untuk mengukur kualitas implementasi kebijakan. Edward mengungkapkan 4 variabel yang mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya-sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif (positivisme) dengan menjelaskan penelitian secara deskriptif.Penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi program Jamsostek LHK masih terdapat banyak kekurangan variabel implementasi yaitu keterbatasan sosialisasi kepada target sasaran kebijakan dalam hal kuantitas maupun sarana yang digunakan untuk sosialisasi, kemudian keterbatasan sosialisasi yang diberikan pembuat kebijakan kepada implementor kebijakan sehingga implementor tidak dapat menangkap secara utuh mengenai program Jamsostek LHK khususnya mengenai deskripsi target sasaran kebijakan. Sosialisasi kepada target sasaran kebijakan bersifat sporadis atau tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kekurangan lainnya adalah keterbatasan dalam beberapa variabel seperti kuantitas sumber daya manusia (SDM) PT Jamsostek (Persero) untuk mengelola program Jamsostek LHK, ketersediaan dana, ketersediaan sumber daya informasi, kemudian juga adanya sebagian tindakan curang untuk memenuhi target sasaran dari para account officer terkait sistem insentif yang ada dalam PT Jamsostek (Persero). Variabel dalam implementasi program yang telah terselenggara dengan baik adalah ketersediaan sumber daya fasilitas penunjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia dari PT Jamsostek (Persero), ketersediaan sistem insentif dan SOP (Standard Operating Procedure) dan disposisi implementor terhadap program Jamsostek LHK.

---

The purpose of this research is to know the form of implementation activities in Jamsostek LHK Program (Social Security for Worker Out of Work Relationship Program) between 2006-2010 with implementation model from Edward III (1980) to value the quality of policy implementation. Edward uses 4 variables which are communication, resources, disposition and bureacratic structure. Researcher uses quantitative (positivism) approach with descriptive analysis.This research found that the implementation of Jamsostek LHK Program still lot of variable inadequacy such as lack of socialization to policy objective target about program in term of quantity and means of communication, lack of socialization from policy makers to implementor that has an impact for implementor cannot grasp the wholeness of program especially about description of policy objective target. Socialization to the policy objective target has the character of sporadic or in other words not good in maintain the pace. Another inadequacy include limitedness of human resources quantity to manage program, funding adequacy, information resources, and research also indicate that there is some form of cheating from account officer in order to fulfill objective target that being used in incentive system. The variable that already good include adequacy of facility resources, improvement of human resources quality, incentive system and SOP (Standard Operating Procedure) availability and disposition of impelementor toward program."

"Skripsi ini bertujuan untuk untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pegawai dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Penelitian dilakukan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam merencanakan kebutuhan pegawai hanya berdasarkan kuantitas dan kualitas. Hasil analisis beban kerja tidak berpengaruh langsung kepada kebutuhan pegawai. Kemudian masih terdapat kendala-kendala yang timbul di dalam proses penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai.

---

The aim of this reasearch is to analyze the planning needs of employee and to analyze the obstacles faced in the process of drafting the planning needs of employee in Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. The reasearch was conduct to Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. This minor thesis used qualitative reasearch method. The result showed that in planning needs of employee based solely on the quantity and quality. The results of workload analysis does not affect directly to the needs of employee. Then there are still constraints arising in the process of drafting the planning needs of employee."

"Penyimpangan sosial yang banyak terdapat pada hampir seluruh negara adalah prostitusi atau tindakan pelacuran. Prostitusi memang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Tindakan prostitusi merupakan cerminan negatif dari masyarakat, sebab hal tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas secara menyeluruh. Dalam rangka mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap praktek-praktek prostitusi di Kota Tangerang, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Hal ini juga tercermin dari motto Kota Tangerang yaitu "Akhlakul Karimah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari Perda ini telah berhasil memberantas tindakan prostitusi di Kota Tangerang. Namun demikian, masih banyak ditemukan indikasi dari perbuatan yang melanggar Perda tersebut yaitu dalam bentuk kasus perselingkuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang mengatur tentang perbuatan perselingkuhan.

---

There are many features of social deviance in almost all countries is prostitution or acts of prostitution. Prostitution has always existed in society since thousands of years ago. The act of prostitution is a negative reflection of the society, because it is one of social disease that is difficult to eradicate completely. In order to prevent infraction of the practice of prostitution in Tangerang, thus Tangerang Government then assign a policy contained in the Regional Regulation No. 8 of 2005 about the Prohibition of Prostitution. This is also reflected byTangerang motto is "akhlakul Karimah". This research used a qualitative approach with in- depth interviews and literature. Results from this research that the implementation of this regulation has been successfully eradicate prostitution in Tangerang. However, there are many indications of an act that violates the law is in the form of affair cases. This is due to the absence of sanctions governing act of affair cases."

"Kemiskinan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Pentingnya pengentasan kemiskinan di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat pendekatan baru dalam rangka mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendekatan pemberdayaan kelompok. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan kelompok. Saat ini, Program KUBE yang dijalankan di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor sudah sangat berkembang. Namun, jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut masih cukup banyak. Skripsi ini membahas dampak program KUBE di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dilakukan survey kepada 80 orang responden yang terdiri dari 40 orang responden kelompok sasaran dan 40 orang responden non kelompok sasaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi-dimensi dampak program oleh Anderson (1984). Terdapat 7 dimensi dari dampak program yang dikemukakan oleh Anderson. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa dari 7 dimensi dampak program yang ada, 4 dimensi bernilai positif, 2 dimensi bernilai negatif, dan 1 dimensi memiliki nilai yang seimbang antara positif dan negatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program KUBE di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor memberikan dampak positif terhadap masyarakat penerima program.

---

Poverty in Indonesia has been existed since colonial times. Therefore, the importance of poverty alleviation is explicitly included in the preamble of The Constitution of The Republic of Indonesia. The Government through The Ministry of Social Affairs makes a new approach in order to overcome its poverty, namely the empowerment group approach. Joint Business Group is poverty reduction program using the empowerment group approach. Currently, Joint Business Group program in Tenjolaya, Bogor sub district highly developed. However, the poor people in the sub district are still quite a lot. This script describes the impact of Joint Business Group Program in Tenjolaya, Bogor sub district. By using quantitative research methods, the research conducted a survey to 80 respondents consisting of 40 people target group and 40 people non-target group. Theory of dimensions of program impact by Anderson (1984) is used in this study. There are seven dimensions of program impact proposed by Anderson, and the results obtained from this study are four dimensions has a positive value, two dimensions has a negative value, and one dimension has a value balance between positive and negative. From this study, it can be concluded that Joint Business Group program in Tenjolaya, Bogor sub district has a positive impact on the beneficiaries of the program."

"Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan memenuhi hak-haknya. KLA diterapkan dengan menunjuk beberapa provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi proyek percontohan. Salah satu kota yang ditunjuk adalah Kota Depok. Pada tahun 2010, salah satu RW di Kota Depok yakni RW 06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji telah membentuk lingkungan layak anak yang menjadi cikal bakal RW Layak Anak berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri. RW Layak Anak di lingkungan RW 06 dikembangkan dengan keswadayaan masyarakat. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keswadayaan masyarakat RW 06 dalam pengembangan RW Layak Anak. Penelitian ini menggunakan teori keswadayaan masyarakat dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap indikator-indikator keswadayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah keswadayaan masyarakat sudah terbangun akan tetapi mengalami pelemahan setelah 3 tahun berjalan. Hal ini disebabkan oleh melemahnya beberapa unsur keswadayaan khususnya energi sosial.

---

City Fit For Children’s Policy (KLA) is a commitment of the government to provide protection and fulfill the rights of children. KLA was applied by appointing several provinces and residence/city as pilot projects. At 2010, one of RW in Depok City, RW 06 at Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji had developed an environment that is appropriate for children, which served as foundation of RW Fit For Children, by its own initiative. RW Fit For Children in RW 06 was developed with the society self-help.

Therefore, the purpose of this research is to understand community self-help in RW 06. In this research, researcher used community self-help theory and applied positivist approach. The data were collected in qualitative method and analized descriptively towards the indicators of society self-help.

The result of this resarch shows that society self-help has been developed, although it has undergone a descent after 3 years of its application. The reason behind it is because some self-help factors, especially social energy, have run down."

"Di era globalisasi saat ini, persoalan sampah memiliki dimensi persoalan yang luas seiring dengan perkembangan sosial ekonomi dan pertumbuhan perkotaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Kota Bekasi selain menjadi kota percontohan dalam pengelolaan sampah tahun 2012, Kota Bekasi juga memiliki sarana TPA sampah utama yang juga disewa oleh Pemprov DKI Jakarta. Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah Kota Bekasi juga diatur dalam Perda No.15 Tahun 2011. Berdasarkan beberapa fakta di atas, Kota Bekasi diharapkan dapat menjadi ikon Kota bersih dan sehat bagi kota-kota lainnya. Namun, realita yang ada saat ini menunjukkan bahwa kondisi persampahan Kota Bekasi masih jauh dari harapan terlebih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pengelolaan sampah seperti kegiatan Sabtu Bersih khususnya di wilayah Perumahan Jatibening Permai Kelurahan Jatibening. Pelaksanaan program Sabtu Bersih kini dinilai kurang efektif melihat rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah Perumahan Jatibening Permai meskipun wilayah perumahan tersebut menjadi wilayah titik pantau pelaksanaan program Sabtu Bersih oleh Pemkot Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengungkap faktor-faktor apa saja yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat Jatibening khususnya yang berada di Perumahan Jatibening Permai dalam pelaksanaan Program Sabtu Bersih tersebut.

---

In the current era of globalization, the waste problem has a wide dimension of the problem along with the socio-economic development and urban growth. Based on the observation of the researcher, Bekasi in addition to being a pilot city for waste management in 2012, Bekasi City also has a major landfill facilities that also hired by the city government. Regulation on waste management Bekasi also set out in Local 15 in 2011.

Based on some of the facts above, Bekasi is expected to become an icon of clean and healthy for other cities. However, the reality today shows that the condition of Bekasi City garbage is still far from expectations especially low community participation in the following activities such as waste management activities in the region's Net Saturday Jatibening Permai Village Housing Jatibening.

Net Saturday program implementation is now considered less effective look low community participation, especially people who live in the area Permai Housing Jatibening though the housing area to the area of program implementation monitoring points Saturday Clean by Bekasi city administration. The purpose of this study is to investigate and uncover any factors that affect low community participation Jatibening especially those in Jatibening Permai Housing in the implementation of the Clean Program Saturday."

"Skripsi ini membahas persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan SIUP dan IMB di BPMP2T Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa waktu pembuatan melebihi waktu resmi yang ditentukan oleh BPMP2T. Hal ini terjadi karena kurangnya koordnasi antara BPMP2T dengan dinas-dinas teknis. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya realisasi penyatuan dinas-dinas teknis dengan BPMP2T agar lebih mempermudah koordinasi pelayanan perizinan dan memangkas waktu proses pembuatan peizinan SIUP dan IMB. Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan SIUP dan IMB di BPMP2T Kota Depok sudah tergolong baik, hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan dinas teknis, kecamatan dan kelurahan.

---

Focus of this study is Society Perception about Quality of SIUP and IMB Licensing Service on BPMP2T Depok City. This research is quantitative which use descriptive interpretative. The results of research stated that time the manufacture of exceeding the official time prescribed by BPMP2T. It happened because of a lack of coordination between BPMP2T with technical team. Researcher suggest that requires the realization of the unification of technical team with BPMP2T to be more facilitate coordination permit service and cut the time the process of making SIUP and IMB licensing service. Summary of this research show that Quality of SIUP and IMB Licensing Service on BPMP2T Depok City is good, but it still need to increase coordination with technical team, subdistrict and village government."

"SDM merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. kondisi penilaian DP3 sekarang ini belum subjektif selain itu dalam penilaian DP3 dilakukan oleh pimpinan terdapat faktor like and dislike dan output DP3 hanya digunakan untuk kenaikan pangkat dan dasar keputusan promosi. Selanjutnya, penilaian khusus peneliti berupa angka kredit. Skripsi ini membahas tentang persepsi pejabat fungsional peneliti Di Pusat Litbang Udara Kementrian Perhubungan atas penilaian kinerja yang dilakukan oleh LIPI. Penelitian ini menggunakan konsep kriteria penilaian Cascio yaitu relevansi, sensitifitas, reliabilitas, akseptabilitas dan praktis. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi peneliti terhadap penilaian kinerja yang dilakukan LIPI sudah baik, akan tetapi pada dimensi akseptabilitas masih dalam kategori cukup saja.

---

Human Resources is one factor to increase productivity of the performance of an organization or institution. The condition Aprraisal of dp3 now it's not subjective besides in judgment dp3 done by chief that there are factors like and dislike and output dp3 used only to raise in rank and the base of the decision of a promotion. Furthermore, special performance aprraisal researchers in the form of the number of credit.

This thesis discuss about the perception of functional official researchers in central research department ministry of air transportation, performance over the assessment carried out by the indonesian institute of science (LIPI). This research using the concept of performance aprraisal criteria cascio relevance, namely sensitivity, reliability, acceptability and practical.

The result of this research is perception researchers carried out against an assessment of performance of indonesian knowledge council is good but in dimension acceptability still in the category just quite enough."

"Penataan DKI Jakarta memerlukan perhatian, yang serius terutama untuk mengatasi masalah banjir. Normalisasi Waduk Pluit merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengatasi daerah banjir tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya faktor-faktor yang mendukung seperti normalisasi dan gaya kepemimpinan, sementara yang menjadi faktor yang menghambat adalah kurang adanya dukungan publik terhadap implementasi kebijakan normalisasi Waduk Pluit tersebut.

---

Setup requires the attention of Jakarta, which is particularly serious to solve the flooding problem. Normalization of reservoir is one of the major effort made by the government of Jakarta to resolve the flooding problem. This research aims to provide and overview regarding the implementation of a policy of normalization of reservoir Pluit in North Jakarta. As for the method used in the research was the qualitative method with the analysis in the descriptive. The research result reveal the existence of factor that support such as normalization and leadership style, while being a factor that hampers is a lack of public support towards the implementataion of the policies of normalization of the major reservoir."

"Kerawanan pangan erat kaitannya dengan kemiskinan, penduduk yang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok terutama beras yang akan meningkatkan garis kemiskinan. Untuk mencegah kerawanan pangan dan kemiskinan, pemerintah membuat kebijakan publik di bawah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin). Raskin diberlakukan di setiap daerah, salah satunya di Kota Bogor yang tercatat sebagai pagu terendah di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh pendistribusian Raskin yang tidak sesuai dengan perencanaan distribusi. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan manajemen distribusi Raskin di Kecamatan Bogor Selatan yang memiliki RTS-PM terendah dengan salah satu kelurahan yang termasuk sebagai wilayah tertinggal, yaitu Kelurahan muarasari. Metode penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian dari manajemen distribusi di Kelurahan Muarasari, Raskin tidak memenuhi indikator 6 Tepat dikarenakan perencanaan yang kurang baik.

---

Food insecurity related to poverty, poor people who cannot afford fulfill the basic needs such as rice, will increase the poverty line. To address food insecurity and poverty, the government made a policy under Coordinating Ministry for People's Welfare which is Raksin Program (Rice for The Poor Family). Raskin implemented in each area, including Bogor City as the city with the lowest Raskin ceiling in West Java. That is because the irregularities distribution of Raskin often not in accordance with the plan. The study aimed to describe the Raskin distribution management in Village Muarasari, Sub-District South Bogor, Bogor City that lagging in its distribution. The approach used for the research is post-positivist and the purpose is descriptive. The results of this study is the distribution management in Village of Muarasari, Raskin has not met the six right elements because of unfavorable planning."