Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sekalipun persentase penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan, masih cukup banyak penduduk yang hidup sedikit di atas Garis Kemiskinan yang rentan jatuh miskin. Penelitian ini selain melakukan identifikasi rumah tangga rentan miskin pada tahun 2009, juga menunjukkan bahwa persentase rumah tangga rentan yang mengalami dinamika kemiskinan antara tahun 2009 dan 2010 lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak rentan. Selain itu, diketahui bahwa perbedaan outcome (status kemiskinan pada tahun 2010) pada rumah tangga rentan, berkaitan dengan jumlah anggota rumah tangga, dependency ratio, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan aset, dan beberapa karakteristik komunitas.

Konsep kerentanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peluang rumah tangga menjadi miskin di periode mendatang, di mana peluang tersebut diestimasi menggunakan metode dari Chaudhuri, Jalan, dan Suryahadi (2002). Model estimasi peluang dibangun dengan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Maret 2009 dan Podes (Potensi Desa) 2008. Untuk keperluan analisis dinamika kemiskinan juga digunakan data Susenas Panel Maret 2010.

---

ABSTRACT
Although the poverty rate in Indonesia continues to decline, there are still a lot of people who live just above the poverty line, that are vulnerable to poverty. This study in addition to the identification of vulnerable households in 2009, also show that the percentage of vulnerable households experiencing poverty dynamics between 2009 and 2010 is higher than households who are not vulnerable. This study also note that differences in outcomes (the poverty status in 2010), are related to household size, dependency ratio, education of household head, ownership of assets, and some of the communitycharacteristics.

The concept of vulnerability to poverty used in this study is probability of households to become poor in the next period, in which the probability are estimated using the method of Chaudhuri, Jalan, and Suryahadi (2002). The estimation model are made using data Susenas (The National Socio Economic Survey) Panel in March 2009 and Podes (Village Potential datasets) 2008. For purposes of poverty dynamics analysis, this study also used Susenas Panel in March 2010.

Abstrak :
Pembangunan kota yang memiliki kepadatan tinggi dikalim sebagai bentuk perkotaan yang sesuai untuk membangun modal sosial. akan tetapi, hubungan antar keduanya belum banyak diinvestigasi secara empiris, sehingga terjadi berbagai hasil yang berlawanan di literatur. Studi ini bertujuan untuk menganalisa peranan bentuk fisik perkotaan terhadap pembentukan modal sosial dengan menggunakan kasus kota metropolitan di Indonesia. Riset ini juga merupakan studi yang pertama kali menganalisa hubungan bentuk perkotaan dengan modal sosial di Indonesia dengan menggunakan Regresi Logistik Multilevel. Hasil empiris menunjukkan bahwa individu yang tinggal di wilayah padat memiliki kemungkinan untuk lebih tidak mengenal tetangganya, lebih tidak mempercayai orang lain dan kurang aktif dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan, konektivitas jalan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat bridging trust akan tetapi justru memiliki jaringan sosial (social network) yang lebih rendah. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas publik ternyata sama sekali tidak berhubungan dengan pembentukan modal sosial. Dengan data agregat, studi ini belum bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik. Akan tetapi, para pembuat kebijakan perlu memikirkan peranan bentuk perkotaan terhadap pembentukan modal sosial.

---

High-density urban development is claimed as a suitable urban form in enhancing social capital. However, the relationship between those two variables has not been well empirically explored, leading to the emergence of competing results in the literature. This study aimed to investigate the role of urban physical arrangement or urban form in the social capital formation using Indonesian metropolitan cities as a case study. This research was also the first empirical study to investigate the association between urban form and social capital in Indonesia. The multilevel logistic regression was used to investigate the association between the urban form and several indicators of social capital. The findings revealed that individuals in high residential density areas were less likely to know their neighbours, had lower levels of bridging trust, and less involved in the communitys activities. Meanwhile, street connectivity appeared to have a positive association with bridging trust but negatively related to social networks. Moreover, the land use mix did not seem to be significantly associated with any social capital variables. However, the aggregated data of urban form limited our ability of the present study to provide specific policy recommendations. Nonetheless, this study would still suggest that urban planners and policy makers should be mindful to consider that urban form features might influence the development of social capital.

Abstrak :

Banyak literatur membuktikan bahwa interaksi sosial berpengaruh secara signifikan pada hasil individu dalam berbagai konteks. Interaksi sosial di Indonesia menunjukkan bahwa dalam lingkungan tempat tinggal, rumah tangga di Indonesia sangat saling tergantung dengan rumah tangga tetangga. Penelitian ini mencoba untuk memperbanyak analisis kesejahteraan rumah tangga sebelumnya dengan memasukkan efek interaksi sosial dalam model dan mencoba untuk menemukan bukti pengaruh interaksi sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga. Mengingat interaksi rumah tangga berhubungan dengan rumah tangga tetangganya di lingkungan tempat tinggal yang sama, penelitian ini menerapkan model linear-in-means ketika rumah rumah tangga berinteraksi dalam kelompok dengan menggunakan model spatial autoregressive moving average (SARMA) untuk memperhitungkan saling ketergantungan antar rumah tangga. Pengaruh interaksi sosial dapat diukur melalui efek endogen-mengukur bagaimana kesejahteraan rumah tangga dipengaruhi oleh kesejahteraan tetangga dan efek kontekstual-pengaruh karaktektistik eksogen tetangga terhadap kesejahteraan rumah tangga. Data set yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 dan model menunjukkan bukti kuat untuk efek endogen dan kontekstual yang mengindikasikan adanya efek interaksi sosial diantara rumah tangga di lingkungan perumahan. Hasil penelitian menunjukkan peer effect lingkungan sangat positif terkait dengan kesejahteraan rumah tangga. Karakteristik tetangga juga penting. Pendidikan, pekerjaan, dan status migran rumah tangga memiliki spillover effect positif pada kesejahteraan rumah tangga. Pada sisi prespektif kebijakan, peer effect endogen yang positif dan signifikan dapat dianggap sebagai input untuk meningkatkan kebijakan pengentasan kemiskinan.    

---

Many empirical literatures confirm that social interactions have significant effect to individual outcomes in various contexts.  In Indonesia, social interactions in the neighborhood show that households in Indonesia are highly interdependence to neighboring households. This study attempts to enhance previous analysis of household welfare with incorporating social interactions effects in the model and attempt to find evidence of social interaction effects in household welfare. Since households interaction correlates with their neighbors at the same residential neighborhood, the study applies linear-in-means model when households interact in groups by using the spatial autoregressive moving average (SARMA) models for taking into account the interdependence among households. The social interactions effects can be measured from endogenous effect-measure how households welfare is affected by neighbors welfare and contextual effect-the influences of neighbors exogenous characteristics on household welfare. The data set from 2012 Social Economics Survey (Susenas) is used and the models show a strong evidence for both endogenous and contextual effects that indicate the presence of social interaction effects among households in residential neighborhood. The results suggest the neighborhood peer effects are strongly positively associated with household welfare. Neighbors characteristics also matter. Their education, employment and migrant status have positive spillover effects on household welfare. From a policy perspective, the positive and significant of endogenous peer effects could be considered to be an input for improving poverty alleviation policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini memiliki tujuan (1) mengestimasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut dan udara di ASEAN dan ASEAN?s dialogue partners, dan (2) menganalisis dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut dan udara di ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners terhadap ekonomi makro dan sektoral. Data panel dari impor jasa transportasi dan GDP negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners berdasarkan GTAP tahun 2005 (versi 6), tahun 2008 (versi 7) dan tahun 2012 (versi 8) digunakan sebagai analisis dalam gravity model. Data comlang_etno, comlang_off dan continent bersumber dari CEPII. GTAP versi 8 dengan asumsi IC-IRTS (model Francois, 1998) digunakan untuk menangkap manfaat yang lebih besar karena adanya eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata ekuivalen tarif impor sektor jasa transportasi laut dan udara negara anggota ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners masih relative tinggi yaitu 0 sampai dengan 20.49 persen. Penelitian ini juga menunjukkan walaupun Singapura adalah Negara yang secara tradisional terbuka terhadap perdagangan, namun memiliki hambatan ekuivalen tarif impor yang tinggi untuk jasa transportasi laut dari Philipina dan Indonesia. Rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi udara adalah 0 sampai dengan 11.2 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi laut. Hal ini menunjukkan hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut di negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partner lebih tinggi dibandingkan jasa transportasi udara. Sejalan dengan teori efek pro-kompetitif dari kebijakan perdagangan, eliminasi hambatan regulasi pada sektor jasa transportasi laut dan udara pada penelitian ini menunjukkan gain from trade yang lebih besar diperoleh dalam model CGE dengan asumsi IC-IRTS dibandingkan dengan PC-CRTS kecuali Thailand, Philipina, New Zealand dan India. Dengan asumsi IC-IRTS, eliminasi hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut dan udara menyebabkan China memperoleh peningkatan kesejahteraan dan PDB yang paling tinggi disusul Jepang dan Australia. Nilai perubahan neraca perdagangan China mengalami surplus yang sangat tinggi. Dengan asumsi IC-IRTS, negara ASEAN 5 yang tingkat kesejahteraannya menduduki posisi tertinggi karena eliminasi hambatan regulasi perdagangan jasa transportasi laut berturut-turut Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sedangkan untuk jasa transportasi udara berturut turut Indonesia, Malaysia dan Philipina. Untuk kasus eliminasi hambatan regulasi di sektor jasa transportasi laut, Negara ASEAN yang mengalami surplus neraca perdagangan adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia, Thailand serta negara lainnya mengalami defisit. Dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut Indonesia hanya memberikan insentif peningkatan output dan ekspor pada sektor jasa transportasi laut (sea transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel); perdagangan (trade); dan utility construction. Sedangkan untuk kasus jasa transportasi udara memberikan insentif peningkatan output pada sektor transportasi udara (air transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel), perdagangan (trade), utility construction; sektor transportasi lainnya (othertransp). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ekuivalen tarif impor di sektor jasa transportasi laut dan udara relative lebih tinggi, (2) dengan asumsi IC-IRTS, dampak eliminasi hambatan regulasi di perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners hanya menyebabkan manfaat yang lebih besar pada sektor dan negara tertentu. Hal tersebut mengimplikasikan perlunya fasilitasi perdagangan di antara negara ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners. Fasilitasi perdagangan antar Negara anggota ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners diperlukan untuk mengatasi eksternalitas regulasi (perbedaan regulasi) yang akan mengurangi gain from trade seperti adanya oligopoli internasional di perdagangan jasa transportasi. Salah satu bentuk fasilitasi perdagangan adalah mengoptimalkan fungsi EDI dan ASEAN National Single Windows.

---

ABSTRACT
The purposes of this dissertation are (1) to estimate the regulatory barriers to trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's dialogue partners, and (2) to analyze the impact of the elimination of regulatory barriers to trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners on macro and sectoral economic. Panel data of transport services imports and the GDP of the ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners countries based on GTAP 2005 (6th version), 2008 (7th version) and 2012 (8th version) is used as an analysis in the gravity models. Comlang_etno, comlang_off and continent data are sourced from CEPII. GTAP 8th version assuming the IC-IRTS (Francois model, 1998) is used to capture greater benefits for elimination of regulatory barriers to trade in transport services sector in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners. The results show that the average of import tariff equivalents of the sea and air transport services sector in the member countries of ASEAN 5 and ASEAN Dialogue Partners is still relatively high at 0 until 20.49 percent. The research also indicates that while Singapore is a country that is traditionally open to trade, but it has higher import tariff equivalent barriers for sea transport services than the Philippines and Indonesia. The average of import tariff equivalent in air transport services is 0 up to 11.2 percent lower than the average of import tariff equivalent in sea transport services. This condition shows that regulatory barriers in sea transport services sector in five ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partners is higher than air transport services. In line with pro-competitive effect theory in trade policy, in this study the elimination of regulatory barriers in the sea and air transport services sector shows that the greater gain from trade is obtained in CGE model assuming IC-IRTS compared to PC-CRTs except Thailand, the Philippines, New Zealand and India. Assuming IC-IRTS, the elimination of regulatory barriers in the sea and air transport services sector causes China obtains highest increasing in welfare and GDP followed by Japan and Australia. Value of changes in China's trade balance has the highest surplus. Assuming IC-IRTS, ASEAN 5 countries that have higher level of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in sea transport services in consecutive is Indonesia, Malaysia and Singapore. Whereas for ASEAN 5 countries that have higher level of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in air transport services consecutive is Indonesia, Malaysia and Philippines. For the case of elimination of regulatory barriers in the sea transport services sector, ASEAN countries that have trade balance surplus are Malaysia, Singapore, and Thailand. Indonesia, Thailand and other countries have trade balance deficit. The impact of the elimination of regulatory barriers in trade of sea transport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output and exports in the sea transport services sector; textile and wearing apparel; trade); and utility construction. Whereas the impact of the elimination of regulatory barriers in trade of air transport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output in air transport sector; textile and wearing apparel, trade, utility construction; othertransp. The conclusions of this study indicate that (1) import tariffs equivalent in the sea and air transport services sector is relatively higher, (2) assuming the IC-IRTS, the impact of the regulatory barriers elimination in the transport services sector trade in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners only leads to greater benefits in certain sectors and countries. This condition implies that the need for trade facilitation between ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partners. Trade facilitation between ASEAN member countries and ASEAN's Dialogue Partners is needed to overcome regulatory differences which will reduce the gain from trade such as the existence of international oligopoly in transport services trade. One form of trade facilitation is optimization of EDI functions and ASEAN National Single Windows

Abstrak :
Krisis ekonomi telah menyengsarakan rumah tangga miskin dan hampir miskin. Untuk membantu kelompok rumah tangga tersebut, pemerintah telah meluncurkan suatu sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial, baik dalam bentuk transfer tunai maupun barang. Terlepas dari kenyataan adanya pelaksanaan program transfer tunai yang tidak tepat sasaran, pemerintah masih memiliki ruang yang cukup luas guna meningkatkan ketepatan sasaran pelaksanaan program, sehingga mampu memberikan manfaat, baik bagi penerima bantuan maupun masyarakat secara luas. Disertasi ini akan, mereklasifikasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2008 dengan merinci blok institusi rumah tangga, blok sektor produksi, blok komoditas domestik, dan blok komoditas impor, untuk kemudian melakukan analisis dampak ekonomi secara luas dari pelaksanaan program transfer tunai, dan menggunakan indeks Theil untuk mengamati dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan transfer tunai terhadap ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan rumah tangga. Hasil perhitungan dan analisa terhadap keempat aspek perekonomian, yaitu pendapatan domestik bruto, pendapatan faktor produksi, pendapatan rumah tangga, dan output sektor komoditi domestik, serta ketiga aspek ketimpangan pendapatan, yaitu indeks Theil, indeks Gini, dan pembagian pendapatan antar kelompok rumah tangga, menunjukkan bahwa transfer tunai yang diberikan tepat sasaran hanya kepada rumah tangga yang membutuhkan, memberi dampak positif terhadap perekonomian secara luas.

---

Economy crisis has suffering poor and near poor household. To help the mentioned households, government has introduced a social protection system through social assistance program, either in the form of cash as well as in-kind transfers. In spite of the reality that the cash transfer programs are not well targeted, government still has an ample room to improve the precision of the targeted program in order to provide benefits, both for the targeted beneficiaries, further communities. This dissertation will, reclassify Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2008 with detailing household institution block, production sector block, domestic commodities block, and imported commodity block, further conducting economywide impact analysis for the cash transfer programs, and utilize Theil index to observe the impact of such cash transfers to inequality between income household groups. Calculation and analysis of four economy aspects, i.e. gross domestic product, factor income, household income, and output sectors of domestic commodity, as well as three inequality aspects, i.e. Theil index, Gini index, and distribution of income between household groups, indicating that cash transfers given only for targeted households, give positive impact on the wide economy.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah evolusi ketimpangan dan polarisasi pendapatan di Indonesia beserta sumber-sumbernya sepanjang 2002-2012. Di sini, ketimpangan tidak hanya diulas dalam konteks ketimpangan outcome (seperti pendapatan atau pengeluaran), namun juga ketimpangan kesempatan terhadap kebutuhan dasar individu seperti pendidikan, air bersih, dan listrik. Dengan mengadopsi model Esteban dan Ray (2011), penelitian ini juga mengulas bagaimana peranan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap kejadian konflik di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa ketimpangan dan polarisasi pengeluaran di Indonesia ditemui cenderung meningkat secara bersamaan sepanjang 2002-2012. Fenomena peningkatan ketimpangan dan polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga pada lingkup wilayah desa-kota, kawasan barat-timur, serta kelompok provinsi kaya sumberdaya alam (SDA) dan tidak (nonSDA). Hasil dekomposisi menemukan bahwa wilayah perkotaan lebih berperan terhadap total ketimpangan dan polarisasi pendapatan nasional ketimbang wilayah perdesaan. Pada kelompok kawasan barat-timur dan kelompok provinsi SDA-nonSDA, kontributor terbesar total ketimpangan dan polarisasi adalah kawasan barat dan kelompok provinsi nonSDA. Berdasarkan jenis pengeluaran, pengeluaran non-makanan merupakan penyumbang terbesar total ketimpangan dan polarisasi di Indonesia selama periode 2002-2012. Berbeda dengan ketimpangan dan polarisasi yang cenderung meningkat, ketimpangan kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia secara umum ditemui cenderung menurun. Fakta positif ini memperlihatkan bahwa tidak hanya peluang atau kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia yang semakin baik, namun juga distribusi kesempatan tersebut cenderung semakin merata. Berdasarkan sumber-sumbernya, pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, dan wilayah (desa-kota) merupakan faktor yang berkontribusi dominan terhadap ketimpangan kesempatan di Indonesia sepanjang 2002-2012. Terakhir, studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dan polarisasi pendapatan, serta fraksionalisasi etnis berperan dalam meningkatkan risiko konflik di wilayah provinsi Indonesia. Pada bagian ini juga ditemui bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi mengalami risiko konflik yang tinggi pula. Begitu juga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi berpeluang mengalami konflik yang lebih tinggi. Terakhir, bagian ini menemukan adanya keterkaitan antara konflik dengan beberapa jenis pengeluaran pemerintah daerah, yakni: belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sini ditemui hampir seluruh jenis belanja pemerintah yang

---

ABSTRACT The aim of this study is to examine the evolution of income inequality and income polarization as well as its decompositions in Indonesia over 2002-2012. Here, inequality is not only viewed as the inequality of outcomes (such as income or expenditure), but it also covers inequality of opportunity in access to set of basics goods and services, such as education, clean water, and electricity. By adopting a behavioral model of conflict from Esteban and Ray (2011), this study also discussed the role of income inequality, income polarization, ethnic fractionalization, as well as socio-economic factors in explaining the incidence of conflict in Indonesia provinces over 2002-2012. The results showed that income inequality and income polarization in Indonesia tended to increase simultaneously throughout 2002-2012. The phenomenon of rising inequalities and polarization did not only occur at the national level, but it also occurs at the regional level, namely rural and urban regions, eastern Indonesia and western Indonesia, and natural resource-rich province and non-natural resource-rich province as well. Results drawn from decomposition found that the role of urban area to the total inequality and polarization was more dominant than that rural area. In the east and west regions, the largest contributor of the total inequality and polarization was the western region. In natural resource-group province, it is found that the non-natural resourcerich province was the largest contributor. Meanwhile, in relation to the type of expenditures, it is found that non-food expenditure was the largest contributor in explaining total inequality and polarization during that period. In contrary, this study found that inequality of opportunity in access to set of basics goods and services tended to decline. This positive fact shows that not only the basic opportunities of school-age children in Indonesia is getting better, but also the distribution of the basic opportunity tends to be uneven. From the decomposition results, this study also found that the education of household head, household income, and region (rural-urban) were dominant factors contributing to inequality of opportunity in Indonesia during 2002-2012. Finally, this study verified that the high degree of income polarization, ethnic fractionalization, and income inequality associated with the high probability of conflict. It also found that socio-economic factors, such as poverty, unemployment, population, and natural resources, as well as several types of local government exependiture appear to be significantly associated with conflict.