Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada periode 2011-2014 di Indonesia diduga terjadi suatu paradoks konsumsi kalori dimana konsumsi kalori perkapita menurun dengan meningkatnya pengeluaran perkapita dan ukuran rumah tangga. Penelitian ini akan menganalisis paradoks konsumsi kalori tersebut dengan menerapkan beberapa metode analisis, termasuk metode LOWESS, metode repeated cross section menggunakan variabel instrumen, dan metode regresi kuantil. Data penelitian ini berskala nasional dengan memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2011-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradoks hubungan konsumsi kalori terhadap pendapatan dan ukuran rumah tangga cenderung terjadi di Indonesia pada periode 2011-2014. Selain itu, kebutuhan kalori dan program Raskin berkorelasi positif dengan konsumsi kalori. Dari temuan tersebut, saran dari penelitian ini adalah pemerintah perlu menjaga kesinambungan program bantuan pangan rumah tangga, menjamin kestabilan harga makanan pokok masyarakat, dan penerapan skala ekonomi dalam penghitungan garis kemiskinan.

---

ABSTRACT
During 2011-2014, anecdotal evidence suggested that there was a paradox in Indonesia concerning calorie intake that had fallen, despite increased per capita expenditure and household size. This study will analyze rigorously the issue of calorie intake by applying several analytical methods, including LOWESS method, repeated cross section method using instrumental variable, and quantile regression method. The study uses national scale data from the results of the National Socio-Economic Survey (Susenas) in March 2011-2014. This study find that there is a meaningful relationship between calorie intake and per capita expenditure and household size in Indonesia in the 2011-2014 period. In addition, calorie need and the Subsidized Rice for the Poor (the Raskin) program are positively correlated with calorie intake. The research also suggests that the government needs to maintain the sustainability of household food assistance programs, ensure the stability of staple food prices, introducing education on the importance of fulfilling proper and balanced calorie consumption, and applying economies of scale in calculating poverty line.

Abstrak :
Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa dan memberikan skema ‘1-Desa-1-Miliar’ untuk setiap desa di Indonesia. Sebagai salah satu transfer antar pemerintah terbesar di dunia, Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan regional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan pedesaan dan ketimpangan wilayah di Indonesia. Studi ini menggunakan data cahaya malam sebagai proksi kesejahteraan pedesaan dan selanjutnya digunakan untuk mengukur ketimpangan regional. Dengan menggunakan Difference in Difference (DiD) kami menemukan dampak positif dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di desa dalam jangka pendek. Dengan menggunakan Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), kami menemukan dampak positif transfer Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi di  desa dalam jangka menengah. Pengaruh dana desa yang paling besar terungkap di desa tertinggal, di mana desa tertinggal tumbuh lebih cepat daripada desa maju. Hal ini menunjukkan indikasi awal konvergensi di level desa yang memerlukan penelitian lebih lanjut. ......In 2015, the government of Indonesia launched the Village Fund (VF) program and provided the ‘1-Village-1-Billion’ scheme for each village in Indonesia. As one of the largest intergovernmental transfers in the world, the VF aims to accelerate rural development, reduce poverty, and overcome regional inequality. This study aims to identify the impact of the VF on rural welfare in Indonesia. Due to the lack of rural welfare data, we use the monthly night-time light dataset as a proxy for rural welfare in around 75.000 villages from 2014 to 2019. By using Difference in Difference (DiD), we found the short-run positive impact of village funds on rural economic growth. Using Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), we found a positive impact of village fund transfer on rural economic growth in the medium run. The most considerable influence of village funds reveals in underdeveloped villages,  where poor villages grow faster than developed villages. This unexpected finding could be an initial convergence at the village level that requires further investigation.

Abstrak :
Terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar internasional yang mencapai lebih dari 120 dollar AS per barel pada tahun 2008 dan kecenderungan bahwa sebagian besar subsidi BBM dinikmati kalangan menengah ke atas, Pemerintah menaikan harga BBM dalam negeri pada bulan Mei 2008. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap kelompok penduduk miskin dan rentan, Pemerintah kembali memberikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT ini diberikan pada 19,02 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama tujuh bulan mulai Juni hingga Desember 2008 dan dua bulan pertama tahun 2009. Besaran BLT yang diberikan ialah sebesar 100 ribu rupiah per bulan dan dicairkan dalam tiga tahap yaitu sebesar Rp 300 ribu di bulan Juni dan Rp 400 ribu di bulan September, dan Rp 200 ribu pada awal tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak BLT 2008/2009 pada kesejahteraan rumah tangga (RT) penerima BLT. Kesejahteraan itu sendiri akan dilihat melalui pengeluaran konsumsi, pendidikan, kesehatan dan pola bekerja. Dampak konsumsi pada kelompok makanan selanjutnya dianalisis pula berdasarkan jumlah karbohidrat, protein dan lemak, serta terhadap beberapa konsumsi komoditas utama dalam rumah tangga. Dampak kesejahteraan dihitung dengan metode Difference in Difference (DD) yang didasarkan pada Propensity Score Matching (PSM) dengan menggunakan data Susenas tahun 2008 dan 2009 yang didalamnya terdapat tambahan pertanyaan untuk program BLT (Survey addon). Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa program BLT 2008/2009 pada umumnya, memberikan dampak positif dan signifikan, menahan laju penurunan viii kesejahteraan rumah tangga penerima BLT pada pengeluaran konsumsi, pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, program BLT kurang memberikan dampak signifikan terhadap pola bekerja baik pada penerima BLT maupun rumah tangga bukan penerima BLT (rumah tangga kontrol). Penelitian ini menemukan bahwa program BLT memberikan dampak positif pada pengeluaran total konsumsi sebesar 7,9 hingga 11,4 persen. Dari pengeluaran total konsumsi tersebut, pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar 3,4 hingga 7,1 persen dan konsumsi non makanan sebesar 13,5 hingga 16,4 persen. Program BLT juga berdampak terhadap pengeluaran kelompok makanan untuk karbohidrat sebesar 5,6 hingga7,2 persen, protein sebesar 2,5 hingga 4,2 persen dan lemak sebesar 1,0 hingga 2,4 persen. Untuk konsumsi komoditas, program ini berdampak positif terhadap pengeluaran untuk rokok sebesar 7 persen, telur sebesar 17 hingga 19,3 persen, tahu sebesar 1 hingga 2,1 persen, tempe sebesar 4,4 hingga 5,6 persen, dan gula sebesar 2,5 hingga 4,4 persen. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng program BLT berpengaruh negatif sebesar 0,5 hingga 0,8 persen, demikian pula untuk komoditi beras. Dari hasil perhitungan ditemukan pula bahwa program BLT memberikan dampak terhadap pengeluaran pendidikan sebesar 11,2 hingga 13,7 persen dan pengeluaran untuk kesehatan sebesar 10,8 hingga 13,9 persen. Tetapi program BLT tidak memberikan dampak terhadap perawatan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta baik pada penerima dan bukan penerima BLT. Program ini juga memberikan dampak kecil/positif pada tingkat putus sekolah tetapi tidak pada anak-anak yang bekerja, dan jumlah hari kerja penerima BLT. ......The increase of the world fuel prices in 2008, was exceeding USD 120 per barrel, and in facts, most of the fueled subsidies, were also enjoyed the middle and upper income class, the Government of Indonesia (GOI) raised the domestic oil prices in May 2008. To prevent the negative effects of the domestic oil price policy to the poor and vulnerable people, the GOI implemented again the unconditional cash transfer (UCT) program. The UCT program reached 19,02 million of targeted households in 2008 ( seven months period from June to December 2008) and in early 2009 (two months period). The main goal of this study: outcome/impact analysis of the UCT Program in 2008/2009 on the welfare of the program recipients. The outcomes of the welfares include consumption spending, education and health spending by the targeted households of the Program, and also some labor supply behavior of the Program recipients. The outcomes/impacts of the food consumption were divided into three groups: mostly contain of carbohydrate, protein and fats. The impacts were calculated by the Difference in Difference (DD) method, based on the Propensity Score Method, using the Susenas data of 2008 and 2009, which have some UCT questioners additionally (survey add-on). From the results of estimation show that the UCT Program of 2008/9, generally have positive/better impacts and significants on the recipients, especially to secure/compensate the decline in the Program recipients welfare, mainly in the consumption, education and health spending, moreover the labor x supply of targeted/poor households. The study shows that the UCT Program has positive impact 7,9 - 11,4 percent on total consumption, 3,4 - 7,1 percent on food consumption and 13,5 - 16,4 on non- food consumption. The UCT Program also has positive impacts on carbohydrate consumption by 5,6 - 7,2 percent, protein consumption by 2,5 - 4,2 percent and fats consumption by 1,0 - 2,4 percent. For the commodities food consumption, the UCT Program has a positive impact on cigarette consumption around 7 percent, eggs by 17 - 19,3 percent, tofu by 1 - 3,1 percent, tempeh by 4,4 - 5,6 percent and sugar by 2,5 - 4,4 percent. For the other commodities food consumption, the UCT Program has a negative impact, such as cook oil by 0,5 - 0,8 percent and also rice. The results of the estimation also show that the UCT Program also has positive/better impacts of total education spending by 11,2 - 13,7 percent, and total health spending by 10,8 - 13,9 percent, of the recipients. However, the results of 2008/9 does not show significant impact of government and private health clinic visits by recipient or not recipient, a different result compared to the impact of the UCT Program of 2005/6. The UCT Program 2008/9 also shows a very little positive impact of the drop out school, but not on the child labor, nor the labor supply of the recipients.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah evolusi ketimpangan dan polarisasi pendapatan di Indonesia beserta sumber-sumbernya sepanjang 2002-2012. Di sini, ketimpangan tidak hanya diulas dalam konteks ketimpangan outcome (seperti pendapatan atau pengeluaran), namun juga ketimpangan kesempatan terhadap kebutuhan dasar individu seperti pendidikan, air bersih, dan listrik. Dengan mengadopsi model Esteban dan Ray (2011), penelitian ini juga mengulas bagaimana peranan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap kejadian konflik di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa ketimpangan dan polarisasi pengeluaran di Indonesia ditemui cenderung meningkat secara bersamaan sepanjang 2002-2012. Fenomena peningkatan ketimpangan dan polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga pada lingkup wilayah desa-kota, kawasan barat-timur, serta kelompok provinsi kaya sumberdaya alam (SDA) dan tidak (nonSDA). Hasil dekomposisi menemukan bahwa wilayah perkotaan lebih berperan terhadap total ketimpangan dan polarisasi pendapatan nasional ketimbang wilayah perdesaan. Pada kelompok kawasan barat-timur dan kelompok provinsi SDA-nonSDA, kontributor terbesar total ketimpangan dan polarisasi adalah kawasan barat dan kelompok provinsi nonSDA. Berdasarkan jenis pengeluaran, pengeluaran non-makanan merupakan penyumbang terbesar total ketimpangan dan polarisasi di Indonesia selama periode 2002-2012. Berbeda dengan ketimpangan dan polarisasi yang cenderung meningkat, ketimpangan kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia secara umum ditemui cenderung menurun. Fakta positif ini memperlihatkan bahwa tidak hanya peluang atau kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia yang semakin baik, namun juga distribusi kesempatan tersebut cenderung semakin merata. Berdasarkan sumber-sumbernya, pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, dan wilayah (desa-kota) merupakan faktor yang berkontribusi dominan terhadap ketimpangan kesempatan di Indonesia sepanjang 2002-2012. Terakhir, studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dan polarisasi pendapatan, serta fraksionalisasi etnis berperan dalam meningkatkan risiko konflik di wilayah provinsi Indonesia. Pada bagian ini juga ditemui bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi mengalami risiko konflik yang tinggi pula. Begitu juga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi berpeluang mengalami konflik yang lebih tinggi. Terakhir, bagian ini menemukan adanya keterkaitan antara konflik dengan beberapa jenis pengeluaran pemerintah daerah, yakni: belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sini ditemui hampir seluruh jenis belanja pemerintah yang

---

ABSTRACT The aim of this study is to examine the evolution of income inequality and income polarization as well as its decompositions in Indonesia over 2002-2012. Here, inequality is not only viewed as the inequality of outcomes (such as income or expenditure), but it also covers inequality of opportunity in access to set of basics goods and services, such as education, clean water, and electricity. By adopting a behavioral model of conflict from Esteban and Ray (2011), this study also discussed the role of income inequality, income polarization, ethnic fractionalization, as well as socio-economic factors in explaining the incidence of conflict in Indonesia provinces over 2002-2012. The results showed that income inequality and income polarization in Indonesia tended to increase simultaneously throughout 2002-2012. The phenomenon of rising inequalities and polarization did not only occur at the national level, but it also occurs at the regional level, namely rural and urban regions, eastern Indonesia and western Indonesia, and natural resource-rich province and non-natural resource-rich province as well. Results drawn from decomposition found that the role of urban area to the total inequality and polarization was more dominant than that rural area. In the east and west regions, the largest contributor of the total inequality and polarization was the western region. In natural resource-group province, it is found that the non-natural resourcerich province was the largest contributor. Meanwhile, in relation to the type of expenditures, it is found that non-food expenditure was the largest contributor in explaining total inequality and polarization during that period. In contrary, this study found that inequality of opportunity in access to set of basics goods and services tended to decline. This positive fact shows that not only the basic opportunities of school-age children in Indonesia is getting better, but also the distribution of the basic opportunity tends to be uneven. From the decomposition results, this study also found that the education of household head, household income, and region (rural-urban) were dominant factors contributing to inequality of opportunity in Indonesia during 2002-2012. Finally, this study verified that the high degree of income polarization, ethnic fractionalization, and income inequality associated with the high probability of conflict. It also found that socio-economic factors, such as poverty, unemployment, population, and natural resources, as well as several types of local government exependiture appear to be significantly associated with conflict.