Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Topik keuangan daerah selalu menarik lantaran keuangan daerah menjadi suatu variabel utama untuk mengukur derajat otonomi daerah. Banyak sudah observasi yang sampai pada pendapat bahwa lemahnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia hampir semuanya akibat dari rendahnya pendapatan asli daerah sendiri, sehingga daerah-daerah menjadi tertinggal karena tidak mampu mengadakan sendiri komoditas publiknya. Minimnya PADS berawal dari terbatasnya kekuasaan atau kewenangan daerah menguasai aset produktif setempat, dan ini seolah given bagi daerah, terufama Dati II. Ini berkait langsung dengan pelaksanaan UU No.32/1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Otonom yang sedemikian rupa membatasi ekstensifikasi jenis PADS kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang itu memang telah dicabut bulan Mei 1999 dan diganti dengan UU PKPD yang baru, namun pada tataran praktis belum ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya progress, sehingga daerah tetap saja seperti masih berada di era lama. Apa yang dapat dilakukan pemerintah (Pusat Dati I dan Dati II) adalah menggelar kebijakan perpajakan daerah yang bersifat teknis, dalam hal ini memperbaiki metode pemungutan pajak dan retribusi, seperti aplikasi RIAP. Dengan demikian, ada asumsi bahwa rendahnya pendapatan asli Dati II bukan semata soal kurangnya kewenangan namun juga karena ketidakmampuan aparat perpajakan daerah. Kinerja aparat daerah, dengan demikian. dianggap lemah. Alasannya, teori mengatakan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi atau semakin maju suatu negara dan daerah maka semakin besar proporsi sektor formal yang depat dikenakan pajak. Semakin linggi pendapatan per kapita akibat pertumbuhan ekonomi itu maka semakin besar proporsi pendapatan yang dibelanjakan di sektor jasa. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata tergolong tinggi selama Orde Baru, namun ada gap yang menganga antara tingginya perlumbuhan ekonomi itu dengan rendahnya PADS. Berarti terdapat kapasitas pajak (tax capacity) yang besar namun tidak dapat dijangkau oleh aparat daerah karena rendahnya kapasitas dan kapabilitas mereka. Untuk itu aparat perpajakan daerah harus diberdayakan secara teknis melalui suatu program usistensi. Lantas sejauhmana dampak dan asistensi itu dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat birokrasi perpajakan daerah? Lebih tepat lagi seberapa efektifkah RIAP mampu meningkatkan PADS, pajak daerah dan retribusi daerah? Tesis ini mengukurnya dari berbagai segi atau kriteria yang merupakan ukuran relaiif untuk menjawab pertanyaan itu dengan lokasi penelitian Kotamadya Bogor, suatu Dati II yang diasumsikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi . Ukuran tersebut adalah (i) revenue adequacy ratio (ratio kecukupan) yakni perbandingan antara penerimaan asli daerah baik secara total maupun individual dengan pengeluaran total APBD maupun pengeluaran rutin APBD; (ii) administrative efficiency ratio (rasio efisiensi administrasi) yakni perbandingan anfara biaya rutin dinas penghasil jenis PADS tertentu dengan jumlah penerimaan PADS yang berhasil dipungutnya; (iii) effectivity ratio (ratio efektivitas) yakni perbandingan antara realisasi pungutan PADS dengan target yang tercantum dalam APBD: (iv) elasticity (elastisitas) dan buoyancy yakni respon atau perbandingan antara persentase perubahan penerimaan PADS terhadap persentase perubahan PDRB dan persentase perubahan PDRB termasuk efek diskresioner RIAP. Untuk hal terakhir diajukan hipotesis, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perubahan PDRB dan kebijakan diskresioner RIAP terhadap penerimaan PADS. Keempat prinsip itu akhirnya digabung secara matriks dan diberi skor, untuk mendapatkan jumlah total penilaian sehingga diketahui angka indikasi jenis atau kelompok pendapatan asli daerah sendiri mana yang paling banyak mendapatkan dampok positif dengan adanya aplikosi RIAP. Ternyata pajak hotel dan restoran merupakan jenis PADS yang paling bagus kinerjanya setelah mendapat asistensi RIAP, diikuti penerimaan Total pajak daerah, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak perusahaan. Menjadi menarik, bahwa penelitian ini membuktikan bahwa semua retribusi menerima dampak negatif dari aplikasi RIAP, baik penerimaan total maupun individual. Dalam hal ini kila dapat membangun kesan bahwa metode RIAP tidak begitu cocok untuk diterapkan pada retribusi. Oleh karena itu direkomendasikan agar RIAP disempurnakan.

Abstrak :
Bank BBD merupakan salah satu bank pemerintah yang sejak tahun 1992 telah berbentuk badan hukum PT. Persero dan merupakan salah satu bank peninggalan jaman Belanda. Sebagai bank yang telah memiliki pengalaman cukup lama, bank BBD telah berhasil menjadi bank yang beroperasi dalam cakupan nasional dan bahkan telah memiliki cabang di beberapa manca negara. Berdasarkan jumlah dan luas operasinya maka bank BBD dikategorikan sebagai bank besar tingkat nasional. Perkembangan dan pertumbuhan bank BBD tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga kestabilan sektor perbankan melalui beberapa kebijakan perbankan dan moneter yang dikeluarkan. Sebagai contoh, sejak tahun 1988, saat dikeluarkannya deregulasi perbankan atau lebih dikenal sebagai era liberalisasi perbankan, Bank BBD menggunakan keleluasaan ini dengan melakukan ekspansi melalui pendirian sejumlah kantor cabang, dan bahkan melebarkan jenis dan cakupan operasi perbankannya. Bank ini yang sebelumnya hanya bergerak atau ditugaskan mengelola kegiatan agribisnis (khususnya perkebunan) kemudian melebarkan jenis usahanya kepada corporate banking lalu menuju pada retail banking. Penulis sangat tertarik dalam mengamati kondisi dan lebih jauh kesiapan Bank BBD menghadapi persaingan dari bank asing pada era global nanti karena banyak pengamat dan ahli perbankan menyatakan bahwa hampir seluruh bank umum di Indonesia beroperasi pada kapasitas inefficient dan bahkan rapuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan lebih kepada mikro ekonomi perbankan untuk mengetahui kondisi dan kinerja Bank BBD, khususnya dilihat dari kinerja dan standar penilaian kesehatan perbankan nasional. Konsep pemikiran teoritis yang melandasi analisis dari penelitian ini adalah konsepsi perbankan yang sehat yang dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Konsepsi demikian dilandasi oleh konsep Repelita yang mempersiapkan Indonesia dari negara berbasis ogroindustri menuju negara yang perekonomiannya berbasis industri modern. Berdasar kerangka pemikiran seperti demikian di atas maka langkah awal penelitian ini dimulai dengan pengamatan terhadap sejarah perbankan nasional. Tujuannya untuk membandingkan beberapa dampak dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dapat menunjang kinerja perbankan dalam mengembangkan strategi bersaingnya. Kemudian penelitian dilanjukan kepada pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja manajemen Bank BBD. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan salah satu alat analisa dari metode Manajemen Strategis yaitu Analisis S-W-O-T. Metode ini akan dengan jelas memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Bank BBD. Dari penelitian pada bagian ini terlihat Bank BBD masih memiliki banyak kelemahan dalam penerapan strategi bersaingnya namun disisi lain memiki sumber daya yang dapat dijadikan peluang. Analisis mengenai alternatif-alternatif strategi apa yang tepat yang dapat diajukan bagi Bank BBD, hal ini dilakukan dengan menggunakan Policy Analysis. Sedangkan untuk menentukan pilihan strategi mana yang paling tepat ataupun merupakan strategi prioritas dari alternatif yang ada, diterapkan dengan menggunakan metoda Analysis Hierarchy Process (AHP). Metoda ini sangat cocok diterapkan pada kasus yang dipilih bagi penelitian ini, di samping itu, AHP dapat lebih memberikan suatu pilihan yang lebih tepat dan lebih obyektif dari pilihan strategi yang ada. Namun, dalam penerapannya penggunaan Metode AHP harus diawali dengan menyusun suatu kuesioner khusus yang disebut Kuesioner AHP. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapat dari para ahli sehingga hasil pilihan yang keluar .nantinya lebih tepat. Namun, pada bagian akhir disadari bahwa keberhasilan Bank BBD dalam menerapkan strategi hasil pilihan tersebut belum akan sempurna, sehingga perlu ditopang oleh langkah strategi berikutnya sebagai penunjang. Lagi, ditentukan oleh berhasil tidaknya bank ini mengkikis budaya buruk yang ada, dan ketegasan pihak otoritas moneter mengawasi kinerja perbankan khususnya Bank BBD. ......Based on its structural ownership, Bank BBD is a public bank with status of PT. Persero, meaning it is full government owned bank, which runs under the Department of Finance. The Bank was established to deal specifically with plantation or agribusiness. However, changes of conditions that occurred throughout the years have also influenced the Bank's intention and resulted to the expansion of its services into handling corporate banking as well. Looking to its financial instruments and its annual report released by Bank Indonesia, as a Central Bank and monetary authority, Bank BBD has been regarded as one of the 10 largest national public banks. Unfortunately, further investigation revealed that the majority of national banks have been performing inefficiently. By using banking micro economic approach with analysis of national and regional level, this research is generally intended to give an overall picture of conditions and opportunities that will surfaced by the future global trade in year 2003. In particular, this research will analyzed the capabilities and readiness of Bank BBD in facing the global competition. The research will begin with observing aspects such as the company external environment and regulation involved with the banking sector. Specifically, examining the company's conditions, policies that have been affirmed, and strategies that have been implemented. The focus of the research is the management strategy and policy application method, which have contributed to the company's performance. Management strategy method is used to observing internal aspects such as strength, weakness, opportunities, and threats, which have large influences on the bank's operational matter. The AHP method, on the other hand, is used as a supporting instrument in the strategy decision making or in selecting the right strategy from alternatives offered. To apply the method, a special questioner will be made called the AHP questioner. Some important policies which have been applied in the Bank BBD are (a) service expansion development to corporate banking (b) changes in its structural organization particularly in its marketing management. All activities are intended as an enhancement of the bank's services and performance. According to its financial indicator and banking healthiness appraisal instruments, the performance of Bank BBD is regarded as unsatisfactory. The indicator include (a) the bank is one of the oldest bank in Indonesia which is assumed to have experience in the banking sector (b) Bank BBD is a government bank that owns highly capable branches and human resources. In order to find out what have been the cause and problems in the bank's internal matter, as well as the external obstacles and threats, a Strategy Management Analysis Method called the SWOT Analysis is appropriate to use. This method provides appropriate analysis on examining the opportunities and policies or alternatives policies applied. To find the most suitable policy from alternative policies offered, the AHP method will be available at the end of this research. This method enable management team to determine the best choice from alternatives offered, involving the skill and opinion from experts, both for the company's internal and external matters. Decision on the right policy applied, with some improvement on the system and organizational management performance, will contribute to the capability of its customers. Further more, this will solidify the conditions and enhance the Bank's competitiveness in facing the future global competition.

Abstrak :
LATAR BELAKANG
Pembangunan Sub-Sektor Perikanan dilaksanakan secara bertahap melalui PELITA yang dimulai sejak tahun 1968. Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (P]PT I) telah berakhir pada tahun 1993 dilanjutkan dengan pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Tahap H (199311994 - 2018/2019) dengan PELITA VI sebagai awalnya. Orientasi pembangunan perikanan dalam REPELITA VI (19911994 - 1998/1999) dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia. Sehubungan dengan itu, sangat diperlukan peningkatan kualitas gizi pangan. masyarakat. Ikan dan udang adalah salah satu bahan makanan yang penting, sebagai salah satu sumber protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah telah dan akan terns memberikan prioritas tinggi pada sub-sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan bare dalam PJPT II berdasar pada melimpahnya sumberdaya perikanan dan beralihnya pola konsumsi menuju protein tinggi dengan kandungan lemak yang relatif rendah (menu makan yang seimbang).

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81000 km, memiliki potensi yang besar untuk budidaya tambak, budidaya laut, dan penangkapan ikan. Tambak, merupakan salah satu usaha budidaya ikan dan udang di Indonesia memiliki areal yang paling luas, dari 172.054 ha di tahun 1968 meningkat menjadi 332.365 ha di tahun 1995. Sedangkan luas areal kolam air tawar untuk budidaya ikan dan udang hanya meliputi areal 37.425 ha di tahun 1968 meningkat menjadi 65.545 ha tahun 1995.