Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap dalam hukum administrasi merupakan penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap tindak pemerintah dan sistem perlindungan masyarakat terhadap tindak pemerintah, berhasil atau tidak suatu penegakan hukum sangat tergantung pada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal inilah yang menjadi ukuran apakah hukum itu benar-benar ada dan diterapkan secara konsekuen dan murni pada suatu negara hukum. Namun pada kenyataannya, selama ini pelaksanaan putusan PTUN belum dapat dilaksanakan secara efektif karena pelaksanaan putusan ini didasarkan pada pertanggungjawaban moral (moral responsibility) dari Pejabat TUN selaku tergugat. Apabila Pejabat TUN enggan melaksanakan isi putusan maka tidak ada instrumen atau lembaga yang dapat memaksa Pejabat TUN tersebut untuk melaksanakan putusan. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 39 K/TUN/2012 Antara PT. Radio Pelangi Lintas Nusa Melawan Menteri Komunikasi Dan Informatika menunjukkan bahwa rendahnya kualitas kesadaran dan Kepatuhan Pejabat TUN untuk melaksanakan isi putusan.Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu melalui analisis yuridis ketentuan tentang pelaksanaan putusan di PTUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (juridis historis), dengan menitik beratkan pada faktor-faktor atau permasalahan yang mempengaruhi pihak Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah) tidak melaksanakan ketentuan tentang pelaksanaan putusan (eksekusi) di PTUN serta upaya penyelesaiannya.

---

The implementation of verdict (execution) to the verdict that has been in Kracht Van Gewijsde or has permanent law enforcement in administration law is the determinant of the success of court control system to the attitude of government action and society protection system to the action of government. Whether or not law enforcement can be realized, it really depends on the realization of every verdict of court. This matter becomes a standard whether or not law really exists and is consequently and purely applied in the state of law. But, in reality, the implementation of verdict of state administration court has not been implemented effectively because the implementation of this verdict is based on moral responsibility of the officer of state administration as claimed. If the officer of state administration does not implement the contain of verdict, there is no instrument or institution which can force the officer of state administration to implement this verdict. Based on the research that has been done to the verdict of Supreme Court of Republic of Indonesia number 39 K/TUN/12 between PT Radio Pelangi Lintas Nusa versus the Minister of Communication and Information Technology, it shows the absence of consciousness and the obedience of the officer of state administration to implement the contain of verdict.

This research has be done formatively, through rule juridical analysis about the implementation of verdict in state administration court, as arranged in article 116 number 51 - 2009 historical juridical, by pointing out to the factors or the problems which can influence the party (board or officer of state administration or government) not to implement the rule about the implementation of verdict (execution) in state administration court, as wells the effects of settlement."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan dalam suatu negara hukum. Pihak-pihak bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila badan publiknya adalah Badan Publik Negara. Jika dalam tradisi peradilan tata usaha negara pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan tergugat, maka dalam penyelesian sengketa informasi pubik di pengadilan, tradisi itu tidak berlaku lagi. Masing-masing dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Komisi Informasi yang putusannya menjadi acuan untuk dinilai tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa. Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2011/PTUN- JKT, dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk menyelesaiakan sengketa informasi publik. Namun demikian terdapat keterlanjuran proses peradilan yaitu mendudukan Komisi Informasi sebagai tergugat sehingga memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

---

The enactment of the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, has brought a paradigm shift on the proceeding of courts, especially the State Administrative Court. In order to settle public information disputes, the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandated the establishment of the Information Commission. This commission is usually called quasi judicial body (quasi rechtspraak) in the State Administrative Court's Procedural Law, but not with this Commission. The Information Commission is a professional body which evaluates how the Public Information Disclosure should be held in a state law. If the Parties initially disputed in the Information Commission, i.e. the Public Body and the public information user, do not accept the verdict of the Information Commission, they may file lawsuit to the State Administrative Court as long as the public body is a statepublic body. If in the State Administrative Court's Procedural Law the state administrative officials always serves as a defendant, then in the settlement of public information dispute in court, the tradition does no longer apply. Each one can act as a Plaintiff or Defendant depending on their own interests. The Information Commission, which decision becomes a reference for assessment, is not considered as a disputing party. In relations to the Jakarta State Administrative Court Decision Number 160/G/2011/PTUN- JKT, it can be concluded that the State Administrative Courts has an absolute competentie to settle the public information disputes. However, there is an error in in the judicial process which put the Information Commission as defendant which allows cassation to be filed to the Supreme Court."

"ABSTRAKPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara PTUN dan MK sudah dibedakan secara tegas dalam Pemilukada. PTUN untuk menangani perselisihan administrasi Pemilukada dan MK untuk menangani perselisihan hasil Pemilukada. Namun, kedua putusan di lembaga pengadilan yang berbeda tersebut juga bisa memberikan implikasi hukum yang berbeda terhadap legalitas pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Secara teoritis, apabila melihat prinsip kekuatan hukum yang mengikat erga omnes, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK sama-sama memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Problem yang muncul adalah KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai pejabat yang wajib untuk selalu melaksanakan putusan pengadilan berada dalam dilema yuridis untuk melaksanakan putusan antara putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Di sisi yang lain, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK memiliki kendala dalam penerapannya apabila terkait dengan proses Pemilukada baik itu diakibatkan oleh kultur hukum, kendala teknis, posibilitas konflik sosial yang ditimbulkan, dan sebagainya. Perbedaan implikasi putusan antara PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK diakibatkan oleh tidak adanya batasan waktu penanganan perselisihan administrasi dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemiluan. Hal ini mencerminkan politik hukum terkait dengan pengaturan pengisian posisi jabatan pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya setiap periode selalu harus ada perbaikan dan evaluasi.

---

ABSTRACTState Administrative Court (PTUN) and the Constitutional Court ( MK ) has an important role in law enforcement in Indonesia and constitutional duties equally. One of the constitutional mandate of the Administrative Court and the Constitutional Court is equally into the courts in examining the disputes that arise in the General Election of Regional Head (Pemilukada) process. Authority between the Administrative Court and the Court has explicitly distinguished in the General Election. The Administrative Court to handle administrative disputes and the Constitutional Court to handle election result disputes. However, two decisions on different courts could also provide different legal implications of the legality the chosen of Regional Head and Deputy Head. This study is a juridical-normative research using qualitative methods of data analysis. Theoretically, based on principle legally enforceable erga omnes, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has the same binding legal force. The problem is KPU/ KPU Province/Regency/City (election commission) as officials are obliged to execute court decisions are always in a dilemma between the judicial decision to execute the decision of the permanent legal binding Administrative Court or the Constitutional Court which has different legal implications. On the other hand, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has disadvantages in its application if either linked to Election process was caused by the legal culture, technical constraints, posed for the possibility of social conflict, etc. The difference between the implications of the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court due to the absence of a time limit and has a problem about the harmony of electoral legislation. This reflects the ‘politics of law’ related to the charging arrangements positions of Regional Head and Deputy Head that always should be improvements and evaluation periodically."

"ABSTRAKDalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukanoleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuanhukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No.5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalamperubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilanadministrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukumkebijakan legislasi. Dalam penelitian ditemukan disharmoni kebijakan politikhukum di bidang pengaturan eksistensi dan fungsi kompetensi absolut PeradilanAdministrasi, hal ini disebabkan karena tidak adanya grand design dari parapembuat kebijakan, khususnya di bidang legislasi, untuk membangun suatu sistemperadilan administrasi yang efektif, berwibawa dan kuat sesuai dengan cita negarahukum Indonesia. Kelemahan aturan hukum seringkali disikapi bukan denganmemperhatikan keselarasan sistem, namun menggunakan pendekatan-pendekatanreaktif, yakni berorientasi membuat aturan dan lembaga baru, untuk menatasistem hukum yang terganggu atau bermasalah. Dalam penelitian ini dibahas pulabeberapa rancangan undang-undang (RUU) yang secara langsung akanmempengaruhi fungsi peradilan administrasi ke depan, disamping menganalisissinkronisasi kebijakan legislasi dan regulasi dari lima undang-undang mutakhiryang memperluas/menegaskan kewenangan Peradilan Administrasi dalam sistemhukum nasional yaitu : 1) UU. Keterbukaan Informasi Publik; 2) UU. PelayananPublik; 3) UU. Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; 4) UU. PengelolaanLingkungan Hidup; 5) UU. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Padaakhirnya, Peneliti berkesimpulan bahwa politik hukum yang mengatur danmengelola sistem penyelesaian sengketa antara warga masyarakat atau badanhukum dengan pemerintah dalam kebijakan legislasi maupun regulasi harusdisusun dalam suatu grand design perubahan yang mencerminkan hakikatperlindungan hukum kepada masyarakat. Namun perlindungan hukum ini akanlebih bermakna apabila kompentensi peradilan administrasi tidak dibatasi olehketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maupunpembatasan-pembatasan hukum lainnya, namun mencakup semua tindakanhukum publik administrasi pemerintahan.

---

ABSTRACTIn historical dimension, the extension of the administrative courts jurisdiction isexercised by administrative judge as part of the judicial activism to strengthen theweakness of the Administrative Court Act no. 5/1986 (last revised on the Act no.51/2009). Unfortunately, the extension of the administrative court jurisdiction hasbeen diametrically opposed with the legal policy of legislation. The analysis willdemonstrate disharmony of the effectiveness legislation of judicial administrativecourt power, due to the lack of lawmakers grand design to build a effective andstrong judiciary system of administrative court based on the idea of Indonesianrule of law. The defective of the laws and regulations tends to be faced in reactiveapproach for building new regulation or institution. Realizing the lack of politicalwill of the lawmakers to build a effective and strong administrative court power,the reseacher propose some ideas and arguments to optimalize the power ofadministrative court by systematizing and re-thingking some actual legal issuesrelating the future of administrative court jurisdiction (ius constituendum).Relating to this topic, the researcher examine as well some of the draft bills whoseimpact to the future of the administrative court function, besides analyzing currentpolicies which has been expanding the administrative court jurisdiction in nationallaw system namely : 1) Freedom Information Act; 2) Public Service Act; 3)Legislative and Senate Election Act; 4) Enviromental Protection and ManagementAct; 5) Land Acquistition For Public Purposes Act. Finally, the researcher has aconclusion that legal policy which regulates and operates national legal system ofthe conflict resolution between the government and the citizen must be composedand designed based on a supporting grand design to promote and guarantee legalprotection for citizens. This protection would be more meaningful if thejurisdiction of the administrative court are not limited only to the specific criteriaof the administrave court decision according to article 1 figure law 9 Law No.51/2009, including another legal exemption, but also cover all the public legalaction of administrative authority."