Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Siti Mutmainah, author

Analisis yuridis proses pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap : studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 39/K/TUN/2012 antara PT. Radio Pelangi Lintas Nusa melawan Menteri Komunikasi dan Informatika = Juridical analysis of implementation process of verdict of state administration court which have had permanent law enforcement : a case study of verdict of Supreme Court RI no. 39 K/TUN/2012 between PT. Radio Pelangi Lintas Nusa versus Minister of Communication and Infrmation Technology

Pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap dalam hukum administrasi merupakan penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap tindak pemerintah dan sistem perlindungan masyarakat terhadap tindak pemerintah, berhasil atau tidak suatu penegakan hukum sangat tergantung pada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34918

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eko Setyo Budi, author

Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vino Devanta Anjaskrisdanar, author

Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar

ABSTRAK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38731

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Enrico, author

Perkembangan peradilan administrasi dalam dimensi sejarah dan politik hukum = The extensions of administrative court historical and legal policy dimension / Simanjuntak, Enrico

ABSTRAK
Dalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukan oleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuan hukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalam perubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilan administrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukum kebijakan legislasi. Dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39285

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian