Hasil Pencarian

Ditemukan 376 dokumen yang sesuai dengan query

Rora Roikhani Endah Retnowati, author

Kedudukan kreditor selaku pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan

Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh Kreditor, tidak terkecuali bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia. Pengembalian utang Debitor kepada Kreditor dalam hal Debitor dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari Kreditor tersebut. Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditor Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi Debitor...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14529

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adriyadi Lukita, author

Peranan lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan utang dalam pemberian kredit bank

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, yang selalu mengandung risiko, sehingga diperlukan suatu jaminan kredit. Disinilah Jaminan fidusia memiliki peran dalam pemberian kredit, sebagai jaminan utang. Hanya bagi sebagian kalangan, jaminan fidusia hanya merupakan jaminan pelengkap...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14579

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutagaol, Victor, author

Eksekusi objek jaminan fidusia sebagai akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Bank X di Kota Jogjakarta

Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam ketentuan tersebut diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, eksekusi terhadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T15523

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Efran Yuniarto, author

Penjaminan pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter dalam kaitannya dengan kedudukan kreditur sebagai pemegang hak istimewa

Dalam pemberian kredit tentunya bank memerlukan jaminan yang kiranya dapat menjamin pelunasan hutang dari debitur atau minimal dapat meminimalisir resiko dalam pemberian kredit dimaksud. Dalam hal ini penulis akan membahas masalah penjaminan pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter yaitu terkait dengan masih belum jelasnya penggolongan benda sesuai KUHPerdata dari...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16284

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Leila Gentjana, author

Jaminan fidusia pada piutang dalam pemberian kredit perbankan menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dan berperan sebagai sarana memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya untuk pembiayaan yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam memberikan pinjaman tersebut mempunyai resiko yang besar bagi bank apabila debitur cidera janji....

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16322

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuliawati, author

Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang tidak mampu menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 dan peraturan pelaksanaannya (studi kasus pada Yayasan Al-Sofwa)

Lahirnya UU No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak dilandasi dengan semangat akan terwujudnya suatu jaminan ternadap kesejahteraan anak Indonesia secara merata dan berkesinambungan. Undang-undang ini selain memberikan kewajiban kepada pemerintah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah bagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16514

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sopiatun, author

Pencatatan dan pengesahan akta perjanjian perkawinan oleh pegawai catatan sipil sepanjang perkawinan (analisis kasus atas Penetapan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt.P/2004/Jakarta Selatan)

Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanq Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, artinya perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris harus dicatat dalam akta perkawinan sebelum atau pada waktu pencatatan perkawinan. Namun ternyata telah terjadi perkembangan di...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16493

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Basri, author

Perkawinan beda agama dengan putusan mahkamah agung (analisa putusan MA RI Reg.No. 1400K/Ptd/1986)

Masalah perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan beda agama merupakan masalah yang sangat rumit, Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, yang mengatur mengenai perkawinan beda agama ialah Regeling op de Regemengde Huwelijken, 5. 1898 No. 158 (SHR) namun ketentuan-dari GHR ataupun dari Ordornansi perkawinan Indonesia, Kristen {S.1933 No. 74 tidak mungkin dapat...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16523

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bambang Tedjo Anggono Budi, author

Perbedaan penafsiran hukum terhadap undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan pelaksanaannya pada institusi pemerintah (studi kasus pendaftaran fidusia perseroan terbatas "x")

Jaminan Fidusia merupakan salah satu pilihan yang dapat memberi kemudahan kepada para Debitor dengan tidak mengabaikan keamanan atas resiko kredit bagi Kreditur. Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia yang saat ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16559

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rusmaedi, author

Praktik pembebanan jaminan fidusia yang tidak sesuai undang-undang nomor 42 tahun tentang jaminan fidusia 1999: analisis kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal Karya Mandiri

Perkembangan ekonomi saat ini disertai meningkatnya penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Ukuran bagi kreditor menjaga kepentingannya ketika menyalurkan kredit adalah sejauh mana penguasaan jaminan (hak kebendaan) yang diserahkan debitor. Dalam konteks inilah kita membicarakan jaminan fidusia sebagaimana didefinisikan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 42/1999. Ketentuan dalam UU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16500

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian