Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan sekarang ini selain mempunyai dimensi pertumbuhan, juga mempunyai dimensi yang melihat pembangunan sebagai suatu proses transformasi yang mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam. Munculnya dimensi berkelanjutan ini dilatarbelakangi oleh mundurnya kearifan manusia dan keprihatinan umat manusia akan masa depannva sebagai akibat kurang berdayagunanya sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam yang sebaik-baiknya dan penggunaan teknologi bagi upaya berbagai pembangunan. Oleh Soerjani (I995:3) dikatakan bahwa kemerosotan kualitas lingkungan itu disebabkan oleh penggunaan teknologi yang mencemari diikuti oleh konsumsi yang berkelebihan, kebijaksanaan pembangunan yang kurang serasi, pertambahan penduduk yang cepat serta masalah kemiskinan.Permasalahan dalam pembangunan pertanian dan lingkungan hidup di Sub DAS Jeneberang Hulu adalah masalah lahan kritis dan dampaknya terhadap produktivitas pertanian serta manajemen dari lahan kritis tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika agroekosistem dan mengembangkan suatu konsep pendekatan agroekosistem dalam pemaniaatan sumberdaya lahan. Tiga model digunakan untuk mengkaji dinamika agroekosistem lahan kering, yaitu: i) model analisis daya tahan ekologis;2) model analisis kapabilitas agroekosistem;3) model analisis stabilitas agroekosistem.Daya tahan ekologis agroekosistem lahan kering di Sub DAS Jeneberang Hulu secara kualitas akan semakin menurun. diakibatkan "Indeks Bahaya Erosi" (IBE>1) (Hamer, 1982:46) telah mencapai pada tingkat "sangat tinggi/ekstrim". Dari hasil analisis bahaya erosi terlihat pada lahan tegalan dengan luas areal 831 hektar menimbulkan total erosi 121.655 ton/ha atau rata-rata 146,40 ton/ha/tahun dan lahan sawah dengan luas areal 1.283 hektar menimbulkan total erosi I05.667,60 ton/ha/tahun atau rata-rata 82.35 ton/ha/tahun.Tingginya laju erosi tersebut disebabkan oleh, (1) pemanfaatan lahan kering tidak sesuai dengan kemampuan lahan terutama pada kawasan Unit Lahan IV (Desa Bulutana) dan Unit Lahan VII (Desa Kanreapia). masing-masing berada pada tingkat kemiringan lereng 25-40% dan >40%; (2) pemanfaatan lahan kering di Sub DAS Jeneberang Hulu hanya ditujukan untuk mendapatkan produksi dan pendapatan usahatani tanpa tindakan-tindakan konservasi tanah yang tepat; (3) tingkat pemahaman dan tingkat keterampilan petani tenlang komponen-komponen teknologi konservasi tanah dalam mengendalikan laju erosi sangat terbatas.Upaya pengendalian melalui program-program rehabilitasi lahan dan konservasi tanah perlu mendapat prioritas utama dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Sub DAS Jeneberang Hulu. Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan kemampuan lahan (land capability), terutama pada Unit Lahan VII (tingkat kemiringan lereng >40%) peruntukannya hanya untuk "kawasan lindung"", dengan desain agroekosistem yang menyerupai ekosistem alami yakni sistem agrosilvipasturral.Kapabilitas agroekosistem dalam pemanfaatan lahan kering di Sub DAS Jeneberang Hulu telah meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Mereka berada di atas "garis kemiskinan" atau secara relatif berada dalam "kecukupan pangan" dan dari pendapatan usahatani, petani dapat memenuhi "kebutuhan fisik minimum"nya (KFM), artinya secara ekonomi petani telah dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam jumlah minimal. Namun tingkat kesejahteraan tersebut secara ekologis tidak berkelanjutan. jika tidak dilakukan upaya pengendalian degradasi sumberdaya lahan dan perhaikan teknik budidaya pertanian. Mengingat tingkat bahaya erosi di Sub DAS Jeneberang Hulu tergolong "sangat kritis/ekstrim", tekanan penduduk terhadap lahan dan kepadatan penduduk cukup tinggi.Secara potensial, agroekosistem lahan kering menghasilkan pendapatan usahatani optimal Rp. 17.805.490.000,-. dengan luas lahan optimal 2.442,50 Hektar atau Rp. 7.289.986,85. per hektar. Stabilitas daya tahan ekologis mempcngaruhi kapabilitas agroekosistem untuk penyediaan bahan pangan dalam bentuk kalori di Sub DAS Jeneberang hulu. Perkembangan penduduk rata-rata 2,08% per tahun dan tekanan penduduk terhadap lahan mencapai 1.27, maka pada tahun 2020 kapabilitas agroekosistem hanya mampu mendukung 11,50 jiwa per hektar atau pada tingkat kepadatan optimum sebesar jiwa 49.858,80. (57,30%) dari total populasi penduduk (86.984 jiwa). Untuk peningkatkan daya dukung lahan, perlu upaya pengembangan sektor peternakan, hutan wisata dan sistem pertanian hutan.Dari basil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daya tahan ekologis agroekosistem lahan kering adalah refleksi dari stabilitas dan kapabilitas agroekosistem akibat tekanan-tekanan yang bersifat kumulatif, sinerjik dan antagonis. Model pendekatan agroekosistem di desain untuk pencegahan dan pengendalian terjadinya kemerosotan kualitas sumberdaya lahan dan lingkungan dan tetap mernpertahankan produktivitas pertanian. Keterpaduan dua aspek tersebut merupakan konsepsi pembangunan pertanian berkelanjutan dan melembagakan aspek ekologi ke dalam kebijakan ekonomi.Oleh karena itu, model pendekatan agroekosistem merupakan suatu konsep dan metode ilmiah yang mengkaji dinamika agroekosistem secara terpadu dan saling kait mengkait secara fungsional antar aspek-aspek daya tahan ekologis, kapabilitas dan stabilitas agroekosistem lahan kering dalam satuan analisis yang dilakukan melalui proses kegiatan penelitian secara ilmiah.

---

The current development beside having growth aspects, it also has a dimension of seeing the development as a transformation process that optimizes the utilization of natural resources. The appearance of the dimension of sustainability is based on the concern of mankind towards their own future and a set back in wisdom of as a result of the ineffective human resources in managing the natural resources properly as well as the application of technology in the various efforts of the development. Soerjani (1995:3) said that the deterioration of the environmental quality is caused by the application of polluting technology that is followed by over consumption. the non harmonization's development policy, the rapid growing population and poverty problem.The problem in the agriculture development and living environment al The Watershed Area of Upper Jeneberang South Sulawesi are the critical land problem and its impacts towards agriculture productivity and its management. The objective of this research is to study the agroecosystem dynamics and to develop a concept of agroecosystem approach in the utilization of the land resources. The three models used to study dry land agroecosystem dynamics are: 1) ecological durability analysis model; 2) agroecosystem capability analysis model;3) agroecosystem stability analysis model.The agroecosystem ecological durability of the dry land of the Sub Watershed Area of Upper Jeneberang is qualitatively decreasing, because the erosion danger index has reached the level of a "very high/extreme" (IBE> 1) (I lamer. 1982:46). The result of erosion index analysis can be seen at the non-irrigated land with an area of 831 hectares have caused a total erosion of 121,655 tons/hectare or an average of 146.40 tons/hectare/year and wetpaddy field with an area of 1,283 hectares causing total erosion of 105,667.60 tons/hectare/year or average of 82.35 tons/hectare/year.The high erosion rate is due to (1) the utilization of dried land is not accord with the land capacity, especially in the Unit IV area (Bulutana Village) and Unit VII area (Kanreapia Village), both situated respectively on a slope of 25-40% and >40%: (2) dry land utilization at the Watershed Area of Upper Jeneberang is only intended for production and agribusiness income without appropriate land conservation measures; (3) the level comprehension and skill of the farmer regarding soil conservation technology components in control-ling the erosion rate are very limited.The controlling efforts through land rehabilitation and soil conservation program should receive top priority in planning and management of natural and human resources at the Sub Watershed Area of Upper Jeneberang. The land utilization should be in accord with the land capability, especially in Unit VII Area (with a slope >40%) its allocation is only as "sanctum). area with an agroecosystem design that resembles natural ecosystem. named the agrosilvipasturral system.The agroecosystem capability in utilizing of the dry land in the Sub Watershed Area of Upper Jeneberang has increased the farmers and their families welfare. They are already above the 'poverty line" or have relatively "sufficient food" and from the agribusiness income, those farmers are able to meet the demand for goods and services in minimum amount. However, the welfare level is not sustainable ecologically, unless the land resource is controlled and agriculture techniques are improved. Due to the "very high/extreme" erosion rate in the Sub Watershed Area of Upper Jeneberang the population pressure toward the land and population density is quite high.Potentially, the agroecosystem of dry land provide an optimum agribusiness income of Rp. 17,805,490,000,-. The ecological resilience stability influences the agroecosystem capability in providing food in terms of calories in the Sub Watershed of Upper Jeneberang. The population growth is 2.08% per year and the population pressure toward the land is 1.27, therefore in the year 2020 the agroecosystem capability is only support 11.50 people per hectare or at the optimum density level is 49,858.80 (57.30%) of the total population 86.894 peoples in order to increase the land supporting capability. a development of animal husbandry, forest tourism and agroforestry is needed.The result of this research disclosed that the agroecosystem ecological durability is a reflection of the stability and capability of the agroccosystem due to cumulative. synergistic and antagonistic pressures. The agroecosystem approach model is designed to prevent and control the deterioration of land resources and environmental quality as well as to maintain agricultural productivity. The integration of these two aspects constitutes the concept of sustainable agricultural development and institutionalizing ecological aspect into the economic policy.Therelbre, the agroecosystem approach model constitutes a concept and scientific method that study the agroecosystem dynamics integrativcly and interrelated functionally between of ecological durability. capability and stability of the dry land agroecosystem in an analysis that is carried out through activity process of scientific research."

"Pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila suatu kegiatan usaha tidak memperhitungkan biaya pencemaran lingkungan dalam proses produksinya. Gejala seperti ini disebut eksternalitas yang menciptakan ketergantungan antara dua atau lebih kelompok orang yang tidak dapat dinilai dengan uang, Pencemaran lingkungan, terutama sungai oleh limbah cair pabrik banyak terjadi dan biasanya dinilai merugikan masyarakat sekitar yang menggunakan sungai sebagai sumber air. Kerugian yang ditanggung masyarakat dapat digolongkan ke dalam biaya sosial yang harus ditanggung oleh segolongan orang yang diakibatkan oleh kegiatan orang lain.Agar hal tersebut tidak terjadi, dibutuhkan suatu kerangka berpikir baru, yang menempatkan lingkungan sebagai sumberdaya terbatas sehingga dapat diberlakukan sistem harga bagi siapapun yang menggunakannya. Metode yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian yang disebabkan oleh suatu kegiatan industri adalah metode valuasi lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan tidak boleh dimasukkan ke dalam komponen eksternalitas ekonomi.Tujuan penelitian adalah: (1) menentukan efisiensi pengolahan limbah yang tidak merugikan semua pihak yaitu industri, masyarakat, dan alam yang diwakili oleh badan air; dan (2) mengoptimalkan biaya pengendalian pencemaran dan biaya sosial yang ditanggung oleh petani.Metode penelitian yang digunakan adalah metode ekspos fakto. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan kecukupan data dari penelitian sebelumnya dan untuk memenuhi persyaratan waktu penelitian yang terbatas. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengkuantifikasi efisiensi penyisihan bahan pencemar, kerugian masyarakat, dan daya beli masyarakat ke dalam harga dengan menggunakan data sekunder dari hasil penelitian sebelumnya.Penyisihan bahan pencemar yang optimum adalah antara 52,605% sampai dengan 60,290%. Dalam rentang tersebut, pendapatan petani berkisar antara Rp. 26.321.653 sampai dengan Rp. 34.527.171 per hektar per tahun, sedangkan biaya pengelolaan berkisar antara Rp. 26.321.409 sarnpai dengan Rp. 30.380.888 per hektar per tahun.Dengan keadaan tersebut maka:1. Pendapatan petani yang selama ini menggunakan sumber air yang tercemar, akan meningkat, dengan jumlah peningkatan yang berlainan tergantung dari karakteristik sumber air yang digunakannya. Peningkatan pendapatan petani sangat besar, bahkan untuk petani yang menggunakan limbah pabrik gula sebagai sumber airnya, pertambahan keuntungan petani per hektar mencapai 379% pada efisiensi pengolahan 52,605%, dan 5,232% pada efisiensi pengolahan 60,290%. Hal ini kemungkinan besar akan sangat berpengaruh pada perubahan taraf kehidupan petani.2. Dengan menggunakan harga gula di pasaran saat ini (Rp. 4.000 per kg), maka harga gula akan bertambah antara 0,914% sampai dengan 1,356% per kg. Dengan demikian maka harga gula tidak akan bertambah banyak. Hal ini menunjukan bahwa pengolahan limbah cair akan menambah biaya produksi gula paling tinggi sampai dengan Rp. 55/kg.Setiap pertambahan jumlah bahan pencemar yang disisihkan, akan menambah biaya pengolahan limbah dan pendapatan petani padi, tetapi dengan membandingkan gradien kedua grafik tersebut terlihat bahwa pertambahan pendapatan petani padi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pengolahan limbah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Efisiensi pengolahan limbah yang tidak terlalu merugikan semua pihak yaitu industri, masyarakat, dan bad an air berkisar antara 52,605% sampai dengan 60,290%2. Biaya pengendalian pencemaran yang optimum adalah sebesar Rp. 1.645.088.040 sampai dengan Rp. 1.898.805.504 per tahun3. Biaya sosial yang diderita oleh petani akan menurun sejalan dengan pertambahan keuntungan petani yang kenaikannya berkisar antara 379% sampai dengan 5.232%.4. Badan air akan lebih mudah menguraikan bahan pencemar karena toksisitas bahan pencemar sudah berkurang.Dengan demikian maka hipotesis telah teruji: internalisasi biaya lingkungan dengan persentase penyisihan bahan pencemar yang optimum antara 52,605% sampai dengan 60,290%, akan menghasilkan penambahan biaya produk sisebesar 0,914% sampai dengan 1,356% per kg yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya sosial yang harus ditanggung petani apabila limbah tersebut tidak diolah yang pendapatannya akan menurun sebesar 379% sampai dengan 5.232%.

---

Wastewater Treatment Effect On Paddy Farmer's Income (A Case Study at Madukismo Sugar and Rubbing Alcohol Factory, and Paddy Farmers Around the Factory)Environmental pollution could happen if a production activity does not consider its pollution cost. This symptom is called externality that create interdependency between two or more persons group, which cannot be valued by money. Environmental pollution happening on rivers that caused by industrial wastewater usually creates additional social cost. This cost is categorized, as a cost created by a group of person that is has to be overcome by other.

In order to avoid this to happen again, it needs a new paradigm that put environment as a limited resource so we could make a price system on its utilization. The method used to calculate this loss (by industrial activity) is called valuation. In another words, environment could not be considered as an economic externality component.

The objectives of this research are: (1) to determine the level of wastewater treatment efficiency which make no significant harm to stake-holders: industry, society, and environment (receiving water); (2) to optimize the pollution management cost suffered by industry and social cost suffered by farmers.

Research methodology used is expose facto method, This method was chosen with considerations on data availability from previous research and to fulfill the limited research time Basically, this research is conducted to quantify pollutants treatment efficiency, society loss, and public buying capacity into the price using the secondary data of the previous research.

The optimum level of pollutants removal is 52,605% - 60.290%. In this range, the profit that could be obtained by fanner is between Rp, 26,321,653 - Rp. 34,527,171 per hectare per year, and the pollution management cost is between Rp. 26,321,409 - Rp. 30,380,888 per hectare per year.

Base on the above condition:

1. The profit of the farmers who use polluted water will increase, and the amount depends on the characteristics water used. The increase of farmer's profit per hectare could reach 379% on treatment efficiency level of 52.605%, and 5.232% on treatment efficiency level of 60.290%. The profit will greatly affect the farmer's living standard.

2. Using the recent sugar price (Rp. 4,000 per kg), it will raise up to 0.914% to 1.356% per kg. Consequently, the price of sugar will not increase significantly. The wastewater management will add the sugar price only by Rp. 55/kg.

On item added of pollutant removed, it will increase the wastewater management cost and the farmer's profit. But by comparing the gradients of both graphs, the profit is still much bigger than the wastewater management cost.

The conclusions of this research are:

1. The optimum wastewater treatment efficiency for all stakeholders is around 52.605% - 60.290%.

2. The optimum wastewater management cost is between Rp. 1,645,088,040 to Rp. 1,898,805,504 per year.

3. The social cost suffered by farmers will decrease along with the increase of their profit that could reach 379% to 5,232%.

4. The receiving water will degrade the pollutants easily because the toxicity of the pollutants has significantly reduced.

Therefore, the hypothesis stated on section 1.5 has been proved that the internalization of the environmental cost into the optimum pollutants removal (between 52.605% to 60.290%), will increase the product's price to 0.914%to 1.356% per kg which is lower than the social cost suffered by farmers if the wastewater is not treated (between 379% to 5,232%)."

"Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan terus berkembang seirama dengan pesatnya kemajuan pembangunan dan aktivitas penduduknya. Kegiatan pembangunan kota membawa implikasi pada upaya perbaikan kuaiitas kehidupan masyarakat dan kualitas Iingkungan hidup. Permasalahan yang dapat diidentifikasi daiam penelitian ini adalah: (a) penyediaan air bersih belum memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik kualitas maupun kuantitasnya, (b) sering terjadi pemadaman aliran listrik secara bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat, (c) kondisi infrastruktur kota sebagian besar rusak, (d) terbatasnya ruang terbuka hijau pada lokasi-lokasi padat hunian.Masalah penelitian adaiah bagaimana pengembangan praktis indikator keberlanjutan Kota Palembang. Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan pengembangan praktis indikator keberlanjutan Kota Palembang. Mengidentifikasi masalah-masalah pokok Kota Palembang yang mengancam keberlanjutan Kota dan menyusun indikator-indikator pembangunan berkelanjutan secara kualitatif normatif.

---

Palembang is the capital city of South Sumatra Province has many progress in development and social activities. City development activities have some impact on quality of environment and improvement of human life. Many problem can be identifed such as (a) the quality and quantity of water supply is necessary not enough with society needs, (b) the electrical turn-off often disturb the human activities, (c) the public infrastructure much inappropriate condition, and (d) lack of green space in many slump areas.The problem in this research is how practical of sustainable development indicator of Palembang city. The aim of this research is to give a concept of the practical of sustainable development indicators of Palembang city. To identify the main problems of Palembang city which threatening of sustainable city and to arrange normative or qualitative concept of sustainable development indicators."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan kurang lebih 17.508 pulau. Dua pertiga atau sekitar 62% (± 3,1 juta km2) dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa perairan laut. Wilayah laut ini meliputi 0,3 juta km2 (5,17%) perairan teritorial dan 2,8 juta km2 (48,28%) perairan nusantara. Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 (46,55%).Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terdapat bentukan-bentukan terumbu karang yang luas, ekosistem hutan mangrove yang luas dan berbagai ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun, pantai pasir, pantai berbatu. Di samping itu peran lain dari wilayah pesisir adalah sebagai kawasan wisata, budidaya perikanan, usaha penambangan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya penduduk yang hidup di daerah pesisir, sehingga tingkat eksploitasi sumber alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) di daerah pesisir menjadi tinggi, yang disertai dengan turunnya kualitas Lingkungan.Sementara itu, wilayah pesisir juga memiliki berbagai peranan penting bagi kelestarian fungsi ekosistem alam dan kehidupan umat manusia. Misalnya, dari segi biogeofisik sebagai daerah penyangga bagi kehidupan aneka ragam biota laut; secara ekologis merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya, dan secara hidrologis berperan sebagai kelestarian sumber tanah dan air di daratan dan kepentingan lainnya.Pengertian wilayah pesisir dan laut yang mencakup semua aspek yang terkandung di dalamnya masih sulit dilakukan. Namun demikian penelitian ini mencoba mengambil pengertian; bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan atau kegiatan manusia di darat.Dilihat dari segi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia dihadapkan kepada suatu dilema. Di satu pihak beberapa kawasan pesisir telah dimanfaatkan secara intensif sehingga telah melampaui daya dukungnya seperti tangkap lebih dan pencemaran. Di pihak lain pemanfaatan wilayah pesisir dan laut belum optimal bahkan di beberapa wilayah belum dijamah sama sekali.Permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut adalah disebabkan oleh meningkatnya kegiatan sektor pembangunan, baik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan pembangunan tersebut di samping belum dilakukan secara terkoordinasi, juga belum sepenuhnya memperhitungkan dampak lingkungan. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut potensi sumberdaya laut semakin menurun, seperti kerusakan terumbu karang, menurunnya luas hutan mangrove, gejala penangkapan sumberdaya perikanan yang berlebihan (over fishing) dan pencemaran perairan laut. Apabila ditinjau dari aspek pengelolaan wilayah pesisir dan laut, salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum adanya Kelembagaan Nasional dan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang secara khusus mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Sementara instansi yang terkait dalam pengelolaan tersebut cukup banyak, seperti Departemen Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Perindustrian, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Pertahanan Keamanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan HidupBapedal, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, LIPI, dan lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum dan kelembagaan serta sektor pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan taut, dengan mengambil studi kasus wilayah pesisir di Teluk Arnbon Dalam, Kotamadya Arnbon, Propinsi Maluku. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah : " Adanya berbagai kepentingan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan taut yang terbatas di Teluk Ambon Dalam telah mengakibatkan tumpang tindih tanggungjawab kelembagaan yang mengelola sumberdaya alam, sehingga penggunaan lahan pesisir dan sumberdaya kelautan tidak sesuai dan serasi dengan peruntukan dan daya dukungnya".Studi dilakukan di kawasan pesisir dan taut Teluk Ambon Dalam dengan difokuskan kepada pengumpulan data dan informasi melalui: (i) Pengkajian kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir dan taut yang dimuat dalam GBHN, Repelita VI Nasional, Pala Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta fungsi dan tugas instansi terkait lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; (ii) Mengumpulkan data dan informasi tentang aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, meliputi: potensi aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan, Peraturan Perundangundangan, sosial-ekonomi penduduk, tingkat pendidikan dan sosial budaya masyarakat; dan (iii) Pengamatan langsung ke lapang untuk melakukan wawancara semi terstruktur terhadap pengambil kebijakan pada instansi Pemerintah dan masyarakat.Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, meliputi kajian terhadap: (i) Aktivitas pembangunan yang ada (Existing Development Activities), (ii) Analisis Keserasian antar sektorlkegiatan Pembangunan (Compatibility Analysis), dan (iii) Analisis Fungsi dan Wewenang Kelembagaan.Hasil penelitian di Teluk Ambon Dalam menunjukkan bahwa pada saat ini telah berkembang berbagai kegiatan pembangunan seperti, perikanan tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan, pangkalan angkatan laut, konservasi alam, industri, pertanian, pertambangan, energi, industri kayu dan perumahan. Namun atas dasar segi kesesuaian yang ideal (ekologis), maka pembangunan sektoral yang dapat dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah Perikanan Tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan/perkapalan, konservasi alam, lahan industri, pertanian dan perumahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi ekologis keruangan, pesisir Teluk Ambon Dalam telah jenuh dan relatif tidak dapat lagi menampung pengembangan sektoral. Hal ini diperkuat oleh adanya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir ini, seperti pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan fisik habitat.Terjadinya tumpang tindih dan pengembangan pembangunan sektor yang saling merugikan yang menimbulkan konflik di Teluk Ambon Dalam disebabkan karena kurang jelasnya tugas dan wewenang sektor, belum terkoordinasinya pelaksanaan tugas antar sektor serta belum jelasnya peran Pemerintah Daerah di wilayah pesisir dan laut.Penanggulangan permasalahan di atas dalam jangka pendek, perlu dikembangkan sistem pengelolaan yang bersifat terpadu di wilayah pesisir dan laut, melalui adopsi model pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dilakukan mulai dari proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan. Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan adanya restrukturisasi kelembagaan instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir, diperlukan adanya wadah yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan, dengan anggota semua instansi dan lembaga masyarakat yang mempunyai kegiatan di wilayah pesisir dan laut dan memiliki ciri-ciri produktivitas dan kelestarian fungsi.Prinsip-prinsip keterpaduan yang perlu dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah: Pertama, Prinsip keterpaduan antara tata lingkungan daratan dengan wilayah pesisir dan laut yang dapat mencerminkan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kedua, Pembentukan suatu wadah koordinasi yang bersifat integral antara instansi Daerah dan antara Pusat dan Daerah untuk mengatur kembali tumpang tindih pemanfaatan lahan dan untuk memelihara kelestarian lingkungan Teluk Ambon. Ketiga, Perlu diprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

---

ABSTRAK

Institutional Arrangements For Marine And Coastal Resource Management (A Case Study in Ambon Dalam Bay, Ambon Regency)Indonesia is an Archipelagic Nation containing 17,508 islands with a coastline of approximately 81,000 kms. Two third of the area of Indonesia (approximately 5.8 million km2) is marine. This vast area is divided into Territorial Sea (0.3 million km2 or 5.2%) Archipelagic sea (2.8 million km2 or 48.28%) and Exclusive Economic Zone (2.7 million km2 or 46.55%)

Coastal and marine areas of Indonesia contain a wide range of ecosystem type; these support some of the largest and most divers assemblages of coral reefs , mangroves and sea grass in the world. These ecosystem also support a wide range of human activities. Marine transportation, port/harbors, mariculture, tourism, oil and gas production and coastal settlements all depends on coastal and marine ecosystem and resources. The multiple use nature of many coastal resources combined with rapid economic and industrial growth in recent decades has attracted an increasing percentage of the Indonesia population to live in coastal areas. With increasing in population and related direct and indirect use pressures, many coastal and marine resources throughout Indonesia have become depleted and degraded.

Coastal areas, as the interface between land and sea, serve several import biological, physical, economic and social functions and are inter-connected with adjacent terrestrial and marine ecosystems via a range of linking processes. For example, a key bio-geophysic function of coastal areas is to "buffer" the impact of land activities on marine areas and vice versa. Via physical and ecological processes and pathways, coastal ecosystems regulate the input of nutrients and sediments to marine waters. Many global studies have shown that the maintenance of these ecosystems and their component processes is required if the functions they serve are to be sustained.

Since function and processes of coastal ecosystems are broad and complex, an holistic approach to coastal and marine resource management is required. This study thus proposes that such an approach requires the definition of the coast as a road ecotone which extends from the inland limit of marine ecosystems on land systems to the seaward limit of land influences on marine ecosystems.

Management of coastal and marine areas poses a particular dilemma in the context of sustainable development due largely to uneven nature of coastal and marine resource exploitation throughout the archipelago. In many areas coastal and marine resources, particularly fisheries, have been overexploited beyond sustainable use (carrying capacity) limits. In other areas various resources remain unutilized or under-utilized, often due to access or technological constraints.

Various studies identified that the major problem facing coastal and marine management in Indonesia is the sectorally-oriented development approach which has been used by government agencies, private sector investors and local communities. Development activities throughout the archipelago have, in general, not been well coordinated, nor have they adequately taken into account the environmental impact of development. As a consequence resources have not been optimally utilized and, in many cases, have been degraded as a result of development activities. That degradation can be described in terms of both loss of ecosystem quantity (e.g. over harvesting of fisheries) and loss of quality (e.g. pollution of coastal waters by industry).

Contemporary coastal management practice now recognizes the important of adequate institutional arrangement that provide the authority and allocate responsibility for co-ordination of resource planning and management. However, at present in Indonesia there are many sectors (e.g. agriculture, forestry, transportation, industry, tourism, telecommunication, mining, public work, defense, environmental management and research) and levels (national, provincial, sub-regional and local) of government which act independently or in an uncoordinated manner in coastal and marine resources management.

The aim of this study is to review legal and institution arrangements and approach that are used in coastal and marine resource management. The study focuses on a case study of Ambon Dalam Bay (Teluk Ambon Dalam) in Ambon Regency, the capital of Maluku Province in Eastern Indonesia. The hypothesis of the study is that because of the uncoordinated and overlapping responsibilities of agencies involved in management of this area, resources are not being used optimally or sustainably.

The data and information for this study was collected from :

1. Reviews of government policy and planning documents and guidelines, including National Policy Guidelines (GBHN), the Sixth Five Years National Development Plan (REPELITA VI), Regional Policy Guidelines (Pola Dasar), the Sixth Five Year Regional Development Plan (REPELITADA), and overview of the role and function of various government agencies.

2. Data and information obtained as part of development activities including information on potential development options, environmental conditions, regulations, community/socio-economic studies; and

3. Field observations and survey interviews (using a semi-structural approach) of the local decision-maker and community leader.

This information was analyzed by descriptive and matrix-based methods which sought to assess (i) existing development activities and responsibilities for development control; (ii) the compatibility of existing development activities with sectoral objectives and (iii) improved institutional arrangements for coastal and marine resource management.

The case study analysis of Ambon Dalam Bay revealed that development activities have expanded considerably over time, both in terms of the area subject to development and in terms of the types of activities undertaken within development areas. These have led to physio-chemical, ecological and socio-economic change in the Bay and around the foreshores. These changes have also generated increasing conflict between resource uses.

Based on results of the compatibility analysis it was observed that activities which are most suitable for Ambon Dalam Bay are :

a) Fish catching/aquaculture;

b) Nature conservation;

c) Industrial development (indemnified areas)

d) Agriculture; and

e) Settlement/housing

When these most suitable activities were compared with the existing development pattern in the Bay area, it was concluded that developments within coastal areas of Ambon Bay currently exceed the carrying capacity of the Bay. Furthermore. it was noted that the overlapping jurisdiction of sectoral agencies have led to conflicting and inappropriate resource use. This is considered to be due largely to the fragmentation of administrative responsibilities and to the lack of clearly defined management authority. These problems are exacerbated by uncertainty about the roles and responsibilities of government agencies at all levels, especially at the local government level.

In order to overcome this problem in the short term, an integrated and systematic approach to coastal and marine resources management has to be imposed. This process should begin with identification and agreement on problems, development of spatial an/or resource use plans which better reflect the sustainable use limits of Bay resources, clarification of management responsibilities and institutional restructuring to facilitate plan implementation and evaluation. This process can be supported by adoption of integrated coastal zone planning and management (ICZPM) principles, including:

a. integrated of environmental management both terrestrial and marine ecosystems to ensure that resource uses within these areas sustainable;

b. establishment of a Co-ordinating board which involves regional and national agencies in Maluku Province and which embraces in the interest of all stakeholders in the Bay, including government agencies, private sector interests and NGOs so at to achieve a more effective balance between economic development and environmental quality; and

c. to define and then conserve andlor rehabilitate key ecosystems in the Bay - the initial priorities identified in this study included mangroves, coral reefs and seagrass ecosystems.

Total of References 68 bibliographies (1967-1997)"

"ABSTRAKAngka laju kerusakan hutan, yaitu jumlah ha/tahun lebih sulit untuk didapat. Perkiraan deforestation FAO (1988) ialah 620.000 ha/tahun dan statistik Kehutanan (1993/1994) ialah 1.183.700 ha/tahun.Kerusakan hutan yang terus merambah ke dalam kawasan hutan lindung merupakan masalah yang banyak dihadapi hutan di Indonesia. Kerusakan lahan di Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh dapat dikatakan pada tingkat lanjut yang ditunjukkan dengan nampaknya alur dan jurang serta batu-batuan indung di sebagian 5 Sub Das.Kerusakan hutan di kawasan lindung akan sangat berpengaruh pada kawasan-kawasan di bawahnya terutama kawasan budi daya, disebabkan kurang berfungsinya kawasan lindung sebagai pengatur tata air, sehingga menimbulkan erosi dan banjir.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik kerusakan hutan lindung di DAS Krueng Aceh dan kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberi masukan kebijaksanaan pengelolaan hutan lindung yang sesuai dengan kondisi kerusakan hutan lindung yang ada.Sistem Informasi Geografi (SIG} sebagai perangkat atau alat dalam penyajian hasil analisis data yang tersedia, analisis data yang digunakan adalah dengan analisis keruangan. Nilai-nilai yang ada pada masing-masing lapisan peta dibuat matriks yang selanjutnya dilakukan permodelan untuk mendapatkan karakteristik kerusakan hutan lindung.Hasil yang didapat dari analisis karakteristik kerusakan hutan lindung di Das Krueng Aceh, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar mempunyai ciri sebagai berikut:1. Relas Hutan Lindung Rusak1.1. erosi tinggi;1.2. terdapat belukar dan semak;1.3. terdapat tanah kritis;1.4. terdapat permukiman;1.5. kondisi air tanah langka.2. Kelas Hutan Lindung Rusak Sedang2.1. erosi sedang;2.2. tidak terdapat tanah kritis;2.3. tidak ada permukiman;2.4. tingkat ketersediaan air tanah termasuk akuifer sedang.Analisis konflik yang dilakukan dalam menganalisis kerusakan hutan lindung memberikan jawaban bahwa terdapat konflik penggunaan lahan, konflik sektoral dan konflik perencanaan.Dari hasil analisis, didapat bahwa erosi dan kelangkaan air tanah menjadi faktor yang hampir mendominasi karakteristik kerusakan hutan lindung di Aceh Besar (DAS Krueng Aceh). Kedua faktor tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penanganan kerusakan hutan lindung yang terjadi atau dengan memperkecil faktor penyebab erosi dan kelangkaan air.Langkah pertama dalam pemulihan tanah kritis adalah dengan penanaman jenis pionir/pelopor, karena memang diperlukan jenis pohon-pohon yang agresif tumbuhnya dan mudah berkembang biak, untuk menancapkan akar-akar di tanah yang sudah tipis dan kurus, karena miskin zat hara.E. (Daftar kepustakaan: 1965/1995)

---

ABSTRACT

It is difficult to ascertain the increasing rate of deforestation. FAO (1988) estimated a rate of 620,000 hectare/year, while the Forestry Statistics (1993/1994) estimated 1,183,700 hectare/year.

Forest degradation and clearance that trespass into protection forests is a major problem for Indonesia. Land degradation in the watersheds of Krueng Aceh can be considered as a further level of deforestation and the impacts are gullying and scree slopes in 5 branch as of watersheds.

Forest degradation and clearance in the protection forest area will produce potential impacts to downstream areas , or especially in inhabited and cultivated areas, because of the ill-functioning of protection forest hydrologically, and in its turn brought about against erosion and flooding.

The objectives of this research is to investigate the characteristics of forest degradation in the protection forests of Krueng Aceh Watersheds, the result of this research will be useful to provide input to policies for appropriate management of protection forest in accordance with the present characteristics of deforestation

The author used of Geographic Information Systems (GIS) as a tool in the presentation of the available analysed data. Data analysis undertaken was by available spatial analysis. The value at each layer of the map was entered into a matrix and by modeling the characteristics of damage to protection forest can be obtained.

The results obtained from this characteristics of damage analysis to protection forest in the Krueng Aceh Watersheds, were as follows:

1. Protection Forest Severe Damage Class

1.1. High erosion level

1.2. Bush and Scrub vegetation

1.3. Critical land

1.4. Settlements

1.5. Poor condition of Groundwater minimal

2. Protection Forest Moderate Damage Class 2.1. Medium erosion level

2.2. No critical land

2.3. No settlements

2.4. Moderate Groundwater aquifers

Conflict analysis carried out in the analysis of forest damage indicates the presence of conflict between sectoral institutions, namely in planning and land use.

The analysis above disclosed that the dominant factors resulting from deforestation in the Krueng Aceh Watersheds are erosion and deficits in groundwater resource. Therefore, to minimize the main damage resulting from deforestation, it is imperative to manage these two factors properly.

The first step in rehabilitation of critical land should be to establish pioneer plants that grow aggresively and easy to reproduce.

Number Reference: 1965/1995)"

"Public participation has a very important role in environmental development, particularly in the management of domestic solid waste. According to Law. no. 4/1982 on the Basic Provision for Environmental Management, every citizen has the obligation to maintain the living environment, to abate and restore its damage and pollution. At the same time, the success of development is critically determined by the political will, spirit and discipline on the part of the state apparatus and active participation of the public.Without these, development efforts will not succeed. According to Emil Salim (1987: 12), the success of development depends on the degree of behavioral stability which the citizens might possess towards environmental harmony.Within the framework of development implementation in order to increase the people's welfare, the Municipal Government of Bengkulu has launched the development motto Saiyo Sakato Kito Bangun Putri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak, which means that the particular municipal region should be developed through people's mutual deliberation to become a city environment which is shady, decorative, safe, tidy, and memorable, it has been brought up as a local programmed under the Local Regulation no. 1/1991 on the City's Birthday and Motto.It is obvious that various efforts are needed to achieve the programme's success, one of which is the promotion of city cleanliness, which responsibility is in the hands of both the Local Government and the citizens as well. Hence public participation is very potential asset in the field of city environmental cleanliness. Environmental cleanliness provision service constitutes one of the Government social services. Nevertheless active. public concern and participation in this field is urgent, so that the people won't have to endure any discomfort which might come as the result of inappropriate management.It was assumed that the success of environmental cleanliness programme is related to three factors which re-quire investigation, i.e.1 organization2 waste management and financing3 public participationThe results of the study indicates that the organization of the urban solid waste management has not been every effective and comprehensive enough. Domestic waste management coverage of the particular city is still limited in the form of activities in waste collection, transportation and very simple treatment. Owed to scarcities of funds, means and infrastructures, the city cleanliness provision service cover only about 30.4% of the city population or 31.30% of the municipal region.Based on the fact, two hypotheses to be tested are:1. People or public perfection to achieve a comfortable, cozy, safe and memorable city programme is influenced by their socio-economic condition.2. Community participation in the environmental cleanliness programme is influenced by their perception.Conducted through interviews using structured questionnaires, the validity and reliability of which have been previously tested. To be able to answer the research objectives, seven parameters were chosen to represent that were assumed as causing the differences in the people's perception and behavior (participation) in environmental cleanliness programme.Sample locations were stratifiedly taken at the Kelurahan levels, while units of analysis, i.e. 126 respondents were systematically and randomly selected, representing a population of 1027 (12.3%). To test whether influence does exist between the dependent and independent variables, statistical tests were applied, using Pearson correlation coefficient and t-test; while determination coefficient test was conducted to measure the degree of influence between the two variables. From the test results it was assumed that:There are positive correlations between variables age, level of education, sex differences, length of stay, income and social institution, with level of perception; while negative correlation was found out between variables length of stay and level of perception.There is positive correlation between level of perception and level of participation.The study indicates that out of the 126 respondents studied, 11.11% is categorized as having very good perception, 86.50% good, 1.58% moderate, and 0,81% poor. Levels of participation in the environmental cleanliness programme were 7.14% good, 42.85% moderate, 49.20% poor, and 0.81% very poor.

---

Peranserta masyarakat sangatlah penting artinya dalam pembanguanan lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah padat domestic. Pada hakekatnya setiap orang berkewajiban memelihara kerusakan serta pencemaran (UU No. 4/1982). Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tekad, semangat dan disiplin para penyelenggara Negara serta peranserta masyarakat. Tanpa peranserta masyarakat, pembangunan tidak akan berhasil dengan baik. Salim (1987:12) berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan akan mantap dicapai apabila penduduk telah memiliki sikap yang mantap terhadap keselarasan lingkungan.Dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kotamadya daerah tingkat II Bengkulu telah menetapkan Motto pembangunan yaitu Seiyo Sekato Kito Bangun Bumi Putri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak, yang artinya dengan musyawarah mufakat kita bangun bumi putri gading cempaka menuju kota sejuk, meriah, aman, rapid an kenangan. Program tersebut dipertegas melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1991, tentang Hari Jadi dan Motto Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.Untuk dapat mencapai keberhasilan program tersebut tentunya tidak hanya satu usaha tetapi perlu beberapa usaha, di antaranya adalah kebersihan, di dalam hal ini tentunya peranserta masyarakat Kotamadya Bengkulu merupakan potensiutama dan tidak dapat dibebenkan hanya kepada Pemerintah Daerah semata, terutama dalam bidang kebersihan lingkungan.Kebersihan merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang dituntut masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghendaki peranserta nyata dalam sikap hidup warganya. Apabila kebersihan kota tidak mendapat perhatian selayaknya maka beberapa akibat yang akan menjadi beban masyarakat itu sendiri.Untuk mencapai keberhasilan program keberhasilan tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui serta kemungkinan perlu diperbaiki yaitu:1. Pengorganisasian2. Manajemen perlimbahan dan pendanaannya3. Peranserta masyarakatDari hasil penelitian dan pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pengelolaan limbah padat domestic belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum menyeluruh, sedangkan manajemen pengelolaannya baru terbatas kepada pemungutan/pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan, serta dari ketersediaan dana, sarana dan prasarana maka jangkauan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Bengkulu baru mencapai 30,43% dari jumlah penduduk atau baru 31,30% dari luas wilayah administrasi Kotamadya Bengkulu.Atas dasar hal tersebut di atas maka disusun hipotesis, yakni:1. Persepsi masyarakat tentang program kebersihan untuk menciptakan kota SEMARAK dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.2. Peranserta masyarakat dalam program kebersihan untuk menciptakan kota SEMARAK dipengaruhi oleh persepsinya.Untuk membuktikan hipotesis di atas, dilakukan pengumpulan data primer dengan menggunakanpertanyaan atau pernyataan berstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitas kepada masyarakat, serta 7 faktor kondisi individu yang penulis anggap sebagai penyebab perbedaan persepsi untuk bersikap dan berperilaku (berperanserta) dalam program kebersihan lingkungan.Lokasi pengambilan sampel ditetapkan secara multi-stage hingga pada tingkat kelurahan/desa, sedangkan keluarahan/desa lokasi sampel ditetapkan secara purposive random sampling, yang tujuannya supaya dapat mewakili seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu. Dari jumlah populasi 1027 diambil 126 sebagai responden yang diambil dengan metode penarikan sampel sistimatik.Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh di antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan rumus koefisien korelasi Pearson dan uji t serta untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan uji koefisien determinasi. berdasarkan hasil uji dimaksud maka dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Terdapat korelasi antara umur, pendidikan, jenis kelamin, lama tinggal, pendapatan dan kelembagaan sosial dengan persepsi dan tidak terdapat korelasi antara daerah asal dengan persepsi.2. Terdapat korelasi antara persepsi dengan tingkat peranserta.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 126 responden yang persepsinya terdapat program kebersihan lingkungan baik sebesar 86,50%, yang sangat baik 11.11%, kurang 0,81% dan cukup 1,58%. Untuk tingkatperanserta yang masuk katagori baik hanya 7,14%, cukup 42,85%, kurang 49,20% dan yang sangat kurang 0.81%."

"Di Indonesia, erosi tanah adalah penyumbang terbesar dari terjadinya degradasi lahan. Walaupun degradasi lahan bukan meaipakan peristiwa ekonomi akan terapi proses ini berkaitan erat dengan penurunan mutu lahan yang menyebabkan menurunnya produksi pertanian dan meningkatnya biaya pencegahan degradasi lahan yang merupakan problem ekonomi. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat erosi tanah dapat dibagi atas kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh dampak langsung di tempat kejadian erosi (on-site) maupun dampak di luar tempat kejadian erosi (off-site). Dampak langsung yang utama adalah penurunan produktivitas tanaman yang diakibatkan oleh kemerosotan produktivitas tanah, kehilangan unsur hara tanah dan kehilangan lapisan tanah yang baik/subur bagi berjangkarnya akar tanaman, sedangkan dampak tidak langyung adalah pelumpuran dan pendangkalan waduk, kerusakan ekosistem peraimn, memburuknya kualitas air, meningkatnya frekuensi dan masa kekeringan, serta tertimbunnya lahan-lahan pertanian. Untuk memperkirakan kerugian ekonomi yang timbul akibat dampak iangsung erosi tanah pada lahan-Iahan tanaman pangan di Indonesia dilakukan perhitungan dengan tanah karena terjadinya erosi tanah. Tambahan biaya tersebut dihitung berdasarkan banyaknya pupuk yang harus ditambahkan unluk memulihkan kesuburan tanah. Lahan-lahan tanaman pangan yang dikaji adalah lahan yang ditanami pads savvah, padi ladang, kacang kedelai, ubi kayu, dan kacang tanah. Basil perhitungan kerugian ekonomi yang timbul akibat dampak langsung erosi tanah tersebut kemudian dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun berjalan, Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1995. Hasil kajian menunjukkan bahwa, di Pulau Jawa selama tahun 1989 sampai dengan 1995 terjadi penurunan luas lahan sawah 82.745 ha yang setara dengan basil panen gabah dalam setahun lebih kurang sekitar 700.000 ton. Persentase penurunan lahan sawah yang tertinggi terdapat di propinsi DKI Jakarta seluas 3.041 ha (45,6%), Jawa Barat 41.754 ha (3,5%), Jawa Timur 23.777 (2%), DI. Yogyakarta 1.930 ha (3,1%) dan Jawa Tengah 12.243 ha (1,2%). Terjadinya penurunan luas lahan sawah di Pulau Jawa antara lain disebabkan oleh perluasan areal permukiman baru akibat pertambahan penduduk maupun akibat pembangunan industri terutama di wilayah propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Erosi tanah yang terbcsar di Indonesia terjadi pada lahan-iahan yung ditanami Ubi Kayu (588,6 - 1.947,4 ton/ha/tahun) yang kemudian diikuti oleh lahan-labaii yang ditanami padi ladang (533,6 - 1.560,7 ton/ha/tahun), kedelai (365,3 - 1.110 ton/ha/tahun), kacang tanah (168,2 - 556,4 ton/ha/tahun) dan padi sawah (2,6 - 14,4 ton/ha/tahun). Terjadinya erosi tanah juga akan mengakibatkan terkikisnya unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah seperti kalium dan fosfor yang dibutuhkan oteh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi. Hilangnya unsur hara kalium dan foslbr yang diakibatkan oleh terjadinya erosi tanah berkisar antara 0,04 kg/'/ha/'tahun sampai dengan 1.256,01 kg/ha/tarmn (setara dengan 0.10 - 3.027,30 kg/ha/th pupuk KG) dan 0,09 kg/ha/tahun sampai dengan 1.522,51 kg/ha/tahun (setara dengan 0,46 - 7.748,98 kg/ha/th pupuk TSP). Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat dampak langsung erosi tanah pada Jahan padi sawah, ubi kayu, padi ladang, fcedelai dan kacang tanah, pada tahun 19S9 adaiah sebesar Rp. 49.770,32 miliar atau 29,77% dari PDB berdasarkan harga berlaku yang sebesar Rp 167,184 triliun, 1990 sebesar Rp 55.937,78 miliar atau 28,60% dari PDB yang sebesar Rp. 195.60 triliun, 1991 sebesar Rp 64.847 miliar atau 28.50% dari PDB yang sebesar Rp. 227,50 triliun, 1992 sebesar Rp 82.289.39 miliar atau 31.55% dari PDB yang sebesar Rp. 260,77 triliun, 1993 sebesar Rp 91.075,90 miliar atau 30.16% dari PDB yang sebesar Rp. 302,02 triliun, 1994 sebesar Rp 102.139,37 miliar atau 25,85% dari PDB yang sebesar Rp. 382,38 triliun, 1995 sebesar Rp 316.939.59 miliar atau 25,85% dari PDB yang sebesar Rp. 452,38 triliun. Wilayah di Indonesia yang paling besar menimbulkan kerugian ekonomi akibat dampak langsung erosi tanah pada lahan padi sawah, padi ladang, kacang tanali, kedelai, ubi kayu adatah Jawa dan Bali yang kemudian diikuti oleh wilayah Sumateni serta Kalimantan dan Sulawesi. Hal ini dikarenakan luas lahan tanaman pangan di pualau Jawa dan Bali relatif iebih luas apabila dibandingkan dengan wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Apabila kerugian ekonomi yang timbul akibat dampak langsung erosi tanah diperhitungkan dalam laju pertumbuhan nasional maka terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 5,32% pada tahun 1989 dan 4,75% pada tahun 1995 (ram-rata penurunan pertumbuhan pertahun negatif 5%). Laju pertumbuhan nasional berdasarkan harga berlaku setelah mempertimbangkan erosi tanah adaiah sebesar 12,55% (awa! 17,87%) pada tahun 1989 dan 13,61% {awal 18,36%) pada tahun 1995. Proses perhitungan Produk Domestik Bruto dan !aju pertumbuhan nasionul cii masa datang diharapkan juga akan mencermati aspek deplesi dan degradasi sumberdaya alam secara terpadu sehingga akan memberikan gambaran sesimgguhnya mengenai proses pembangunan yang sedang dan akan dialami suatu negara."

"ABSTRAKPembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insani yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Upaya ini digariskan dalam GBHN 1993 sebagai sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJPII), yaitu terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan pembangunan perlu diketahui pengaruhnya terhadap kesejahteraan penduduk dan kualitas kehidupannya, terutama pada penduduk di sekitar kegiatan pembangunan yang merasakan langsung pengaruh kegiatan pembangunan tersebut.Pembangunan industri (industrialisasi) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya melalui pendapatan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan industri yang tinggi akan mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Di samping itu perubahan struktur ekonomi dari berat sebelah pengolahan bahan pertanian ke arah ekonomi yang seimbang (adanya keseimbangan antara sektor pertanian dan industri) dan disertai dengan perluasan usaha ekonomi, mengakibatkan semakin berubahnya lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia.Sejauh ini industrialisasi di Aceh Mara dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelum adanya kegiatan industri, penduduk setempat sebagian besar bergerak di bidang pertanian saja. Setelah adanya kegiatan industri tersebut maka penduduk beralih kepada sektor industri untuk meningkatkan sejahteraan dan kualitas hidupnya. Dari uraian .tersebut, timbul suatu permasalahan, yakni bagaimanakah pengaruh industrialisasi terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitar industri tersebut.Tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui pengaruh industrialisasi terhadap kualitas hidup secara makro dan mikro; 2) untuk mengetahui persepsi penduduk terhadap keberadaan industri di daerahnya.Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah 1) Diduga bahwa industrialisasi (melalui tingkat pendapatan) mempunyai korelasi yang nyata terhadap kualitas hidup baik diukur secara makro maupun secara mikro; 2). Diduga bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap kehadiran industri di daerahnya, bahwa industrialisasi akan dapat memperbaiki kualitas hidupnya.Pengambilan data dilakukan dalam 2 tahap, pertama penentuan lokasi penelitian dan kedua penentuan responden. Penentuan lokasi penelitian memakai pendekatan purposive sampling dan terpilih 3 desa sebagai sampel, yakni : desa Keude Krueng Geukuh, Tambon Baroh dan Tambon Tunong. Pengumpulan data primer (pada responden) dilakukan terhadap sampel, dan dilakukan dengan teknik random sampling.Dalam analisis data, untuk melihat adanya korelasi antara industrialisasi dengan kualitas hidup alas analisis yang dipakai adalah metode x2 (chi-square) dan Psysical Quality of Life Index (PQLI). Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan industri dipergunakan metode descriptif analysis.Kesimpulan penelitian : 1) Industrialisasi di Kecayaatan Dewantara Kabupaten Aceh Mara telah berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terbukti bahwa hasil perhitungan X2 terdapat pengaruh yang nyata antara industri terhadap pendapatan; pendapatan terhadap, kondisi tempat tinggal, pengeluaran untuk makan, crowding index, kesehatan balita, air bersih, kemiskinan dan pendidikan. Pengukuran secara makro juga menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Dewantara baik, dengan nilai PQLI sebesar 80,561.; 2) Persepsi masyarakat terhadap kehadiran industri (industrialisasi) cukup baik. Persepsi masyarakat terhadap kehadiran industri sebagai berikut : a) Sebagian besar masyarakat menyatakan sangat senang dan senang atas adanya industrialisasi, masing-masing mempunyai nilai 43,2% dan 53,7k; b) Sebagian besar masyarakat (67,45) menyatakan bahwa sejak adanya industri, mendapatkan pekerjaan mudah; c) Sebagian besar masyarakat (80,05) menyatakan bahwa sejak adanya industri desa mereka menjadi semakin baik; d) Sebagian besar masyarakat (64,2°x) menyatakan bahwa di antara mereka (khususnya dengan tetangga) mempunyai hubungan yang akrab; e) Sebagian besar masyarakat (65,3%) menyatakan bahwa industri yang ada di kecamatan Dewantara telah berkembang dengan baik.

---

ABSTRACT

The national development emphasizes man as a human being which life has to be built and at the sometime poses as the development resources that quality and ability have to be developed to raise their dignity all the time. This effort is line in the quidelines of State." Policy (GBHN) 1993 as a second long term development goals, is to obtain the quality of a man and The Indonesian Forward society as well as self supporting community. Then in each development activity, it's important to know the impact on the citizen welfare and its quality of life, especially toward the population in the development area which directly under going the impact of the development activity.

The industrial development aims to raise the society welfare; due through the income will raise the society quality of life. On the other side, high industrial growth will cause pressure on the natural resource and the environment.

Besides that, the change in the economic structure from the sides of collecting agriculture material toward the economic balance (the balance between the agriculture and. the industrial sector) and inherent with the development of the economic activity, will cause the change of the natural resources into the man made environment.

So far the industrial in north Aceh practically has successfully raised the domestic income of the district, the society income, and the local economic growth. Before the industrial evolution the greater part of domestic population lived only from the agricultural sector. Then, the society change their life into the industrial sector to raise their welfare and quality of life.

Based from mentioned above, the problems are: with the industrialization, how is the quality of life of the society in the industrial area.

The purposes of the research are: 1) to get to know the impact of the industrialization of the population quality of life in a macro as well as a micro. 2) To find out the perception of the population towards the existence of industry in their area.

Work hypothesis in this research are: 1) It is predicted that the industry (through the income rate) has a significant influence on the quality of life, measured macroly as well as microly; 2) It is predicted that the society has a positive perception toward the existence of industry in the district, the industry will promote the quality of life.

The data collecting was done in two stages, first to fix the research location. To fix research location we use purposive sampling method and there are 3 villages as samples, is: Keude Krueng Geukuh, Tambon Sarah and Tambon Tunong village.

The data needed in this research included the primary and the secondary data's. The data collecting was done through the random sampling method.

In the data's analysis, to know a correlation exist between industrialization with the quality of life, the analysis's instrument is used the X2 (chi square) method and the Physical Quality of Life Index (PQLI) method. To know the community perception towards the existence of the industry is used the description analysis method.

The conclusion of the research are: 1) The industrialization in the Kecamatan Dewantara, the district of north Aceh has already been environmental scope and able to raise the quality of life of the society, proved there is a significant influence between industry toward income, income toward housing condition, expense for food, crowding index, the health of infant, clean water, poverty and education. Macro measuring showed that quality of life of the Dewantara society is good with the value PQLI 80.561; 2) The society perception towards the industrial existence is quite well. The Society perception toward the industry e.g.: a) the greater part of the society stated very pleased with the industry, each has the value of 43.2% and 53.71; b) The greater part (67,41) stated that the industry gives facility to the work vacancies; c) The greater part of the society (80.0%) stated that since the industry flourishes, the welfare of the village growth; d) the greater part of the society (64,2%) stated that between then (especially the neighbor) has at close relation; e) The greater part of the society (65.3% stated that the industry in the Dewantara village is well growth."