Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena globalisasi telah berdampak pada perubahan modus operandi dari para pelaku korupsi sehingga menjadi bersifat transnasional. Contoh kasusnya adalah perkara suap di PT. Garuda Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas proses kerja sama internasional KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang transnasional beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi KPK ketika melakukan kerja sama internasional dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang transnasional. Analisisnya menggunakan teori globalisasi, teori penegakan hukum, teori kerja sama internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi, konsep faktor penghambat kerja sama internasional dalam penegakan hukum, konsep penyidikan, teori yurisdiksi, konsep kejahatan transnasional, serta pengertian tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yaitu perkara suap di PT. Garuda Indonesia. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Penyidikan KPK melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kerja sama internasional yang dilakukan KPK dengan agensi asing yaitu SFO dan CPIB menggunakan format parallel investigations. Dasar kerja sama internasional yang dilakukan KPK tersebut menggunakan MoU bilateral maupun multilateral serta perjanjian ASEAN MLAT dengan mengacu pada instrumen internasional yaitu United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Praktik kerja sama internasionalnya adalah melalui pertukaran informasi/data/dokumen secara intelijen basis. Media yang digunakan adalah email, teleconference call, telepon, dan pertemuan tatap muka. Ketika masing-masing agensi membutuhkannya dalam format barang bukti untuk persidangan, agensi tersebut perlu mengajukan permintaan melalui MLA. Walaupun sudah ada platform kerja sama internasional, KPK masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Tantangan dan hambatan tersebut terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum baik yang ada di Indonesia maupun di negara-negara yang diajak kerja sama dalam penanganan kasus ini. ......Globalization has influenced changes in the methods of corruption actors, causing them to become transnational in nature. An example of a case is the bribery case at PT. Garuda Indonesia. The purpose of this research is to review the process of the KPK's international cooperation in investigating transnational corruption and money laundering crimes, as well as the challenges and obstacles faced by KPK when carrying out international cooperation in investigating transnational corruption and money laundering crimes. The analysis uses globalization theory, law enforcement theory, and international cooperation theory in dealing with corruption crimes, the concept of inhibiting factors of international cooperation in law enforcement, investigation concepts, jurisdiction theory, the concept of transnational crime, and the notion of corruption and money laundering. The method used is a qualitative one with a case study approach. The research was carried out at KPK’s Investigation Directorate through data collection techniques in the form of interviews and literature studies. The results show that the international cooperation carried out by KPK with foreign agencies, namely SFO and CPIB, uses a parallel investigation format. The basis for the KPK’s international cooperation uses bilateral and multilateral MoUs and the ASEAN MLAT agreement with reference to international instruments, namely the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The practice of international cooperation is the exchange of information, data, and documents on an intelligence basis. The media used are e-mail, teleconference calls, telephone, and face-to-face meetings. When each agency requires it in evidencial format, the agency submits a MLA request. Even though there is already an international cooperation platform, KPK still faces challenges and obstacles in implementing international cooperation. The challenges and obstacles are related to the substance of the law, legal structure, and legal culture both in Indonesia and in the cooperating countries on handling this case.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dalam penyelesaian perkara pidana melalui diversi di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel) ditinjau dari ketentuan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Penerbitan SP3 sebagai surat ketetapan penghentian penyidikan dalam UUSPPA menjadi lembaga yang digunakan oleh penyidik Polrestro Jaksel untuk menghentikan penyidikan tindak pidana melalui proses diversi. Namun demikian penerbitan SP3 sebagai bentuk penyelesaian perkara AKH melalui diversi tetap merujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menjadi lembaga penghentian penyidikan yang dilatarbelakangi secara limitatif dalam ketentuan pasal tersebut. Kedua, Dampak yang dapat terjadi apabila pelaksanaan diversi dinyatakan selesai dengan diterbitkannya SP3 yang merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai surat ketetapan penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 PP Diversi maka memberikan ruang untuk dibuka kembali penyidikan atas perkara tersebut sehingga AKH tidak memperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian perkaranya. Sejatinya, penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara AKH dimaksudkan untuk menyatakan bahwa perkara AKH telah selesai diperiksa dan diadili (memiliki kekuatan hukum tetap) serta telah dilaksanakan hukumannya sehingga tidak dapat dituntut kembali (nebis in idem) pada masa mendatang. ......This thesis is the result of research on the analysis of the issuance of Letters of Termination of Investigation (SP3) in the settlement of criminal cases through diversion at the South Jakarta Metro Police (Polres Metro Jaksel) in terms of the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. This research was conducted using a descriptive-qualitative method, which was sourced from primary and secondary data. The data collection method was carried out by interviewing primary informants, observing and reviewing documents. The results of the study show, first, the issuance of SP3 as a decree on termination of investigations in UUSPPA is an institution used by South Jakarta Police investigators to stop criminal investigations through the diversion process. However, the issuance of SP3 as a form of settlement of AKH cases through diversion still refers to the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which is an institution for ending investigations with a limited background in the provisions of that article. Second, the impact that can occur if the implementation of diversion is declared complete with the issuance of SP3 which refers to Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code as a decision letter to stop the investigation of criminal acts as mandated in Article 24 PP Diversion, thus providing space for the investigation of the case to be reopened so that AKH do not obtain legal certainty in the settlement of the case. In fact, the issuance of SP3 in the settlement of the AKH case is intended to state that the AKH case has been examined and tried (has permanent legal force) and the sentence has been carried out so that it cannot be prosecuted again (nebis in idem) in the future.

Abstrak :
Terorisme merupakan sebuah permasalahan yang selalu menarik perhatian banyak orang. Kerusakan secara materiil bahkan hingga terancamnya nyawa seseorang menjadi hal yang tidak luput dari peristiwa terorisme. Tidak hanya skala kecil, terorisme juga menjadi ancaman untuk skala Internasional. Terbentuk dalam jaringan besar yang bergerak secara diam-diam, kelompok yang memiliki pemikiran dan tujuan ekstrimis ini menjadi salah satu musuh berbahaya di setiap negara. Tragedi pemboman yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia membuat pemerintah harus berfikir tepat dalam melakukan upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Tidak hanya undang-undang, bahkan pemerintah juga membentuk suatu badan yang khusus menangani kasus terorisme. Perubahan alur dalam pembentukan undang-undang menjadi pewarna dalam usaha pemerintah untuk menghadapi kasus terorisme. Hal ini pun melahirkan sebuah pertanyaan mengenai seberapa besar efektivitas yang dihasilkan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini dan juga mengenai penerapan penegakan hukum yang ideal berdasarkan UU No.5 Tahun 2018 yang dilakukan oleh POLRI. Berawal dengan dibentuknya Perppu No.1 Tahun 2002 yang membahas akan kasus terorisme dari segi hukum, nyatanya tak menghentikan pergerakan kelompok ekstrimis di Indonesia. Hal ini pun menjadi bahan evaluasi untuk disahkannya Perppu tersebut menjadi UU No. 15 Tahun 2003. Diharapkan menjadi payung hukum yang sah dan menjadi senjata mutakhir dalam menghilangkan terorisme, tak menjadikan UU ini cukup efektif dalam pelaksanaannya. Dengan segala diskusi dan pembahasan, pada akhirnya disahkanlah UU No.5 Tahun 2018 yang hingga saat ini menjadi aturan utama dalam kasus terorisme di Indonesia. Tak selalu berjalan mulus, UU yang disebut sebagai Security Act dan juga Patriot Act yang dalam pelaksanaannya sering mendapat kecaman karena ketidak sesuaiannya dengan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, fokus masalah akan dibahas dengan metode penelitian hukum dengan kajian hukum normatif, empiris dan implementasi. Penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum, implementasi hukum dan tujuan hukum yang dikolaborasikan dengan hasil wawancara dan data lainnya hingga menghasilkan analisa data. Sebagai kesimpulannya, ditemukan bahwa dengan proses perubahan pada aturan dan perundang-undangan mengenai kasus terorisme telah menghasilkan perubahan yang signifikan sebagai upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Meskipun beberapa upaya teror masih tetap dilakukan di sejumlah wilayah, namun upaya yang dilakukan Densus 88 dalam menangkap sejumlah tersangka yang tergabung dalam kelompok radikal menunjukan perubahan yang signifikan. Hal ini tentunya membantu dalam mengurangi upaya terjadinya peristiwa terorisme. Dengan disahkannya UU No.5 Tahun 2018 yang memberikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk melakukan upaya preventif sebagai pencegahan kasus terorisme, memberikan keleluasaan atas penanganan kasus terorisme. Upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum terjadinya kasus terorisme memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan jaringan terorisme. Dengan dilakukannya penyidikan ini, tentunya membantu dalam menguak ide atau rencana yang direncanakan oleh jaringan terorisme tersebut. Sehingga bisa dikatakan pula bahwa UU anti terorisme yang saat ini digunakan telah memberikan dampak yang cukup efektif terhadap permasalahan terorisme di Indonesia . Namun, dalam pelaksanaanya haruslah selalu diperhatikan komponen pelaksanaan dan penggunaan wewenang agar tetap sesuai dengan kaidah Hak Asasi Manusia. ......Terrorism is a problem that always attracts the attention of many people. Material damage, even to the point of threatening one's life, is something that is not spared from terrorism. Not only on a small scale, terrorism is also a threat on an international scale. Formed in a large network that moves secretly, this group that has extremist thoughts and goals has become one of the most dangerous enemies in every country. The bombing tragedy that occurred in several regions in Indonesia made the government have to think properly in making efforts to deal with cases of terrorism. Not only laws, even the government has also established a body that specifically handles terrorism cases. Changes in the flow in the formation of laws become coloring in the government's efforts to deal with cases of terrorism. This also raises a question about how much effectiveness has resulted from the efforts that have been made by the government to date and also regarding the ideal implementation of law enforcement based on Law No. 5 of 2018 carried out by POLRI. Starting with the formation of Perppu No. 1 of 2002 which discussed terrorism cases from a legal perspective, in fact it did not stop the movement of extremist groups in Indonesia. This has also become an evaluation material for the ratification of the Perppu to become Law no. 15 of 2003. It is hoped that this law will become a legal umbrella and become the latest weapon in eliminating terrorism, but this law will not be effective enough in its implementation. With all the discussion and discussion, in the end Law No. 5 of 2018 was passed which until now has become the main rule in terrorism cases in Indonesia. It does not always run smoothly, the law which is referred to as the anti-terrorism law is often equated with the anti-subversion law and also the Internal Security Act and the Patriot Act which in their implementation have often been criticize for their incompatibility with human rights. In this study, the focus of the problem will be discussed using legal research methods with normative, empirical and implementation legal studies. This study also uses the theory of legal effectiveness, legal implementation and legal objectives which are collaborated with the results of interviews and other data to produce data analysis. In conclusion, it was found that the process of changing the rules and regulations regarding terrorism cases has resulted in significant changes as an effort to deal with terrorism cases. Although several terror attempts are still being carried out in a number of areas, the efforts made by Densus 88 to arrest a number of suspects belonging to radical groups have shown significant changes. This certainly helps in reducing efforts to occur terrorist incidents. With the passing of Law No. 5 of 2018 which authorizes the police to carry out preventive measures to prevent terrorism cases, it provides flexibility in handling terrorism cases. Preventive efforts that can be carried out before the occurrence of terrorism cases make it easier for the police to carry out investigations of parties related to terrorist networks. By carrying out this investigation, it certainly helps in uncovering ideas or plans planned by the terrorist network. So that it can also be said that the current anti-terrorism law has had a fairly effective impact on the problem of terrorism in Indonesia. However, in its implementation it must always pay attention to the components of the implementation and use of authority so that it remains in accordance with the principles of human rights.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha untuk menganalisis peran baru Patroli Kemitraan (PATRA) di masa pandemi Covid-19 dengan menelusuri berbagai kendala internal dan eksternal yang dihadapi dengan mengangkat studi kasus praktik kegiatan PATRA Batalyon B Pelopor dalam percepatan penanganan Covid-19 Ops Aman Nusa II–2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik melalui studi kasus dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah keteraturan sosial untuk membingkai peran Polri dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PATRA Batalyon B Pelopor telah berhasil dalam menerapkan community policing dan urban policing melalui kegiatan patroli rutin bermobilitas tinggi serta program Kampung Tangguh di wilayah rayonisasi Jakarta Timur dan Depok. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terhadap pengembangan unit PATRA, yakni dengan menambahkan unit tersebut ke dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar memiliki eksistensi organisasi yang lebih signifikan dalam Polri, serta kerja sama yang lebih intensif dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan khusus untuk memberdayakan petugas unit PATRA dengan pengetahuan medis serta pertolongan pertama mendasar untuk melayani masyarakat setempat secara lebih responsif terlepas dalam situasi pandemi atau tidak. ......This research seeks to analyze the new role of the Partnership Patrol (PATRA) during the Covid-19 pandemic by exploring various internal and external obstacles encountered through the case study of the practice of PATRA Battalion B activities in accelerating the handling of Covid-19 Ops Aman Nusa II–2020. The type of research used is descriptive analytic qualitative research method through case studies with data obtained through interviews, observation, and literature studies. The theory used is social order to frame the role of the Police in creating a conducive community security and order. The results showed that PATRA Battalion B Pelopor had succeeded in implementing community policing and urban policing through routine high-mobility patrols and the Kampung Tangguh program in the areas of East Jakarta and Depok. This research also provides recommendations for the development of the PATRA unit, namely by adding this unit to the Organizational Structure and Work Procedure (SOTK) so that it has a more significant organizational existence within the National Police, as well as more intensive cooperation with the Health Service through special training to empower PATRA unit officers with basic medical knowledge and first aid to serve the local community more responsively regardless of a pandemic situation or not.

Abstrak :
Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan tindak kejahatan yang masuk dalam ranah hukum pidana Tindak Pidana Umum. Street crime merupakan satu dari sekian tindak kejahatan tergolong dalam unsur pidana yang masih berkembang di masyarakat dan seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Pandemi COVID-19 memberikan indikasi peningkatan Tindak Pidana Umum yang cukup signifikan termasuk di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Penelitian ini mencoba untuk melihat efektifitas penegakan hukum khususnya pencegahan Tindak Pidana Umum dari aspek preventif di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Dalam menganalisis permasalahan penelitian di atas peneliti menggunakan teori pencegahan kejahatan, teori kejahatan jalanan serta teori manajemen SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tim VIPERS dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sudah cukup efektif dari kacamata penegakan hukum dilihat dari aspek perangkat hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Tangerang Selatan. ......The police are law enforcement institutions that have the authority to carry out investigations and investigate crimes that fall under the realm of general criminal law. Street crime is one of several crimes belonging to the criminal element which is still developing in society and often creates disturbances to security and order. The COVID-19 pandemic has indicated a significant increase in general crimes, including in the jurisdiction of the South Tangerang Police. This study tries to see the effectiveness of law enforcement, especially the prevention of general crimes from a preventive aspect in the jurisdiction of the South Tangerang Police and to identify what factors influence its implementation. In analyzing the research problems above, researchers use crime prevention theory, street crime theory and human resource management theory. The results showed that the existence of the VIPERS Team in efforts to tackle street crime in the jurisdiction of the South Tangerang Police was quite effective from a law enforcement perspective from the aspects of legal instruments, legal structure and legal culture. This study also recommends several strategic steps in optimizing crime prevention efforts in the South Tangerang area.

Abstrak :
Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sebagai salah satu fungsi penegakan hukum memiliki penyidik pembantu dengan perbedaan lama berdinas yang penyelesaian Laporan Polisi berbeda-beda dengan pendidikan pengembangan spesialisasinya yang tidak merata. Penelitian yang dilakukan guna menganalisis indikator dari pengembangan karier juga indikator motivasi kerja; pengaruh variabel yang mempengaruhi terhadap kinerja personel; serta kendala-kendala yang menghambat kinerja personel. Metode yang digunakan adalah mixed-method dengan jenis sequential explanatory design yang diawali menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan dengan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei sampel jenuh ini terdiri dari 30 penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Teknik pengumpulan data variabel pengembangan karier dan motivasi kerja menggunakan kuesioner, sedangkan variabel pendidikan pengembangan spesialisasi dan lama berdinas dari data Satreskrim untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software SPSS 25 guna mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif dan menjelaskan jawaban rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan yaitu motivasi kerja dan pendidikan pengembangan spesialisasi. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah pengembangan karier dan lama berdinas. Indikator yang menentukan pengembangan karier adalah minat kepangkatan, keahlian, rekomemndasi penghargaan dan kesempatan pendidikan. Sedangkan yang menentukan motivasi kerja adalah tanggung jawab, keinginan berprestasi, fasilitas kerja dan insentif bonus. Kendala kinerja adalah belum ada peraturan terkait pemberian penghargaan dan hukuman, fasilitas kerja yang kurang lengkap, serta susahnya kesempatan pendidikan pengembangan spesialisasi. ......The North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit, as a function of law enforcement, has assistant investigators with different lengths of service who complete different Police Reports with uneven specialization development education. This research was conducted to analyze indicators of career development and work motivation; the effect the dependent variable on personnel performance; as well as constraints that impede the performance of personnel. The method used is a mixed-method with a sequential explanatory design which begins with the quantitative method and continues with the qualitative method. This quantitative study using the saturated sample survey method consisted of 30 assistant investigators from the Criminal Investigation Unit of the North Jakarta Metro Police. Data collection techniques for career development and work motivation variables used questionnaires, while the specialization development education variables and length of service were taken from the Criminal Investigation Unit data to be further analyzed using SPSS 25 software to determine the effect between variables. The Likert scale for measuring questionnaires uses 1-5 scales. Qualitative research is built on the initial results of quantitative data to prove, deepen and expand quantitative data and explain the answers to the problem formulation. The results showed that 2 of the 4 proposed hypotheses could be accepted while the other two were rejected. The factors that influence significantly are work motivation and specialization development education. While the rejected hypotheses are career development and length of service. The indicators that determine career development are interest in rank, expertise, award recommendations and educational opportunities. Meanwhile, what determines work motivation is responsibility, desire for achievement, work facilities and bonus incentives. Performance constraints are the absence of reward and punishment regulations, incomplete work facilities, and the difficulty of specialization development educational opportunities.

 

Keywords: Career Development, Work Motivation, Length of Service, Specialization Development Education, Personnel Performance, North Jakarta Metro Police.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah secara deskriptif eksplanatif. Sebagai data primer dalam penelitian berasal dari sumber informasi yang terdiri atas KaPolres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Tomas dan Toga, dan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok merupakan relasi konfliktual. Faktor-faktor dalam relasi polisi-masyarakat pada pengamanan Haul Mbah Priok terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah Jakarta Utara, Dandim 0502/JU, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemajuan TIK, ketersediaan fungsi-fungsi yang cukup lengkap yang mendukung, dukungan sarana dan prasarana serta keberadaan SOP. Faktor penghambat terbagi atas perilaku ego sektoral antar stakeholder, media mainstream/online belum intensif di dalam mengedukasi publik, ketidakpercayaan masyarakat, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya jumlah personil, lemahnya komunikasi, serta evaluasi pimpinan masih belum efektif. Strategi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Priok agar pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 tetap mengedepankan penghargaan terhadap HAM terbagi atas Strategi preemtif, strategi preventif, dan strategi penegakan hukum (represif) ......This study aims to analyze police-community relations in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic by the Tanjung Priok Port Police. The type of research used is qualitative research. The type of research used by researchers is explanatory descriptive. As the primary data in the study came from information sources consisting of the Head of Police, Head of Binmas Unit, Head of Criminal Investigation Unit, Head of Intelligence and Security Unit, Tomas and Toga, and the community in the jurisdiction of the Tanjung Priok Port Police. The results of the study showed that the police-community relationship in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic era by the Tanjung Priok Port Police was a conflictual relationship. The factors in police-community relations in securing Haul Mbah Priok are divided into supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors come from the support of the North Jakarta government, Dandim 0502/JU, support from community leaders, religious leaders, ICT progress, the availability of quite complete supporting functions, support for facilities and infrastructure and the existence of SOPs. The inhibiting factors are divided into sectoral ego behavior among stakeholders, the mainstream/online media is not yet intensive in educating the public, public distrust, low public digital literacy, lack of personnel, weak communication, and evaluation of leaders is still not effective. The strategy carried out by the Tanjung Priok Port Police so that the security of Haul Mbah Priok in the era of the Covid-19 pandemic continues to prioritize respect for human rights, divided into pre-emptive strategies, preventive strategies, and law enforcement (repressive) strategies.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh servant leadership dan kecerdasan emosional terhadap kualitas kehidupan kerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sampel Penulisan ini melibatkan 87 anggota polisi yang dipilih secara proporsional (cluster random sampling). Teknis analisis Penulisan menggunakan analisis SEM untuk menguji model hubungan langsung dan tidak langsung dari variabel bebas dan terikat. Hasil Penulisan menunjukan bahwa servant leadership mempengaruhi kepuasan kerja (r=0.465: p<0,00); kecerdasan emosional mempengaruhi kepuasan kerja (r=0,494; p<0,000), servant leadership mempengaruhi kualitas kehidupan kerja (r=0,266, p<0,00); kecerdasan emosional mempengaruhi kualitas kehidupan kerja (r=0,266; p<0,03); dan kepuasan kerja mempengaruhi kualitas kehidupan kerja (r=0.0045; p<0.50). Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa servant leadership dan kecerdasan emosional merupakan variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam variabel mediasi. Kepuasan kerja sebagai variabel mediasi mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan kerja. ......This research was conducted to examine the effect of servant leadership and emotional intelligence on the quality of work life with job satisfaction as an intervening variable at Ditreskrimum Polda Metro Jaya. The sample of this study involved 87 police officers who were selected proportionally (cluster random sampling). The research analysis technique uses SEM analysis to test the direct and indirect relationship model of the independent and dependent variables. The results showed that servant leadership affects job satisfaction (r=0.465: p<0.00); emotional intelligence affects job satisfaction (r=0.494; p<0.000), servant leadership affects the quality of work life (r=0.266, p<0.00); emotional intelligence affects the quality of work life (r=0.266; p<0.03); and job satisfaction affects the quality of work life (r=0.0045; p<0.50). Overall, it can be concluded that servant leadership and emotional intelligence are variables that affect job satisfaction in the mediating variable. Job satisfaction as a mediating variable affects the quality of work life.

Abstrak :
Kegiatan penelitian melalui analisis perspektif motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba dalam manajemen kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, merupakan penjabaran dari hasil kerja anggota dalam rangka mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan narkoba (pengedar dan pengguna) yang telah merusak moril dan mental generasi muda. Metode penulisan menggunakan penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, ada faktor yang mempengaruhi motivasi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka pemberantasan narkoba, antara lain : sumber daya manusia anggota Polri yang direkrut harus berdasarkan hasil seleksi yang ketat, kemudian proses rekruitmen secara transparan dan akuntabel serta penggunaan teknologi untuk menentukan keberhasilan kelulusan yang menunjukan kompetensi atau kemampuan personel Polri tersebut. Kemudian ada faktor ketidakpuasan dan faktor kepuasan motivasi atau hygine motivator atau faktor intrnsik-ekstrinsik dalam perspektif anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, terwujud karena adanya dukungan prestasi kerja melalui bantuan teknologi Direction Finder (DF) dan pemberian reward yang didasari pada keputusan Pimpinan Polri, bagi anggota yang berhasil dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Dan ada harapan kondisi yang ideal dalam rangka memaksimalkan motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, antara lain : setiap anggota Sat Resnarkoba mampu melakukan antisipasi setiap menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, mampu melakukan komunikasi dua arah baik kepada pimpinan maupun kepada bawahan serta penataan manajemen kepolisian melalui reformasi organisasi maupun struktur jabatan, diberikan reward yang disesuaikan dengan peraturan Polri sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian disarankan pemberian reward perlu diberikan berdasarkan aturan yang berlaku di Polri bagi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dukungan alat Direction Finder (DF) perlu lebih dioptimalkan lagi melalui pengadaan alat baru hingga mencapai 5 unit setiap Polres, perpanjangan lisensi dan dukungan biaya pemeliharaan material khusus (Harmatsus) yang digunakan anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Perlu dipertahankan budaya reward berupa pemberian Pin Emas Kapolri, Pendidikan Alih Golongan (PAG), Promosi Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) bagi anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas, serta pemberian Piagam Penghargaan disertai uang kesejahteraan guna mewujudkan motivasi kerja yang optimal. ...... Research activities through analysis of the perspective of work motivation of members of Sat Resnarkoba in the management of the West Jakarta Metro Police, is an elaboration of the work of members in order to uncover and arrest drug offenders (dealers and users) who have damaged the morale and mentality of the younger generation. The writing method uses qualitative research. The conclusion from this study, there are factors that influence the motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members in the context of eradicating narcotics, including: the human resources of Polri members who are recruited must be based on the results of strict selection, then the recruitment process is transparent and accountable and the use of technology to determine the success of graduation which shows the competency or ability of the Polri personnel. Then there are dissatisfaction factors and motivational satisfaction factors or hygine motivators or intrinsic-extrinsic factors in the perspective of West Jakarta Metro Police Narcotics Unit members, manifested due to support for work performance through the help of Direction Finder (DF) technology and awarding rewards based on the decisions of the National Police leadership, for members who succeed in uncovering cases of drug trafficking. And there is hope for ideal conditions in order to maximize the work motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members, including: every member of the Narcotics Sat Residency is able to anticipate every time they face cases related to drugs, able to carry out two-way communication both to leaders and to subordinates as well as structuring police management through organizational reforms and position structures, rewards are given according to Polri regulations according to the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2016 concerning Administration of the Ranks of Members of the Indonesian National Police. The results of the study suggest that giving rewards needs to be given based on the rules in force at the National Police for members of the West Jakarta Metro Police Narcotics Residency Unit who have carried out their duties properly. Direction Finder (DF) support needs to be further optimized through the procurement of new tools up to 5 units per Polres, license extensions and support for maintenance costs for special materials (Harmatsus) used by members of the West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba. It is necessary to maintain a reward culture in the form of giving the National Police Chief's Gold Pin, Class Transfer Education (PAG), Police Inspector School Promotion (SIP), Extraordinary Rank Promotions (KPLB), Posthumous Extraordinary Rank Promotions (KPLBA) for members who fall in carrying out their duties, and the awarding of a Certificate of Appreciation along with welfare money in order to realize optimal work motivation..

Abstrak :
Menyoroti kinerja deteksi dini Polresta Tangerang. Polri selaku garda terdepan menjaga situasi harkamtibmas yang kondusif. Jika dilihat kenyataannya, kinerja Polri menjadi sorotan masyarakat. Perilaku Polri yang sering kali mendapat kritikan dari masyarakat berkaitan dengan kinerjanya. Masyarakat belum terlalu puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih meningkatkan kinerja deteksi dini anggota satuan Bhabinkamtibmas di Polresta Tangerang. Pada praktiknya, masih terdapat kelemahan pada kinerja deteksi dini oleh Satuan Bhabinkamtibmas. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menguraikan pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Adapun tujuan khususnya yaitu : Untuk menganalisa pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kinerja deteksi dini, Untuk menganalisa pengaruh antara Motivasi kerja terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas dan untuk menganalisa pengaruh secara bersama-sama antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey (penyebaran Kueisioner). Metode survey dipilih untuk menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap kinerja deteksi dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif pada tingkat rata-rata sedang, antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap Kinerja Deteksi Dini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. maka pada kenyataan dilapangan anggota satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang sudah memiliki metode atau sistem untuk melakukan suatu pekerjaan, berkomunikasi baik dengan masyarakat, dapat berapdaptasi dengan cepat, mendeteksi situasi, dan dapat memetakan akar dari masalah. ...... Highlighting the performance of the Tangerang Police early detection. The National Police as the front guard maintains a conducive Harkamtibmas situation. If you look at the reality, Polri's performance is in the public spotlight. Polri's behavior, which often receives criticism from the public, is related to its performance. The community is not too satisfied with the services provided, so this needs attention to further improve the early detection performance of members of the Bhabinkamtibmas unit at the Tangerang Police. In practice, there are still weaknesses in the performance of early detection by the Bhabinkamtibmas Unit. The general objective of this research is to describe the influence between the quality of Human Resources and Work Motivation on the early detection performance of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas Unit. The specific objectives are: To analyze the effect of the quality of Human Resources on the performance of early detection efforts, To analyze the effect of work motivation on the performance of early detection of the Bhabinkamtibmas Unit and to analyze the joint effect of the Quality of Human Resources and Motivation on the performance of early detection of the Unit Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. The method used in this study is a survey (questionnaire distribution). The survey method was chosen to determine the effect of the quality of human resources and motivation on early detection performance. The results of the study show that in general it can be concluded that there is a positive relationship at a moderate average level, between the Quality of Human Resources and motivation on Early Detection Performance, both individually and collectively. then in reality in the field members of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas unit already have a method or system to do a job, communicate well with the community, can adapt quickly, detect situations, and can map the roots of the problem.