Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa dampak keberadaan pasar modern (Supermarket) terhadap pedagang di pasar tradisional. Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dampak kuantitatif menggunakan metode difference-in-difference yang lazim dipakai dalam evaluasi dampak. Sementara evaluasi dampak kualitatif sendiri dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor jarak dan jenis komoditas antara pasar tradisional dan supermarket sangat menentukan, di mana pasar tradisional yang berada dekat dengan Supermarket dan pedagang dengan komoditas yang sama dengan Supermarket paling banyak terkena dampak.

---

This study aims to analyze the impact of the existence of a modern market (supermarket) to markets traditional and retailers. This study combines quantitative and qualitative methods. Impact assessment quantitative using the method of differences in differences which usually used in the evaluation of the impact. While the qualitative impact assessment was conducted in-depth interviews with key informants. The results showed that the distance factor and the commodities between traditional markets and supermarkets are very determined, where traditional markets are located close to the Supermarket and traders with the same commodity with the most affected Supermarket."

"ABSTRAKTesis ini mempergunakan pendekatan non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis DEA untuk mengukur efisiensi dari pengadilan di Indonesia pada tahun 2014 dengan sampel pengadilan umum di Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Input yang digunakan dalam penghitungan DEA ini adalah pagu anggaran, ruang sidang, hakim, panitera, jurusita untuk bagian perdata , staf, dan jumlah pengolah data. Outputnya adalah perkara yang diputus. Pengolahan data DEA yang dilakukan dengan menggunakan asumsi VRS Model BCC orientasi input. Hasilnya teridentifikasi 62 pengadilan kelas I A Khusus bagian pidana efisien dan 38 tidak efisien. Di bagian perdatanya 69 teridentifikasi efisien dan 31 tidak efisien. Pada pengadilan kelas I B bagian pidana teridentifikasi 42 pengadilan efisien dan 58 tidak efisien sedangkan dibagian perdata terdapat 51 pengadilan efisien dan 49 tidak efisien. Pada pengadilan kelas II bagian pidana dan perdata teridentifikasi 42 efisien dan 58 tidak efisien.

---

ABSTRACTThis study use Data Envelopment Analysis DEA method of non parametric approach to measure efficiency of Indonesia rsquo s Courts in 2014 with data sample courts in North Sumatera Province, Banten Province, DKI Jakarta Province, West Java Province, Central Java Province, and East Java Province. The input variables uses in DEA rsquo s calculation of this paper consist of court budget, number of court room, number of judges, number of registar, number of bailiff for civil court , number of staff, and number of PCs, Laptops,Printers. Output variable uses is number of resolved cases. Efficiency score calculated using VRS BCC Model and input oriented. The result identified 62 efficient court and 38 inefficient in group class I A special section criminal court. In group class I A special section civil court there are 69 efficient court and 31 inefficient court. In group class I B criminal court there are 42 efficient courts and 58 inefficient court. In civil court group class I B there are 51 efficient courts and 49 inefficient courts. While in court group class II there are 42 efficient courts and 58 inefficient courts both in criminal dan civil section."

"Tesis ini membahas bagaimana penerapan Inflation Targeting mempengaruhi exchange rate pass-through di Indonesia pada periode 1997:Q4 sampai 2009:Q4 selama sistem nilai tukar mengambang. Penulis ingin mengetahui apakah penerapan Inflation Targeting di Indonesia dapat membantu menurunkan derajat pass-through dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Ordinary Least Squares. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Inflation Targeting terbukti dapat menurunkan derajat pass-through dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk PPI, namun belum terbukti untuk CPI.

---

This study examines how the adoption of inflation targeting influenced exchange rate pass-through in Indonesia on period 1997:Q4 until 2009:Q4 in the floating exchange rate. The author would like to know whether the adoption of inflation targeting in Indonesia could help reduce the degree of pass-through in the short term and the long term. The method of this study that used was Ordinary Least Squares. The result of this research indicated that the adoption of inflation targeting proved could reduce the degree of pass-through in the short term and the long term for PPI, but could not prove for CPI."

"Perbankan memiliki peranan yang vital sebagai perantara (intermediaries) sektor keuangan. Untuk sektor perbankan mikro (microbanking), maka BPR (Bank Perkreditan Rakyat) memiliki posisi yang strategis. Sejak awal keberadaannya BPR telah memiliki misi membantu masyarakat miskin, terutama di wilayah pedesaan, yakni memberikan akses terhadap pelayanan keuangan. Namun agar tetap dapat berkelanjutan, BPR juga harus mampu menghasilkan keuntungan yang memadai. Untuk itu BPR juga harus memiliki kinerja keuangan yang baik. Dengan data-data utama bersumber dari laporan keuangan BPR di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi faktor-faktor yang dianggap berhubungan erat dan signifikan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan BPR. Kemudian, analisis lebih lanjut juga dilakukan untuk melihat kinerja keuangan dan jangkauan (outreach) dari BPR. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode Anova dan Regresi Linier Berganda, namun didukung dengan informasi kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor efisiensi operasional dan pengelolaan kualitas aktiva yang baik merupakan faktor utama peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya peningkatan kinerja keuangan BPR tetap dapat sejalan dengan pencapaian misi sosial yaitu menjangkau masyarakat miskin. Namun seiring pertumbuhannya BPR juga ternyata mulai mengalami gejala pergeseran misi. BPR juga masih terkendala struktur biaya yang tinggi yang berakibat pada tingginya suku bunga pinjaman diberikan. Kemudian ditemukan hasil bahwa BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan BPR yang berlokasi di pedesaan masih mengedepankan misi sosial yakni pelayanan kepada nasabah miskin.

---

Bank plays a vital role as intermediaries in the financial sector, as well as microbanking sector, in which BPR (people credit bank) has strategic position. BPR has, in the first place, been setting up mission to assist the poor, particularly those in the rural areas; through providing access to financial services. However, to be sustainable, BPR must also be able to produce reasonable amount of profits. Therefore, BPR should be having a good financial performance as well. With main data from BPR?s financial statements, BPRs in Jabodetabek, West Java and Banten, this research endeavors to explore determinants that highly and significantly correlate with BPR?s financial performance. A further analysis then conducted to explain financial performance and BPR?s outreach. This is a quantitative research which contains Anova method and Multiple Regression Analysis, supported with descriptive qualitative information.Results show that operational efficiency and sound asset quality management are principal factors in improving financial performance. Thus, improving financial performance could also go hand in hand with attaining social mission i.e. reaching the poor. But, along with its growth it turns out that BPR begins to experience mission drift phenomenon. BPR is still also facing high cost structure that has impact on the high interest rate charged on loan given. Moreover, it was found that BPR owned by local government as well as BPR located in rural setting is still stay true to social mission that is serving poor clients."

"Tesis ini dilatarbelakangi penerbitan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) oleh Bank Indonesia dalam rangka penataan kembali industri perbankan setelah krisis moneter tahun 1997. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan API terhadap struktur, tingkat persaingan dan kinerja industri perbankan Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan API. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk struktur, pengaruh kebijakan API terhadap tingkat persaingan industri perbankan dan menganalisis dampak penerapan kebijakan API bagi kinerja perbankan Indonesia dengan periode penelitian tahun 2001 - 2008. Untuk mengukur tingkat persaingan dan bentuk struktur dalam industri perbankan Indonesia digunakan model Panzar-Rosse. Model ini memberikan indikator persaingan yang dikenal sebagai statistik H yang menyediakan penilaian kuantitatif dari persaingan dalam pasar. Statistik H didapatkan dari jumlah elastisitas revenue terhadap harga faktor-faktor produksi berdasarkan reduced form persamaan pendapatan bank. Persyaratan dalam metode Panzar-Rosse adalah sampel observasi harus mewakili ekuilibrium long run untuk mengukur tingkat kestabilan, mengingat model ini menggunakan pendekatan statis. Berdasarkan hasil pengujian, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah diterbitkan kebijakan API oleh Bank Indonesia, maka struktur perbankan Indonesia berbentuk monopoli atau oligopoli kolusif. Bentuk struktur tersebut mencerminkan adanya perbedaan tingkat persaingan bank umum pada periode sebelum dan sesudah API diterbitkan. Dengan diberlakukannya kebijakan API, kondisi perbankan nasional tidak menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum API diterbitkan. Namun ketidakstabilan ini tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum, sehingga setelah kebijakan API diterbitkan kinerja bank umum mengalami peningkatan.

---

The background of this Thesis was the issuance of the Indonesian Banking Architecture (API) by Bank Indonesia in the framework of restructuring the banking industry after the financial crisis in 1997. The main concern of this thesis was the impact of the Indonesian Banking Architecture policy toward structure, the level of competition and performance of the Indonesian banking industry before and after the promulgated of API. The purpose of this Thesis is to identify the shape of the structure, to measure the impact of promulgated of API policy toward the level of competition of the banking industry and to analyze the impact of API?s implementation toward performance of banking industry with year study period from 2001 to 2008. To measure the level of competition and the shape of the structure of Indonesian banking industry used Panzar-Rosse model. This model provides an indicator of competition, known as H statistic that provides a quantitative assessment of competition in the market.

H statistics obtained from the amount of revenue to price elasticity factors of production based on the reduced form bank revenue equations. The terms of the Panzar-Rosse method is to sample observation should be representative of long run equilibrium to measure the level of stability, since this model uses a static approach. On the basis of test result, it is concluded that after the Indonesia Banking Architecture policy issued by Bank Indonesia, the structure of Indonesian banking industry is monopoly or collusive oligopoly. This structure reflects the different levels of competition for commercial banks in the period before and after the implementation of API. The condition of banking industry do not become more stable than before the published of API. However this instability does not affect toward performance of banking industry, so performance of banking industry have increased."

"Kerugian ekonomi yang timbul akibat penyakit tuberkulosis (TB) diperkirakan mencapai Rp 8,5 triliun per tahun. Angka ini dihitung berdasarkan hari produktif yang hilang karena sakit, hari yang hilang karena meninggal dunia lebih cepat dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan. Dengan menyadari besarnya nilai kerugian akibat penyebaran penyakit TB tersebut dapat dilakukan upaya komprehensif untuk menuntaskan pemberantasannya supaya beban ekonomi akibat penularan penyakit itu tidak terus bertambah. Data program pemberantasan penyakit tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Barat menunjukkan bahwa pencapaian penemuan suspek tuberkulosis hanya sebesar 36 %. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi penemuan suspek tuberkulosis di Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rancangan kuantitatif dan spasial. Subyek penelitian adalah penderita yang mengalami gejala utama tuberkulosis. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil yang didapatkan adalah penemuan suspek tuberkulosis dipengaruhi oleh variabel pengetahuan. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan membentuk kesadaran untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Pemeriksaan dan pengobatan sedini mungkin akan mampu mencegah dan menghindari masyarakat lain untuk terkena penyakit ini.

---

The economic losses from the tuberculosis disease were estimated to reach about Rp. 8.5 trillion per year. This figure was calculated from the loss of productive days caused by sickness, loss of the days due to the faster death and the cost of treatment. By recognizing the loss value due to the spread of TB disease, the comprehensive eradication efforts must be done to stop or reduce economic burden caused by the transmission of the TB disease. Data of tuberculosis eradication program in West Jakarta City showed that the achievement of tuberculosis suspect case invention is only about 36 %.

This research was undertaken to determine the variables that affect the invention of tuberculosis disease suspect in Sub-District Taman Sari, West Jakarta City by using quantitative and spatial design. Subject of this research were the patients who experienced the major symptoms of tuberculosis. Data were collected by interviewing the patients and giving them a questionnaire.

Based on the analysis, the invention of tuberculosis suspect was influenced by variables of knowledge. The increase of the level of knowledge will increase the consciousness of society to perform examination and the treatment. Examination and treatment as early as possible will be able to prevent and avoid the other people affected by this disease."

"Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan kelembagaan pemerintah. Banyaknya permasalahan korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi dan aparatur sipil negara menunjukkan masih rendahnya tingkat tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menguji persepsi aparatur sipil negara terhadap pentingnya sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada pejabat eselon IV di seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan structural equation modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja institusi pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Namun korelasi tersebut belum efektif karena persepsi aparatur sipil negara atas implementasi sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik good governence di Pemerintah Provinsi Riau tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga upaya penciptaan tatakelola pemerintahan good governence menjadi tidak terpenuhil dan berdampak pada tingginya permasalahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

---

Good governance is needed in order to address the various institutional problems of the government. The number of corruption problems involving high officials and state civil apparatus show the low level of governance in the Provincial Government of Riau. This study explains the perception of the state civil apparatus on the influence of internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in the effort of improving good governance in the Provincial Government of Riau. The primary data obtained through questionnaires that addressed to echelon IV officials throughout the organization of the regional apparatus. Data collection techniques using purposive sampling. Method of data analysis using structural equation modeling.

The results showed that internal control system, local financial management and the performance of local government institutions have a positive correlation in supporting good governance in the Provincial Government of Riau. However, the correlation has not been effective because the perception of the state civil apparatus on the implementation of the internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in supporting good governance implementation in the Provincial Government of Riau are not accordance with the actual conditions. This condition give low effect on the good governance and cause the high corruption problems in the Provincial Government of Riau."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi yang kontras antara nasib para lansia di negara maju dan di negara berkembang. Dengan fasilitas pensiun yang sangat baik, para lansia hidup dengan kualitas yang tinggi di negara maju. Pensiun dipandang sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa mereka selama ini. Sehingga, memasuki usia pensiun merupakan masa yang sangat dinanti-nantikan. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah dan proporsi lansia dibandingkan kelompok usia pekerja serta penerapan sistem PAYG, dimana manfaat pensiun ditanggung oleh kelompok bekerja, maka sistem pensiun di negara maju menghadapi permasalahan pembiayaan yang memicu defisit anggaran.Sementara, di negara berkembang, lansia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dengan kualitas hidup yang rendah, dimana 80% lansia tidak memiliki jaminan pensiun. Oleh karena itu, pensiun merupakan masa yang menakutkan karena terkesan seperti sebuah hukuman, dimana individu kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kondisi di atas memunculkan isu, bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia yg sudah tinggi di negara maju tanpa mengganggu kesinambungan keuangan negara. Di sisi lain, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, bagaimana negara berkembang dapat meningkatkan kualitas hidup lansianya. Lebih lanjut, bagaimana meningkatkan keadilan di masyarakat, khususnya bagi para lansia Apakah benar bahwa perwujudan keadilan dan kesinambungan keuangan negara merupakan sebuah trade-off Adakah suatu cara untuk mengatasinya, yaitu sebuah sistem yang memenuhi asas keadilan sekaligus menjamin kesinambungan keuangan negara Dengan latar belakang dan isu yang ada, maka studi ini ditujukan untuk:  1) merumuskan sebuah model analitis baru bagi sistem pensiun yang adil sekaligus dapat menjamin kesinambungan keuangan negara; 2) memberi solusi terhadap isu tradeoff antara keadilan dan kesinambungan keuangan negara; dan 3) menghadirkan sebuah perspektif ekonomi terhadap keadilan.

---

Currently, there is a contrast quality of life between older persons in developed countries and in developing countries. With sophisticated facilities, older persons in developed countries are living in high quality standard of live. Pension is seen as a reward for retirees for their contribution for economy in their young ages. Therefore, being retiree is the time that everybody wishes. However, increasing in number and proportion of ageing, decreasing number of young generation and PAYG implementation where pension benefits is paid by active workers, then pension system in developed countries face financial issues such as budget deficit.In contrast, in the developing countries, older persons live in the low quality of live. There are 80% older persons live without pension benefits. Hence, retirement is a dark period as the individuals lost their chance to have a job and to generate income. The contrast condition creates an issue, how to keep high quality of live for retirees in the developed countries without harms state budget. In another hand, with limited budget, how can developing countries increase quality life for the retirees Based in the issues above, the main objective is to construct a new analytical model for a just and financially sustainable pension system in developing countries. It is a model, which overcomes the issue of the trade-off.  It also aims to illustrate the constructed model with Indonesias case. The other objectives are to scrutinize states role in social protection system among regimes and to know public expectation on pension system in Indonesia."

"Dengan memperhatikan tren integrasi ASEAN, studi pada disertasi ini meneliti potensi keuntungan atau kerugian dari koordinasi bilateral kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5. Studi ini menggunakan versi modifikasi dari model makroekonomi dua negara yang dibangun oleh Liu dan Pappa serta kerangka model teori permainan dengan asumsi interaksi antaragen terjadi hanya satu kali dan semua agen memiliki informasi yang sempurna untuk menentukan kelayakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5.Dengan menggunakan asumsi-asumsi ketat bahwa eksternalitas dari koordinasi kebijakan bilateral hanya akan dinikmati oleh kedua negara yang berpartisipasi dan bahwa suku bunga adalah satu-satunya instrumen kebijakan moneter yang ada, studi ini menghitung tingkat kesejahteraan potensial dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara relatif Indonesia adalah partner potensial terbaik untuk koordinasi kebijakan bagi Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sementara itu, Filipina adalah partner potensial terburuk untuk koordinasi kebijakan bagi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.Walaupun demikian, jika dianalisis dengan kerangka model teori permainan, studi ini menemukan bahwa secara umum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bukanlah pilihan yang layak dilakukan oleh negara-negara ASEAN-5. Studi ini melihat adanya kecenderungan negara dengan skala ekonomi yang lebih besar akan memilih untuk tidak melakukan koordinasi kebijakan dengan negara yang lebih kecil, sementara negara yang lebih kecil akan memilih bekerja sama dengan negara yang lebih besar.Studi ini juga menemukan bahwa karakteristik antanegara yang berbeda menjadi tantangan bagi koordinasi kebijakan di antarnegara ASEAN-5. Walaupun perubahan karakteristik secara individual dapat mengubah level kesejahteraan dari dua negara yang terlibat dalam koordinasi kebijakan, analisis sensitivitas dalam studi ini menunjukkan bahwa bagi negara dengan skala ekonomi yang lebih besar, strategi non-kerjasama cenderung lebih menguntungkan daripada strategi bekerja sama. Dengan demikian, studi ini menunjukkan kemungkinan yang rendah bagi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara ASEAN-5. Kesimpulan studi ini bukan kesimpulan akhir bagi kelayakan koordinasi kebijakan di antara negara ASEAN-5. Bukti empiris menunjukkan adanya koordinasi kebijakan antarnegara ASEAN-5 yang tidak melibatkan instrumen suku bunga, misalnya koordinasi di bidang perdagangan dan pembentukan cadangan devisa bersama.

---

Observing integration trends in the ASEAN, this dissertation examines the potential welfare gains or losses from bilateral fiscal and monetary policy coordination in the ASEAN 5 countries. We use the modified version of the Liu and Pappa rsquo s two country model in our analysis and the one shot perfect information game theory framework to determine whether it is feasible for the ASEAN 5 countries to bilaterally coordinate fiscal and monetary policies.Under strict assumptions that the externalities of bilateral policy coordination will only fall upon the two participating countries and that interest rate is the only available monetary policy instrument, we calculate the potential welfare outcome from fiscal and monetary policy coordination. We find that Indonesia is the best relative potential bilateral cooperating partner for Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. Meanwhile, the Philippines is the worst relative potential bilateral cooperating partner for Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand.However, when we analyze the feasibility of fiscal and monetary policy coordination by using the one shot perfect information game theory framework, we find that bilateral fiscal and monetary policy coordination in general is not a feasible option for the ASEAN 5 countries. Although it is not possible to make strong generalization from the pay off matrices of the bilateral games, we see a tendency that the bigger country should opt not to coordinate policies with the smaller country, while the smaller country should opt to coordinate policies with the bigger country.We observe that different country characteristics pose challenges for bilateral fiscal and monetary policy coordination among the ASEAN 5 economies. While individual change of these characteristics can change the welfare levels for two countries involved in relations, our sensitivity analysis shows that the outcome of non cooperating strategy for the bigger country tend to be superior to the cooperating strategy. Hence our study displays a rather low prospect of fiscal and monetary policy coordination among the ASEAN 5 countries in the future. However, this conclusion is not a final conclusion for the feasibility of policy coordination among the ASEAN countries. Empirically the ASEAN countries are indeed coordinating policies in areas other than interest rate, such as in trade and foreign exchange pooling."