Hasil Pencarian  ::  Kembali

Faebuadodo Hia, author

ABSTRAK
Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara...

1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Metadata PDF
• Abstrak PDF
• Abstrak

Nasution, Etty P. J. , author

Penelitian dalam penyusunan tesis ini terfokus pada kebijakan pembangunan pertanian dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani di Kabupaten Bogar dalam kaitannya dengan optimalisasi peran Pemda, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Permodalan Sektor Pertanian. Ketiga komponen tersebut merupakan unsur terpenting dalam pembangunan daerah khususnya pada sector pertanian yang pada umumnya didomonasi oleh...

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T4947

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Metadata PDF
• Abstrak PDF
• Abstrak

Aang Sugiatna, author

Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh perangkatnya dari segi Ilmu Administrasi Publik . Dalam penelitian ini dibahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan esksteren berupa pengawasan legisiatif oleh DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T-Pdf

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Metadata PDF
• Abstrak PDF
• Abstrak

Simbolon, Binsar, author

ABSTRAK
Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan beberapa tahun terakhir ini sering menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan proses pelepasan hak oleh pihak yang memerlukan tanah. Permasalahan itu terfokus pada tata cara pelepasan hak, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tidak efektifnya penggunaan tanah oleh para pengembang setelah berada dalam penguasaannya....