Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan subversi merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh bangsa/negara Indonesia, khususnya dan dunia pada umumnya. Hal ini menjadi masalah nasional bangsa Indonesia yg perlu ditanggular tanggulangi untuk meningkatkan kewaapadaan kedalam, terutama memberantas, kegiatan subversi asing dalam segala bidang kehidupan dalam menanamkan pengaruh/kekuasaanya di Indonesia, maupun adanya anasir-anasir dalam negeri sendiri yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Tata cara/usaha Pemerintah untuk menanggulangi subversi tersebut dengan mengadakan pengawasan ketat terhadap mass Media asing ataupun menyelidiki secara tuntas orang-orang dan golongan para pelaku golongan tersebut, dengan mengeluarkan Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi yaitu UU No.ll/PNPS/l963.

Abstrak :
ABSTRAK
Korupsi sangat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara dan telah merajalela di bumi Indonesia sejak masa Orde Lama hingga masa Orde Baru sekarang. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika pelaku tindak pidana korupsi itu dihukum yang setimpal dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Pemerintah dalam menghadapi tindak pidana korupsi, telah melakukan berbagai upaya yang antara lain adalah dengan membentuk UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan-ketentuan yang eksepsional baik di bidang hukum materiil maupun di bidang hukum formil. Ketentuan-ketentuan yang eksepsional itu diciptakan dengan·maksud untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Sekarang tinggal pelaksanaannya, yang semua itu sangat bergantung kepada faktor manusianya, yaitu para penegak hukum. Dengan demikian diharapkan agar para penegak hukum dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu, sehingga tindak pidana korupsi di tanah air kita ini dapat diberantas dengan tuntas.