Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerbitan PMK 186 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang menggolongkan kapal dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagai objek pajak bangunan menimbulkan kontra dari sisi wajib pajak. Mereka tidak setuju dengan ketetapan tersebut karena dianggap tidak sesuai dan menambah beban pajak. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau, penerapan, dan dampak penggolongan kapal dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagai objek pajak bangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapal jenis tersebut tidak sesuai dengan kriteria objek sebagai bangunan. Kriterianya yaitu ditanam, memiliki pondasi, melekat, tetap, berada di perairan, dan memiliki fungsi tertentu. Hasil analisis menunjukan bahwa kapal hanya memenuhi kriteria berada di perairan dan memiliki fungsi tertentu. Dalam implemtasi terlihat bahwa beleid tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan memberikan dampak signifikan bagi wajib pajak. Peneliti merekomendasikan adanya penelitian dan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria objek pajak bangunan. ...... The issuance of PMK 186 of 2019 concerning Classification of Tax Objects and Procedures for Determining the Sale Value of Land and Building Tax Objects which classifies ships with storage and processing facilities as objects of building tax, raises cons from the side of the taxpayer. They do not settle with the stipulation and considered it inappropriate and adds to the tax burden. This thesis aims to analyze, implement, and impact the classification of ships with storage and processing facilities as objects of building tax. This research uses an approach with field studies and literature. The results showed that the type of ship did not match the criteria as a building. The criteria are planted, have a foundation, are attached, remain, are in the waters, and have certain functions. The results of the analysis show that the ship only meets the criteria for being in the waters and has certain functions. In the implementation, it can be seen that the regulation is contrary to legal certainty and has a significant impact on taxpayers. The researcher recommends tax research and further regulation regarding the criteria for building objects.

Abstrak :
Pada praktiknya masih ditemukan perusahaan yang membuat dokumen transfer pricing dengan cara ex-post yakni setelah transaksi afiliasi dilakukan atau setelah berakhirnya tahun pajak. Salah satu bentuk sengketa pajak pada transfer pricing yakni Otoritas Pajak menganggap bahwa penggunaan data pembanding internal PT X tidak ex-ante. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal yang sesuai pada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X Tahun 2019 sesuai dengan pendekatan ex-ante menggunakan data pembanding internal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) di Indonesia masih memiliki ketidakpastian sehingga terdapat berbagai alternatif dalam penerapannya. Wajib Pajak menggunakan celah hukum untuk menerapkan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan data pembanding internal untuk menguji prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) transaksi afiliasinya. Di sisi lain, penerapan pendekatan ex-ante dengan menggunakan data pembanding internal menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT X menggunakan analisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan metode RPM yang menunjukkan transaksi pembelian dan penjualan kepada pihak afiliasi yang dilakukan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lebih lanjut pada transaksi pendapatan agen komisi PT X telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada divisi chemical, forest, dan transport sedangkan pada divisi lifestyle transaksi dengan pihak afiliasi dinyatakan tidak wajar. ......In practice, it is still found that companies make transfer pricing documents using the expost method, namely after the affiliate transaction is carried out or after the end of the tax year. One form of tax dispute on transfer pricing is that the Tax Authority considers that the use of PT X internal comparable data is not ex-ante. The purpose of this study is to analyze the implementation of the ex-ante approach in considering the determination of appropriate internal comparable data on the application of the arm’s length principle in Indonesia and the application of the arm’s length principle at PT X in 2019 under the ex-ante approach using internal comparable data. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and field studies (interviews). The results of this research indicate that the application of the exante approach in determining internal comparison data based on the arm's length principle in Indonesia still has uncertainty, so there are various alternatives to its application. Taxpayers use legal loopholes to apply an ex-ante approach in considering internal comparative data to test affiliated transactions' arm's length principle. On the other hand, the application of the ex-ante approach using internal comparison data shows that PT X's affiliated transactions are not in accordance with the principles of fairness and business practice. PT X uses an analysis of the arm's length principle commons using the RPM method, which shows that the buying and selling transactions to affiliates conducted by PT X are not in accordance with the arm's length principle. Furthermore, in the commission agent income transaction, PT X has applied the arm's length principle in the chemical, forest, and transport divisions, while in the lifestyle division, transactions with affiliates are declared unreasonable.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 s.t.d.d Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur mengenai insentif PPnBM atas kendaraan listrik untuk tipe hybrid, PHEV, FCEV, dan BEV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan prinsip kebijakan insentif kendaraan listrik yang efektif dan strategi penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik dengan membandingkan penerapan kebijakan cukai atas kendaraan listrik di Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia memenuhi prinsip jenis dan waktu pemberian insentif, kesederhanaan insentif, daya tahan insentif, tetapi tidak memenuh ketersediaan insentif yang menjadi salah satu tantangan penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik. Selanjutnya, strategi penerapan yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah 1) mengkaji ulang persyaratan TKDN agar kendaraan listrik dapat mendapatkan tarif insentif PPnBM, 2) meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian publik, 3) menyelaraskan kebijakan antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik, dan 4) sosialisasi mengenai kendaraan listrik dan kebijakan insentif atas kendaraan listrik. ......The Government of Indonesia issued an incentive policy of Sales Tax on Luxury Goods on electric vehicles which is regulated in Government Regulation No. 73 of 2019 as amended by Government Regulation No. 74 of 2021. This regulation regulates PPnBM incentives for electric vehicles for hybrid, PHEV, FCEV, and BEV types. This study aims to analyze the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia in accordance with the principles of an effective electric vehicle incentive policy and the strategy for implementing the luxury tax incentive policy on electric vehicles by comparing the implementation of the excise policy on electric vehicles in Thailand. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study indicate that the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia meets the principles of type and timing of incentives, simplicity of incentives, durability of incentives, but does not meet the availability of incentives which are one of the challenges of implementing luxury tax incentive policies on electric vehicles. Furthermore, the implementation strategies that can be carried out by the government are 1) reviewing the local content requirements so that electric vehicles can get luxury tax incentive rates, 2) increasing the number of public charging infrastructures, 3) aligning policies between conventional vehicles and electric vehicles, and 4) socializing about electric vehicle and incentive policies for electric vehicles.

Abstrak :
Peningkatan pemeriksaan terhadap transaksi transfer pricing turut meningkatkan jumlah sengketa transfer pricing, salah satunya sengketa mengenai multiple year data. Sengketa multiple year data umumnya terjadi karena isu waktu. Pada penelitian ini sengketa transfer pricing timbul karena hasil yang berbeda dalam menentukan jumlah tahun yang digunakan untuk multiple year data atas sengketa pajak PT X Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesebandingan berdasarkan lima faktor kesebandingan dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi dasar PT X menggunakan multiple year data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Pada penelitian ini pemeriksa dan PT X menggunakan multiple year data untuk meningkatkan analisis kesebandingan yang lebih andal namun jumlah tahun yang digunakan berbeda. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa PT X melakukan analisis kesebandingan dengan memperhatikan lima faktor kesebandingan, yaitu karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Pada proses penelitian ditemukan bahwa pemeriksa menggunakan multiple year data 3 tahun sementara PT X menggunakan multiple year data 5 tahun. Saran yang dapat diberikan adalah analisis kesebandingan harus dilakukan dengan benar sesuai keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Proses dalam menentukan jumlah tahun yang digunakan dalam multiple year data harus dengan alasan yang sesuai dengan karakteristik fungsi dan industri Wajib Pajak. ......Increased checks on transfer pricing transactions also increase the number of transfer pricing disputes, one of which is disputes regarding multiple-year data. Multiple-year data disputes generally occur due to time issues. In this study, transfer pricing disputes arise due to different results in determining the number of years used for multiple year data on PT X tax disputes in 2015. This study aims to analyze the comparison based on five factors of comparison and find out what are the factors that are the basis of PT X using multiple year data. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. In this study the examiner and PT X used multiple year data to improve the analysis of more reliable comparedness but the number of years used was different. Based on research found that PT X conducted a comparable analysis by paying attention to five comparable factors, namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contract provisions, economic circumstances, and business strategy. In the research process it was found that the examiner used multiple year data of 3 years while PT X used multiple year data of 5 years. The advice that can be given is that the analysis of the match must be done correctly according to the actual circumstances and conditions. The process in determining the number of years used in multiple years of data must be for reasons that correspond to the characteristics of the taxpayer's function and industry.

Abstrak :
Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kota Jakarta Timur pada Periode 2019-2022 adalah suatu fenomena yang perlu diketahui baik penyebabnya maupun strategi pemungutan yang dikerahkan dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Dalam pengumpulan data, teknik yang diadopsi adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai studi lapangan. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah gagasan dari Machfud Sidik (2001), yaitu Teori Strategi Optimalisasi yang memiliki dua dimensi, yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal seperti Pandemi Covid-19 dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab penurunan realisasi ini terjadi. Kemudian, dari sisi strategi pemungutan yang dikerahkan, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur telah melakukan strategi optimalisasi berupa Ekstensifikasi Pajak dengan cara memperluas basis penerimaan dan Intensifikasi Pajak dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, seperti melakukan kerjasama dan diskusi yang melibatkan stakeholder terkait, meningkatkan pengawasan, dan melakukan peninjauan ulang atas Objek Pajak Parkir. ......The decrease in the realization of parking tax revenue in East Jakarta during the period 2019-2022 is a phenomenon that necessitates an understanding of both its causes and the collection strategies deployed to optimize parking tax revenue. This research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm. For data collection, the techniques adopted include a literature study and in-depth interviews as part of the field study. The theoretical framework is based on Machfud Sidik's (2001) Theory of Optimization Strategy, which encompasses two dimensions: Extensification and Intensification. The findings indicate that factors such as the Covid-19 Pandemic and lack of supervision significantly contributed to the decrease in revenue realization. In terms of collection strategies, the East Jakarta Regional Revenue Agency has implemented optimization strategies through Tax Extensification by expanding the revenue base and Tax Intensification by enhancing the collection process, increasing supervision, improving administrative efficiency, reducing collection costs, and boosting revenue capacity through better planning. However, there are still areas that need improvement and enhancement, such as carrying out collaboration and discussions involving relevant stakeholders, increasing supervision, and conducting a review of Parking Tax Objects.

Abstrak :
Munculnya teknologi informasi yang berkembang dari tahun ke tahun, memberikan dampak pada perubahan sistem administrasi pajak. Hal tersebut mendorong DJP melakukan perubahan pada teknologi dan proses bisnis pada sistem informasi perpajakan. Sistem baru yang dibentuk merupakan sistem yang bersifat terbuka terhadap ide dan kolaborasi dengan pihak eksternal, yang disebut Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SIAP menggunakan konsep open innovation technology, secara spesifik pada proses pembentukannya. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan SIAP dapat ditinjau menggunakan konsep open innovation technology, dengan terpenuhinya sebagian dimensi 7 dari 10 dimensi, yaitu resource, entities, value co-creation interactions, governance interactions, stakeholders, measures, dan networks. Hasil kajian yang ditemukan adalah DJP menggunakan sumber daya yang berasal dari internal dan eksternal Kemenkeu untuk melengkapi sumber daya yang belum terpenuhi dan DJP bersifat terbuka dengan mitra eksternal untuk mengembangkan SIAP dengan adanya kerja sama dan kolaborasi dengan pihak eksternal melalui upaya interoperabiltas dengan sistem informasi eksternal. Sedangkan dimensi access rights, measures, dan ecology belum dapat dianalisis lebih lanjut karena adanya rahasia jabatan dan keterbatasan perolehan data pada proses pembentukan SIAP. ......The emergence of technology that develops from year to year has an impact on changes in the tax administration system. This prompted DGT to make changes the technology and business processes in the tax information system. The new system formed is a system that is open to ideas and collaboration with external parties, called the Tax Administration Core System (SIAP). This study aims to analyze SIAP using the concept of open innovation technology, specifically in its formation process. This study uses post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study can be concluded that the process of forming SIAP can be viewed using the concept of open innovation technology, with the fulfillment of 7 out of 10 dimensions, namely resources, entities, access rights, value co-creation interactions, governance interactions, stakeholders, measures, and networks. The results of the study found that DGT uses resources from internal and external Ministry of Finance to complement the unfulfilled resources and DGT is open with external partners to develop SIAP with cooperation and collaboration with external parties through interoperability efforts with external information systems. Meanwhile, the dimensions of access rights, measures, and ecology cannot be analyzed further due to professional secrecy and limited data acquisition in the process of forming SIAP.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Insentif Pajak Peghasilan Impor dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi pada Masa Pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan mix-method, yang meliputi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mengadopsi analisis difference-in-differences. Metode tersebut mengukur pengaruh perlakuan rata-rata terhadap produktivitas wajib pajak konstruksi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Untuk memperkuat analisis kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berupa wawancara mendalam untuk mengkonfirmasi hasil analisis kuantitatif. Sektor konstruksi dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi sektor yang paling ditargetkan oleh Pemerintah dalam kebijakan insentif. Sementara itu, penelitian ini memilih KPP Madya Kota Bekasi karena mengalami penurunan produktivitas paling rendah selama masa Pandemi. Studi menyimpulkan bahwa Insentif Pajak Penghasilan Impor tidak efektif dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi. Keefektifan yang tidak signifikan tersebut disebabkan oleh tingkat utilisasi yang rendah, dengan 96% wajib pajak konstruksi tidak memanfaatkan insentif tersebut. Rendahnya utilisasi ini disebabkan kurangnya minat dari wajib pajak konstruksi dan nilai insentif pajak yang relatif kecil. Namun, insentif pajak ini dapat secara efektif mempertahankan Produktivitas Total Factor dan Produktivitas Tenaga Kerja dari wajib pajak konstruksi yang memanfaatkan insentif tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memantau tingkat pemanfaatan dan mengukur efektivitas insentif pajak sebelum mempertimbangkan penerapannya kembali apabila terjadi penurunan produktivitas wajib pajak konstruksi. ......This study aims to evaluate the effectiveness of the Income Tax Incentive on Imports in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office during the Pandemic. It uses a post-positivism approach with a mixed method, which includes quantitative and qualitative methods. The quantitative method adopts the difference-in-differences analysis. Such a method measures the average treatment effect of the construction taxpayers’ productivity before and after the implementation. To strengthen the quantitative analysis, this thesis uses qualitative analysis in the form of in-depth interviews to confirm the quantitative result. The construction sector is selected as the research object since it becomes the Government’s most targeted sector under the incentive policy. Meanwhile, this study selected the Kota Bekasi Medium Tax Office because it faced the lowest decline during the Pandemic. The study concludes that the Income Tax Incentive on Imports is insignificantly effective in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office. This insignificant effectiveness is attributed to the low utilisation rate, with 96% of construction taxpayers not utilising the incentive. The low utilisation is due to a lack of interest from construction taxpayers and the limited value of the tax incentive. However, such an incentive could effectively maintain the Total Factor Productivity and Labour Productivity of the construction taxpayers utilising the incentive. Therefore, this study recommends that the Government monitor utilisation levels and promptly assess the tax incentive's effectiveness before considering its re-implementation during construction taxpayers’ productivity decline.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum optimal dalam upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan karena jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat. Hal hal ini terlihat masih meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020. Keselarasan dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2 terpenuhi dalam asas revenue productivity, asas certainty, asas efficiency, asas convenienc, dan asas simplicity. Namun Implementasi Kebijakan Pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum selaras dengan asas equity yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ......This study aims to analyze the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province and see the alignment of the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province with ideal tax collection principles. The research approach in this thesis is post-positivism using qualitative methods that focus on phenomena that occur in the field, namely the implementation of the policy of granting the PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province. The results showed that the implementation of the policy of providing PBB-P2 principal relief was not optimal in an effort to assist business actors in fulfilling their tax obligations in a recessionary economic condition due to the Covid-19 pandemic and increasing PBB-P2 revenues due to the lengthy period of preparation and implementation of policies. quite short. This can be seen from the increasing number of PBB-P2 Taxpayers who have not paid the 2020 PBB-P2 determinations and have not been able to reduce the number of PBB-P2 arrears and have not been able to reach the target of disbursing PBB-P2 receivables in 2020. Alignment in policy implementation The basic relief of PBB-P2 is fulfilled in terms of revenue productivity principle, certainty principle, efficiency principle, convenience principle, and simplicity principle. However, the implementation of the policy for the granting of the PBB-P2 principal relief is not in line with the principle of equity which has the potential to increase public or taxpayers' distrust of the DKI Jakarta Provincial Government.

Abstrak :
Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan. ......One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports.

Abstrak :
OECD memberikan rekomendasi untuk menerapkan carry forward dan/atau carry back untuk mengatasi isu volatilitas earnings dan perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak dalam pendekatan interest-to-EBITDA. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan terkait apakah pendekatan interest-to-EBITDA perlu dilengkapi dengan kebijakan carry forward dan/atau carry back, manakah di antara keduanya yang paling sesuai diterapkan di Indonesia, dan apakah terdapat alternatif selain menerapkan kebijakan carry forward dan/atau carry back sebagai pelengkap pendekatan interest-to-EBITDA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward dan/atau carry back perlu diterapkan untuk menangani isu volatilitas earnings sebagai bentuk kompensasi atau tax benefits. Kebijakan carry forward dan/atau carry back juga perlu diterapkan jika terdapat perbedaan pengakuan beban antara akuntansi dan pajak. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward atas interest expense dan/atau kapasitas bunga memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kebijakan carry back sehingga lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Namun, terdapat alternatif lain yaitu mengubah pendekatan interest-to-EBITDA menjadi filter ketiga ketentuan DER; atau menggunakan ketentuan DER untuk mengatasi EBITDA negatif serta menerapkan kompensasi kerugian fiskal. ......OECD provides recommendations for implementing carry forward and/or carry back to address the issue of earnings volatility and differences in treatment between accounting and taxes in an interest-to-EBITDA approach. Furthermore, this study also seeks to answer questions related to whether the interest-to-EBITDA approach needs to be complemented by carry forward and/or carry back policies, which of the two is most suitable to be applied in Indonesia, and whether there are alternatives to implementing carry forward and/or carry back policies to complement the interest-to-EBITDA approach. The approach used in this study is a qualitative approach. Then, the results of the study concluded that carry forward and/or carry back policies need to be applied to deal with the issue of earnings volatility as a form of tax benefits. Carry forward and/or carry back policies also need to be applied if there is a difference in expense recognition between accounting and taxes. Next, the carry forward policy on interest expense and/or interest capacity has more advantages than the carry back policy so that it is more suitable to be applied in Indonesia. However, there is another alternative, which is to change the interest-to-EBITDA approach to the third filter of DER; or using DER to address negative EBITDA as well as apply fiscal loss compensation.