Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di wilayah RT 07 RW 02 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara terdapat masyarakat miskin. Mereka terdiri dari individu dan keluarga yang merupakan sebuah masyarakat miskin yang hidup di permukiman kumuh yang status permukimannya liar dan belum pasti kelestariannya. Asal suku bangsa mereka terdiri dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Mereka merupakan pendatang yang datang dari beberapa daerah yang ada di Indonesia dan keberadaan mereka hanya ketahui oleh RT, RW dan kelurahan setempat namun mereka tidak diakui sebagai warga dari RT, RW dan Kelurahan setempat.

Tingkat pendidikan mereka sebagian besar hanya sampai Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak pernah sekolah, Mata pencaharian mereka sebagian besar diperoleh dari sektor informal dengan penghasilan yang sangat kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Agama yang dianut oleh masyarakat miskin di permukiman kumuh ini sebagian besar beragama islam dan sebagian kecil beragama kristen protestan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ada juga bahasa-bahasa daerah asalnya yang digunakan oleh mereka. Selain itu lingkungan tempat mereka tinggal merupakan permukiman kumuh, semerawut, dengan fasilitas umum yang sangat tidak memadai.

Dengan keadaaan seperti tersebut diatas seharusnya potensi konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat miskin di permukiman kumuh ini adalah sangat besar, namun kenyataannya mereka dapat hidup bersama dengan aman, tertib dan teratur.

Corak keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat miskin di permukiman kumuh ini terjadi karena adanya keteraturan sosial yang diwujudkan oleh Bapak Bambang, Bapak Aming dan Bapak Yudi. Corak keteraturan sosial tersebut terwujud karena adanya pedoman-pedoman yang ada dalam keteraturan sosial yang berlaku dan diikuti oleh masyarakat miskin di permukiman kumuh ini dan corak keteraturan sosial tersebut terjadi karena dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin di permukiman kumuh ini.

Abstrak :
Perhatian terhadap peranan wanita dalam pembangunan meningkat sejak permulaan tahun 70-an, dan memuncak pada tahun 1975 dengan diproklamirkannya Tahun Wanita Sedunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada pertengahan tahun tersebut diadakan pula Konferensi Wanita Sedunia di Mexico City. Indonesia sejak dasawarsa tersebut, memperlihatkan berbagai program kegiatan, seminar, lokakarya, penelitian oleh, dari dan untuk wanita. Maksudnya ialah untuk lebih mengenal keadaan wanita dalam masyarakat yang mengalami perubahan pesat, menganalisis apa yang terjadi, serta menemukan cara menanggulangi hal-hal yang perlu diperbaiki atau dihilangkan. Munculnya perhatian ini berarti pengakuan bahwa kaum wanita merupakan sumber manusiawi, seperti tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sama dengan kaum pria (Mely G. Tan, 1984 : v). Menyadari pentingnya meningkatkan potensi wanita, berbagai studi telah dilakukan untuk menyoroti masalah "wanita dan kerja". Data Studi Makro dan data Studi Mikro menunjukkan dengan "nyata" peranan wanita di pedesaan dalam pekerjaan nafkah di berbagai sektor, pertanian dan non pertanian. Dari data Sensus Penduduk 1980 (Biro Pusat Statistik) nampak bahwa dari 16.9 juta pekerja wanita (dibanding dengan 34.6 juta pekerja pria), sebanyak 9.1 juta (53.8 %) tenaga kerja wanita terlibat di bidang pertanian. Sekitar 7.8 juta (46.2 %) tenaga kerja wanita terlibat di sektor non pertanian, mencakup bidang dagang, jasa, transportasi dan industri "manufacturing". Data hasil Studi Mikro menunjukkan tenaga kerja wanita sebagian besar berada di bidang industri rumahtangga (seperti industri makanan jadi) dan bidang dagang (makanan jadi, minuman dan rokok). Bidang-bidang usaha ini kini dikenal dengan sektor informal. Faktor sosial budaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi peranan wanita dalam pekerjaan nafkah. Sistem kekerabatan yang berbeda (patrilineal, matrilineal atau bilineal) yang mengenal pola adat menetap (setelah kawin) yang berbeda-beda mempunyai implikasi yang berbeda-beda pula terhadap peranan wanita dalam pekerjaan nafkah. Sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Batak menunjukkan kuatnya status sosial laki-laki dalam keluarga dan kerabatnya sejak proses sosialisasi anak sebagai penerus keturunan dan pembawa nama keluarga. Kuatnya peran serta wanita dalam pekerjaan nafkah, khususnya di bidang pertanian memberikan posisi yang kuat pada wanita Batak dalam mengatur perekonomian rumahtangga, hal mana memberikan motivasi yang kuat pada pendidikan anak (Asmi Hutajulu, 1987). Sistem kekerabatan yang sama (patrilineal) pada masyarakat Bali, dan pengaruh yang besar dari agama Hindu yang mengenal sistem kasta mengembangkan adat istiadat yang khas pula bagi wanita Bali. Dalam mengatasi tuntutan untuk bekerja keras pada wanita Bali dan tak jarang pula disertai dengan imbalan kerja nafkah yang lebih kecil dan penilaian terhadap statusnya yang rendah, ternyata kebiasaan falsafah dan religi menyatakan semua pekerjaan itu adalah "dharma" dan baik, telah membenarkan peran serta wanita Bali dalam pekerjaan nafkah yang dianggap tidak pantas pada wanita Jawa. Hal ini telah membantu jangkauan yang lebih besar terhadap peluang bekerja yang meningkat karena berkembangnya pariwisata di Bali (I Gusti A.A. Ariani, 1986). Sistem kekerabatan bilineal pada masyarakat Minahasa ternyata menempatkan wanita pada status sosial yang senilai dengan pria, lebih-lebih jika disertai dengan sumberdaya pribadi berupa pendidikan formal yang tinggi pada wanita. Peran serta wanita dalam adat Mapalus di bidang pertanian yang mencerminkan tipe pekerjaan nafkah berburuh tani karena mendapat upah ternyata tidak menempatkan pekerjaan tersebut pada jenjang yang paling rendah seperti pada masyarakat pedesaan di Jawa (A. E. Wahongan Kosakoy, 1987). Menurut Standing (1981), agak sukar untuk mengungkapkan adanya pola umum tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja wanita karena hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Disamping faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya, partisipasi wanita dalam angkatan kerja juga berhubungan erat dengan siklus kehidupan perkawinan, umur pada kehamilan pertama dan jumlah anak yang dilahirkan (G. Standing, 1985: 395).

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang upaya penerapan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Pnnsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan ini mengandung muatan norma HAM yang lengkap dan alat yang berguna bagi pembudayaan HAM di internal Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi tentang sejauh mana peratuan ini diterapkan di internal POLRI Semua data diperoleh penulis melalui proses pengamatan wawancara mendalam diskusi terfokus dan interaksi intensif dengan polisi selama dalam tugas Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI memperoleh dukungan kuat dan berbagai pihak termasuk lembaga mtemasional untuk menginternalisasi Peraturan Kapolri tentang HAM secara berjenjang, mulai dan Perwira Tinggi Kepala Polisi Daerah dan peserta didik di Pusdik Kapolri juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung implementasi HAM Namun demikian dalam konteks penerapan Perkap POLRI terkendala oleh masalah kelembagaan yang selalu membelit organisasi seperti masalah struktur organisasi sistem pengawasan yang lemah tradisi kekerasan yang sudah lama terjadi biaya operasional terbatas sistem remunerasi yang belum layak, sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak transparan, sistem pengembangan kapasitas SDM di POLRI dll Sosialisasi Perkap HAM yang selama ini dilakukan oleh POLRI belum bisa menjamin bahwa HAM bisa diimplementasikan Keteladanan dari pimpinan POLRI dalam penerapan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penerapan HAM di institusi POLRI