Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan PPh Final yang akan diberlakukan kepada sektor UMKM akan mengalami benturan dengan Skema Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Skema I) dan Skema Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan (Skema II), menganalisis kelemahan dari kedua skema yang telah ada, skema PPh Final yang akan diberlakukan dan kendala yang akan dihadapi bila Skema PPh Final ini diberlakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Perpajakan, Insentif Pajak, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax dan Konsep UMKM. Kendala yang dihadapi DJP dalam pelaksanaan Skema I dan Skema II adalah: (a) sulit menjaring pelaku UMKM, (b) tidak melaksanakan kewajiban pajak, (c) Administrasi Perpajakan yang memberatkan, (d) kecilnya rasio Petugas Pajak dengan WP terdaftar. Skema penerapan PPh Final kepada sektor UMKM adalah WPOP dan Badan yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000, kecuali Pedagang Asongan dan Kaki Lima, merupakan Subjek PPh Final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto selama sebulan. Skema Pengenaan PPh Final akan mengalami benturan dengan pelaksanaan Skema Skema I dan Skema II, karena skema PPh Final tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang ketentuan kewajiban perpajakannya telah diatur oleh kedua skema tersebut selain itu dasar hukum yang digunakan dalam PPh Final tersebut tidak tepat. Kendala yang akan dihadapi DJP atas penerapan Skema PPh Final adalah (a) Potensi kehilangan penerimaan pajak, (b) Menimbulkan kebingungan bagi WP yang masuk dalam kategori Subjek PPh Final, (c) ketersediaan petugas pajak dilapangan untuk mensosialisasikan kebijakan ini. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Memanfaatkan TI sebagai media sosialisasi, pendampingan, penyederhanaan sistem administrasi perpajakan, menambah jumlah pegawai pajak sebagai. Perlu kejelasan apakah kebijakan PPh Final ini merupakan suatu pilihan selain Skema I dan Skema II, Mempersiapkan mekanisme kontrol sistem administrasi perpajakan. Mempersiapkan payung hukum yang kuat mengenai kedudukan kebijakan PPh Final. Menggiatkan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak, Sosialisasi dan Menambah jumlah pegawai pajak sebagai solusi untuk mengantisipasi kendala yang akan dihadapi oleh DJP.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze whether the final income tax policy that will be applied to the MSMEs sector will experience a collision with Scheme Deemed Net Income for the individual taxpayer (Scheme I) and Scheme Facilities Corporate Income Tax Rate Reduction by 50% for Corporate Taxpayers (Scheme II), analyze the drawbacks of two existing schemes, the final income tax scheme would apply and obstacles that will be encountered if the final income tax scheme is implemented. The method used in this study is qualitative. The theory used in this study is the Tax System, Tax Incentives, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax and Concept MSMEs. Obstacles encountered in the implementation of the DGT Scheme I and Scheme II are: (a) it is difficult to capture the perpetrators of MSMEs, (b) no tax obligations, (c) Taxation burdensome, (d) the small ratio of the Tax Officer with the registered taxpayer. Final Income Tax Scheme application to MSME sector is Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers conducting business with gross turnover in a year is less than Rp. 4.8 billion, except Asongan and Merchants Street, is subject to final income tax rate of 1% of gross turnover during the month. Final Income Tax Imposition scheme would clash with the implementation of the Scheme Scheme I and Scheme II, because the Final Income Tax schemes aimed at the individual taxpayer and the tax obligation provisions governing body set up by the two schemes. Besides the legal basis used in the final income tax is not appropriate. Constraints that will be faced by the DGT's final income tax scheme is the application of (a) the potential loss of tax revenue, (b) Causing confusion for Taxpayers that fall into the category final income, (c) the availability of tax officers in the field to disseminate this policy. Efforts to overcome these obstacles are Leveraging IT as a medium of dissemination, facilitation, simplification of the tax administration system, increasing the number of tax officers. Need clarity whether this final income tax policy is an option in addition to Scheme I and Scheme II, Preparing tax administration system control mechanism. Preparing a strong legal framework regarding the position of final income tax policy. Taxpayer extensification program intensified, Socialization and Increase the number of tax officers as a solution to anticipate obstacles to be faced by the DGT.

Abstrak :
.......Pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya perusahaan terpadu kelapa sawit menjadi sengketa yang banyak dibahas di Pengadilan Pajak. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN Masukan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan perusahaan terpadu kelapa sawit selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa Pajak Masukan terkait dengan unit yang menghasilkan BKP Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Namun pengusaha perusahaan terpadu serta Majelis Hakim berpendapat bahwa pengkreditan Pajak Masukan harus dikaitkan dengan ada atau tidak adanya penyerahan yang terutang PPN pada produk akhir dari rangkaian kegiatan usaha integrated tersebut. Analisis ketentuan pengkreditan Pajak Masukan dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang diperoleh dari unit perkebunan yang menghasilkan TBS pada perusahaan terpadu seharusnya dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif mengatur tentang pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya kelapa sawit.

---

ABSTRACT
Crediting VAT input in an integrated enterprise particularly integrated palm oil company becomes a dispute that is widely discussed in the Tax Court . From some case study Verdicts Tax Court concerning the input VAT , there are some different opinions among the DJP in one side with an integrated palm oil company as taxpayer and the panel of Tax Court judges on the other side. DJP found that the input VAT associated with the unit that produces the strategic taxable goods on transfered is exempt from VAT, can not be credited. However the integrated companies and the judges of Tax Court thought that the crediting of Input VAT must be attributed to the existance of the VAT payable transfered on the final product of the intergrated operations. The analysis of input VAT crediting policy was done by analyzing the opinions expressed on each of the three cases taken from this paper. The results of the analysis indicated that the VAT input derived from plantations that produce TBS unit should be credited according to Article 9 (2) of VAT Act No. 18 of 2000 on the Second Amendment of Law No. 8 of 1983 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods . In addition, from the results of the analysis, it?s also known that the existing of VAT rules has not been effectively regulate the VAT input crediting, especially the integrated palm oil company.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan tentang prosedur yang berlaku, baik bagi wajib pajak maupun fiskus guna memperoleh keuntungan dari mekanisme Surat Penegasan. Tesis ini juga menyajikan pelaksanaan praktik mekanisme advance ruling yang berlaku bagi beberapa negara seperti : Jerman, Belanda, Singapura dan India, terkait dengan dasar hukum dari advance ruling, pembatasan masalah, ikatan hukum, jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan, serta masa berlakunya. Hasilnya, walaupun pada praktiknya terdapat perbedaan yang mencolok dengan praktik umum mekanisme advance ruling, namun Surat Penegasan tetap dapat digunakan bagi wajib pajak untuk menyamakan persepsi dengan fiskus terkait interpretasi dari suatu peraturan. Walaupun tidak bersifat mengikat, namun Surat Penegasan ini mampu memberikan sebentuk ke pastian hukum terkait transaksi yang diajukan permohonan melalui mekanisme advance ruling ini.

---

This thesis explore the real procedural both taxpayers and the tax authorities must do in order to get advantages from the Ruling Letter mechanism. This thesis also provide descriptions about the practical of advance ruling mechanism that implemented in some countries such as Germany, Netherlands, Singapore, and India, including the law base of the advance ruling, the limitation of advance ruling, the binding rules, timelines, fees, even the term of advance ruling?s validation. As a result, even though the Ruling Letter mechanism has an excessively different to any common advance ruling mechanism, as an alter native way, we still can consider it to give us a way to equal our perspective in an appropriate term with the tax authorities about our interpretation of tax rules. Though it not bound both of the taxpayers and the tax authorities, it still can give us some kind of certainty to get through with the transaction which proposed in this Ruling Letter mechanism.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang telah dilakukan dalam perumusan formulasi kebijakan dan menilai indikator asas kepastian hukum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 atas pembelian listrik oleh PT PLN Persero . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terpenuhinya seluruh tahapan proses formulasi kebijakan, yakni pendefinisian masalah, membuat kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif, menyajikan alternatif kebijakan, dan memonitor alternatif kebijakan. Selain itu, indikator asas kepastian hukum juga belum terpenuhi seluruhnya, yakni kepastian hukum atas objek, subjek, pendefinisian, penyempitan dan perluasan, ruang lingkup, serta penggunaan bahasa hukum dan istilah. Oleh karena itu agar formulasi kebijakan yang akan datang dapat terimplementasi dengan baik, seharusnya DJP dan BKF turut melibatkan aktor yang berkepentingan secara langsung dalam perumusan formulasi kebijakan, memiliki beberapa alternatif dalam merumuskan formulasi kebijakan, dan melakukan sosialisasi atas adanya perubahan kebijakan. Selain itu agar tercipta kepastian hukum dalam suatu kebijakan, seharusnya penggunaan kata dalam peraturan dibuat dengan pemilihan kata yang tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. ......The purpose of this research is to analyze the stages of what has been done in the formulation of policy formulation and assess the indicators of legal certainty in Minister of Finance Regulation Number 224 PMK.011 2012 on the purchase of electricity. This research uses qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques used in depth interview method. The result of this research is the non fulfillment of all stages of the policy formulation process are defining the problem, making evaluation criteria, identifying alternatives, presenting policy alternatives, and monitoring policy alternatives. In addition, the indicators of certainty have not been fully, are certainty of objects, subjects, definitions, constraints and extensions, scope, and the use of legal language and terms. Therefore, in order for the future policy formulation to be implemented properly, the DJP and BKF should involve directly interested actors in the formulation of policy formulation, have several alternatives in formulating policy formulation, and socialize the policy changes. In addition, in order to create legal certainty in a policy, should the use of the word in the rules made with the election of a firm word and does not generate multiple interpretations.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis temuan audit Pajak pada Kontraktor Migas dilihat dari Aspek Akuntansi, Perpajakan, serta Konsep Migas seperti kesesuaian kontrak, pemenuhan prosedur, serta pertimbangan kekhususan yang mengatur mengenai ruang lingkup Industri Migas. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada temuan audit Tahun Buku 20XX pada sample KKKS. Ruang lingkup yang diangkat adalah koreksi Pajak Penghasilan Badan Minyak dan Gas seperti Alokasi Overhead Kantor Pusat, dan koreksi atas Depresiasi. Pajak lain yang diangkat adalah Pajak Pertambahan Nilai PPN atas Facility Sharing Agreement pada Floating Storage Offloading. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kondisi industri Migas merupakan industri yang spesifik dan perlu diperlakukan dengan mekanisme yang khusus.

---

ABSTRACT
The Research Analyzes the tax audit findings on Oil Gas Production Sharing Contrator viewed from Accounting Principle, Taxation, as well as the Oil Gas concept, including the suitability of the Contract, procedural compliance, as well as consideration of the specifity concerning the scope of the Oil Gas Industry specificity. Research method used is case study on the 20XX audit Findings of the PSC. Scope of the research related with Corporate Income Tax Correction generated from Parent Company Overhead Allocation and Corection from Depreciation. Other Tax Issues analyzed is the Value Added Tax VAT of the Facility Sharing Agreement on Floating Storage Offloading. This research show that the condition of the Oil Gas Industry is a Special Industry and need to be treated with Special procedure.