Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
World Trade Organization (WTO) lebih sering dianggap oleh negara maju sebagai sistem perdagangan bebas multilateral, ternyata tidak lebih hanya sebuah perangkap perdagangan. WTO yang berisi persetujuan perjanjian perdagangan dunia yang meliputi bidang barangl goods (yang diatur dalam GATT), jasa/services (yang diatur dalam GATS), dan kepemilikan intelektual (yang diatur dalam TRIPs); ternyata lebih mengusung kepentingan negara maju ketimbang untuk kepentingan negara berkembang. Bagi Indonesia, yang keikutsertaannya dilakukan melalui ratifikasi perjanjian dalam UU No. 7 Tahun 1994, membawa konsekuensi bahwa kepentingan nasional akan terabaikan; dan hal ini dapat terbuktikan dari produk hukum nasionalnya yang dibuat demi keharusan menyesuaikan prinsip-prinsip liberalisasi sebagaimana dirumuskan dalam WTO. Dalam bidang perbankan, prinsip-prinsip yang harus terintegrasikan dalam harmonisasi hukum nasional adalah Most Favoured Nations Treatment, National Treatment, Transparansi dan Liberalisasi Bertahap. Prinsip-prinsip ini jelas mau menggilas habis atau menggantikan faham Pancasila yang adalah faham keadilan sosial, dan berkehendak menggantikannya dengan faham neoliberalisme, faham mana adalah lebih ekstrem ketimbang faham liberalisme klasik. Dikatakan ekstrem karena neoliberalisme mau mengangkangi sejarah, dengan mengutakan bahwa manusia hanya makhluk ekonomi, bukan makhluk sosial dan politik; padahal pada paham liberalisme klasik, masih mengenal manusia sebagai makhluk sosial. Pengaruh prinsip-prinsip ini dapat kita lihat dari perubahan peraturan yang berkaitan dengan perbankan dalam hal pendirian bank, kepemilikan saham dan tempat kedudukan dan pembukaan kantor cabang, kantor bank campuran, kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang lebih condong mengabaikan kepentingan umum dan lebih mengutakan kepentingan bisnis demi pelipatgandaan modal. Hal ini memberikan gambaran nyata perbankan Indonesia telah berganti dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip WTO, yang didasarkan kepada ideologi neoliberalisme, dan tidak lagi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada penelitian mengenai penentuan obat pilihan berdasarkan tes kepekaan secara invitro telah diperiksa 109 strainkuman patogen, yang terdiri dari 16 strain Streptococcus viridans, 17 strain Streptococcus pneumoniae, 24 strain Staphy lococcus aureus, 22 strain Psedornonas aeruginosa, 10 strain Proteus vulgaris, 10 strain Escherichiaco1i dan 10 strain Kiebsiella pneumoniae, yang semuanya berhasil diasingkan dani para penderita yang datang di Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Tes kepekaan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kepekaan pelbagai kuinan Patogen tersebut terhadap beberapa obàt antibiotika, yang urnurnnya digunakan untuk terapi seperti Penisum, Ampisilin, K16ksas1in, Sulbenisilin, Eritromisin,Gentamisin, Kanarnisin, Tetrasiklin, Kloramfenikol, Streptomisin dan beberapa obat termasuk golongan sulfonamida,yaitu Kotrirnoksasol, Sulfafurazin,. Sulfonamida, Sulfadiazin, Sulfatiazoidan Sulfan-tetôxazol.

Media untuk tes kepekaan kuman yang digunakan pada penelitian ini adalah media agar "DiagnosticSensitivity Test"(DST), seperti yang dianjurkan olehOrganisasi Kesehatan Dunia.

Hasil percobaán menunjukkan, bahwa dari semua obat antibiotika yang dicoba ternyata Gentainisin merupakan obat yang paling poten yang ternyata efektif terhadap beberapa kurnaii patogen seperti S.aureus, P.vulgaris, E.coli dan K.pneuniôniae, sedangkan dan obat golongan sulfonamida ternyata kotrimoksasol merupakan obat yang paling poten terhadap kuman patogen berikut mi : S.viridans, S.pneu.inoniae, S.aureus,P.vulgaris, E.coli, dan K.pneumoniae.

Oleh karena Kotrirnoksasol Diemiliki spektrurn antibakteri yang luas sedangkan efek sarnpingnya relatif kurang serta harganya yang juga relatif rnurah, bila dibandingkan dengan Gentamisin maka obat tersebut dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan obat pilihan dalam terápi suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman patogen tersebut diatas.

Abstrak :
Walaupun insiden infeksi intra okular setelah operasi katarak menurun secara tajam selama 30 tahun terakhir tetapi hal tersebut masih merupakan salah satu penyulit bedah yang paling menimbulkan bencana. (1) Pada permulaan abad ke 20 infeksi setelah bedah intra okular lebih kurang 10 % (Axenfeld, T. 1908). Setelah teknik aseptik dipopulerkan terdapat penurunan infeksi intra okular yang tajam. Sebelum tahun 1950 angka kejadian endoftalmitis pasca bedah menurun menjadi 1 %. (2). Setelah tahun 1945 dilaporkan penurunan menjadi 0,35 % (1), bahkan penelitian lain melaporkan terjadi penurunan sampai 0,1% (3). Penurunan angka infeksi bakteri pasca bedah dari permulaan abad ke 20 sampai sekarang berkurang disebabkan oleh perbaikan teknik aseptik yang digunakan dalam bedah mata. (1). Infeksi ini umumnya disebabkan oleh terjadinya kontaminasi pada saat pembedahan baik dari adneksa mata pasien ataupun dengan alat-alat dan bahan yang digunakan waktu operasi termasuk tetesan dan cairan yang dipakai biasanya untuk membersihkan bilik mata depan. (3,4). Untuk mencegah infeksi dianjurkan pemakaian antibiotik infeksi subkonjungtiva. (3,5)

Abstrak :
Suatu penelitian mengena3 produkal antiserum spsifik terhadap beberapa spesies Salmonella teiah dilakukan di Bag ian Mikrobiologi Fakul tas Kedokterafl Universitas Indonesia di Jakarta Antiserum yang diproduksi itu kernudian digunakan untuk menegakkan diagnosis :Laboratorium yang defenitif dan demarn tifoid denoan menerapkan tehnik koacj lutinasi Tea koaci l .ufinasi. dirancang dengan J alan mensensi tisasikan Staphylococcus aureus strain Kronval denqan antiserum Salmonel la yang spesif.ik , un tuk manciidenti f.ikasikafl agens etiologik dari demam tifoid Antiserum Yang diprodLtkai aaknya telab memper 1 ihatkan has.i 1 koag 1 utinasi. Yang haik Yang berarti Pula, hahwa antiserum tersebut sesungguhnya dapat di unakan sebaqai reaen cl.iacinosl.ik I) isapi n ci p roduk si antiserum Sa lmonell a yang spesi f i k suatu penelitian perband inqan mengenai penggunaafl heherapa strain Staphylococcus aureus liar, yang di.asingkan dari hahan k 1 in 1k tel ah dii aks.nakan da lam tea koaci :i uti.nas.i i tu. t. i am percobaan mi teiah diper.iksa :DerturLtttt.Arut StaphylococcuS aureua strain ATCO No, 2592:3 Staphyl ococcus aureus strain Oxford, clan beherapa strain Staphylococcus aureus liar, disamping strain itandar Staphylococcus aureua Knonval 1 dengan menqciLtflak afl , balk antiserum sFCsifik yang diproduksi pe;iel I t:i. send r.i maupun antiserum spesi fik yang sec:ara komersi.aI didapatkan dan "Di fco Laboratories", den g an has:i. 1 Yang sanqat memuaskan Mel ihat kecepatan reaksinya maka ten ihat baha Staphylococcus aureas strain <:ronval 1 meflLLflJL(kkafl hasil yang aqak 1bih baik diband.ingkafl dengan strain-strain Staphylococcus areu.s yang dicoha Memperhatikan banyaknya antiserum yang di unakan dalam tes koaglutiflasi dibandingkafi dengan tes nonkoag lutinasl biasa maka ten ihat bahwa banyaknya antiserum yang di unakan dalarn t.es koagl.utiflasi hanyaiah 1/10 dari ban y akriy a antiserum yang dipakai pada tes e q lutinasi biasa

Abstrak :
Pembakuan sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang pada waktu itu, yaitu Rasionalisme dan Individualisme. Individu dipandang sebagai pusat kehidupan dan tujuan dari setiap tindakannya. Ia mempunyai akal budi dan kebebasan untuk berkehendak atau berkemauan juga untuk menyatakan ya atau tidak dalam pembuatan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan sarana perwujudnyataan dari kebebasan manusia. Itu berarti perjanjian menjadi sarana aktualisasi jati diri manusia. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat para pihak yang membuatnya, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam sepakat, terpancar kebebasan manusia. Sepakat menjadi hubungan antar individu yang saling memiliki kebebasan, kehendak, dan kemauan. Para individu yang terlibat dalam pencapaian sepakat adalah sejajar dan seimbang. Disetujui atau tidaknya suatu penawaran dalam rangka membentuk perjanjian, bergantung pada kehendak bebas dari para pihak. Pembakuan sepakat tersebut menjawab tuntutan pemikiran Rasionalisme dan Individualisme. Karena itu, sudah sewajarnya sepakat perlu distandardisasi atau dibakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau manipulasi dari pihak-pihak tertentu. Pasal 132 pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan batasan sepakat, yaitu tidak boleh adanya kekhilafan, paksaaan ataupun penipuan. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat secara sah, telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat dari para pihak mengenai hal-hal yang pokok. Jadi, cukup disampaikan secara lisan. Akan tetapi, sifat perjanjian konsensual (asas konsensualisme) ini adakalanya dibatasi dengan perjanjian ormal yang mengharuskan adanya formalitas tertentu (perjanjian harus dibuat dengan akta) yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, agar perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan. Jadi, formalitas tersebut adakalanya merupakan syarat bagi adanya suatu perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Sepakat untuk menutup perjanjian yang memiliki hal tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum tetapi diberikan oleh pihak yang belum dewasa, oleh pihak yang berada di bawah pengampuan, oleh perempuan yang bersuami, atau oleh orang yang kepada siapa undang-undang melarang melakukan perjanjian tertentu, dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan, sepakat untuk menutup perjanjian yang tidak memiliki hal tertentu atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, adalah batal demi hukum, kendatipun diberikan oleh pihak yang cakap. Apabila hanya syarat sepakat yang tidak terpenuhi dalam pembuatan perjanjian, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya.

Abstrak :
Perjanjian baku sudah menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak dalam dunia bisnis. Perjanjian baku pada dasarnya memang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengadakan transaksi. Tetapi perlu diingat bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian tersebut. Pada praktek pelaksanaannya, perjanjian baku memang merugikan pihak yang secara asumtif lebih lemah. Untuk mengantisipasi hal ini berlanjut terus, penulis memberikan uraian secara istoris bahwa ideologi liberalisme dan kapitalisme yang berakar pada hukum alam (natural law) merupakan dasar serta landasan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan kebebasan atau kemerdekaan individu, dan hal ini merupakan salah satu hak asasi (hak yang hakiki) yang dimiliki manusia sebagai individu. Dengan demikian para pihak yang terikat dalam perjanjian baku dapat memandang pihak lainnya sebagai mitra. yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Oleh karena itu penulis mengharapkan kebebasan berkontrak setiap individu dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, dengan campur tangan negara seminimal mungkin. Dengan harapan bahwa perjanjian baku memberikan keseimbangan yang seadil-adilnya bukan membentuk kondisi bahwa kaum bermodal menindas kaum yang sosial ekonominya lebih rendah.