Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan semestinya didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berkenaan dengan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dari tahun 2019-2024 menerima 82 permohonan dispensasi kawin, yang sebagian besarnya (73,1%) dikabulkan oleh hakim. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan mengenai perlindungan anak dalam pemberian dispensasi kawin, penting untuk dipahami secara komprehensif. Untuk itu, fokus dari penelitian ini adalah tentang perlindungan anak dalam pengimplementasian PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian hukum ini berbentuk nondoktrinal dengan menggunakan metode sosio-legal, melalui studi lapangan dan studi tekstual. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat dijelaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu tercermin dalam penetapan dispensasi perkawinan, karena dalam beberapa temuan kasus, hakim kerap mengabaikan isu problematik, seperti child grooming dan statutory rape. Di sisi lain, upaya pencegahan dan penanganan praktik perkawinan anak telah dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah dan masyarakat, program ujian penyetaraan bagi anak yang putus sekolah, layanan kesehatan gratis untuk perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), dan pengadaan Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Akan tetapi, upaya pencegahan dan penanganan praktik perkawinan anak terhambat karena suburnya perkawinan anak di bawah tangan yang sulit untuk ditelusuri.

---

Dispensation of marriage as the granting of permission to marry by the court to a potential husband/wife who is not yet 19 years old to enter into marriage should be based on the principle of the best interests of the child as regulated in PERMA Number 5 of 2019 regarding Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation. Regarding marriage dispensation, the Religious Court of Pandeglang District, Banten Province, from 2019-2024, received 82 applications, most of which the judge granted 73.1%. This fact shows that the issue of child protection in granting marriage dispensation must be comprehensively understood. For this reason, this research focuses on child protection in the implementation of PERMA Number 5 of 2019. This nondoctrinal legal research uses socio-legal methods, field studies, and textual studies. The data collected are then analyzed qualitatively. Based on the analysis, it can be explained that the principle of the best interests of the child is not always reflected in the decision of marriage dispensation because, in some case findings, judges often ignore problematic issues, such as child grooming and statutory rape. On the other hand, efforts to prevent and handle the practice of child marriage by state institutions and non-governmental institutions have been carried out through socialization and advocacy to school students and the general public, an equivalency exam program for school dropouts, accessible health services for women who experience unwanted pregnancies, and the drafting of the National Strategy for the Prevention and Handling of Child Marriage. However, these efforts to prevent and handle the practice of child marriage are hindered by the existence of unregistered child marriages that are difficult to trace."

"Suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, hal tersebut menyebabkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak, termasuk dalam melakukan perbuatan hibah. Kenyataannya masih ditemukan hibah suatu harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Ptk. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum terhadap hibah atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin yang telah menjadi harta peninggalan waris penerima hibah, dan cara agar gugatan penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Ptk dapat diterima. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan bahan perundang-undangan dan teori hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis maka dapat dijelaskan bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT dapat dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat karena pihak yang melakukan hibah tidak berwenang, disebabkan perbuatan hibah terhadap harta bersama tanpa persetujuan dari istri. Hasil analisis kasus kedua terkait cara agar gugatan penggugat dalam kasus dapat diterima adalah dapat diajukan gugatan baru dengan memperhatikan siapa saja pihak yang ditarik sebagai Tergugat termasuk ahli waris yaitu sebanyak 29 orang beserta alat bukti hukumnya.

---

Husbands and wives have the same rights to joint property, this causes legal actions carried out by husbands or wives against joint property to be approved by both parties, including in making grants. In fact, there are still grants of joint property made without the consent of the married couple as in the case of Pontianak District Court Decision Number 127/Pdt.G/2023/PN Ptk. The problem raised in this study is about the legal consequences of grants of joint property without the consent of a married couple that has become the inheritance of the grantee's inheritance, and how to make the plaintiff's claim in Pontianak District Court Decision Number 127/Pdt.G/2023/PN Ptk acceptable. This research uses doctrinal methods conducted through literature studies to collect statutory materials and legal theories which are then analyzed qualitatively. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Grant Deed made by PPAT can be canceled or does not have binding force because the party making the grant is not authorized, due to the act of granting joint property without the consent of the wife. The results of the analysis of the second case related to how the plaintiff's claim in the case can be accepted is that a new lawsuit can be filed by paying attention to who the parties are drawn as Defendants including heirs, namely 29 people along with legal evidence."

"Perjanjian Kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan oleh calon pasangan suami-istri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan syarat publisitas agar pihak ketiga dapat tunduk ke dalam isi perjanjian kawin yang dibuat. Kedudukan harta benda perkawinan pasca perjanjian kawin berlaku, maka harta benda tersebut dianggap telah menjadi milik dari masing-masing suami dan istri sehingga harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan. Penelitian ini menganalisis terkait Akta Perjanjian Kawin yang dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suaminya terhadap aset SHM 2233/Rejosari yang diperoleh sepanjang perkawinan kepada pihak ketiga dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 50/PDT/2021/PT Smg namun faktanya perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil oleh para pihak maupun notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin ke Dukcapil. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disampaikan bahwa Akta Perjanjian Kawin yang tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil tidak dapat dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli dengan pihak ketiga karena dianggap perjanjian tersebut tidak pernah berlaku dan perbuatan jual beli tersebut dapat batal demi hukum. Adapun pertimbangan hakim tidak membatalkan Akta Jual Beli seorang istri dengan pihak ketiga karena adanya Akta Perjanjian Kawin serta Penggugat dalam kasus ini bukanlah seorang dari suaminya melainkan mertua dari tergugat. Meskipun demikian, hakim tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil oleh para pihak maupun notaris dan syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dalam Akta Jual Beli tersebut tidak terpenuhi seluruhnya maka hal ini dapat mengakibatkan perbuatan jual beli yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum.

---

The Marriage Agreement made at or before the time of marriage by the prospective husband and wife who will enter into it will take effect from the time the marriage is held and legalized by the marriage registrar as stipulated in Article 29 paragraph 1 of the 1974 Marriage Law. The registration is intended as a form of fulfillment of the publicity requirement so that third parties can be subject to the contents of the marriage agreement made. The position of marital property after the marriage agreement takes effect, the property is considered to have become the property of each husband and wife so that joint property is considered never to have existed in marriage. This study analyzes the Deed of Marriage Agreement which is used as the basis for a wife to carry out a unilateral sale and purchase without the knowledge and consent of her husband of SHM 2233/Rejosari assets obtained during the marriage to a third party in the case of Semarang High Court Decision number 50/PDT/2021/PT Smg but the fact is that the marriage agreement has never been registered with Dukcapil by the parties or a notary as a public official authorized to register the Deed of Marriage Agreement with Dukcapil. This legal research is in the form of doctrinal research conducted by collecting secondary data through literature study which is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be conveyed that a Deed of Marriage Agreement that has never been registered with the Dukcapil cannot be used as the basis for a marriage contract."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat apakah putusan-putusan terkait dengan ingkar janji nikah dapat digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara-perkara serupa. Peneliti melakukan analisis kritis terhadap dua putusan perdata dan satu putusan pidana kasus ingkar janji nikah. Dalam putusan perdata, tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam putusan pidana, Terdakwa dijatuhkan pidana penjara. Dalam melakukan analisis, Penulis menggunakan metode penelitian berperspektif perempuan untuk mengetahui apakah Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan pengalaman perempuan dan bagaimana dampaknya bagi korban. Dalam putusan perdata, Penulis menemukan bahwa Majelis Hakim lebih memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk memutus ingkar janji nikah sebagai perbuatan melawan hukum, Nilai-nilai tersebut masih menganut nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau kelas kedua. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim masih kurang memperhatikan dampak langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan, dalam putusan pidana Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum dengan memperluas unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP karena ketiadaan hukum. Majelis Hakim dalam putusan pidana memperhatikan relasi kuasa yang ada, namun Majelis Hakim lebih mendengarkan keterangan Terdakwa dibandingkan keterangan Korban. Meskipun demikian, penulis menemukan putusan-putusan yang ada memberikan dampak yang baik bagi korban, baik korban yang ada dalam perkara tersebut maupun di luar perkara. Penulis juga menemukan bahwa untuk menangani kasus ini perlu pemberdayaan perempuan dan peraturan untuk jangka pendek. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

---

ABSTRACT"

"Dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, dokumen kependudukan dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menjadi dasar dari pembagian waris setelah dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan keterangan ahli waris dan dituangkan dalam surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris berdasarkan dokumen kependudukan seharusnya menjadikan surat keterangan waris sebagai alat bukti yang kuat dalam pembagian waris namun, ditemukannya dua surat keterangan waris yang memiliki keterangan berbeda terhadap suatu harta warisan yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian surat keterangan waris khususnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan surat keterangan waris dan akibat hukum dari diberlakukan dan dibatalkannya surat keterangan waris terhadap ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis adalah surat keterangan waris belum dapat sepenuhnya membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris sehingga tidak dapat sepenuhnya melindungi ahli waris karena pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada keterangan yang diketahui oleh ahli waris sedangkan tidak seluruh ahli waris mengetahui hal yang sama mengenai pewaris. Ketidakmampuan pembuktian keterangan yang disampaikan dalam surat keterangan waris oleh ahli waris mengakibatkan surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan ahli waris kehilangan hak mewaris sampai dapat dibuktikan lain. Adapun saran yang dapat diberikan berupa penertiban pencatatan administrasi kependudukan agar pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada satu sumber yang pasti dan adanya kerjasama antara notaris sebagai pembuat surat keterangan waris dan dinas kependudukan catatan sipil sebagai penyedia data administrasi kependudukan.

---

Resident documents function as evidence of ownership of constitutional rights owned by citizens, resident documents can show a person’s legal position and become the basis for inheritance distribution after these documents, together with the statement of the heirs, are traced in the Legal Heir Certificate. Legal Heir Certificates that have different information on the same inheritance raise questions about the legal protection that can be given to the heirs whose names are listed therein and the legal consequences of the enactment and cancellation of the Legal Heir Certificates. The research method used in this research is normative juridical with a case study approach. The result of the analysis is that the Legal Heir Certificate has not been able to fully prove the relationship between heirs because the making of the Legal Heir Certificate is based on information known to the heirs while not all heirs know the same thing about the heir. The validity of the Legal Heir Certificate can be recognized if the heirs can prove that the information submitted in the certificate is correct, the inability to prove the information submitted in the certificate may result in the Legal Heir Certificate being canceled and the heirs losing their right to inherit until it can be proven otherwise. Suggestion that can be given is to control the registration of population administration so that the making of a Legal heir Certificate is based on a definite source and cooperation between a notary as a maker of Legal Heir Certificate and the civil registry office as a population administration registrar. "

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, selama pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan untuk pejabat lain. Notaris dalam fungsinya bertindak untuk melayani masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dan mendapat kewenangan membuat akta autentik dari Negara, untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat. Salah satu kewajiban Notaris adalah Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dalam keadaan Notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris tersebut harus diserahkan oleh ahli waris Notaris meninggal dunia kepada Notaris lain yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Notaris meninggal dunia. Berdasarkan tulisan yang terdapat dalam latar belakang, pokok permasalahaan yang dapat diidentifikasikan dan dirumuskan adalah bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris meninggal dunia yang tidak melapor dan bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga yang membutuhkan salinan akta yang ada dalam Protokol Notaris meninggal dunia yang tidak melapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah hukum serta mengusulkan saran penyelesaiannya, dan menggunakan jenis data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil analisis adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung telah bertanggung jawab untuk terus menggelar sidang mengenai hambatan proses serah terima Notaris HI, yang hingga sekarang masih belum menghasilkan penyelesaian masalah dan berupaya untuk dapat menghubungi ahli waris Notaris HI untuk segera dilakukan penyerahan Protokol Notaris. Akibat hukum bagi pihak ketiga adalah tidak dapat mendapatkan salinan akta ketika dibutuhkan dan tidak memiliki alat bukti yang pembuktiannya sempurna, karena Protokol Notaris masih belum diserahkan kepada Notaris yang berwenang.

---

A notary is a public official with authority to do authentic deeds, as long as the making of authentic deeds is not specific to other officials. Notary, in their function, act to serve the community as officials appointed by the Government and have the authority to make authentic deeds from the State, to serve the needs of the community in legal relations that occur between the parties, which are used as evidence which has perfect evidentiary power and becomes law for those who do. One of the Notary's obligations is the Notary's Protocol which is his responsibility, namely, a collection of documents constituting a state archive that must be kept and maintained by a Notary. In the event that the Notary dies, the Notary Protocol must be submitted by the deceased Notary's heir to another Notary who has been appointed by the Regional Supervisory Council no later than 30 (thirty) days after the Notary's death. Based on the writings contained in the background, the main issues that can be identified and formulated are how the Regional Supervisory Board is responsible for the Notary Protocol of death who does not report and what are the legal consequences for third parties who need a copy of the deed in the Notary Protocol of death who does not report. To answer these problems, doctrinal research methods are used with the type of prescriptive research, with primary data consisting of interview and secondary data. The results of the analysis are that the Bandar Lampung Notary Regional Supervisory Board has been responsible for continuing to hold hearings regarding obstacles to the HI Notary handover process, which until now has not resulted in a resolution of the problem and is trying to be able to contact the HI Notary heirs to submit the Notary Protocol immediately. The legal consequences for third parties are not being able to get a copy of the deed when needed and not having perfect proof of evidence because the Notary Protocol still needs to be submitted to an authorized Notary."

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Lahirnya akta yang bermasalah akibat tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian akan merugikan para pihak yang ada di dalam akta, pihak ketiga dan Notaris itu sendiri. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/PDT.G/2018/PN/DPU mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang didasari utang piutang serta perlindungan hukum pihak ketiga yang dirugikan terhadap batal demi hukumnya akta-akta tersebut oleh Putusan Pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustaka dan data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini adalah Notaris wajib mendengarkan keterangan kedua belah pihak sebagai pertimbangan dalam menuangkan suatu konstruksi hukum ke dalam suatu bentuk akta autentik, oleh sebabnya Notaris perlu menguasai pembaharuan pengetahuan hukum. Notaris wajib memberikan edukasi serta penyuluhan hukum agar para pihak mengerti dengan perbuatan hukum yang akan mereka lakukan bahkan akibat hukum yang akan ditimbulkan. Terkait pemahaman terhadap isi akta, Notaris wajib melakukan pembacaan akta sebagai pemenuhan terhadap syarat formiil pembuatan akta Notaris serta melakukan penolakan jika terhadap permintaan pembuatan akta yang mengandung sebuah kausa palsu. Pemenuhan perlindungan hukum kepada pihak ketiga atas jual beli tanah dari penjual yang tidak berhak mengacu kepada unsur itikad baik. Apabila unsur ini terpenuhi maka hukum memberikan perlindungan kepadanya dimana pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut hak atas tanahnya dengan jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya sertipikat, melainkan hanya dapat mengajukan pengembalian uang kembali dang anti rugi kepada penjual yang tidak berhak.

---

Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds should pay attention to the precautionary principle in making deeds. The birth of a problematic deed that cannot be implemented with the precautionary principle will not only harm the parties in the deed but can also harm third parties outside the deed who have interests, even the notary himself. This study analyzes the decision of the Dompu District Court Number 23/PDT.G/2018/PN/DPU regarding the application of the notary's precautionary principle in making the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Deed of Power of Attorney to sell which frees debts as well as the protection of third parties who have problems against null and void the law of these deeds by the Court. The approach used in this study uses a normative legal research approach by tracing literature or secondary data. The results of this study are that the notary is obliged to listen to the statements of both parties as a consideration in pouring a legal construction into an authentic deed because the notary needs to understand the renewal of legal knowledge. Notaries are required to provide legal education and counseling so that the parties understand the legal actions they will take and even the legal consequences that will arise. Regarding the understanding of the contents of the deed, the notary is obliged to read the deed as a fulfillment of the formal requirements for making a notarial deed and to fight if the request for making a deed contains false causes. Fulfillment of legal protection to third parties for buying and selling land from sellers who are not entitled to refer to the element of good faith. If this element is fulfilled, the law protects him whereby other parties who feel they have land rights can no longer claim their land rights within 5 years from the issuance of the certificate, but can only apply for compensation only to sellers who are not entitled."

"Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyerahan Sertipikat Tanah Kepada Orang Yang Tidak Berhak. Notaris yang dalam pelaksanaan jabatannya diberikan amanah untuk menyimpan Sertipikat Tanah harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas dokumen tersebut, dikarenakan berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara dan masyarakat. Notaris yang memberikan segala bentuk dokumen kepada orang yang tidak berhak, telah melanggar amanah yang diberikan kepada Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah jabatan Notaris. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/PDT.G/2020/PN JMR Majelis Hakim memutuskan Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini berbentuk penelitian doktrinal dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris serta peran Badan Pembina dan Pengawas Notaris atas tindakan penyerahan Sertipikat Tanah oleh Notaris kepada orang yang tidak berhak. Secara perdata, tindakan Notaris telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. Secara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris telah melanggar kewajiban Notaris, yaitu mengenai amanah, kehati-hatian, dan rahasia jabatan. Peran Badan Pembina dan Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran dalam menjalankan jabatan notaris adalah pembinaan, yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dan penindakkan dengan pemberian sanksi akan diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

---

The Accountability Of Notary For Handing Over Deed Of Land To A Person Who Are Not Entitled To. Notary who’s in carrying out their duty is trusted for keeping Deed of Land obliged to return it to the person who’s entitled to the document, it is caused by the Notary’s obligation for keeping the trust that has given by the State and society. A Notary who handovers any kind of document to another person who is not entitled to is violated trust that has been given to Notary as trustworthy individual as said in the Notary’s Oath. According to Jember District Court Verdict Number 121/PDT.G/2020/PN JMR the Panel of Judges verdict that the Notary had committed an unlawful act. This thesis is doctrinal research which based on normative juridical study and analyses the Notary’s accountability as well as the prosecution by the Notary institutions for the action of handing over Deed of Land by Notary to a person who are not entitled to. By the private law, Notary’s action fulfilled the factors of Unlawful Acts which are: there is action, the action is against the law, there is loss for the victim, there is causality between action and loss, and there is a fault. By the Acts of Notary and Notary’s Code of Ethic, Notary has violated the Notary’s obligation, which are trustworthiness, prudentialism, and confidentiality. The role of Notary’s development and supervisory institution against the violation of Notary’s Code of Ethic and violation in implementing Notary’s duty is development, given by the Notary Honorary Council and enforcement by giving penalized, which will be decided by the Notary Supervisory Council and the Honorary Council of the Indonesian Notary Association."

"Notaris dalam membuat akta wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan isi akta dengan memperhatikan asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris memerlukan wawasan yang luas dan selalu memperhatikan mengenai perkembangan keilmuan dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, hal tersebut bertujuan agar Notaris tidak salah dalam mengkonstruksikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta. Metode penelitian dalam tesis ini ialah bentuk penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif Hasil penelitian ini adalah akibat hukum akta sewa menyewa rumah yang dibuat berdasarkan PPJB adalah sah dan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian serta berlaku bagi undang-undang bagi para pihak karena akta PPJB Nomor 22 telah dilakukan secara lunas sehingga secara yuridis materiil dianggap telah terjadi peralihan hak kepemilikan sehingga calon pembeli berhak untuk menyewakan objek miliknya kepada pihak lain yang dituangkan kedalam Akta Sewa Menyewa Nomor 23, akan tetapi pada kasus ini Penulis berpendapat bahwa Notaris salah dalam merumuskan persoalan hukum antara para pihak. Seharusnya Notaris membuat akta pinjam pakai bukan akta sewa menyewa karena pihak penyewa dibebaskan dari pembayaran harga sewa. Perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa sehingga menimbulkan kerugian terhadapnya apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata maka pihak yang menyewakan berhak untuk memperoleh hak-haknya kembali akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dengan meminta pemenuhan prestasi, ganti kerugian, dan pengembalian objek sewa

---

Notary is obliged to provide legal counselling by paying attention to the deed carefully. Notary requires extensive knowledge, looking for knowledge developments, and paying attention to the rule of the law in order of the occupation, to avoid legal problems in the future. This research analyze the decision of the judges about the law consequences of the lease deed based on PPJB and legal protector for the lessoe due to default that causing loss based on the decision of high court Medan number 8/pdt/2022.PT MDN. The research method in this thesis is a form of doctrinal research by using typology of research. The result of this research indicates that legal consequences of the lease deed based on PPJB is valid and binding the parties of the agreement because the PPJB deed Number 22 has been paid in full so that it is legally considered that there has been a transfer of ownership rights so that prospective buyers are authorized to rent their objects to other parties as stated in the Lease Deed Number 23. However, the notary made a mistake in classifying a legal problem. Legal issues in the case lead to problems in the form of loan deed. Notaries should make a loan deed instead of a lease deed because the tenant is exempt from paying the rental price. Legal protector for the lessoe due to default that causing loss associated to article 1267 KUHPerdata, then the lessoe has the right to get the object of the rent back due to the default that caused by the lessee by asing for the fulfilment of the contents of the agreements, compensation, and return of the object of the lease"

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak salah satunya adalah hak cuti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris guna memperoleh hak cuti adalah sudah menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun sesuai pada Pasal 25 UUJN. Pihak yang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan cuti adalah Majelis Pengawas Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengajuan permohonan cuti bagi Notaris yang belum menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun dan pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerima atau menolak permohonan cuti Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penulisan normatif. Hasil dari penelitian ini pengajuan cuti bagi Notaris RE yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun dianggap sah, Notaris RE mengajukan cuti dikarenakan harus melahirkan meskipun belum memenuhi satu syarat cuti, serta pertimbangan bagi Majelis Pengawas Notaris adalah melindungi hak perempuan untuk melahirkan dan keadaan mendesak yang dialaminya. Pihak yang berwenang menyusun UU khususnya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai cuti sebaiknya meninjau kembali pengaturan yang mengatur cuti Notaris melahirkan dan cuti yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun, dan kepada Notaris yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun namun mengalami keadaan mendesak tetap harus mengajukan permohonan cuti yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan waktu kebutuhan cuti.

---

Notaries are public officials who have rights, one of which is the right to leave. One of the conditions that must be met by a Notary in order to obtain the right to leave is that he has served a term of office of 2 (two) years according to Article 25 UUJN. The party authorized to accept or reject requests for leave is the Notary Supervisory Board. The problem in this study is regarding the submission of requests for leave for Notaries who have not served a term of 2 (two) years and the considerations of the Notary Supervisory Board in accepting or rejecting requests for Notary leave. To answer these problems used normative writing method. The results of this study are that submitting leave for Notary RE who has not served a two-year term of office is considered valid, Notary RE applying for leave because they have to give birth even though they have not fulfilled a leave requirement, and the consideration for the Notary Supervisory Board is to protect women's rights to give birth and the urgent situation they are experiencing. The party authorized to draw up laws, especially ministerial regulations governing leave, should review the arrangements governing maternity leave and leave for notaries who have not served a two-year term, and notaries who have not served a two-year term but are in an urgent situation must still apply for leave. addressed to the Notary Supervisory Board in accordance with the time of need for leave."