Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta faktor pendukung dan kendala pemeriksaan dan pelayanan lalu lintas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau. Selanjutnya menentukan strategi peningkatanlayanan PLBN Terpadu Nanga Badau agar lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori implementasi George C. Edward III dalam buku Agustino (2017) dengan indikator, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan lintas batas. Strategi ditentukan dengan menggunakan konsep Pearce dan Robinson (2000) tentang analisis lingkunganinternal dan eksternal organisasi atau dikenal dengan istilah analisis SWOT. Pedoman dalam menentukan strategi pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendapat C.T. Wu (2001). Strategi tersebut terdiri dari investasiinfrastruktur sebelum pembangunan ekonomi dimulai, investasi sektor swasta serta program kebijakan yang bertujuan memfasilitasi pengembangan lintas batas. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan secara langsung dan terus menerus sehingga data jenuh. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PLBN Terpadu Nanga Badau merupakan tempat keterpaduan layananunsur CIQS dan kegiatan operasional dan maintenance. Keterpaduan pelayanan terdiri atas 6 (enam) instansi yaitu: BNPP, Bea dan Cukai, Imigrasi, KarantinaHewan dan Tumbuhan, Karantina Ikan dan Karantina kesehatan. Faktor pendukung pelaksanaan berupa peraturan yang jelas, sarana pemeriksaan inti serta sumber daya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya. Faktor kendalaberupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kantor pusat yang berada jauh dari PLBN, jumlah anggaran operasional dan petugas sedikit serta pola kebiasaan masyarakat melakukan lintas batas. Hasil analisis SWOT diketahui bahwa strategi yang tepat dalam meningkatan pemeriksaaan dan pelayanan lintas batas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau adalah memobilisasikekuatan yang ada untuk bisa meminimalisir ancaman dan mengubah menjadi peluang seperti dengan cara diversifikasi layanan dan pemeriksaan.

---

This article described and analyzed the implementation, supporting factors and related obstacles in the implementation of cross border inspections and services for people and goods at the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. The objective was to determine the strategy to improve the services at Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. This research applied descriptive qualitative method. The researcher also applied implementation theory from George C. Edward III, as referred in Agustinos book (2017) with indicators, communication, resources, disposition and organizational structure, all of these elements were used to analyze theimplementation of cross-border inspections and services. The strategy is determined by using the concepts from Pearce and Robinson (2000) about the analysis of the internal and external environment of the organization or better known as the SWOT analysis. The guidelines in determining the strategy for developing the border region was adapted from C.T. Wu (2001). The strategy consists of infrastructure investment prior to economic development, private sector investment and policy programs aimed at facilitating cross-border development. The source of the data were from interviews and field observations. Then, the data were analyzed based on the model from Miles andHuberman (1992). The data obtained were analyzed directly and continuously until the data reached the saturated point. In conclusion, the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau was a good model of for integrated cross border post that met the service criteria of CIQS and also for operational and maintenance activities. The integrated services consist of 6 (six) agencies,namely: BNPP (National Border Management Authority), Customs, Immigration, Animal and Plant Quarantine, Fish Quarantine and Health Quarantine. The supporting factors for the implementation of inspections and services were clear and definitive regulation, complete inspection facilities and competent human resources for this field. The obstacle factors were limited supporting facilities and infrastructure, head office which was quite distantfrom PLBN, limited operational budget and limited number of officials, and locals habit in dealing with cross border activities. The results of the SWOT analysis revealed that the effective strategy in improving cross-border inspections and services for people and goods in Integrated Cross Border-Post (PLBN) is to mobilize all available resources and power to minimize threatsand transform them into opportunities by conducting diversification of services and inspections."

"Sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab agar dapat kembali kemasyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tetang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hakhak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru memperlakukan narapidana narkotika dalam konsep pembinaan tersebut, dengan kondisi jumlah narapidana kasus narkotika mendominasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru baik itu dengan kategori bandar dan pengedar narkotika yang perlu ada penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data utama berasal dari informan narapidana narkotika yang sedang menjalani massa pidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa hal yaitu: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.Hasil penelitian peneliti menemukan Perlakuan terhadap narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar di perlakukan sama dengan narapidana kasus kejahatan lainnya baik didalam penempatan dan perlakuan lainnya, tetapi juga dilakukan berbeda pada perawatan kesehatan dimana saat narapidana kategori bandar dan pengedar tersebut mengalami reaksi sakau atau ketagihan di dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang merupakan Lapas umum. Narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar mengetahui adanya aturan khusus tentang perlakuan narapidana narkotika resiko tinggi meskipun tidak terlaksana di Lapas umum Pekanbaru Riau, sehingga karena itu perilaku narapidana narkotika kategori bandar dan pengedar melakukan kesepakatan-kesepakatan informal dengan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan mereka.

---

In accordance with the concept of the correctional system aims to make inmates as good citizens and responsible in order to return the society and protect the public against the possibility of repeated criminal acts by inmates, as well as an application of the values contained in Pancasila. Under the provisions Undang-Undang No. 12 of 1995 Correctional neighbors, particularly pasal 14 on the rights of prisoners, is the basis that prisoners should be treated well and humanely in an integrated coaching system.So the researchers wanted to see how the Lapas Kelas IIA Pekanbaru prison officers treat prisoners narcotics in the coaching concept, the condition number of inmates in prisons narcotics cases dominate both the Lapas Kelas IIA Pekanbaru with status as users, traffickers and drug dealers that there needs to be more comprehensive treatment and sustainable.In conducting the study researchers used a descriptive method with qualitative approach, the primary data source is derived from narcotics informant inmate who is serving a criminal mob in Lapas Kelas IIA Pekanbaru, to collect data using observation, library research, and in-depth interviews. The method used in the study includes several things: research approach, data collection techniques, and data analysis techniques.The results of the study researchers found treatment of inmates with drug dealers and traffickers category is treated the same as other crimes inmates both in placement and other treatments, but it is also done differently in the health care category where current inmates and drug dealers are having a reaction sakau or hooked in the Lapas Kelas IIA Pekanbaru which is common prison. Inmates with drug dealers and traffickers categories aware of any specific rules concerning the treatment of prisoners at high risk narcotics although not implemented in the general prison Pekanbaru Riau, so therefore the behavior of inmates category narcotics dealers and dealers do informal agreements with Lapas Kelas IIA Pekanbaru officers in dealing with compliance their needs."

"Kawasan konservasi merupakan kawasan khusus yang dilindungi untuk menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya. Pada kenyataannya, terdapat banyak kasus perburuan liar di dalam kawasan konservasi yang mengancam keberadaan satwa langka. Perburuan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera adalah salah satu contohnya. Studi ini akan menjelaskan bahwa perburuan liar terhadap satwa langka yang terjadi di kawasan konservasi dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Perburuan satwa langka yang terjadi di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat akan dianalisis dengan menggunakan teori dalam environmental criminology, yaitu teori aktivitas rutin yang melihat adanya pelaku potensial, keberadaan target, dan tempat.

---

Conservation area is specific protected area to maintain biodiversity inside it. But in fact, there are many cases of poaching inside conservation areas that threatened the endagered species. The poaching of sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) that happens in Kerinci Seblat National Park in Sumatera is one of the example. This study will explain that poaching can be categorized as environmental crime. Poaching in Kerinci Seblat National Park protected areas will be analyzed using environmental criminology, that is routine activity theory which see potential offender, suitable target, and places."