Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan-perbedaan dalam angka pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor perusahaan Kawasan Berikat KB dan perusahaan Fasilitas Impor Tujuan Ekspor FITE sebagai akibat dari perbedaan cara dalam pemberian fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal/prosedural dalam kedua skema tersebut. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan uji homogenitas dan uji beda rata-rata dari angka pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor serta analitis deskriptif menggunakan grafik dan statistik deskriptif dari nilai impor, nilai ekspor, pertumbuhan nilai ekspor, dan rasio ekspor-impor. Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan nilai eskpor tahunan kedua skema KB dan FITE. Sementara untuk angka rasio ekspor-impor, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara rasio ekspor-impor kuartalan dan tahunan perusahaan KB dengan perusahaan FITE. Selain itu, hasil pengolahan data juga menemukan bahwa pada rezim ketentuan FITE yang menekankan pada pengetatan dalam pelayanan dan pengawasan FITE, kinerja pertumbuhan nilai ekspor perusahaan FITE cenderung mengalami penurunan sementara pada rezim ketentuan FITE yang memberikan relaksasi pengaturan, pertumbuhan nilai ekspor dan rasio ekspor-impor perusahaan FITE tersebut cenderung mengalami peningkatan.

---

This study aims to analyze the distinction between export growth and export import ratio conducted by Bonded Zone KB and Import Facilities for Export Oriented Goods FITE schemes as a result of differentiation in rewarding fiscal and non fiscal procedural facilities in both schemes. The analysis is conducted quantitatively by committing homogeneity test and comparing means and qualitatively by using graph and descriptive statistic numbers on import value, export value, export growth value, and export import ratio in both schemes. The results show that there is a statistically significant difference between KB's annual growth export mean and FITE's annual growth export mean. In regards to export import ratio, there's a statistically significant difference between KB's export import ratio mean and FITE's export import ratio mean both in quarter and annual datum. Furthermore, the study also finds that in a regulation regime that emphasizes on tightening the servicing and supervising of FITE scheme, FITE's export growth performance tends to decrease while in a regulation regime that gives rule's relaxation, FITE's export growth performance tends to increase. Key words Bonded Zone, KB, Export Oriented Import Facilitation, FITE, Export Growth, Export Import Ratio, Difference Analysis, Compare Means, Descriptive Statistic."

"ABSTRAKLaporan ini menguraikan analisis kepatuhan PT WS dalam melakukan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Badan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PPN . Hasil analisis menunjukkan bahwa PT WS sudah patuh terhadap kewajiban pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan Badan. Pihak pemberi penghasilan atas jasa yang diberikan PT WS tidak perlu memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Untuk kewajiban pemotongan pajak withholding tax , PT WS tidak berkewajiban untuk melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima pengemudi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa PT WS belum patuh terhadap kewajiban memungut dan melaporkan PPN.

---

ABSTRACTThis report explains about compliance level analysis of PT WS in performing tax obligations of Corporate Income Tax, withholding of Article 21 Income Tax and the collection of Value Added Tax. The result of analysis shows that PT WS has complied with obligation of payment and submission of Annual Tax Return. The user of the services provided by PT WS shall not withhold the Income Tax of Article 23. For the obligation of withholding tax, PT WS shall not be liable to withhold the Income Tax on Article 21 which the driver receives. The results of the analysis also shows that PT WS has not complied with the obligation to collect and report the VAT."

"ABSTRAKDalam suatu proses pemungutan pajak, terdapat prosedur pengawasan melaluikegiatan pemeriksaan pajak. Namun pada kenyataannya koreksi yang dilakukan olehpemeriksa pajak banyak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Setidaknya sejaktahun 2011-2014, berkas masuk sengketa pajak di Pengadilan Pajak kian meningkat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fakor utama penyebab timbulnya sengketapajak dan mempelajari permasalahan yang menyebabkan meningkatnya sengketapajak di Pengadilan Pajak sejak tahun 2011-2014.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa pajak adalahkarena terdapat perbedaan pengaplikasian hukum. Perbedaan pengaplikasian tersebutdapat disebabkan karena multitafsir peraturan perundang-undangan maupunperbedaan pemahaman substansi transaksi. Selain itu, timbulnya sengketa pajak jugatidak terlepas dari asumsi bahwa setiap individu bertindak sesuai dengankepentingannya. Permasalahan yang menyebabkan sengketa pajak meningkat setiaptahunnya adalah karena terdapat ketidakefektifan sistem administrasi dalampenyelesaian sengketa di tahap pemeriksaan dan keberatan serta kemampuanPengadilan Pajak untuk menghasilkan putusan tidak sebanding dengan peningkatanjumlah berkas sengketa yang masuk.

---

ABSTRACTIn a process of tax collection, there are monitoring procedures through taxaudits. But in fact the many corrections made by tax inspectors are not approved bythe Taxpayer. At least since 2011-2014, new file of tax disputes in the Tax Court isincreasing. This study was conducted to determine the main factor that causing taxdisputes and study the issues which led to increased tax disputes in the Tax Courtsince 2011-2014.This study is a qualitative research with descriptive design. The resultsshowed that the factors causing the tax dispute is because there are differences in theapplication of the law. The difference could be due to the application of multipleinterpretations of the legislation and the differences in understanding of thesubstance of the transaction. In addition, the incidence of the tax dispute can not beseparated from the assumption that individuals act according to its interests. Theproblems that led to the tax dispute is increasing every year because there areinefficiencies in the administrative system of dispute settlement in tax authority aswell as the ability Tax Court to give verdict is not proportional to the increase in thenumber of disputes new file."

"ABSTRAKTugas akhir ini hanya membahas sebatas kasus sengketa transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk tahun pajak 2007. Penulis membahas sebatas penyebab-penyebab apa yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus sengeketa transfer pricing. Setelah penulis meneliti lebih jauh, penyebab-penyebab yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus ini dikarenakan menurut Direktorat Jenderal Pajak terdapat transaksi yang tidak sesuai kelaziman di penjualan ekspor, penjualan lokal, dan biaya royalty. Tujuan penulisan ini juga untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing hingga dia mendapatkan sengketa transfer pricing. Selain itu untuk melihat bagaimana DJP, dan Mejelis Hakim dalam menangani kasus ini.

---

ABSTRACTThis study is aim to analyze the extent of transfer pricing disputes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation for fiscal year 2007. The author discusses the extent of the causes of what makes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this transfer pricing disputes cases. After the authors examined further, the causes that made Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this case because according to the Directorate General of Taxation are no transactions that do not fit to the norm in export sales, domestic sales, and royalty fees. The objective for this study is also to see what has been done by Toyota Motor Manufacturing Corporation until he got a transfer pricing disputes. In addition to seeing how the DGT, and The judges in charge of this case. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaruh dari adanya konsentrasi konsumen dalam perusahaan, yaitu dimana perusahaan memiliki konsumen yang pembeliannya melebihi 10 dari total nilai penjualan perusahaan, terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan konsentrasi konsumen memiliki ketergantungan yang tinggi kepada konsumen tersebut, sehingga menyebabkan perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan mengatasi risiko keuangan dengan cara mengurangi kas keluar perusahaan dalam suatu periode dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Penelitian ini menemukan pengaruh negatif yang signifikan antara konsentrasi konsumen terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan, namun tidak signifikan jika rasio penjualan kepada konsumen utama terhadap total penjualan perusahaan dimasukkan dalam penelitian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the effect of customer concentration in a firm, which is a state where a firm has a customer who buys more than 10 of firm 39 s total sales, on corporate tax avoidance. Firms with customer concentration tend to heavily rely on its major customers, increasing the firms 39 financial risk. Tax avoidance is one of the methods to mitigate firms 39 financial risk by decreasing firms 39 cash outflow and increasing earnings. This thesis finds significant negative association between customer concentration and tax avoidance, but the association becomes insignificant if we consider the ratio of sales to major customer to firm 39 s total sales. "

"Karya akhir ini membahas kasus sengketa pajak yang dialami PT XYZ untuk tahun pajak 2010. Pembatasan kasus sengketa pajak yang dibahas adalah pada penetapan harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pembayaran royalti yang dilakukan PT XYZ terhadap perusahaan induknya di Jepang. Penulis melakukan analisis terkait pokok permasalahan dari sengketa pajak dan memberikan suatu kesimpulan mengenai tindakan yang sebaiknya diambil Wajib Pajak selanjutnya dan argumen yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyatakan sanggahannya terhadap tuduhan pihak otoritas pajak. Selain itu, penulis juga menguraikan teori dan konsep terkait penetapan harga transfer di Indonesia, khususnya untuk pembuatan Dokumentasi Penetapan Harga Transfer.

---

This study is aim to analyze the tax dispute case experienced by PT XYZ for the fiscal year 2010. The limitation of tax dispute case under review is the determination of the arm rsquo s length transfer price of royalty payment conducted by PT XYZ towards its parent entity established in Japan. The author has analyzed the main problem of this tax dispute case and issued a conclusion regarding the next appropiate action to be taken by tax subject and the argument which may be used by tax subject to declare rebuttal towards accusation made by tax authority. Further, the authority also described the theory and concept behind the transfer pricing mechanism in Indonesia, especially for the Transfer Pricing Documentation drafting. "

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dari audit internal dalam memastikan efektivitas code of conduct serta meningkatkan good corporate governance pada salah satu BUMN di Indonesia, yaitu PT Sucofindo. Berdasarkan literatur serta fungsi Satuan Pengawasan Intern SPI PT Sucofindo, terdapat salah satu fungsi audit internal yaitu memastikan efektivitas penerapan code of conduct perusahaan. Audit internal juga ikut berupaya dalam meningkatan good corporate governance melalui risk based internal audit, quality assurance improvement program, serta hubungan dengan Komite Audit. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa SPI PT Sucofindo tidak berperan dalam memastikan efektivitas penerapan code of conduct. Namun, SPI PT Sucofindo berperan dalam meningkatkan good corporate governance melalui faktor-faktor pendukung keberhasilan SPI PT Sucofindo yang sudah cukup baik serta fungsi pengawasan internal perusahaan.

---

ABSTRACTThis research was conducted to analyze the role of internal audit in ensuring the effectiveness of code of conduct and improving good corporate governance in one of state owned enterprises in Indonesia, namely PT Sucofindo. Based on the literature and function of Satuan Pengawasan Intern SPI of PT Sucofindo, there is one function of internal audit that is to ensure the effectiveness of application of company code of conduct. Internal audits also work in improving good corporate governance through risk based internal audit, quality assurance improvement programs, and relationships with the Audit Committee. The result of the research indicates that SPI PT Sucofindo has no role in ensuring the effectiveness of code of conduct implementation. However, SPI PT Sucofindo plays a role in improving good corporate governance through the success factors of the success of SPI PT Sucofindo and internal control function. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan derivatif terhadap penghindaran pajak pada bank umum di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap bank umum kecuali bank asing, bank daerah dan bank syariah dengan periode yang dilakukan selama tiga tahun yaitu 2014 hingga 2016. Proksi yang digunakan sebagai pengukur penghindaran pajak pada penelitian ini adalah book tax difference dan effective tax rate. Hasil penelitian dengan pengukuran book tax difference menunjukkan bahwa tingkat penggunaan transaksi derivatif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian dengan pengukuran effective tax rate menunjukkan bahwa tingkat penggunaan derivatif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank umum yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2014-2016.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the use of derivatives against tax avoidance in commercial banks in Indonesia. The study was conducted on commercial banks except for foreign banks, regional banks and sharia banks with a period of three years from 2014 to 2016. Proxies used as tax avoidance measure in this study is the book tax difference and effective tax rate. The result of the research by using book tax difference measurement shows the level of the use of derivatives have a positive effect on tax avoidance, while the result of the research with the effective tax rate measurement indicates the level of the use of derivative has no effect on tax avoidance at commercial banks held and supervised by the Financial Services Authority during 2014 2016 . "

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan kualitas audit terhadap kemungkinan perusahaan mengikuti pengampunan pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dari 252 perusahaan yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak, 85 berpartisipasi di tahun 2016 dan sisanya di tahun 2017. Berdasarkan auditor laporan keuangan perusahaan, 19 diaudit oleh Big Four dan sisanya oleh Non Big Four. Penelitian ini menemukan perusahaan yang diaudit oleh Big Four memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mengikuti pengampunan pajak. Penghindaran pajak tidak mempengaruhi kemungkinan perusahaan mengikut pengampunan pajak. Perusahaan yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak tidak semata-mata menanggung beban berupa uang tebusan namun juga mengakui beban akibat penghapusan akumulasi rugi fiskal, tagihan pajak, dan aset pajak tangguhan. Perusahaan memperoleh manfaat berupa kepastian pajak, fasilitas pengampunan pajak, dan pengakuan aset.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of tax avoidance and audit quality on probability of participating tax amnesty. This study focuses on company participating tax amnesty based on ldquo Undang Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak rdquo . From 252 companies participating in tax amnesty, 85 participate in year 2016 and the rest in year 2017. Based on company rsquo s auditor, 19 are audited by Big Four and the rest are audited by Non Big Four. This study found companies which is audited by Big Four have lower probability of participating tax amnesty. We also found no significant effect of tax avoidance on probability of participating tax amnesty. The company participating in tax amnesty not only incurred expense for ransom money, but also incurred some expenses due to write off accumulated fiscal losses, claim for tax refund, and deferred tax asset. Moreover, the company benefits from tax certainty, tax amnesty facilities, and asset recognition."

"Penelitian ini menguji pengaruh risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak. Penelitianini juga meneliti efek moderasi efektivitas dewan komisaris terhadap pengaruh risikokebangkrutan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur publik Indonesia dengan periode 2014 hingga 2016, yang diuji melalui regresi data panel dengan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kebangkrutan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan yang menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Selainitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris melemahkan hubungan positif risiko kebangkrutan dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan komisaris memiliki peran dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang meliputi perencanaan pajak.

---

This study examines the effect of bankruptcy risk to tax avoidance. This study also examines the moderating effect of board of commissioners effectiveness on bankruptcy risk to taxavoidance. This study uses sample of Indonesian public manufacturing company with financial period of 2014 to 2016, which are tested through data panel regression with random effect model.

The results of study show that bankruptcy risk has a positive effect of tax avoidance. Firms with higher bankruptcy risk has higher tendency to do a tax avoidance practice.

In addition, the results of the study show that board of commissioners rsquo effectiveness weakens thepositive relationship between bankruptcy risk and tax avoidance. This indicates that board of commissioners has a role in corporate governance mechanisms that include tax planning. "