Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jonathan Albert Nicolas, author
Implementasi Pengawasan Kode Etik Hakim Pasca Penangkapan Hakim Agung oleh KPK Tahun 2023 = Implementation of Supervision of Judges Code of Ethics after the Arrest of Supreme Court Judge by the Corruption Eradication Commission in 2023
Kasus korupsi yang melibatkan dua orang hakim agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh seolah meruntuhkan marwah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terjadinya korupsi bahkan pada jabatan hakim agung yang berada di Mahkamah Agung, dimana seharusnya Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi secara internal...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutapea, Adrian Prayoga, author
Konsep Keadilan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum = The Concept of Justice According to the Decision of The Constitutional Court Number 55/PUU-XVIII/2020 Concerning the Verification of Political Parties to Become Participants in the General Election
Skripsi ini membahas mengenai perkembangan norma hukum yang mengatur verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan adalah norma hukum verifikasi partai politik untuk menjadi peserta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Riyan Rizki, author
Penghapusan Pemanggilan Paksa DPR RI Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018) = The abolition of the Forced Summons of DPR RI in Law Number 2 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, and the Regional People's Representative Council (Study of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018)
Pemanggilan paksa merupakan mekanisme untuk memanggil seseorang dalam rangka meminta keterangannya terkait suatu permasalahan tertentu, ketentuan terkait pemanggilan paksa umumnya digunakan dalam ranah penegakan hukum. Ketentuan mengenai penggunaan pemanggilan paksa dalam meminta keterangan selain dalam ranah penegakan hukum juga digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diatur dalam UU...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shalma Aisyah Anandhia Prasetya, author
Gagasan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang Bebas dari Intervensi Politik Guna Menjamin Independensi Kekuasaan Kehakiman = The Proposal for a Mechanism to Appoint Supreme Court Justices and Constitutional Judges Without Political Interference to Safeguard the Independence of the Judiciary
Skripsi ini mengkaji permasalahan hukum dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia, dengan tujuan mengusulkan mekanisme pengisian yang bebas dari intervensi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis serta pendekatan perbandingan hukum. Pengisian jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan hal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Rizky Soe'oed, author
Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022- 2023 = Analysis of Presidential Nomination Threshold Settings in Indonesia According to the 2022-2023 Constitutional Court Decision
Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library