Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Hutapea, Adrian Prayoga, author

Konsep Keadilan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum = The Concept of Justice According to the Decision of The Constitutional Court Number 55/PUU-XVIII/2020 Concerning the Verification of Political Parties to Become Participants in the General Election

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan norma hukum yang mengatur verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan adalah norma hukum verifikasi partai politik untuk menjadi peserta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jonathan Albert Nicolas, author

Implementasi Pengawasan Kode Etik Hakim Pasca Penangkapan Hakim Agung oleh KPK Tahun 2023 = Implementation of Supervision of Judges Code of Ethics after the Arrest of Supreme Court Judge by the Corruption Eradication Commission in 2023

Kasus korupsi yang melibatkan dua orang hakim agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh seolah meruntuhkan marwah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terjadinya korupsi bahkan pada jabatan hakim agung yang berada di Mahkamah Agung, dimana seharusnya Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi secara internal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Riyan Rizki, author

Penghapusan Pemanggilan Paksa DPR RI Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018) = The abolition of the Forced Summons of DPR RI in Law Number 2 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, and the Regional People's Representative Council (Study of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018)

Pemanggilan paksa merupakan mekanisme untuk memanggil seseorang dalam rangka meminta keterangannya terkait suatu permasalahan tertentu, ketentuan terkait pemanggilan paksa umumnya digunakan dalam ranah penegakan hukum. Ketentuan mengenai penggunaan pemanggilan paksa dalam meminta keterangan selain dalam ranah penegakan hukum juga digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diatur dalam UU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shalma Aisyah Anandhia Prasetya, author

Gagasan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang Bebas dari Intervensi Politik Guna Menjamin Independensi Kekuasaan Kehakiman = The Proposal for a Mechanism to Appoint Supreme Court Justices and Constitutional Judges Without Political Interference to Safeguard the Independence of the Judiciary

Skripsi ini mengkaji permasalahan hukum dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia, dengan tujuan mengusulkan mekanisme pengisian yang bebas dari intervensi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis serta pendekatan perbandingan hukum. Pengisian jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mochamad Rizky Soe'oed, author

Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022- 2023 = Analysis of Presidential Nomination Threshold Settings in Indonesia According to the 2022-2023 Constitutional Court Decision

Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rafi Eltharik Sofyan, author

Analisis Yuridis Larangan Pengurus Partai Politik dalam Pengisian Jabatan Anggota DPD Ditinjau dari Pendekatan Hak Konstitusional = Juridical Analysis of the Prohibition of Political Party Administrators in the DPD Members Posts Filling Reviewed from the Constitutional Rights Approach

Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Hak tersebut berbeda dengan hak asasi manusia maupun hak hukum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, terdapat larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD. Meskipun putusan tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Raihan Al Hadi Nst, author

Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Keadaan Darurat dalam Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia: Studi Kasus Konflik di Papua = Human Rights Restrictions during State of Emergency in Indonesia's Conception of State of Emergency: Case Study on the Papua Conflict

Konflik di Papua telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak masih dikenal dengan nama Irian Jaya. Sejarah panjang proses integrasi Papua yang bermasalah telah melahirkan konflik yang hingga kini tidak kunjung mencapai kata selesai. Dalam perkembangannya, kini ancaman tidak hanya datang dari kelompok bersenjata yang menginginkan kemerdekaan Papua. Studi terbaru juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andika Fikri Aidu, author

Fenomena fast track legilastion DPR RI pada masa covid 19 : studi kasus terbentuknya undang - undang cipta kerja = The phenomenon of fast track legislation in the DPR RI during covid 19 : a case study of the formation of employment copyright law

Skripsi ini menganalisis fenomena fast track legislation yang dipraktikkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hingga pengesahannya pada masa COVID-19 yang dikategorisasikan sebagai keadaan darurat. Penulis menganalisis urgensi yang menjadi dasar bagi DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan metode fast track...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sekar Innasprilla, author

Mekanisme Pemberhentian Sementara Hakim Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Persidangan = Mechanism of Temporary Dismissal of Constitutional Court Judges and The Implication for Trial

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang bertugas untuk menjaga konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan pejabat negara dan dapat memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusionalisme dan memiliki dampak secara nasional menempatkan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi pada posisi yang krusial. Pemberhentian yang dilakukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pengaturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian