Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Confidence and strong motivation are keys of better management reformation. It is also Similar with taxation, because despite the good consequences of a reformation on substantive provision on taxation, if it is not followed by moral reform of tax officer and taxpayer, it seems inadequate to measure the success of overall tax reform.The key word of tax collection using self assessment system is taxpayer voluntary compliance. The problem is that voluntary compliance is a product of mental with its self continues learning process based on equality. Paradigm of assessment which uses aspect of power must be replaced and switched to any efforts applying educational aspects on taxpayer in general meaning such as training, servicing, and coaching.Tax audit done by fiscus in assessing the overpaid tax assessment restitution of PPN of taxable business person is a safeguard mechanism in the tax administration. However, in operational level there is a trade off on compliance level of taxable business person to end the assessment. That phenomenon is one of organizational adaptation strategies on their environment. In the theory of organisation it is called contingency theory which is a model or tool of management organisation that must be suited with its environment in order to reach their success. Organisational contingency on its environment is a modern approach which can explain that in a certain situation, an Organisation which can give a paying-off will survive and prosper.The principal of contingency theory explains that the approach of the goal of organisation is influenced by value and also preference of the leader of organisation that is if there is a clear output and transformation processes, hence the criteria of efficiency cost to reach the goal will be applied. The implementation is that taxable business person as an organisation will use some part off buffers and boundary spanning in facing audit done by fiscus when they assess PPN overpaid restitution.This research is an associative research which is identifying the level of symmetric relation between variables that reveal concurrently. It is not a causal or interactive relation using a quantitative approach. A survey is applied on respondents who are taxable business person in the audit result report on their restitution assessment in the period of 2005. There are 27 respondents according to the report. The technique of data collection is questionnaire to identify the score or value of the compliance level of the respondents. Thus, the relation of variable of compliance level and efficiency of their tax administration is analysed using Spearman Rank Correlation.Base on the research, there is an efficiency of tax administration done by respondent as an implementation of contingency, which are 1) preference as the main factor for the leader of the company of the taxable business person is on the criteria of cost efficiency and time to finish the assessment of overpaid PPN restitution; and 2) the utilisation of tax consultant or other outsource as part of the buffer for uncertainty and the existence of a specific unit in the structure or special staff in the organisation to handle their tax obligation as a part of boundary spanning facing the assessment of overpaid PPN restitution.The recommendation from the research is that 1) compliance level has an economic value for taxable business person that must be part of their mission to increase their compliance into voluntary compliance, and not only the duty of fiscus or the directorate; 2) the directorate as the policy maker should put forward the ongoing concern life of taxpayer rather that focuses on fullilling the income target. For example, if fiscus prioritize the formality rather than substance of tax inconte (form over substance), as a result distortion will take place as a double taxation (cascading effect) because the discreditable income tax is more dominant than formality aspects or requirements."

"Tesis ini mengambil judul Tinjauan Kebijakan Pengenaan PPN Terhadap Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Pusat ke Cabang atau Sebaliknya. Pasal 1A UU PPN mengatur tentang penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya. Dengan adanya ketentuan ini, maka transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya terutang PPN. Akibatnya Pengusaha yang memilki tempat usaha/ cabang yang berbeda lokasi wilayah KPP, harus mendaftarkan tempat usaha/cabang tersebut untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP setempat. Pada dasarnya penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya merupakan transaksi internal, oleh karena dalam transaksi tersebut tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas suatu Barang Kena Pajak. Dari sudut administrasi perpajakan, tentu saja ketentuan ini akan memberatkan PKP terutama dalam hal cost of compliance yang harus ditanggung oleh PKP. Disamping itu ketentuan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang tidak sejalan teori dan konsep dalam PPN itu sendiri. Pemusatan tempat PPN terutang sebagai penyeimbang ketentuan tersebut, kurang memberikan unsur keadilan di antara PKP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori dalam PPN yang umum digunakan sebagai dasar merancang suatu kebijakan perpajakan. Teoriteori tersebut meliputi, teori tentang PPN, teori tentang cabang, teori tentang penyerahan Barang Kena Pajak, teori Pengusaha Kena Pajak, teori tentang Administration and compliance cost dan teori-teori lainnya yang masih relevan dengan topic penelitian ini.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif engan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundangan dan sumber lainnya yang masih berkaitan dengan topik pembahasan dalam tesis ini. Ketentuan tentang PPN di Indonesia, dan di Uni Eropa serta PT. XYZ diungkap untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti. Gambaran umum tentang ketentuan PPN di Indonesia meliputi objek pajak, penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN, Pengusaha Kena Pajak, pemusatan tempat PPN terutang, kewajiban PKP serta sanksi perpajakan. Pada Uni Eropa pun diberikan gambaran umum tentang, Pengusaha Kena Pajak dan Penyerahan yang terutang pajak. PT. XYZ juga dipaparkan gambaran tentang alur pembelian dan penjualan barang dari pusat ke cabang, serta alur penyampaian laporan pajak untuk masing-masing cabang. PT. XYZ memiliki banyak cabang seluruh Indoensia, yang tentu saja akan mempunyai dampak terhaap kebijakan pengenaan PPN aas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya.Hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak akademisi, praktisi dan wajib pajak serta literatur yang ada, diketahui bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya tidak layak dijadikan sebagai objek pajak. Dasar pertimbangannya adalah bahwa secara teori dan konsep ketentuan tersebut tidak selaras. Ketidakselarasan tersebut antara lain dsebabkan oleh karena dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang adalah transaksi yang bersifat internal, sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan atas suatu Barang Kena Pajak. Selain itu akibat yang dtimbulkan dari kebijakan tersebut sangat dirasakan sekali oleh PKP terutama berkaitan dengan compliance cost. Dari sisi penerimaan pajak (tax revenue) yang diterima oleh pemerintah juga menghasilkan jumlah yang sama antara penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang dianggap sebagai objek PPN maupun tidak dianggap sebagai objek PPN. Dalam hal pemusatan tempat PPN terutang, memang bisa mengurangi compliance cost bagi PKP, hal tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap PT. XYZ. Namun kebijakan tersebut belum dapat memberikan rasa keadilan diantara PKP. Dalam hal kelaziman dalam praktek perpajkan internasional, setelah dilakukan penelitian literature yang ada, bahwa ternyata Council Directive Uni Eropa tidak mengatur adanya ketentuan penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang sebagai objek pajak.Dari penelitian tersebut dapat ditarik suatu simpulan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang tidak sejalan dengan teori dan konsep PPN yang ada. Selain tidak adanya nilai tambah yang dikenakan PPN dalam transaksi tersebut menyebabkan, PPN yang dipungut dari PKP secara agregat nihil. Oleh karena tax base dari penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang adalah sebesar harga pokok. Kebijakan Pemusatan tempat PPN terutang memang dapat menurangi cost of compliance, namun kemudahan pemberian izin pemusatan tempat PPN terutang belum dapat dirasakan oleh semua PKP. Dalam praktek pajak internasional seperti pada Council Directive di Uni Eropa, tidak mengatur adanya kebijakan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang dan merujuk pada teori dan konsep PPN yang ada, maka dari penelitian ini, disarankan, sebaiknya ketentuan PPN atas peneyarahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang dihapuskan.

---

This thesis takes its title "Review of Imposition Policy on VAT on Supply of Taxable Goods from Central to Branch Office or vice versa". Article 1A of VAT LAW provides supply of Taxable Goods from central to branch office or vice versa. With this provision, Supply of Taxable Goods transaction from central to branch office or vice versa leads to VAT payable. The result is that the Company having business place/branch different from Tax Office area must register its business place/branch in order to be confirmed as Taxable Company at the local Tax Office. Basically, supply of Taxable Goods from central to branch office or vice versa represents an internal transaction, because in such a transaction there is no transfer of ownership of Taxable Goods. In the standpoint of tax administration, this provision, of course is burdensome for Taxable Company in particular in cost of compliance. In addition, the provision on VAT imposition for supply of Taxable Goods from central to branch office is not in line with theory and concept in the VAT itself. Centralization of payable VAT as balancer of the provision appeared to provide no sense of justice among the Taxable Persons This study is conducted by using the theories in the VAT generally applied as ground to design a tax policy. The theories include theory on VAT, theory on branch, theory on supply of Taxable Goods , theory on Taxable Company, theory on Administration and compliance and such other theories which are relevant to the title of this study.The method of this study uses quantitative and descriptive approach, by using primary data in the form of interview conducted on academician, practioners, taxpayer and Directorat General of Tax and also secondary data in the form of books, literature, regulations and others related to the topic. Provision on VAT in Indonesia, and in European Union and PT. XYZ is stated to provide a general description on the object to be studied. General description on VAT regulation in Indonesia which includes tax object, Taxable Goods delivery with VAT payable, Taxable Persons, centralization of VAT payable place, obligation of Taxable Company and tax sanction. In European Union a general description is also provided on Taxable Persons and taxable supply. PT. XYZ also provides description on flow of sale of goods from central to branch, and flow of submission of tax report for each of branches. PT. XYZ has several branches all over Indoensia, this will be effects on VAT on supply of taxable goods from central to branch office or vice versa.The result of interview conducted on academicians, practitioners, tax payers and the exisiting literatures , they in general are in the opinion that supply of Taxable Goods from central to branch office is not reasonable to be made a tax object.It caused by transaction of supply from central to branch or vice versa is internal transaction, as result, it will not be transfer of ownership a taxable goods. In addition, consequences arising out of the policy are greatly felt by Taxable Persons in particular those related to compliance cost. In the standpoint of tax revenue received by the government also resulted in the same amount among the Supply Taxable Goods from central to branch whether or not it is deemed a VAT object. In terms of centralization of VAT payable place, compliance cost for Taxable Persons decreased, but the policy cannot yet provide sense of justice among Taxable Persons. In general practice of international taxation, proved that VAT on supply of taxable goods from central to branch or vice versa is not regulated on Council Directive in European Union.From the study, a conclusion is made that Supply of Taxable Goods from central to branch is not in line with the existing theory and concept of VAT. In addition to the absence of added value with the imposed VAT in the transaction, VAT collected from Taxable Persons became nil in the aggregate,.Please note that tax base of supply of Taxable Goods from central to branch is of the cost price. The policy of centralization can be deemed to decrease cost of taxation, otherwise it cannot yet provide sense of justice among Taxable Persons. In case of general practice of international taxation such as Council Directive European Union and referred to existing theory and concept of VAT , it suggested that VAT on supply of taxable goods from central to branch or vice versa to be excluded from tax object."

"Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin meningkat. Perdagangan melalui internet ataupun secara elektronis mulai digunakan. Kemajuan pesat tersebut sebaiknya dilengkapi dengan Ide-ide kreatif untuk menyediaan konten-konten menarik. Berkembangnya industri kreatif yang didukung oleh infrastruktur teknologi membuka peluang usaha baru yaitu content provider. Bisnis tersebut tentunya tidak terlepas dari pengenaan pajak, terutama PPN. Penelitian ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider yang kebanyakan transaksi download atas digitized goods, sehingga seringkali susah untuk diidentifikasi penyerahannya. Kemudian, hal ini akan menyangkut pengidentifikasiaan content provider sebagai PKP yang seringkali menjalankan usahanya melalui website (virtual office). Penentuan waktu dan tempat terutang pajaknya juga sama pentingnya untuk diidentifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan didukung wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa content provider merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam ruang lingkup PPN.

---

The rapid growth of technology is followed by the rise of human need on technology. Electronic trade through internet is often carried out currently. Regarding those condition, trade should be complemented by creative idea, in order to provide some interesting content. The growing of creative industry, whose implementation is supported by technology infrastructure, sets off a new business field opportunity, which is content provider. In any case, tax will be imposed on that business, particularly Value Added Tax (VAT). This research is focused on the treatment of VAT toward transactions which are performed by content provider.

The purpose of this research is to identify transactions which are performed by content provider; most of them are download transactions (digitized goods). Therefore, some supplies are often hardly identified whether they are taxable supplies or not. Moreover, this is related to content provider's identification as a taxable person, as regards its business operation is often implemented through website (virtual office). The determination of time and place of consumption is important to be identified as well. This research was using qualitative approach with descriptive research. Researcher was using library research and field research and fully supported by in-depth interview in her collecting data methods.

The result of this research shows content provider is a taxable person who carries out taxable supplies in the term of VAT."

"Skripsi ini membahas perlakuan Undang-undang pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja pada tahun 2008. Undang-undang PPH Indonesia memandang laki-laki sebagai pencari penghasilan karena itu bila wanita telah menikah maka wanita tidak berhak memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang mendapatkannya adalah laki-laki sebagai suami. Pemberian PTKP ini menentukan besarnya PPh yang harus dibayar yang berarti juga mempengaruhi besar take home pay yang diperoleh. Bila wanita dan suami dalam suatu perkawinan sama-sama bekerja dan tidak pisah harta ataupun pisah harta, yang berhak memperoleh PTKP kawin dan tanggungan adalah suami. Begitupula bila telah hidup berpisah. Jika seorang wanita pekerja dan suaminya pengangguran maka untuk mendapatkan PTKP tanggungan suami, wanita tersebut harus mendapatkan keterangan dari Pemerintah Daerah setempat dan hal ini tidak berlaku untuk kebalikannya, yaitu bila wanita tidak bekerja maka suami tidak perlu mendapatkan keterangan apapun dari Pemerintah Daerah setempat.

---

This script is explains about the income tax treatment applied to women's individual taxpayer that only works for one employer in 2008. Viewed by the income tax treatment, man is the one who looking for money, so, married women not entitled to earn personal's exemption, the one who earn it is man as the husband. This giving of personal exemption determine how much tax income that must be paid which also determine how much take home pay that we earned. If women and husband in a marriage work together and do not split the property or split it, the one that entitled to earn the personal exemption for married status and dependents is the husband. Also the same if divorced. If a women is worker and her husband is unemployment, so, to earn a dependent husband of personal exemption, that women must get a detail from local government and this is not applicable to its reverse, such as if women is unemployment, so, husband doesn't need to get any detail from local government."

"Media Industry in Indonesia nowadays has grown so fast, one of these Industries is TV Station. TV Station usually does not make its own program, that's why they need production house to make the program. The program that was made by the production house was sold to the TV station to get broadcasted. On it's principle, the object of this transaction is same product, the TV program. But to decided whether the program is an object of VAT and when the VAT owed depends on the contract that was made by the production house and the TV Station.The method of the research is qualitative approach with descriptive method. The purpose of the research is to find a detailed comprehension about the determination of the obligation of the VAT from the deliverance of the program, especially about the object classification and when the VAT owed. Information was collected using library, field research, and interview with General Tax Directory (DJP), PPFI, 'XX Creative' Production House and 'QQ Cinema' Production House.From the research on the production house, the deliverance mechanism that has been done by the production house and TV Station can be divided into 5 (five); they are fixed purchase system-object of this transaction is the taxable goods; an owed order of service system-object of this transaction is the taxable services; profit sharing system-object of this transaction on tangible and intangible object; rent system-object of this transaction is intangible object; and blocking time-object of this transaction on tangible and intangible object. The selling transaction of this TV program can be defined as VAT owed.To determined the VAT object of the program, can be done by reviewing the article on the contract that regulate the right to have the copyright of the program and when the program was made. If the copyright of the program belong to TV Station, the VAT owed for the tangible object, but if the copyright belong to the production house, the VAT owed for the intangible object. If the program was made by an order from the TV station, the VAT owed for services object. Next, to determine when the program was VAT owed is adjusted with the article on the contract that regulate the deliverance and the payment mechanism."

"Penyanderaan (gijzeling) merupakan salah satu upaya penagihan pajak dengan surat paksa. Penyanderaan dalam hukum pajak dilakukan bukan karena seseorang (wajib pajak) melakukan tindak pidana, tetapi karena wajib pajak diragukan itikad baiknya untuk melunasi pajak yang terutang. Adanya kecenderungan dari wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pembayaran pajak tersebut mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyanderaan (gijzeling) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap penunggak pajak dan dampak kebijakan tersebut terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Dengan melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak diharapkan selain dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak juga dapat memberikan efek kejut kepada wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela.Reclination (gijzeling) is one of the efforts of the active tax collection enforcement. Reclination is conducted not because taxpayers involve in a criminal tax offense but mostly due to the taxpayers do not have a good faith to settle the tax liability after certain collection efforts have been taken seriously by the Indonesia Tax Office. Tendency of taxpayers to avoid making tax settlement causes the amount of tax arrears from year to year.

This thesis focuses on knowing and analyzing reclination that have been done is needed by Directorate General of Taxation and the implementation of reclination in tax settlement in period of 2003 until 2005. From the research held, it shows that reclination is expected to increase tax settlement as well as to give a shock therapy for other taxpayers to do a voluntarily tax payment obligation."

"Penurunan produksi minyak dan stagnannya produksi gas selama beberapa tahun terakhir, menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah. Berdasarkan keluhan kontraktor, salah satu penyebabnya adalah pengenaan berbagai macam pajak sejak awal tahap eksplorasi. Padahal, di sisi lain, kontraktor belum memperoleh penghasilan usaha pada tahap ini. Untuk meningkatkan produksi migas tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.11/2007 yang mengatur pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang yang dipergunakan dalam tahap eksplorasi migas. Proses implementasi kebijakan inilah yang ingin dibahas oleh peneliti suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang untuk eksplorasi migas mencakup suatu tahapan implementasi yang cukup panjang dan melibatkan beberapa institusi negara. Pada dasarnya proses pelaksanaan sudah dimulai sejak pengajuan Rencana Impor Barang oleh kontraktor yang merupakan dokumen yang wajib dilampirkan ketika mengajukan permohonan insentif hingga penyampaian laporan triwulan PPN ditanggung pemerintah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan permintaan pembayaran penerimaan PPN oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran. Konsekuensinya, pemerintah harus menganggarkan tambahan pengeluaran untuh menanggung PPN tersebut dalam APBN 2008. Namun, pengeluaran ini secara langsung akan diseimbangkan dengan masuknya penerimaan PPN. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada dana belanja yang secara riil dikeluarkan pemerintah untuk menanggung PPN tersebut. Namun demikian, kontraktor hanya dapat menerima manfaat insentif tersebut selama satu tahun karena Undang-Undang APBN 2008 yang menjadi dasar hukumnya hanya memiliki masa berlaku selama satu tahun.

---

The declining of oil production and stagnancy of gas for many years have resulted in government loss. Based on the demand ask by Contractors, the taxes imposed since the beginning of exploration phase have become one of the main cause. In the other side, no income has been generated by Contractors in this phase. In order to increase the national production, government issued a tax incentive in the form of VAT borne by government for the importation of exploration goods in oil and gas sector which is regulated in Minister of Finance Regulation Number 178/PMK.011/2007. This research attempts to analyze the implementation process of this regulation in details. The approach used in the research is based on qualitative method with descriptive interpretation. From the research held, it shows that the implementation of encompass such a long process and involve some government institutions. The process has been started since Contractors submit the Import Plan, until recording tax revenue by Directorate General of Taxation based on the report delivered by Directorate General of Custom Duty and admitting subsidy expenditure by Directorate of Budgeting. This creates government obligation to budgeted additional expense to bear the VAT in General Revenue and Expenditure Budget for Year 2008. However, this expense will directly balance with the tax revenue from VAT. Thereby, there is no real expenditure by government in bearing the VAT. Nevertheless, Contractors are only able to get benefit from the incentive for one year since The General Revenue and Expenditure Budget Law valid only for one year."

"Dalam perpajakan di Indonesia, dikenal adanya kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan salah satu hak perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. Dalam restitusi seringkali timbul masalah, terutama mengenai kualitas pelayanannya. Kantor Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah, tugasnya adalah memberikan pelayanan umum, khususnya pelayanan umum yang prima. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, terutama di KPP WP Besar I yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada Wajib Pajak.Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP WP Besar I. terdapat standar-standar yang dapat dijadikan ukuran suatu pelayanan sudah prima atau belum, yaitu standar alur penyelesaian dokumen dan standar waktu. Selain itu, peneliti juga ingin mencari tahu apa yang menjadi hambatan dan faktor pendukung bagi KPP WP Besar I untuk dapat melakukan pelayanan prima tersebut.Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPP WP Besar I telah mengimplementasikan pelayanan prima dalam pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu.

---

Taxation obligation and taxation rights are a familiar terms in Indonesia Taxation. One of Taxation Rights that owned by tax payer is VAT Refund. Problems are often occurred in VAT Refund, as a matter of fact, especially its service quality. As a government instance, Tax Office is assigned to provide general services, first rate service in particular. Therefore, the harmonization between implementation of VAT Refund and standards of service which have been ruled in Tax Law, is remarkable to be researched, particularly in Large Tax Office I which was founded for providing professional service for the tax payer.

Researcher want to describe and analyze the harmonization between VAT Refund in LTO I, which is proposed by The entrepreneur with specific activities. There are standards which can be used as a first rate service?s indicator, such as standard completion document procedure and standard of time. Furthermore, researcher want to reveal the existing barrier and supporting factor as well, which LTO I encountered in accomplishing a first rate service.

In order to make analysis of it, researcher was using a quantitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.

The result of this research shows that Large Tax Office I has implemented first rate services in VAT Refund, which is proposed by the entrepreneur with specific activities."

"Penelitian ini membahas tentang usulan penghapusan dan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) produk elektronik konsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini ditinjau dari fungsi budgetair dan regulerend pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain.Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini adalah penyesuaian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah dengan karakteristik antara lain adalah harganya yang mahal, memiliki Elastisitas Permintaan yang elastis dan memiliki Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan lebih dari 1. Kemudian, ditinjau dari fungsi budgetair pajak, dapat menimbulkan potential loss PPnBM. Namun, dalam jangka panjang potential loss PPnBM tersebut dapat tertutupi melalui adanya peningkatan PPN dan PPh Badan. Sedangkan ditinjau dari fungsi regulerend pajak, bertujuan untuk memberikan insentif pajak bagi industri elektronika nasional agar mampu merangsang investasi. Berkaitan dengan fungsi regulerend PPnBM, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM bila pemerintah tidak selektif dalam mengkategorikan produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah karena hanya semata-mata bertujuan untuk melindungi produk elektronik konsumsi buatan lokal.

---

This research study the suggestion about luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product. The purpose of this study was to know and analyze basis of thinking about luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product. It also analyzed about luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product based on budgetair and regulerend tax function. This research used qualitative approach with descriptive analysis. The data were collected by means of deep interview and also literatures from articles, books, rules, and other sources.The results of this research conclude that the basis of thinking about possibility of luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product is adjustment of consumer electronic product as luxurious good with its characteristics, such as: high price, elastic demand and have income elasticity of demand exceed from one. Beside that based on budgetair tax function, the luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product will cause potential loss on this tax but in long-term it will be covered by revenue from other tax such as the increase of VAT and Corporate Income Tax. Based on regulerend tax function, its purpose is to give tax incentive for national industries in order to stimulate investment. Yet, it will not be in accordance with the intention of luxury tax if government do not categorize selectively consumer electronic product as luxurious good because it is only purposed merely to protect local consumer electronic product."

"Indonesia goverment are created regulation in tax exemption for international organization, embassy, and diplomatic staff. These regulation are came along with rowth of international relation with other nation. These exemption also implement in renting apartement unit. PT. X one of national apartment company for example, their value added taxes are being free. Facing the competition in the world of business added with government policy, which free value added tax, made the businessman to deal the undeductable credit tax. They have to reduce profit for it.Researcher chose this topic because he wishes to know the influence of tax exemption on apartment rent for diplomatic staff. The influence of tax exemption on apartments rent price. Or in tax exemption for other good or services. The research is use qualitative descriptive method and two ways of collecting data techniques.They are in depth interview and literature evaluation. Research conducting field observation to get the data, such as information and documentation. The information gets from the interview than compared with secondary data to have a validity data. In this writing of script problems to be lifted is: Why tax exemption is given in diplomatic staff apartment rent? Can tax exemption is given in another good and services sales? How is formula in tax credit for in rent price of PT.X?The tax exemption for serviced apartment for international organization, embassy, and diplomatic staff are base in reciprocity. Serviced apartment are consist from rent price and service charge. In service charge the price are included indirect prize, which are should not be exempted from tax. Implementation of this regulation is by realizing free tax document, which are base on recommendation of department of international affair or minister representatives. These conditions PT X have to depress price sell in marketing strategy. Exemption of value added taxes at transaction are creating undeductable tax credit. Considering the market, this cannot add to rent price. So it considers by decreasing the profit of apartment.Optimalization of tax exemption has to be well calculated by government as suggestion. Certainty about regulation arranging tax exemption and tax credit also observation for accomplishment of administrative obligation in making of tax invoices can optimalized the state revenue from value added tax in activity of apartment business."