Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie dalam hukum perdata Indonesia. Studi ini berfokus pada penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie dalam hukum perdata Indonesia terkait dengan indikasi yang digunakan untuk membatasi tanggungjawab berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata agar tidak diperluas secara tidak wajar. Penelitian ini mengkaji penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie di Indonesia melalui putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PN.WT dan putusan Nomor: 24/PDT.G/2013/PN.PRA. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif as it rsquo;s is written in the book dalam sistem perundang-undangan dan juga mengunakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif serta pengumpulan data melalui content analysis dari sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penerapan teori relativitas Schutznormtheorie sebagai salah satu syarat di luar unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam analisis putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PN.WT majelis hakim menolak menerapkan teori relativitas Schutznorm Theorie karena penerapan teori ini tidak diindikasikan dalam pasal 1365 KUHPer. Akan tetapi, dalam putusan Nomor: 24/PDT.G/2013/PN.PRA majelis hakim menerima gugatan untuk sebagian dan menolak sebagian. Hasil penelitian ini menujukkan Teori Relativitas Schutznorm Theorie perlu diatur menjadi sebuah ketentuan hukum tertulis yang mengatur lebih lanjut batasan ruang lingkup perlindungan kepentingan pada Pasal 1365 KUHPer.

---

The purpose of this minithesis is to examine the application of Relativity Theory Schutznorm Theorie in Indonesian Civil Law regarding the indication used to limit liabilities according to Article 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, to not be expanded immoderately.

This mini thesis reviews the application of Relativity Theory Schutznorm Theorie through Verdict Number 16 PDT.G 2012 PN.PN.WT and Verdict Number 24 PDT.G 2013 PN.PRA. Researcher uses juridical normative method in conducting the research, from the law as a positive norm in the legal system, as well as literature study with normative approach, and collecting the information through content analysis from secondary data.

The result of this thesis shows that the application of Relativity Theory is important to be used as one of the requirements other than Act Against The Law. Furthermore, in Verdict Number 16 PDT.G 2012 PN.PN.WT, The panel of judges refused to apply Relativity Theory with reason that this theory is not indicated in Article 1365 in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. On the other hand, Verdict Number 24 PDT.G 2013 PN.PRA shows that the panel of judges accept a part of the suit, and reject the claim. In conclusion, this minithesis shows that Relativity Theory Schutznorm Theorie needs to be arranged into a written rule which govern the scope of protection of interes in Article 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata"

"Peristiwa di luar kesalahan para pihak merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara tidak terduga dalam suatu perikatan maupun perjanjian, salah satunya dalam perjanjian sewa menyewa. Peristiwa di luar kesalahan para pihak ini disebut juga sebagai peristiwa overmacht, peristiwa overmacht secara umum dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan sementara. Dalam peristiwa overmacht ini, tidak jarang timbul permasalahan hukum yang berkaitan dengan kerugian, dengan adanya peristiwa-peristiwa overmacht dan akibatakibat hukumnya itulah kemudian muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan, salah satunya dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu penyewa. Perlindungan hukum bagi penyewa ini dapat diberikan baik itu yang berasal dari perjanjian para pihak maupun melalui sebuah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

---

Events beyond the parties fault is a legal event that occurs unexpectedly in an engagement or agreement, one of which the lease agreement. Events beyond the the parties fault is referred to as events overmacht, overmacht events are generally divided into two, permanent and temporary. In the event this overmacht, not infrequently raised the question of law relating to losses, given the events overmacht and legal consequences that then arise awareness of the importance of legal protection for those who feel aggrieved, one in the lease agreement, the tenant. Legal protection for tenants can be provided either from the agreement of the parties or through a court decision is legally permanent."

"Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pembagian dasar gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi dan gugatan PMH tidak cukup memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Dalam hal tidak terdapat hubungan kontraktual antara para pihak dan tidak terdapat pula unsur kesalahan dari salah satu pihak, maka gugatan atas dasar wanprestasi maupun PMH tidak dapat diajukan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, dikenal doktrin unjust enrichment. Menurut doktrin tersebut, dalam hal seseorang diperkaya secara tanpa dasar sehingga merugikan pihak lain, maka pihak yang diperkaya berkewajiban untuk mengembalikan apa yang ia terima. Namun dokrtin ini tidak begitu dikenal dalam lalu lintas hukum Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membandingkan doktrin unjust enrichment yang berlaku di Indonesia dengan doktrin unjust enrichment di Jerman yang jauh lebih lengkap untuk dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Doktrin ini sebetulnya dapat ditemukan dalam Pasal 1354-1364 Burgerlijk Wetboek, sumber hukum perdata di Indonesia. Namun seiring dengan diterjemahkannya Burgerlijk Wetboek ke Bahasa Indonesia, maksud dari para perumus tersebut dilupakan. Dalam hal pasal-pasal tersebut dikenal sebagai unjust enrichment pun, pengaturan di dalamnya masih tergolong sempit dan tidak komprehensif. Hukum Jerman mengatur mengenai unjust enrichment secara menyeluruh dalam §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. Rumusan §§ 812-822 mengakomodasi dan membuka peluang restitusi bagi berbagai jenis kasus. Terlebih lagi, pembagian dasar gugatan pada jenis hak menghasilkan hukum unjust enrichment yang dinamis dan saling mempengaruhi hukum perjanjian dan PMH. 

---

With the development of law in Indonesia, the division of lawsuits based on breach of contract and tort claims are not sufficient in resolving the various legal problems in our society. In the event that there is no contractual relationship between the parties as well as no element of error from either party, the lawsuit based on breach of contract or tort cannot be filed. In an effort to overcome these problems, enters the doctrine of unjust enrichment. According to said doctrine, in the event that a person is enriched without basis to the detriment of another party, the enriched party is obliged to return what he received. However, this doctrine is not well-known in the practice of Indonesian law. In accordance to that, the author compares the law of unjust enrichment that applies in Indonesia with the law of unjust enrichment in Germany which is much more complete in an effort to fill said legal vacuum. This study uses a juridical-normative methodology with a comparative approach to law. In actuality, this doctrine can be found in Articles 1354-1364 of the Burgerlijk Wetboek, the source of civil law in Indonesia. But the intention to frame said articles as unjust enrichment seemed to have been lost in translation. Even if the articles came to be known as provisions of unjust enrichment, they are far too narrow and incomprehensive. German law regulates unjust enrichment effectively in §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. §§ 812-822 accommodates restitution for varying types of cases. Moreover, the division of lawsuits based on the type of rights results in a dynamic law that could influence both the law of agreement and the law of tort, and vice versa. "