Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian yang dipaparkan dalam tesis ini adalah mengenai hubunganpemanfaatan sumber daya alam pesisir oleh masyarakat, korporasi, danpemerintah daerah di pesisir selatan Kulon Progo, Yogyakarta. Fokuspenelitian ini terletak pada hubungan pemanfaatan sumber daya alampesisir dari masing-masing pihak, yaitu masyarakat, korporasi, danpemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perbedaan dan persamaan padapemanfaatan sumber daya alam pesisir terjadi di antara ketiga pihaktersebut. Masyarakat memanfaatkan lahan pasir untuk pertanian lahanpasir. Korporasi (PT JMI) memanfaatkan lahan pasir untuk penambanganpasir besi, dikarenakan jumlah kandungan pasir besi yang cukup tinggisebagai bahan baku besi baja. Pemerintah Daerah, dalam hal inimendukung kegiatan penambangan pasir besi dan pertanian lahan pasir.Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan APBD, mensejahterakanmasyarakat pesisir, dan melestarikan lingkungan. Namun, rencanapenambangan pasir besi yang dilakukan oleh Korporasi (PT JMI) danpemerintah daerah ini tidak berjalan dengan lancar. Menurut mereka,selama ini kegiatan penambangan merusak lingkungan dan tidakmensejahterakan masyarakat. Sedangkan, persamaan antara ketigapandangan tersebut adalah mengutamakan pertanian lahan pasir, wilayahcagar alam dan pengembangan masyarakat pesisir. Berdasarkanpertimbangan tersebut, maka dilakukan empat proses minimsasi masalah.Proses ini mencakup empat aspek, yaitu aspek ekonomi terpenuhi, yaitupenyerapan tenaga kerja dan ganti rugi lahan, aspek sosial dariperubahan gaya hidup terpenuhi, aspek lingkungan dengan penambanganramah lingkungan, dan pengelolaan teknologi tambang. Keempat aspektersebut sebagai rumusan yang bertujuan untuk mencapai keselarasan(harmony) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

---

ABSTRACTThe research presented in this thesis is about the relationship to theutilization of the coastal natural resources among the community, thecorporation, and the local governments in the South Coastal Areas ofKulon Progo, Yogyakarta. The focus of this research lies in the relationshipto the utilization of the coastal natural resources for each party, i.e. thecommunity, the corporations, and the local governments. This researchwas carried out by applying a qualitative approach by undertakingliterature studies, in-depth interviews, and observation. The result of thisresearch shows that the difference of utilization of the coastal naturalresources indeed occurs among the three parties. The people utilize thesand field for agriculture. The corporation utilizes the sand field for ironsand mining because of the high amount of sand iron in the area that canbe used as the raw material to make steels. The local governmentsupports the iron sand mining and sand land for agriculture. Because it isconsidered to be able to increase the Local Income and Expense Budgetas well as the level of prosperity in the commnuty, and sustainableenvironment. However, the plan to conduct this iron sand mining by thecorporation and the local goverments does not go smoothly. The miningalways causes destruction to the environment and does not bringprosperity to the community. Besides, the similarity of the utilization ofnatural resources is prioritized farmer, sanctuary, and communitydevelopment for coastal communities. Considering this, the minimisationproblem should be based on the environmetal problem solving principles.The principles include four aspects, namely economic aspects, socialaspects for lifestyle changes, environmental aspects with green mining,and mine management. These four aspects aim to achieve a harmony fora sustainable development."

"Remaja jalanan sebagai kelompok marginal kesehatan sangat rentan terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA. Kondisi inilah yang menyebakan remaja jalanan membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus, salah satunya pelayanan keperawatan komunitas yang dilakukan bersama lintas sektor dan masyarakat sebagai mitra. Model Intervensi Keperawatan Berjenjang Ampibi dapat digunakan sebagai pendekatan saat memberikan layanan keperawatan, yang dapat meningkatkan perilaku adaptif remaja jalanan dan ketangguhan keluarga dalam pencegahan risiko penyalahgunaan NAPZA, sesuai dengan tujuan penelitian ini. Desain penelitian adalah penelitian operasional dengan tiga tahap: tahap I identifikasi masalah, tahap II pengembangan model dan modul, tahap III uji coba Model Intervensi Keperawatan Berjenjang Ampibi dengan menggunakan studi penelitian kuantitatif quasy experiment pre-post test with control group, responden remaja jalanan yang masih pulang ke rumah (children on the street) di Jabodetabek. Uji statistik yang digunakan adalah chi square, regresi logistik, t-test, man u whitney, wilcoxon, dan regresi linear. Model intervensi berjenjang Ampibi yang dilengkapi dengan 3 buku saku dan 1 buku kerja, dikembangkan berdasarkan hasil studi literatur, studi pendahuluan, penelitian tahap I, expert review, content dan construct validity, yang menggunakan integrasi teori model sistem dan pencapaian tujuan, serta teori model sosial ekologi. Bentuk intervensi keperawatan yang diberikan adalah edukasi, layanan konseling, pembinaan, pendampingan, dan kunjungan rumah. Hasil analisis membuktikan bahwa ada peningkatan yang sangat bermakna skor rerata perilaku adaptif remaja jalanan dan ketangguhan keluarga terkait upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA setelah diterapkan Model Intervensi Keperawatan Berjenjang Ampibi. Keberhasilan penerapan model ini diharapkan menjadi salah satu model pelayanan keperawatan komunitas untuk remaja jalanan.

---

Street teenagers as a marginalized health group are prone to drug abuse problems. This condition causes street teenagers require special attention and service, particularly community nursing services carried out together across sectors and communities as partners. The Ampibi Multilevel Nursing Intervention Model can be used as an approach for providing nursing services, which may improve adaptive behavior of street teenagers and family resilience in preventing the risk of drug abuse.

The operational research design was used with three phase: First phase was problem identification, second phase was model and module development, and third phase tried out Ampibi Multilevel Nursing Intervention Model using quantitative research study with quasi-experiment pre-post test in control group. The respondents were street teenagers in Jabodetabek living at home.

The statistical tests used were chi square, logistic regression, t-test, man u whitney, wilcoxon, and linear regression. The Ampibi Multilevel Intervention Model is equipped with 3 pocket books and 1 workbook, which were developed based on the results of literature studies, preliminary studies, first phase research, expert review, content and construct validity. They used the integration of system model theory and goals achievement, as well as social model theory ecology. The nursing intervention provided education, counseling service, coaching, mentoring, and home visits.

The analysis results reveals very significant increase in the mean score of street tenagers adaptive behavior and family resilience related to drug abuse prevention efforts, after the Ampibi Multilevel Nursing Intervention Model is implemented. The effectiveness of application of s model is expected to be one of the models of community nursing services for street teenagers."

"Perkembangan penduduk yang tinggi disertai penyimpangan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, salah satunya adalah alih fungsi lahan yang berakibat pada berubahnya kuantitas sumber daya air suatu wilayah, yang semuanya berakibat pula pada kerentanan wilayah khususnya kerentanan sumber daya air. Model kerentanan sumber daya air secara spasial telah dilakukan sebelumnya, namun terdapat kekurangan untuk menghadapi data dengan jumlah besar dan satuan beragam. Metode lain yakni Sistem Informasi Geografis (SIG) fuzzy dilakukan, dengan tujuan untuk mengembangkan model spasial kerentanan sumber daya air berbasis fuzzy SIG pada skala ordo-3 DAS, serta menerapkan model tersebut pada asesmen Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Metode penelitian dilakukan melalui penerapan metode SIG fungsi fuzzy dengan pengolahan dan analisis indikator kerentanan menurut ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap). Indikator pertama yakni eksposur, dengan variabel kepadatan penduduk, luas sawah tadah hujan, luas tegalan serta indeks kekeringan, indikator kedua yakni sensitivitas, dengan variabel jumlah penduduk usia rentan, jumlah penduduk miskin, jumlah kejadian konflik air, akses masyarakat terhadap air bersih serta indeks kekritisan air serta indikator ketiga berupa kapasitas adaptif, dengan variabel debit andalan, luas hutan, produktivitas pertanian serta kelembagaan DAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 11 sub DAS Citarum Hulu berada dalam kondisi kerentanan sangat tinggi, 6 sub DAS dalam keadaan kerentanan tinggi, 6 Sub-DAS pada kelas sedang, serta 53 sub-DAS dengan kondisi baik. Model kerentanan divalidasi dengan pengecekan lapang melalui pendekatan lingkungan fisik, sosial, dan binaan. Hasil permodelan dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, serta digunakan untuk melakukan asesmen terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengkajian kerentanan sumber daya air dapat dilakukan melalui perhitungan indikator eksposur, sensitifitas serta kemampuan adaptif melalui basis SIG Fuzzy, yang mempunyai kemampuan cakupan wilayah yang detail (ordo sungai - catchment), menerima jumlah data besar, mampu mengolah beragam jenis data, dapat dilakukan validasi serta implementasi demi terciptanya sistem pengelolaan lingkungan DAS yang handal.

---

High population growth accompanied by irregularities implementation Spatial Plan has resulted in a variety of environmental changes, one of which is conversion resulting in a change in the quantity of the water resources of an area, all of which resulted in the particular area of vulnerability vulnerability of water resources. Vulnerability model of water resources spatially been done before, but there is a lack of data to deal with a large number and variety of units. Another method used fuzzy in Geographic Information Systems (GIS), with the aim to develop a model of spatial vulnerability of water resources based on fuzzy SIG 3rd order watershed scale, and apply the model to assess the Spatial Plan of the District/City.

Research methods were used the application of fuzzy GIS methods with processing and analysis of indicators of vulnerability according ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap). The first indicator that exposure, with variable population density, extensive rainfed lowland, upland and widespread drought index, an indicator of the sensitivity of the two, with a variable number of vulnerable population ages, the number of poor, the incidence of water conflicts, community access to clean water and criticality index water as well as a third indicator of adaptive capacity, with variable discharge mainstay, forest, agricultural productivity and institutional watershed.

The results showed that 11 sub Citarum Hulu is in a state of vulnerability is very high , 6 sub- watershed in a state of high vulnerability, 6 Sub- basin in the medium class, and 53 sub-watersheds in good condition. Vulnerability models validated with field checking approach the physical environment, social, and built. Modeling results can be applied in environmental management, and is used to assess the Spatial Plan of the District and the City.

This study concluded that water resource vulnerability assessment can be done through the calculation of indicators of exposure, sensitivity and adaptive capacity through Fuzzy GIS base, which has the ability to detail the extent of the (order of the river - the catchment), received a large amount of data, capable of processing various types of data, can do the validation and implementation of the environmental management system for the creation of a reliable watershed."

"Di Indonesia, kemampuan kawasan konservasi (KK) menjaga tutupan hutan masih setara dengan kawasan non konservasi seperti misalnya hutan tanaman industri. Dengan kapasitas pengelolaan dan anggaran yang relatif rendah, KK di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan konservasi. Selain itu, konservasi di Indonesia masih dilihat sebagai beban untuk pembangunan. Pada studi ini, pendekatan baru yang mengombinasikan analisis linier dan system dynamics dilakukan untuk menemukan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan taman nasional (TN). Data tekanan-kondisi-respon dari 43 TN darat di Indonesia digunakan untuk menglasifikasi TN, mengidentifikasi faktor penting dan membangun model yang lebih efektif untuk pengelolaan KK. Tekanan dihitung dengan metode Human Footprint untuk tahun 2012 dan 2017. Kondisi adalah kondisi tutupan hutan dan respon adalah input pengelolaan TN. Studi ini memperlihatkan bahwa taman nasional darat di Indonesia dapat dikelompokkan dengan ciri kondisi tutupan hutan, anggaran, jumlah polisi kehutanan serta ketinggian dan kemiringan maksimal kawasan. Tutupan hutan yang baik disertai dengan anggaran dan jumlah polisi kehutanan yang meningkat. Tutupan hutan dipengaruhi secara signifikan oleh tekanan Human Footprint di dalam kawasan. Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan taman nasional berpengaruh positif pada kondisi tutupan hutan. Mengelola dengan baik semua variabel penting tersebut akan meningkatkan tutupan hutan di kawasan konservasi.

---

In Indonesia, the ability of protected areas (PAs) to conserve forest is still equal to non-PAs such as industrial forest. Having relatively low management capacities and budget, Indonesia’s PAs are still having difficulties to achieve the conservation goals. Also conservation in Indonesia is still viewed as burden to development. In this study, a new approach of combining linier and system dynamics analyses were used to find the important factors affecting national parks (NPs) management effectiveness. Pressures-state-responses data from 43 terrestrial NPs in Indonesia were used to classify NPs, identified their important factors and developed more effective model for PAs management. Pressures were defined using Human Footprint method for 2012 and 2017. State was forest cover condition and responses were NPs management inputs. This study showed that terrestrial national parks in Indonesia can be grouped by characteristics of forest cover conditions, management budget, number of forest guards and maximum elevation and slope of the area. Good forest cover is accompanied by increased budget and number of forest guards. Forest cover is significantly affected by Human Footprint pressure within the park area. Environmental services in the national park area has a very positive effect on forest cover. Managing properly all of these important variables will increase forest cover in conservation areas."

"ABSTRAKDisertasi ini mengaji tentang konsep dan model keberlanjutan ibukota negara sebagai kota tempat penyelenggaraan pusat pemerintahann nasional dalam mengambil kebijakan nasional. Ibukota negara memiliki fungsi, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity yang berbeda dengan kota (indikator FISA). Agar ibukota negara berkelanjutan dibutuhkan kegiatan yang mengutamakan fungsi pemerintahan dan jasa pendukung, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity (keberlanjutan FISA). Membangun ibukota negara dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan bangkitan dan tarikan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, mengurangi luasan lahan untuk fungsi ekosistem, meningkatnya kepadatan kota dan mempengaruhi kondisi sosial kota. Umpan balik dari menurunnya kualitas lingkungan dan kondisi sosial ini menjadi faktor pembatas yang menekan perkembangan ekonomi dan keberlanjutan ibukota negara. Implikasi konsep keberlanjutan FISA untuk pembangunan berkelanjutan Jakarta sebagai ibukota NKRI adalah dilakukan distribusi fungsi untuk memperkuat fungsi pusat pemerintahan dan jasa pendukungnya, penguatan kawasan pusat pemerintahan nasional di Kawasan Monas dan Lapangan Banteng, dan membangun kelembagaan Pemerintahan Kota Jakarta Pusat dengan tugas khusus sebagai pengelola fasilitas ibukota negara."

"Ditinjau dari masalah dan hambatan yang ada, konsep wanatani dalam pengelolaan pertanian di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang NTT belum berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah mengajukan konsep dan model wanatani untuk pengelolaan pertanian berkelanjutan pada ekosistem semi arid. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditinjau dari fungsi ekologi yang meliputi vegetasi, kesuburan tanah, iklim mikro, erosi, dan kesesuaian lahan wanatani belum optimal dan belum berkelanjutan untuk mendukung produktivitas dan konservasi lahan. Fungsi ekonomi yaitu produktivitas wanatani sudah optimal, namun kurangnya dukungan kelembagaan dan fungsi sosial menyebabkan pengelolaan pertanian belum optimal dan belum berkelanjutan. Simulasi model memperlihatkan integrasi fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi wanatani di ekosistem semi arid dapat meningkatkan konservasi dan produktivitas lahan.

---

Observed from the existing problems and obstacles, the agroforestry concept in the agricultural management in Amarasi District, Kupang Regency NTT, is not yet sustainable. The research objectives are to propose the agroforestry concept and model for the sustainable agricultural management in the semi arid ecosystem. The research result shows that observed from the ecological function including vegetation, land fertility, micro climate, erotion, and agroforestry land suitability is not yet optimal and not yet sustainable to support the productivity and conservation of agroforestry land. The agroforestry productivity economic function is already optimal, but the lack of institutional support and social function causes the agricultural management to be not yet optimal and not yet sustainable. The model simulation shows the integration of the ecological, social, and economic functions of agroforestry in the semi arid ecosystem can increase the land conservation and productivity."

"Saat ini sedang terjadi konflik perebutan sumberdaya di kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango. Konflik berawal dari kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan alokasi pemanfaatan sumberdaya mineral berupa Kontrak Karya (KK) Generasi II tahun 1971 kepada PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI). Kemudian di perbaharui Kontrak Karya Generasi VII tahun 1998 kepada PT Gorontalo Mineral. Pada saat itu kawasan hutan masih berstatus Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Mengingat fungsi hutan Taman Nasional adalah kawasan yang menjadi penyangga ekosistem hutan seperti flora dan fauna yang endemik serta sebagai penyerap karbon. Seharusnya KK atau ijin eksplorasi tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat.Masalah yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh konflik terhadap kondisi bio-fisik lingkungan, kehidupan sosial, dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar, peran oknum atau lembaga yang berperan dalam konflik tersebut, rumusan penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dengan PT. Gorontalo Mineral pada kasus pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi terbatas, resolusi yang baik sehingga dapat diterima oleh pemerintah, masyarakat dan perusahaan, pemanfaatan ruang dan strategi pemberdayaan masyarakat lokal yang sebaiknya dilakukan di kawasan hutan produksi terbatas untuk mengurangi atau meredam konflik.Metode penelitian adalah deskriptif-kualitatif pendekatan studi kasus melalui pengamatan lapangan, penelaahan dokumen, wawancara, dan diskusi kelompok. Analisis sesuai tujuan untuk memahami sikap, prilaku, pandangan masyarakat secara perorangan maupun kelompok terhadap kondisi lingkungan.Hasil penelitian menunjukkan sejarah masuknya perusahaan tambang pada tahun 1971, lubang hasil eksplorasi digunakan masyarakat sebagai tambang liar sehingga menyebabkan konflik perebutan kawasan aktivitas sosial meningkat, tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat, kondisi biofisik hutan produksi terbatas terjadi kerusakan walaupun belum berpengaruh signifikan terhadap lingkungan sekitar.terbukti dengan tingginya laju erosi dan sedimentasi, pencemaran air di badan sungai. Untuk meminimalisir konflik ditawarkan beberapa solusi untuk mengakomodir semua kepentingan, dengan merubah kawasan hutan dan tampa merubah status kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat menggunakan model dari L. Sukardi tetapi belum memberikan hasil terhadap pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan sebab masyarakat masih lebih mengedepankan pendapatan ekonomi dibandingkan rehabilitasi kerusakan lingkungan.

---

To date, there has been a conflict in the forest resources of Bone Bolango. Conflict begins with central government issuing policies about the allocation of utilization of mineral resources in the form of Contract of Work (CoW) Generation II Year 1971 towards PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI). An updated Generation VII Contract of Work Year 1998 was subsequently issued for PT. Gorontalo Minerals. At the time, the forest was still considered as conservation area, also known as Taman NasionalBoganiNaniWartabone (TNBNW). Given the function of the National Park forest is a buffer area of forest ecosystems, such as the endemic flora and fauna as well as a carbon sink, KK or exploration permits should not be issued by the central government. The existing conflict continued until 2010, causing changes in some parts of the TNBNW.The problem studied in this research aims to explain the history of the entry of the company, the causes and consequences of conflict between the locals with PT. Gorontalo Minerals in case of utilization of limited production forest area, the effect of conflict on the condition of the bio-physical environment, social, and economic needs of the local communities, the role of individual or institution in the conflict, the formulation of conflict resolution between the local communities with PT. Gorontalo Minerals in the case of utilizing the limited production forest area, a good resolution that is acceptable to the government, the community and the company, space utilization and local community empowerment strategies that should be done in a limited production forest areas to reduce or mitigate conflicts.The method employed in this study is descriptive qualitative through case study approach, which includes field observations, document analysis, interviews, and group discussions. Analysis of the purpose to understand the attitudes, behavior, public opinion (individually or in groups) on environmental conditions is also carried out.The findings of this study reveal that the history of the entry of mining companies in 1971 hastriggered a number of issues. These are the escalation of conflict in the social activity areas,the increasing level of economic necessity of the locals, and the destruction of the biophysical condition of the forest (though the impact on the surroundings is still insignificant) as evidenced by the high rate of erosion and sedimentation, water pollution in the river banks. To minimize the conflict,thereare some solutions which can accommodate all interests, by changing the forest area without necessarily changing its status. Community empowerment is motivated by model of L. Sukardi, but it has not provided significant impact to the sustainable forest management because the locals still tends to emphasize economic returns compared to rehabilitation of environmental damage."

"Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang' bermaterikan kelestarian fungsi ekonomi, fimgsi ekologi dan fungsi sosial dari sumber daya hutan maka kehidupan masyarakat selcitar hutan hams menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ?-selcitar hutan menjadi kebutuhan demi masyarakat sekitar hutan dan sekaligus pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, maka pemanfaatan modal sosial adalah Suatu kehamsan, karena modal sosial adalah suatu nilai norma-norma yang tcrbcntuk yang dihasilkan dalam suatu interaksi yang cukup panjang dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan dalam bersikap, bcrperilaku, berinteraksi, dan berinterelasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah merumuskan konscp hipotetik model pemberdayaan masyarakat sckitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjuian dengan kajian pemanfaatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Manfaat penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan ditinjau dengan pendckatan dan kajian pemanfaatan faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menjadi acuan dalam pcugambilan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber dgya hutan berkelanjutan. Metodologi penelitian dilakukan dengan metode kualitatif ?dan kuantitatif dcngan pendekatan dan pengujian konsep Structural Equation Modelling Cross Section dan pembuatan Model Dinamis. Penelitia menghasilkan penemuan rumusan konsep hipotetik Model pcmberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan, model temebut memberi gambaran bahwa modal sosial berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signiiikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan. Modal sosial masyamkat sekifar hutan akan termanfaatkan secara optimal melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan yang dilakukan mclalui mekanjsmc konsep timbal balilc, konsep saluran informasi dan konscp kctaatan norma, adat dan nilai budaya.

---

In the frame of sustainable forest resources management , the consisting of economical function, ecological function and social function conservation from the forest resources, that livelihood conmiunity surrounding forest must be concerned because social economics conditions of community surrounding forest requires empowering. Empowerment of community surrounding forest is becoming from community surrounding forest and implementation of sustainable forest resources management. For successfully for empowerment of community, and then social capital utilization is must be, because social capital is a norm value that formed and resulted in interaction that is long enough in a community, and become a reference in having attitude, behaving, interacting, and interalating in society to achieve common goals in sustainable forest resources management.

Research objectives is to formulate hypothesis concept of forest communities empowerment model in sustainable forest resources management by utilizing social capital surrounding forest. Benefits of study are to enhance understanding 'about community empowerment model in sustainable forest resources management. It is review with the approach and study of taking advantage component factors of social capital. Therefore, it can be a reference in policy making toward forest communities empowerment model, in the frame of sustainable forest resources management. Research Methodology is conducted by using qualitative and quantitative method with concept best using structural equation modeling, cross Section table and dynamic model.

Research finding resulted hypothesis concept formulation of community empowerment model in sustainable forest resources management by taking advantage capital social of forest communities. The model explained that social capitals of forest communities have significant impact toward community empowerment process and sustainable forest resources management both directly and indirectly. Social capital will be utilized optimally through utilization and strengthening social capital forest communities was conducted through mutual mechanism concept, concept of information channel and obedience of norm, tradition and culture value."

"Kajian Penerapan Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan pada Sekolah Adiwiyata Mandiri di DKI Jakarta Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Education for Sustainable Development sejak Konferensi Tingkat Tinggi KTT Bumi, Rio De Jeneiro, 1992 belum menunjukkan kemajuan sesuai harapan. Materi pendidikan lingkungan dan program sekolah berwawasan lingkungan juga sudah diluncurkan pemerintah karena pendidikan dipandang sebagai pengungkit kesadaran lingkungan yang lebih maju. Konsep yang terakhir dilaksanakan adalah Adiwiyata, sebuah penghargaan yang diberikan pemerintah kepada sekolah berbudaya lingkungan dengan harapan budaya lingkungan akan terbentuk di sekolah dan dapat berpengaruh kemasyarakat luas. Sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2006, kini telah tercatat 290 sekolah yang memperoleh penghargaan nasional Adiwiyata, namun kenyataannya kesadaran dan budaya lingkungan di sekitar sekolah belum terwujud sesuai harapan, bahkan ada sekolah Adiwiyata yang mengalami penurunan kualitas. Penelitian ini bertujuan membangun model pendidikan berbudaya lingkungan dengan memanfaatkan modal sosial, sebuah modal yang merupakan bagian dari konsep Daya Dukung Lingkungan Carrying Capacity. Berdasarkan analisis kualitatif, ditemukan bahwa program Adiwiyata mengandung modal sosial yang dapat digunakan untuk menerapkan pendidikan berbudaya lingkungan. Berdasarkan analisis deskriptif, ditemukan bahwa sekolah Adiwiyata Mandiri telah memanfaatkan modal sosialnya dalam penerapan konsep ESD Education for Sustainable Development . Berdasarkan kedua analisis tersebut maka konsep Adiwiyata dikembangkan menjadi sebuah model pendidikan berbudaya lingkungan yang optimal melalui pemanfaatan modal sosial.

---

A Study on Implementation of the Education for Sustainable Development Concept at AdiwiyataMandiri School in DKI Jakarta The Education for Sustainable Development is a concept which declared by Rio De Jeneiro Earth Summit in 1992. Since it declaration the expectation of the concept is not rich optimally yet. The enviromental education curriculum and all enviromental program of view also was launched as a leverage of environmental awareness. Adiwiyata is the government program to make an environmental culture of daily activity both in the school and community anrround it. Since the first of the launching until now there are 290 school are awarded national level of Adiwiyata, but in fact the expectation is not realized yet, even many school were quality degraded.

The objective of the research is to develop a model for environmental consciousness education with implementation of Social Capital. Social capital is one of the part of the concept of carrying capacity. According to the descriptive qualitative analysis the research found that the Adiwiyata program has been adopted criteria of the Education for SustanableDevelupment ESD to implement the environmental conscious eduacation. The research also found that the social capital of AdiwiyataMandiri school have been used to develop the environmental conscious and culture eduacation. According to all analysis the result of the research can develop The Adiwiyata Concept to be a model to optimalized an environmental education culture through application of social capital. "