Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Melalui berbagai tingkatan pertempuran dan perundingan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka akhirnya konflik Indonesia - Belanda dapat diselesaikan lewat perundingan di Den Haag dalam suatu konferensi yang dinama_kan Konferensi Meja Bundar (KMB) dimulai pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sebagai hasil dari perundingan tersebut, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Seri_kat (RIS) dan beberapa pasal yang harus diterima oleh RIS yaitu tentang pembayaran hutang yang diwariskan oleh pe_merintah colonial Belanda, dan soal penangguhan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RIS. Jumlah hutang yang harus dibayar oleh RIS sebesar kurang lebih 1.130 juta dolar Amerika. Sedang wilayah Irian Barat ditangguhkan sela_ma satu tahun dan statusnya akan ditentukan kemudian dengan jalan perundingan antara RIS dengan Belanda. Selama itu masalah dan status poitiknya berada di bawah pa_ngawasan United Nations Commission For Indonesia (UNCI). Dengan kesepakatan hasil-hasil KMB yang telah sa_ma-sama diterima oleh kedua belah pihak (RIS dan Belan_da), bukan berarti persoalan Indonesia-Belanda benar-benar telah berakhir, sebab dalam perkembangan-perkemba_nga selanjutnya perundingan-perundingan yang menyangkut pemyelesaian Irian Barat tidak pernah mencapai kesepaka_tan yang memuaskan terutama bagi Indonesia, Itulah se_babnya di kalangan masyarakat luas, partai-partai politik dan organisasi lainnya timbal kiinginan untuk membatalkan seluruh perjanjian KMB, karena sejak ditandatangani, Belanda senantiasa terutama sejak masa-masa awal penye_rahan kedaulatan, selalu terlibat dalarn persoalan-persoa_alan di Indonesia. Dan Indonesia menganggap bahwa pasal-_pasal yang menyangkut perjanjian KMB, terutama soal-soal yang menyangkut keuangan dan ekonomi, dimana dalam pasal- pasal tersebut memberikan hak-hak istimewa yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia . Kemudian soal yang menyangkut hubungan Uni Indonesia Belanda yang diangkat oleh rakyat Indonesia sebagai sisa penjaja_han Belanda. Sehingga ketika sampai tahun 1954, tidak ada tanda - tanda Belanda mau menyelesaikan masalah Irian Barat, maka Indonesia melakukan upaya untuk membatalkan perjanjian KMB dalam suatu perundingan yang diadakan di Den Haag pada bulan Juli tahun 1954. Dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia yang dipimpin oleh menteri luar negeri Mr. Sunario hanya berhasil mencapai persetu_juan tentang pembubaran Uni Indonesia Belanda, dan peng_hapusan beberapa perjanjian KMB yang rnengenai hubungan Indonesia Belanda di bidang kebudayaan dan militer. Dalam perkembangan perundingan selanjutnya keti_ka masalah Irian Barat di bawa Indonesia ke Majelis Umum PBB tahun 1954, namun sidang-sidang ini tidak banyak mengungtungkan Indonesia, sementara perundingan dengan Be_landa juga tidak membawa hasil yang memuaskan bagi Indo_nesia. Oleh karena itu Indonesia terus melakukan upaya penyelesaian pembatalan seluruh parjanjian KMB. Kabinet Bur-hannudin Harahap pada tahun 1955 mengajukan Rancangan Un_dang - undang (RUTS) untuk membatalkan perjanjian-perjan_jian KMB, tetapi walaupun RUU itu sudah disetujui oleh DPRS namun tidak dapat menjadi undang-undang, karena presiden Soekarno rnenolak untuk menandatanganinya, Alasan presiden karena pemilu 1955 sudah selesai, jadi adalah lebih baik bila hasil pemilu yang menentukan UU itu. Selanjutnya dalam kabinet Ali II dalam progamnya untuk menyelesaikan seluruh perjanjian KMB dalam bulan April 1956 mengaju_kan Rancangan Undang-undang (RUU) pembatalan perjanjian KMB kepada DPR dan tidak menghadapi banyak kesukaran. Melalui Undang-undang No.13 tahun 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan seluruh perjanjian KMB , dan sejak itu Indonesia merasa tidak terikat lagi dengan se_luruh perjanjian KMB, termasuk soal yang berkenaan dengan status wilayah Irian Barat. Belanda melakukan protes, dan memandang bahwa de_ngan tindakan pembatalan itu, Indonesia telah melanggar perjanjian Internasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada permulaan abad kedua puluh pemerintah Kolonial Belanda mulai menyadari bahwa kemiskinan sedang meningkat di pulau Jawa. Salah satu alasan adalah kepadatan penduduk Jawa yang semakin tinggi. Atas desakan dari berbagai pihak di negeri Belanda, pemerintah Kolonial Belanda kemudian berusaha memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan politik etis (1901) yang digagas oleh Van Deventer dan berisi tentang tiga hal pokok yang menjadi prinsip dasar dalam kebijaksanaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yaitu pendidikan, irigasi dan emigrasi.

Dengan landasan di ataslah pemerintah kemudian menyelenggarakan program transmigrasi yang merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kekurangan lahan usaha pertanian di Jawa dan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di pedesaan-pedesaan Jawa. Penyelenggaraannya yang pertama dimulai pada tahun 1905 hingga tahun 1941, yaitu sejak berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda dan digantikan dengan Jepang. Pada saat itu sebanyak 155-KK yang semuanya berasal dari golongan petani penggarap dipindahkan dari Kedu, Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Lampung. Wilayah ini merupakan daerah percobaan pelaksanaan transmigrasi dengan tujuan mencari cara yang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para transmigran serta dapat menekan biaya pemerintah untuk setiap keluarga yang ditransmigrasikan serendah-rendahnya. dari golongan petani penggarap dipindahkan dari Kedu, Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Lampung. Wilayah ini merupakan daerah percobaan pelaksanaan transmigrasi dengan tujuan mencari cara yang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para transmigran serta dapat menekan biaya pemerintah untuk setiap keluarga yang ditransmigrasikan serendah-rendahnya.

Dalam perjalanan pelaksanaannya selama masa kolonial, program transmigrasi dapat dibagi menjadi empat tahapan yaitu tahun 1905-1911, dari tahun 1912-1922, sejak tahun 1923-1932 dan yang terakhir antara tahun 1932-1942. Pada tiap tahapan ini terdapat ciri khas yang menandainya dan tidak terdapat pada tahapan lainnya.

Pada tahap pertama hingga ketiga perhatian pemerintah belum serius terhadap pelaksanaan program transmigrasi walaupun kebutuhan akan tindakan-tindakan nyata untuk mengurangi jumlah penduduk di pulau Jawa selalu dijadikan isu yang menarik di kalangan pemerintah, kelompok swasta perkebunan dan masyarakat umum. Baru pada tahap ke empat pemerintah benar-benar serius melakukan program transmigrasi dengan efisiensi yang mengagumkan.

Ternyata sejak pelaksanaannya yang pertama, program transmigrasi ini dapat bertahan pada setiap tahap sejarah pembangunan Indonesia. Penyelenggaraannya pun tidak lagi terbatas pada penduduk Jawa tetapi juga bagi daerah lain yang padat penduduk seperti Lampung yang mengalanzi kepadatan penduduk yang tinggi setelah beberapa puluh tahun menerima transmigran asal Jawa sejak pertama kali program transmigran dilaksanakan. Orientasi transmigrasi pun mengalami perkembangan, tidak lagi hanya pada bidang pertanian, namun juga perkebunan, perikanan dan industri.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengahadapi situasi Perang Dunia II adalah mempersiapkan pertahanan ke dalam yang tangguh. Untuk itu segala potensi industri dialihkan untuk pembangunan kekuatan militer. Dalam konteks sejarah AS di abad ke-20, kebijakan mengenai penggunaan aspek militer sebagai alat penentu keputusan politik luar negerinya adalah suatu hal yang sangat panting. Walaupun kita mengetahui bahwa tatanan politik dan sosial negara tersebut sangat jauh dari sifat yang militeristik. Kebijakan pertahanan tersebut memiliki doktrin yang terkait dengan aspek kematraan atau alam tempat bernaung suatu angkatan perang.

Pesawat pembom strategis dan aspek politik-ekonominya yang menjadi bahan penelitian di dalam skripsi ini terikat ke dalam sebuah doktrin bermatra udara. Doktrin ini dihasilkan dari sebuah perdebatan mengenai pengesahan konsepsinya pada tahun I 920'an. Perdebatan itu berpangkal dari belum terujinya konsep tersebut ke dalam situasi yang nyata. Doktrin itu kemudian bisa diwujudkan bersama dengan tujuan politik AS dalam percaturan dunia yang tengah dilanda perang. Kegiatan industri manufaktur saat itu yang merupakan inti dari kebesaran ekonomi dan kemenangan militer AS.

Kegiatan ini pula memberikan arti yang panting terhadap keberadaan industri swasta yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Hal ini ditambah oleh peranan lembaga militer yang secara langsung menerapkan doktrin tersebut yang memiliki peranan dalam perancangan dan pengelolaan produksinya.

---

Abstrak :
Pada tanggal 12 Juni 1902, hak pilih bagi kaum wanita kulit putih Australia disahkan menjadi undang-undang federal. Dengan demikian, kaum wanita Australia memiliki hak untuk memilih dan sekaligus dipilih sebagai anggota parlemen baik pada tingkat Senate rnaupun House of Representatives Hak ini baru digunakan 18 bulan kemudian pada pemilihan umum tingkat federal yang perform pada tahun 1903. Sebelum kaum wanita Australia memiliki hak pilih di tingkat federal, terdapat dua koloni Australia yang sudah memberikan hak pilih kepada penduduk wanitanya. Australia Selatan memberikan hak pilih penuh (hak untuk memilih dan dipilih) kepada kaum wanitanya pada tahun 1894, sedangkan kaum wanita Australia Barat mendapatkan hak untuk memilih (tidak termasuk hak untuk dipilih) pada tahun 1899. Pada saat itu baru terdapat sedikit negara yang sudah memberikan hak untuk memilih kepada penduduk wanitanya, antara lain: Negara Bagian Wyoming Amerika Serikat (AS) pada tahun 1869, Negara Bagian Colorado AS pada tahun 1893, Negara Bagian Utah dan Negara Bagian Idaho AS pada tahun 1896, kemudian Selandia Baru pada tahun 1893. Begitu cepatnya kaum wanita Australia Selatan mendapatkan hak pilih penuh, pada akhirnya menimbulkan pertanyaan seputar aktivitas politik wanita dalam sejarah Australia. Apakah mereka secara aktif menuntut dan berjuang demi mendapatkan hak pilih mereka yang sekaligus merupakan simbol pengakuan persamaan kedudukan, atau apakah mereka sekedar menjadi ahli waris dari kampanye politik para politisi pria yang bersaing mendapatkan pemilih.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai profil buruh Gudang Garam dan persaingan Gudang Garam dengan pabrik rokok lainnya. Diawali dengan menjelaskan asal usul rokok kretek di Jawa dan menunjukkan Kediri sebagai produsen rokok kretek di Jawa Timur yang mengalami perkembangan dengan munculnya pabrik-pabrik rokok. Salah satunya adalah Gudang Garam yang menjadi perusahaan rokok kretek terbesar. Kehadiran Gudang Garam pada tahun 1958-1967 merupakan awal perkembangan pabrik rokok tersebut, dilanjutkan dengan kondisi Gudang Garam dengan sistem kekeluargaannya dalam menghadapi persaingan pada tahun 1967-1980.

Pembahasan mengenai buruh Gudang Garam terdapat di bab ketiga dengan melukiskan latar belakang sosial ekonomi masyarakat Kediri sehingga mereka memasuki pabrik-pabrik. Dijelaskan pula syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi buruh kretek dan cara perekrutan buruh. Pada bab ini juga memperlihatkan usia tenaga kerja, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan motivasi kerja mereka. Melukiskan kondisi kerja yang dihadapi buruh, sistem pengupahan, jam kerja dan fasilitas yang diperoleh bunuh serta seriat buruh yang menaungi mereka.

Pasang surut perkembangan Gudang Garam pada tahun 1980-1988 juga dibahas dalam skripsi yaitu pada bab keempat. Pada tahun 1980-1983 Gudang Garam berhasil mengejar ketertinggalannya dengan pabrik lain dengan mulai melakukan mekanisasi dalam proses produksi. Bab ini juga memperlihatkan masa krisis Gudang Garam, sebab-sebab terjadinya krisis tersebut dan langkah-langkah yang dilakukan Gudang Garam pada akhir 1985 untuk mengatasi permasalahannya serta kondisi Gudang Garam setelah mengalami krisis tersebut sampai tahun 1988.

---