Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel dan sumber-sumber lain yang tidak diterbitkan; seperti arsip_-arsip dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa 13 Desember dan bagaimana pengaruh/dampak peristiwa tersebut terhadap rakyat Tebing Tinggi dan Sekutu (Inggris) serta Jepang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah rentetan peristiwa-peristiwa sebelumnya, yang kemudian memuncak pada tanggal 13 Desember 1945.

Sebab peristiwa 13 Desember ini adalah karena adanya perampasan senjata oleh pihak Pemuda Pejuang dari tangan sedadu Jepang.

Peristiwa-peristiwa perampasan senjata terjadi karena pihak pemuda sangat membutuhkan senjata guna melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di lain pihak NICA (Belanda) melalui sekutunya (Inggris), tidak ingin semangat pemuda semakin menggelora dalam mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa yang terjadi ini telah menewaskan kurang lebih dua ribu rakyat Tebing Tinggi dan enam ratus serdadu Jepang. Peristiwa ini dianggap besar karena banyaknya korban di pihak Indonesia.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam skripsi ini dihahas mengenai sejarah lahirnya TNI. Sejak 1945 di mana TNI lahir dari dan di dalam revolusi, tumbuh langsung di atas kaki sendiri, tanpa dibentuk oleh pemerintah atau partai politik yang kuat. Heterogenitas keanggotaan TNI mengakibatkan profesionalisme sangat tipis dalam TNI, namun karena Power TNI yang luar biasa, militer dapat menyaingi partai-partai politik.

Pola hubungan sipil militer di Indonesia pada periode perang kemerdekaan adalah unik, karena di satu pihak militer mengakui pemerintahan sipil, tapi di pihak lain tradisi supremasi sipil atas tentara tidak dapat ditegakan di Indonesia. Hubungan militer dengan partai politik pada 1945 sampai 1949 kurang serasi, dan merupakan awal dari krisis nasional.

Pada masa demokrasi liberal kestabilan politik tidak tercapai. karena negara dikuasai dan diperintah oleh partai politik melalui perimbangan kekuatan dalam parlemen, dan posisi militer hanya sebagai alat sipil. Karena militer tidak diberi kedudukan dalam pemerintahan.

Ketegangan sipil militer pada 1950-1958 dipengaruhi oleh intervensi sipil dalam militer, seperti dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Konsepsi Presiden adalah merupakan konsepsi Soekarno yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis-krisis politik.

Pemilu 1955 tidak mampu memberikan dasar bagi stabilisasi dalam negeri. Dewan Nasional merupakan sebuah lembaga di mana militer untuk pertama kalinya mempunyai wakil_-wakilnya dalam lembaga pemerintahan.

Konsepsi jalan tengah Nasution merupakan penegasan hubungan antara militer dengan sipil yaitu mengenai posisi dan peranan TNI di luar bidang militer. Jalan tengah membagi bersama-sama antara militer dengan sipil mengenai posisi dan peran dalam pemerintahan. tidak mendukung tradisi supremasi sipil atas tentara. tetapi juga tidak menerapkan suatu kekuasaan militer secara total (Rezim Militer) melainkan merupakan jalan tengah di antara keduanya.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Pembentukan Negara Federal Jawa Timur (NDT), pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari politik devide et impera. Usaha memecah belah telah dilakukan oleh Van Mook melalui pembentukan Negara Indonesia Timur dan kemudian menyusul pembentukan kesatuan negara Kalimantan Barat. Setelah Agresi Militer Belanda I, beberapa daerah RI berha_sil dikuasai, di antaranya daerah Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian besar Keresidenan Surabaya dan Malang.

Van for Plas mengira akan mudah saja menjadikan Ja_wa Timur sebagai negara bagian. Usaha-usaha awal melalui pembentukan Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1948 di bawah pimpinan Ch. Karimoen, pembentukan Dewan Islam Jawa Timur yang diketuai K.H. Noerjasin, kemudian PRDT pimpinan Darsosoekoer, GRDT dan Persatuan Warung Indonesia mengalami kegagalan.

Dengan berdasarkan Ordonansi tanggal 13 Agustus ta_hun 1948 ( Stbl. No, 179 ) dilakukanlah pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten yang dipilih secara demokratis. Van Der Plas mulai melakukan sandiwara politiknya. Melalui Dewan Kabupaten akhirnya terselenggaralah Konferensi Bondowoso pada tanggal 16 Nopember 1948-3 Desember 1948 yang menghasilkan EDT dengan wali negaranya R.T.P. Achmad Koesoemonegoro. Pihak oposisi seperti Mr. Indra Koesoema, Dr. Dradjad, Djaswadi S, S. Bahreisj, Dr. Hidayat dan lainnya, harus menerima kekalahannya karena adanya blokade suara yang kuat dari pihak pro-NDT.

Ternyata kehendak rakyat juga yang berbicara, berita Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang berarti penaklukan kekuatan senjata Belanda dari bumi Indonesia telah menyulut keberanian rakyat. Mosi-mosi pembubaran NDT bermuncul_an. Rakyat berdemonstrasi dan serempak memutuskan hubungan dengan pemerintah NDT. Pada tanggal 19 Januari 1950, wali negara NDT menyerahkan mandatnya. Untuk mengatasi keadaan, dibentuk Komisi Nasionalisasi yang berkewajiban dalam wak_tu singkat meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasiona_lisasi seluruh pegawai. Akhirnya berdasarkan pasal 139 UUDS RIS maka pada tanggal 25 Pebruari 1950 diadakanlan Konferensi Pembubaran NDT, bertempat di Gedung Parlemen NDT. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah_belah rakyat dan kepulauan Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.

---

Abstrak :
Hubungan Australia-Indonesia merupakan hubungan bilateral dua negara yang menarik untuk diamati. Letak strategi dari posisi geografis kedua negara, menyebabkan kedua negara saling memperhatikan, terutama bilamenyangkut soal keamanan dalam negeri mereka. Pada waktu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Australia merupakan negara Barat pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan bersimpati pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masa ini merupakan awal tahun-tahun terbaik dari hangatnya hubungan kedua Negara. Sampai kemudian muncul isu Irian Barat yang diklaim Indonesia sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Hubungan kedua negara menjadi tegang dengan munculnya isu Irian Barat yang diklaim Indonesia. Dan sejak itu dimulailah sejarah panjang perdebatan antara kedua negara dalam masalah Irian Barat, untuk masa satu decade lebih (1949-1982)