Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang studi kasus aneksasi Timor Timur dan jejaring advokasi transnasional, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN dengan menggunakan konsep pola bumerang (Keck dan Sikkink, 1998) dan siklus hidup norma (Finnemore dan Sikkink, 1998). Tesis ini menyimpulkan bahwa norma yang diinternalisasi tidak dapat berjalan dikarenakan adanya benturan antara norma internasional dan struktur domestik. Benturan ini terjadi ketika norma internasional yang menghendaki hak untuk menentukan nasib sendiri ditantang pada kepentingan negara untuk menjaga kedaulatan. Oleh sebab itu, aktor transnasional membutuhkan kemampuan non-material yakni, kekuatan diskursus untuk melawan nilai dan norma yang dianggap tidak sejalan dengan kesepakatan internasional. Selain itu, juga dibutuhkan satu mekanisme yang simultan antara aktor domestik dan transnasional untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan maupun perilaku negara. ......This thesis analyzes the study case of East Timor annexation and transnational advocacy network, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) by using the concept of boomerang pattern (Keck and Sikkink, 1998) and norm lifecycle (Finnemore and Sikkink, 1998). This thesis concluded that internalized or cascading norms may eventually fail to reach because of the clash between international and domestic structure. These norms clash occur when the right of self-determination is challenged by the norm of state sovereignty. Hence, transnational actors need the immaterial capability as power in discourse to counter the existing logic of appropriatness and also by creating a simultaneous mechanism between domestic and transnational actors to pressure and influence on policy change and state behavior.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menjabarkan mengenai peran dan fungsi information and communication technologies (ICTs) sebagai pemicu pemberontakan. Revolusi Mesir yang terjadi pada awal 2011 tidak jarang disebut sebagai ?The Social Media Revolution?. Dalam revolusi itu, masyarakat sipil Mesir berhasil melengserkan presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Dalam kurun waktu itu, Mubarak memberlakukan emergency law yang melegitimasi terjadinya tindakan-tindakan secara arbitrer oleh aparat keamanan negara, terutama kepolisian. Berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh kepolisian Mesir terdokumentasikan dan tersebarluaskan di ranah cyberspace melalui penggunaan ICTs. Sebelum lengser, Mubarak memutuskan untuk melakukan shutdown (mematikan jaringan internet dan komunikasi) untuk mengurangi political dissent. Melalui proliferasi penggunaan ICTs, masyarakat sipil Mesir mampu mentransformasikan dirinya sebagai aktor signifikan yang memiliki peran dalam perubahan politik negaranya (disebut sebagai meta power oleh J. P. Singh). Tidak hanya mereka, adapun berbagai aktor lainnya yang mengalami transformasi dalam ranah politik akibat adanya revolusi yang dipicu oleh ICTs. Melalui akses terhadap cyberspace, masyarakat Mesir terfasilitasi untuk melakukan interaksi dan juga persuasi. Sebagai salah satu bentuk soft power menurut Joseph S. Nye, persuasi yang berhasil ditingkatkan pada ranah cyberspace akhirnya mampu memobilisasi massa untuk turun ke Tahrir Square. Walau keluhan dan ketidakpuasan masyarakat kepada rezim Mubarak sangat beragam, penggunaan ICTs dan akses terhadap cyberspace membantu para aktivis untuk memfokuskan perhatian masyarakat luas pada isu tertentu yang mengandung unsur keakraban secara luas sehingga menggalang dukungan dalam jumlah yang semakin besar pula. Tindakan pemerintah untuk melakukan shutdown menunjukkan bahwa mereka sudah mengakui pentingnya peranan ICTs dalam memfasilitasi masyarakat sipil dalam mengorganisir dan melakukan pemberontakan. Walau begitu, tindakan itu justru memperkuat posisi masyarakat di dunia internasional sebagai pihak yang dirampas haknya untuk memperoleh akses dan informasi. Menjadi penting untuk melihat strategi yang digunakan oleh masyarakat Mesir dan faktor apa saja yang mendukung ataupun melemahkan posisi mereka dalam rangka melengserkan Hosni Mubarak sebagai presiden dan menuju pembentukan negara demokratis yang ideal.

---

ABSTRACT
This thesis outlines the role and functions of information and communication technologies (ICTs) as a driving force of an upheaval. The Egyptian Revolution that occured in early 2011 is often named ?The Social Media Revolution?. In the revolution, the Egyptian civil society succeeded in deposing President Hosni Mubarak who has been in power for 30 years. During that time, Mubarak imposed the emergency law, which legitimized arbitrary actions from state security apparatus, namely the national police. Various acts of violence and human right violations committed by the Egyptian police were documented and spread in cyberspace through the use of ICTs. Before stepping down as President, Mubarak decided to conduct a shutdown (turning off the internet and communication networks) to reduce political dissent. Through the proliferation of ICTs use, the Egyptian civil society were able to transform themselves to become a significant actor with a role in changing Egypt?s political situation (known as meta power by J. P. Singh). In addition to the civil society in general, there were other specific actors who transformed into having roles in the political realm as a result of the revolution driven by ICTs. By having access towards cyberspace, the Egyptian civil society were facilitated in interaction and persuasion. Known as one form of soft power by Joseph S. Nye, the improved level of persuasion in the realm of cyberspace succeeded in mobilizing the masses to Tahrir Square. Although there were very diverse grievances from the civil society aimed at the Mubarak regime, the use of ICTs and access towards cyberspace supported activists to focus society?s attention on a certain isu that contained elements of familiarity in order to gain support in even larger numbers. The Egyptian government?s decision to conduct a shutdown shows that they themselves recognize the importance of the role of ICTs in facilitating the civil society in organization and upheaval. Even so, the government?s action instead strengthened the civil society?s position in the international community since they were deprived of their rights towards access and information. It then becomes significant to view the strategy used by the Egyptian people and the factors that support and also undermine their position in order to overthrow Hosni Mubarak as President, and towards the establishment of an ideally democratic Egypt.