Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala. Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang. Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

---

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000 State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power. Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations. According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report. While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra. From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms. For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis ekonomi yang mulai terjadi sejak awal tahun 1997, telah memberi dampak dalam pembiayaan sektor kesehatan dalam hal ini rumah sakit. Dilema yang dihadapi disatu pihak rumah sakit dengan segala keterbatasan dana, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dengan biaya yang terjangkau. Pengelolaan rumah sakit membutuhkan biaya yang cukup besar, terus menerus, disisi lain kemampuan sumber dana dari pemerintah sangat terbatas. Pengelolaan rumah sakit dalam hal ini manajemen keuangan rumah sakit perlu mendapat perhatian terutama masalah piutang pasien yang merupakan salah satu masalah yang dapat mempengaruhi likuiditas rumah sakit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penatalaksanaan piutang pasien umum rawat inap di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang menyebabkan terjadinya piutang dari faktor internal, dengan pendekatan sistem yaitu : Input, Proses, Output Penelitian ini bersifat diskriptik analitik dengan melakukan pengamatan tangsung dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem penatalaksanaan piutang pasien umum rawat inap yang terdiri dari Tahap pra penerimaan, Tahap Penerimaan, Tahap Perawatan, Tahap Penataan Rekening, Tahap Penagihan, Tahap Penutupan Rekening, belum berjalan sebagaimana mestinya. Tahapan pra penerimaan yang merupakan tahapan yang penting ternyata belum ada. Kegiatan informasi yang seharusnya dilakukan pada tahap tersebut, pada tahap berikutnya juga tidak dilakukan. informasi biaya belum dapat disampaikan kepada pasien/keluarganya secara berkala, sehingga pasien/keluarganya tidak dapat memperkirakan jumlah biaya yang harus disiapkan, sistem komputerisasi yang belum terpadu.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah penetapan prosedur pemberian kredit pada tahap pra penerimaan, pencatatan biaya pada tahap perawatan dilakukan setiap hari sehingga informasi biaya dapat diinformasikan secara berkala, kerja sama antara tahap perawatan dart tahap penataan rekening dalam hal biaya dengan sistem komputerisasi yang terpadu, aktifnya bagian penagihan.

---

ABSTRACT
System Analysis on Credit Arrangement for In-patient at RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo, Year 1999/2000Economic crisis that overwhelmed Indonesia since 1997 has impact on health sector budgeting, especially for hospital. The dilemma that is faced by hospital in their limitation budget nowadays is that hospital shall provide quality of health service with affordable cost for the patient. In other side, the management of hospital needs huge and continuous budget support, while the ability of central government to give budget support to hospital is very limited, Hospital management, in this case refers to the hospital financial management, needs to have special attention especially on credit arrangement for in-patient that become a major problem that can influence hospital liquidity.

The objective of this research is to analyze the credit arrangement system for in-patient at RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo that can lead into credit from internal factor, with the system approach of Input, Process and Output This is a descriptive analysis research by conducting direct observation and in-depth interview.

The result of this research has assumed that the credit arrangement for in-patient consists of some phases. There are: Pre-initial Phase, Initial Phase, Treatment Phase, Accounting Phase, Billing Phase and Billing Closing Phase, which have not run appropriately yet. Pre-initial phase, which is the most important phase, is not existing. The information activity that should be conducted at that phase in fact is not conducted also in the next phase. Information regarding health service cost still can not be delivered regularly to the patient and their family, so that they can not estimate the service cost that should be paid by them, in more the computerized system still not integrated.

Some suggestions are to formulate procedure for providing credit arrangement for in-patient at Pre-initial Phase, daily medical cost recording at Treatment Phase so that information cost is available and can be informed regularly, coordination at Treatment Phase and Accounting Phase in costing with integrated computerized system, and active participation of billing division.