Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas akhir ini membahas mengenai terbentuknya pemerintahan grand coalition di Jerman pada tahun 2005 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di dalam menganalisa proses terbentuknya pemerintahan koalisi antara partai Christian Democratic Union CDU dan Social Democrat Party SPD yang selama ini dikenal dengan rivalitasnya Dengan menggunakan kerangka konsep partai politik dan koalisi penelitian ini menemukan faktor faktor yang mendorong terbentuknya pemerintahan grand coalition Krisis ekonomi yang melanda Jerman tahun 2005 mendorong CDU dan SPD untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dengan membentuk pemerintahan koalisi Selain itu keadaan politik internasional yang cenderung tidak stabil juga mendorong kedua partai untuk membentuk pemerintahan grand coalition. ......This research focuses on the formation of the grand coalition government in Germany in 2005 Through qualitative method this research analyze the formation of coalition government between Christian Democratic Union CDU and Social Democratic Party SPD Using political party concept and coalition concept this research found the factors that encourage the formation of grand coalition government With the economic crisis that hit Germany in 2005 pushed the CDU and SPD to establish a stable government by forming a coalition government moreover the unstable international political situation also encourages the two parties to form a grand coalition government.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Andal Ampatuan sebagai bos lokal di Provinsi Maguindanao yang mampu bertahan sebagai Gubernur Provinsi Maguindanao tahun 2001-2010 di era demokrasi Filipina. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai bossisme lokal, konsep kekuasaan dan teori pork barrel. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Bos lokal merupakan broker kekuasaan melalui kepemilikan monopoli atas sumber daya kekerasan dan ekonomi dalam satu wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Kemunculan bos lokal di Filipina berkaitan erat dengan budaya bossisme yang telah terbentuk sejak era kolonial Spanyol dan Amerika Serikat serta terus bertahan hingga sekarang, di mana para keluarga kaya yang sebelumnya menjadi tuan tanah dan elit lokal tersebut kemudian terlibat dalam konteks politik. Dalam praktiknya, para bos lokal tersebut berupaya untuk menguasai politik di tingkat lokal dengan terlibat dalam pemilihan umum dan menjabat sebagai kepala pemerintahan di tingkat lokal seperti menjadi walikota atau gubernur. Andal Ampatuan merupakan bos lokal di Maguindanao. Andal Ampatuan menjadi Gubernur Provinsi Maguindanao tahun 2001-2010. Faktor-faktor bertahannya kekuasaan Andal Ampatuan sebagai Gubernur Provinsi Maguindanao adalah politik uang, kekerasan politik dan membangun dinasti politik. Keberadaan bos lokal menjadi tantangan bagi berlangsungnya demokrasi di Filipina.

---

ABSTRACT This thesis aim to explore about Andal Ampatuan rsquo s role as a local boss in Maguindanao Province in the era of Philippines democracy. The theory used in this thesis are the theory of local bossism, the concept of power and theory of pork barrel. Furthermore, this thesis also use qualitative research method. The local boss is a power broker through the possession of a monopoly over the resources of violence and the economy in a territory under his control. The appearance of local bosses in Philippines is closely related to the culture of bossism that has been formed since the colonial era of Spain and the United States that continuesly survive until now, where the rich families who previously occupied the land and local elites are then involved in the political context. In practice, the local bosses seek to dominate politics at the local level by engaging in elections and serving as heads of government at the local level such as the mayor or governor. Andal Ampatuan is a local boss in Maguindanao. Andal Ampatuan became Governor of Maguindanao Province in 2001 2010. Thus, the survival factors of Andal Ampatuan as a Governor of Maguindanao for nine years are money politics, political violence and political dynasties. In another words, The presence of local bosses poses a challenge to democracy in Philippines.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas fenomena kemenangan Sadiq Khan yang terpilih sebagai Walikota London pada pemilu tahun 2016. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor pendorong kemenangan Khan. Pertama adalah dukungan dan perolehan suara dari masyarakat kota London, khususnya kelompok Black and Minority Ethnic (BME) . Kedua adalah kampanye rasial yang dilakukan Zac Goldsmith (Dog Whistle Campaign) sebagai lawan Khan dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan konsep Minority Voting Factors dan teori Voting Behavior dalam menganalisis kedua faktor pendorong tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosialbudaya yang dialami kelompok BME di London membuat mereka membutuhkan sosok wakil yang dapat mewakili kepentingan mereka. Sadiq Khan sebagai kandidat Walikota London dianggap mampu memenuhi tuntutan kelompok BME. Selain itu, kampanye ‘rasial’ Zac Goldsmith dalam pemilu menyebabkan Goldsmith mendapatkan kecaman dari masyarakat kota London. Kampanye bersifat rasial tentunya tidak dapat diterapkan di London sebagai kota yang sudah ‘terbuka’ dengan keberagaman. ...... This paper deliberated victorious phenomenon of Sadiq Khan, whom successfully elected to be the Mayor of London during the 2016 election. Using qualitative method, the discussion inside this paper mainly analyzed some factors which support Khan’s triumph in the election. The main factor is the encouragement and the high acquisition from Black and Minority Ethnic  (BME) in London. The second factor is the racial campaign that conducted by Zac Goldsmith (Dog Whistle Campaign) as Khan’s rival throughout the election. The concept that is used in this research is Minority Voting Factors and the theory of Voting Behavior in analyzing both supporting factors. The result of this research is the founding of economical and socio-cultural inequality that suffered by BME group in London make them aware about their need of the right leader to represent their aspirations. Sadiq Khan, as the Mayor of London candidate, considered to be capable to make their dreams come to life. Other than that, Zac Goldsmith’s ‘racial’ campaign in the election caused him to get a lot of criticism from the people of London. A campaign that contains racial issues absolutely denied in London, since it is to be a city that accepts diversity by this time.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tindakan ketanggapan anggota dewan perwakilan rakyat (congressman) yang mewakili Kota Tacloban (Distrik 1 Provinsi Leyte) pada pasca-bencana Taifun Haiyan (2013-2015). Dengan menggunakan Teori Representasi Politik dari Hanna Pitkin yang menjelaskan tentang empat pola representasi yaitu representasi formal, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif serta Konsep Politik Distributif, skripsi ini mengidentifikasi implikasi pola representasi terhadap tindakan ketanggapan Martin Romualdez kepada konstituennya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan strategi studi kasus. Temuan skripsi ini adalah tindakan ketanggapan Martin Romualdez ini meliputi (1) pelayanan terhadap konstituen, (2) responsifitas kebijakan dan (3) alokasi bantuan bencana alam. Skripsi ini menegaskan bahwa pola representasi politik Martin Romualdez berimplikasi terhadap tindakan ketanggapan dirinya dan menghasilkan penguatan fungsi representasi pada kasus pasca-bencana Taifun Haiyan.

---

This thesis examines the responsiveness action of Martin Romualdez as Tacloban City, First District of Leyte's Representative on post Typhoon Haiyan (2013-2015). By using Hanna Pitkin's Theory of Political Representation which pointed out four patterns of representation: formal representation, descriptive representation, symbolic representation and substantive representation and the Concept of Political Distributive, this paper identifies the implications of pattern representation to the responsiveness Martin Romualdez to his constituents. This research used qualitative approach and used the case study strategy. This responsiveness actions includes (1) service to constituents, (2) the responsiveness of policy and (3) the allocation of disaster relief. This thesis confirms that the pattern of Martin Romualdez representation has implications for his responsiveness action and resulting the strengthening of political representation functions in the case of post-Typhoon Haiyan.

Abstrak :
Tesis ini membahas kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan partai Congress menang pada Pemilu India 2004 akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pemilu India 2004 ini, sebelumnya telah diprediksi akan dimenangkan oleh partai BJP, partai yang sedang memerintah India sejak tahun 1999-2004. Sementara partai Congress, partai yang pernah menguasai India sejak tahun 1950-an hingga 1980-an, diprediksi tidak akan muncul lagi untuk memerintah India. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik oleh Alen Ware, teori dinansti politik oleh G. Mosca dan Stephen Hess, serta teori koalisi pra-pemilu oleh Sona Nadenichek. Ketiga teori ini menjadi teori inti penelitian ini. Sementara teori kepemimpinan oleh Weber dan Selligman, teori budaya politik oleh Almond dan Verba, serta teori marketing politik oleh Marshment merupakan teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet serta wawancara dengan Niraja Jaya Gopal dan Sanjay Kumar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004 merupakan perpaduan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya, pertama krisis kepemimpinan dalam partai Congress dapat diatasi ketika Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress. Kedua, partai Congress menawarkan pemerintahan yang bersifat inklusif dengan slogan kampanye Aam Aadmi atau orang awam menjelang Pemilu 2004. Ketiga, berbeda dengan kebijakan pada Pemilu 1999, partai Congress berhasil membangun koalisi pra-pemilu dengan 18 partai regional lainnya pada Pemilu 2004. Faktor eksternal diantaranya, pertama perubahan perilaku pemilih India dari pemilih yang tradisional menjadi pemilih yang berorientasikan isu atau lebih rasional. Kedua, kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan BJP sebagian besar bersifat eksklusif. Temuan penelitian diantaranya adalah perubahan strategi pemilu partai Congress yang menerapkan pembangunan koalisi pra-pemilu dengan partai-partai regional lainnya. Kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif ternyata tidak berhasil. Dinasti politik sangat berpengaruh dalam perpolitikan India. Implikasi teoritis untuk teori partai politik Alen Ware terbukti dalam penelitian ini. Teori dinasti politik G. Mosca dan Stephen Hess juga terbukti dalam penelitian ini. Untuk teori koalisi pra-pemilu Golder, yaitu koalisi prapemilu umumnya terjadi di negara dengan sistem pemiludisproposrionalitas dan multipartai, terbukti. Akan tetapi, pendapat Golder untuk perundingan pembagian jabatan-jabatan dan penetapan kebijakan-kebijakan koalisi sebelum pemilu, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Prakteknya, perundingan pembagian jabatanjabatan menteri dan pembentukan kebijakan-kebijakan koalisi dilakukan setelah hasil pemilu diketahui. ...... The purpose of this thesis is to investigate the victory of Congress party in the 2004 Indian Lok Sabha Election. The internal and external factors that led the Congress party in winning the 2004 India's election will be described in this research. The 2004 India's election had previously been predicted to be won by the BJP party, a party which had been ruling India since the year 1999-2004. While the Congress party, the party that once ruled India from the 1950s to the 1980s, was predicted not to rule India anymore. The theory applied in this research is based on the political party theory by Alen Ware, political dynasty theory by G. Mosca and Stephen Hess, as well as, the pre-election coalition theory by Sona Nadenichek. The third theory becomes the ground theory of this research. This research is also supported by the leadership theory by Weber and Selligman, political culture theory by Almond and Verba, and the theory of political marketing by Marshment. This research is conducted by implementing qualitative methods. The data are obtained from books, journals, articles, internet, as well as, interviews with Niraja Jaya Gopal and Sanjay Kumar. The results of this research indicate that the victory of Congress Party in the Indian 2004 Lok Sabha Election is a combination of internal and external factors. The internal factors range from; first, a crisis of leadership in the Congress Party was successfully overcome when Sonia Gandhi was the head of the Party. Second, Congress Party offered an inclusive governmental with its campaign slogan 'Aam Aadmi' or common people towards the 2004 election. Third, in contrast to the policy in the 1999 election, Congress Party managed to build a pre-election coalition with 18 other regional parties in the 2004 election. A change of behavior in India's voters from traditional voters to an issue-oriented or more rational voter becomes one of the external factors of the victory of Congress Party in 2004. Second, the policy under the BJP's governmental is mostly exclusive. The results of this research provide evidence of a change in the election strategy executed by the Congress party. This party applied a pre-election coalition development with other regional parties. The exclusive policies implemented by BJP party did not work accordingly. Political dynasty has a great influence in India's politic. The theoretical implication of Alen Ware's political party theory is proved right in this research, as well as the theory of political dynasties by G. Mosca and Stephen Hess. The theory of pre-election coalition by Golder that generally occurs in countries with multiparty electoral systems is also proved right. However, the opinion of Golder to negotiate the sharing of positions and the stipulation of the coalition policies prior to the election, are not found in this research. In fact, the negotiation for sharing positions of ministers and the establishment of the coalition policies were executed after the result of the election came out.

Abstrak :
Proses pemekeran Provinsi Cirebon dimulai sejak tahun 2009, ketika Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan. Sampai tahun 2019, P3C belum mampu membentuk koalisi elite politik lokal untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Cirebon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan bahwa cakupan wilayah pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon (ciyaumajakuning). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa tidak terbentuknya koalisi elite politik lokal di ciayumajakuning dikarenakan adanya perbedaan isu di antara kelompok elite politik lokal yang menyetujui (elite politik di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) dengan elite politik lokal yang menolak (elite politik di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan) mengenai isu pemanfaatan sumber daya ekonomi, pembangunan daerah, kepentingan politik, etnisitas dan sejarah politik eks-karesidenan Cirebon. Selain itu, lemahnya koalisi elite politik lokal yang hanya didukung oleh tiga wilayah dan perilaku koruptif para elite yang menyetujui usulan pemekaran Provinsi Cirebon baik di tingkat bawah maupun tingkat atas, berakibat pada tidak terbentuknya pemekaran Provinsi Cirebon selama tahun 2009-2019. ......The proliferation process of the Cirebon Province began in 2009, when the Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) was declared. Until 2019, the P3C had not been able to form a coalition of local political elites to propose the proliferation of the Cirebon Province, as stated in Article 8 of Government Regulation No. 78 of 2007 concerning the procedures for forming, abolishing and merging regions, stating that the area of the formation of provinces was at least 5 (five) district / city. This study uses a qualitative approach with case study research methods in the areas of Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Cirebon City (ciyaumajakuning). Data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation, data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that there was no coalition of local political elites in the Ciayumajakuning area due to differences in issues between local political elite groups that agreed (political elites in Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City) with local political elite groups that refused (political elites in Majalengka Regency and Regency Kuningan) concerning the issue of utilizing economic resources, regional development, political interests, ethnicity and the political history of the ex-residency of Cirebon. In addition, the weak coalition of the local political elite which was only supported by three regions and the corrupt behavior of the elite who agreed to the proposed proliferation of the Cirebon Province both at the lower and upper levels, resulted in the absence of the proliferation of Cirebon Province during 2009-2019.

Abstrak :
Salah satu aturan main yang harus dirumuskan didalam proses pelaksanaan pemilu yang demokratis adalah perumusan terkait mekanisme sistem pemilu beserta instrument- instrumen kepemiluannya. Sistem pemilu adalah instrument teknis pelaksanaan pemilu yang digunakan untuk menentukan keterpilihan suatu partai politik atau calon anggota legislatif didalam proses transisi kekuasaan. Di Indonesia, dari masa ke-masa terkait mekanisme sistem pemilu menjadi perdebatan didalam proses perumusan Undang- Undang Pemilu. Peristiwa ini-pun terjadi didalam proses pembahasan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait empat isu krusial yani sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary treshold), alokasi kursi ke dapil dan metode konversi suara menjadi kursi. Sikap PDI Perjuangan mengenai pembahasan sistem pemilu merupakan kepentingan dari keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu didalam proses perebutan kekuasaan secara konstitusional dan berdasar atas pengalaman dan sejarah kepesertaannya didalam proses pemilu di Indonesia. Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori sistem pemilu Arend Lijphart, teori model kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori ideologi Terrence Ball, teori elit dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian in menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang akan digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, Fraksi PDI Perjuangan memiliki alasan atas kepentingan politik terkait empat isu krusial didalam pembahasan UU No 8/2012 Tentang Pemilu. Kepentingan politik yang dioperasionalkan dari pemahaman ideologis partai dalam proses tarik menarik kepentingan politik (political-interplay) didalam proses pembuatan undang-undang Pemilu No 8 Tahun 2012. Akan tetapi, keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang moderat untuk diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan model kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis, pendekatan elit dan konsensus politik telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. ......Among the rules that must be formulated in the process of a democratic election is one involving the mechanisms of an electoral system and its associated instruments. The electoral system is implemented as a technical instrument to determine the desirability of a political party or legislative candidate in the process of their transition to power. In the Republic of Indonesia, from time to time there has been considerable debate over the mechanisms of an electoral system during the process of formulating its Election Laws. Such a debate had then ensued during the discussion of Law No. 8 of 2012 on the Election of Members of DPR, DPD and DPRD, involving four crucial issues: the election system, parliamentary threshold, the allocation of seats to the constituencies and conversion methods of votes into seats. On that, the Indonesian Democratic Party of Struggle made a political stance that had been within the interest of political parties in their constitutional struggle for power, based on contesting history and experience in the election process of Indonesia. The fundamental theories used in this study include Arend Lijphart's theory on the electoral system, Hans Deiter Klingeman's theory on the policy models of political parties, Terrence Ball's theory on ideology and Maswadi Rauf & Maurice Duverger's theories on the elite, consensus and conflicts. This study utilized qualitiative methods of research in its two techniques of data collection. Data obtained from interviews were used as the primary source, while literature references were used as the secondary source. This study concluded that as a political process, factions in the Indonesian Democratic Party of Struggle had reasons within their political interest involving the four crucial issues in the discusssion of Law No 8/2012 on Elections. In the political process, Indonesia Democratic Party of Struggle implied the ideological platform. Although a decision was ultimately reached based on compromise, it had been moderacy taken from the various differences between factions of the political parties. Theoretical implications show that in the procedures of a democratic country, the approaches of policy models of political parties, elite and political consensus gave positive implications for the decision making process in the discussion of Law No. 8 of 2012 on DPR, DPD and DPRD Elections.

Abstrak :
Studi tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini belum banyak ditemukan. Setelah perubahan Undang Undang Dasar 1945, banyak kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihilangkan sehingga membuatnya tidak menarik lagi untuk diteliti. Namun sesungguhnya ada bagianbagian yang masih menarik untuk diteliti dalam rangka memperkaya khasanah ilmu politik di Indonesia. Salah satunya adalah proses pemilihan Pimpinan MPR. Proses pemilihan Pimpinan MPR yang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua ini senantiasa berlangsung dinamis, tidak pernah sama dari masa ke masa, baik dalam hal aturan, mekanisme dan pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Taufiq Kiemas secara aklamasi sebagai Ketua MPR. Taufiq Kiemas didukung oleh PDI Perjuangan yang menempatkan diri sebagai partai oposisi. Terpilihnya Taufiq Kiemas ini didukung oleh hampir semua partai politik yang ada di MPR. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengapa bisa tercapai konsensus untuk menetapkan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR secara aklamasi dan bagaimana konsensus tersebut dapat tercapai. Sebagai pijakan teoritis, Penelitian ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf sebagai teori utama, didukung juga dengan teori demokrasi dari Joseph Schumpeter, teori sistem dua kamar Giovani Sartori, serta teori elit dari Robert Michels. Untuk mengungkap fenomena yang diteliti, digunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi dokumen dan literatur serta wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan Ketua MPR. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa konsensus yang dicapai terkait konflik politik yang terjadi dalam pemilihan Ketua MPR ditentukan oleh peran para aktor politik yang memiliki pengaruh kuat dalam partai politik yang terlibat selain itu superioritas mayoritas dalam demokrasi di Indonesia juga berpengaruh bagi tercapainya sebuah konsensus. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa konflik dan konsensus dalam proses pemilihan Ketua MPR periode 2009-2014 merupakan bagian dari demokrasi. Konflik yang terjadi tidaklah bersifat destruktif, hal ini ditunjukkan dengan tercapainya konsensus untuk mengakhiri konflik. Konsensus yang terjadi merupakan kombinasi dari kompromi dari pihak-pihak yang berkonflik dan pemaksaan kekuasaan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, selain itu peran dari elit partai politik juga sangat menentukan dalam pencapaian konsensus ini. Hal ini memperkuat pendapat Maswadi Rauf tentang konflik dan konsensus, juga menegaskan kebenaran hukum besi oligarkiyang dikemukakan oleh Robert Michels.

---

The study of the People's Consultative Assembly (MPR) is rarely writen. After the amendment of the 1945 constitution, many authorities of the Assembly are eliminated so it makes less attractive to be researched. In fact there are parts that still worthy and interesting to be studied in order to enrich the political science in Indonesia. Leaders election process is the one of interesting things to be researched. The process is very dynamic, never be same from time to time in terms of rules, mechanisms and excecutions. This research is motivated by the acclamation of Taufiq Kiemas as Chairman of the Assembly in the election process. Taufiq Kiemas was nominated by PDI-P which is reached in third position in 2009 Indonesian general elections. Taufiq Kiemas was supported by almost all factions in MPR. So this study aims to find answers about why the consensus achieving the assembly leaders election which was won by Taufiq Kiemas with acclamation way and how that consensus can be agreed. The main theory applies in this researech is Maswadi Rauf?s conflict and consensus theory. It is also completed by the theory of democratic by Joseph Schumpeter, bicameral system of Giovani Sartori, and elite theory of Robert Michel. This study used a qualitative approach with an explanatory analysis method . The data was collected by the study of documents and literatures as well as in-depth interviews of ten MPR faction/groups leaders members that involved in the process, the vice chairmen of the Assembly, and a member of the lobying team of Taufiq Kiemas. The result of this research shows that the consesnsus can be attained due to the role of political actors with strong influence in the political parties as well as can be attained by the superiority of the majority in Indonesian democracy. Theoretical implications show that the conflict and consensus in the election process of MPR Leaders is a part of democracy. The conflict is not destructive, therefore it?s reaches the consensus. The Consensus is a combination of a compromise of the parties and the coercive power of the strong towards the weak. The role of political elite also the crucial factor in achieving the consensus. This is confirms Maswadi Rauf`s theory about the conflict and consensus also confirms the truth of the iron law of oligarchy proposed by Robert Michels.

Abstrak :
Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok Studi mengenai Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan PDI-P pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok Penelitian ini difokuskan pada besarnya perolehan suara yang diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok dan faktor-faktor yang berperan terhadap kemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan konsep-konsep dan teori-teori untuk menganalisanya. Konsep dan teori kampanye politik dari Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan digunakan untuk melihat mobilisasi partai dengan isu populisme, konsep dan teori perilaku pemilih dari Seymour M. Lipset dan J. Kristiadi digunakan untuk melihat identifikasi partai, dan konsep dan teori ideologi politik dari Terence Ball & Richard Dagger untuk melihat bagaimana sentimen politik. Konsep dan teori kampanye politik dari Riswanda Imawan, serta konsep dan teori strategi politik dari Peter Schroder digunakan untuk melihat peran pengurus dan kader partai dalam memenangkan PDI-P serta strategi apa yang digunakan untuk itu. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok diraih dengan perolehan suara sebesar 20,05 persen suara dan memperoleh 11 kursi di DPRD Kota Depok. Ada dua faktor yang berperan terhadap kemenangan PDI-P itu, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari : (1) Mobilisasi Partai dengan isu populisme; (2) Identifikasi partai; (3) Sentimen politik. Dan faktor internal yang terdiri dari : (1) Peran pengurus dan kader partai; dan (2) Strategi partai. ......The Winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City The background of this research is about the winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City important because it would be showing explanation of the indicators on role play by the strategic of the PDI-P in the 2014 year to win Legislative Election in Depok City. This research focused on the amount of votes achieved by the PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City and also the indicators that contribute to the victory. To answer these problems used the concepts and theories to analyze on it. The concepts and theories of political campaign by Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan used to analyze the mobilization of the party by the issue of populism; concepts and theories of voting behavior by Seymour M. Lipset and J. Kristiadi used to see party identification; and at least the concepts and theories of political ideology by Terence Richard Ball & Dagger to row how the political sentiment played. The concepts and theories of political campaign by Riswanda Imawan, as well as the concepts and theories of political strategy by Peter Schroder used to show the role of the board and the party cadres in the result of winning the PDI-P and what strategies are used to achieve it. By using the technique in depth interviews and literature study to collecting data then analyzed by using qualitative methods. The winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City achieved by votes of 20.05 percent in result of the all votes and gained by 11 seats in Parliament of Depok City. There are two indicators that contribute to the victory of The PDI-P?s namely external factors consist of, (1) Mobilization party with the issue of populism; (2) Identification of the parties; (3) Political sentiment. And internal factors which consist of; (1) The role of the structure and the party cadres, and (2) Strategy party.