Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi DKI Jakarta masih memiliki angka kejadian diare yang tinggi dibandingkan provinsi lain, dimana angka perkiraan diare di fasilitas kesehatan mencapai 280.104 kasus dan diare ditangani sebanyak 250.234 kasus. Diare juga merupakan salah satu penyakit yang masuk ke dalam kategori 10 penyakit terbanyak rawat jalan di puskesmas provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis spasial proporsi kejadian penyakit diare dengan kepadatan penduduk, pendidikan rendah, depot air minum, tempat pengelolaan pangan, fasilitas kesehatan (puskesmas), dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) di DKI Jakarta tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional karena penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang tersedia di website akses bebas yang meliputi variabel jumlah kejadian diare tahun 2019 untuk setiap kecamatan yang terdiri dari 36 kecamatan, kepadatan penduduk, pendidikan rendah, sumber air minum, tempat pengelolaan pangan, tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan), dan fasilitas kesehatan (puskesmas). Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara variabel dependen dengan variabel independen adalah sebesar p-value > 0.05, yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen. Namun demikian, variabel independen yang memiliki nilai p-value mendekati 0.05 adalah variabel tempat pengelolaan pangan dengan p-value 0.114, variabel dokter dengan p-value 0.266, dan variabel bidan dengan p-value 0.330. Kemudian hasil analisis nilai pearson correlation juga tidak ada yang > r table 0.329, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel dependen dan independen. Namun demikian, variabel independen yang memiliki nilai r mendekati r tabel 0.329 adalah variabel tempat pengelolaan pangan sehat dengan r sebesar 0.268, dokter sebesar -0.190, dan bidan sebesar -0.167. Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terjadinya diare diharapkan adanya suatu manajemen dan intervensi berbasis wilayah dari dinas kesehatan dan kesehatan lingkungan setempat dengan cara memberikan penyuluhan tentang menjaga dan memelihara fasilitas sanitasi yang telah tersedia. Untuk Dinas Kesehatan setempat, diharapkan dapat pengembangan indikator penting yang memungkinkan menjadi faktor risiko penyakit menular untuk bisa diambil informasinya secara rutin dan dilakukan tindakan preventif. Selain itu, pihak dinas kesehatan juga bisa membuat pemetaan kasus dan hasil pemeriksaan sanitasi.

---

DKI Jakarta Province still has a high incidence of diarrhea compared to other provinces, where the estimated number of diarrheas in health facilities reaches 280,104 cases and diarrhea is handled as many as 250,234 cases. Diarrhea is also one of the diseases that fall into the category of the 10 most outpatient diseases at the DKI Jakarta provincial health center in 2020. This study aims to determine the spatial analysis of the proportion of diarrheal diseases with population density, low education, drinking water depots, food management facilities, health facilities (puskesmas), and health workers (doctors, nurses, midwives) in DKI Jakarta in 2019. This study uses an observational type of research because the study was conducted using secondary data available on the free access website which includes the variable number of diarrhea events in 2019 for each sub-districts consisting of 36 sub-districts, population density, low education, drinking water sources, food management facilities, health workers (doctors, nurses, midwives), and health facilities (puskesmas). Based on the results of the analysis, it is known that the value of Sig. (2-tailed) between the dependent variable and the independent variable is p-value > 0.05, which means that there is no significant correlation between the dependent variable and the independent variable. However, the independent variables that have a p-value close to 0.05 are the variable where food is managed with a p-value of 0.114, a doctor's variable with a p-value of 0.266, and a midwife variable with a p-value of 0.330. Then the results of the analysis of the Pearson correlation value are also not > r table 0.329, which means there is no correlation between the dependent and independent variables. However, the independent variable which has an r value close to r table 0.329 is the variable where healthy food is managed with an r of 0.268, doctors of -0.190, and midwives of -0.167. For areas with a high level of vulnerability to diarrhea, it is expected that there will be an area-based management and intervention from the local health and environmental health office by providing counseling about maintaining and maintaining existing sanitation facilities. For the local Health Office, it is hoped that important indicators can be developed that may become risk factors for infectious diseases so that information can be taken regularly, and preventive actions can be taken. In addition, the health office can also make case mapping and sanitation inspection results"

"Amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan telah mewajibkan dokumentasi data dan informasi pelayanan kesehatan beralih ke metode digital. Untuk itu praktik mandiri dokter dan dokter gigi diminta mengalihkan penyelenggaraan rekam medis dari manual menjadi elektronik. Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik mandiri dokter dan dokter gigi tersebut mengalami beberapa kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dirancang sistem informasi untuk praktik mandiri dokter dan dokter gigi yang menggabungkan fungsi penyelenggaraan rekam medis elektronik dengan pembinaan dan pengawasannya. Identifikasi kebutuhan terhadap sistem informasi diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Sistem informasi dikembangkan dengan metode System Development Life Cycle dengan pendekatan prototipe. Pengujian terhadap prototipe dilakukan dengan metode blackbox. Umpan balik terhadap prototipe dilakukan dengan wawancara mendalam. Penelitian ini menghasilkan prototipe sistem informasi untuk praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Sistem dapat diakses 5 level pengguna yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Suku Dinas Kesehatan Kota, Puskesmas Kecamatan, Praktik Mandiri Dokter atau Dokter Gigi, dan Admin. Sistem informasi dapat memfasilitasi penyelenggaraan rekam medis elektronik, pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan, serta diseminasi data dan informasi. Melalui sistem informasi ini praktik mandiri dokter dan dokter gigi dapat mendokumentasikan pelayanan kesehatan secara digital serta dapat membantu pemerintah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

---

The mandate of the Laws and Regulations of the Minister of Health has made it mandatory for the documentation of data and information on health services to switch to digital methods. For this reason, the private practice of doctors and dentists is required to shift the administration of medical records from manual to electronic. Guidance and supervision of the independent practice of doctors and dentists encountered several obstacles. To overcome these obstacles, an information system was designed for the private practice of doctors and dentists that combines the functions of administering electronic medical records with their guidance and supervision. Identification of the need for information systems is obtained through in-depth interviews, observation, and document review. The information system was developed using the System Development Life Cycle method with a prototype approach. Testing of the prototype was carried out using the blackbox method. Feedback on the prototype is done by in-depth interviews. This research produces a prototype of an information system for private practice of doctors and dentists. The system can be accessed by 5 levels of users, namely the Provincial Health Office, City Health Office, District Health Center, Private Doctor or Dentist Practice, and Admin. Information systems can facilitate the implementation of electronic medical records, recording and reporting of health services, as well as dissemination of data and information. Through this information system private practice of doctors and dentists can digitally document health services and can help the government carry out guidance and supervision activities."

"Haji adalah ibadah yang membutuhkan jasmani sehat juga bugar. Permenkes tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Nomor 15 Tahun 2016 membawa konsekuensi mengedepankan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya secara mandiri sesuai syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kebugaran jasmani pada jemaah haji di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Desain studi penelitian menggunakan kohort restrospektif, dengan total sampling sebanyak 4.779 sampel serta menggunakan data sekunder dari Siskohatkes. Instrumen pengukuran kebugaran menggunakan metode Rockport Walking Test dan Six Minutes Walking Test. Analisis data menggunakan uji chi-square (bivariat) dan uji cox regression (multivariat). Penelitian ini menyimpulkan bahwa proporsi kebugaran jasmani pada jemaah haji di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah 42,7% tidak bugar. Dari hasil analisis bivariat diketahui bahwa variabel yang signifikan bermakna secara statistik dan berisiko terhadap ketidakbugaran (p-value <0,05 dan nilai RR >1) antara lain umur ≥60 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan rendah dan tidak bekerja, anemia, hipertensi, DM, PJK, gagal ginjal kronis, PPOK/COPD dan IMT rendah. Dari hasil analisis multivariat diketahui hubungan yang paling kuat dengan kebugaran jasmani antara lain umur (≥60 tahun), pendidikan (rendah), anemia, hipertensi, Diabetes Melitus (DM), dan Penyakit Jantung Koroner (PJK). Disarankan kepada institusi pemerintah untuk mengadakan program pembinaan kebugaran jasmani terhadap jemaah haji yang dilakukan minimal 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan serta bagi jemaah haji disarankan untuk menerapkan program GERMAS, CERDIK serta upaya pengendalian penyakit komorbid melalui program PATUH.

---

Hajj is a worship that needs a healthy body as well as fitness. Permenkes about Istithaah Health Jemaah Haji Number 15 Year 2016 brings the consequences of advancing examination and health construction for the jemaah Hajj to be able to perform their worship independently according to the Islamic shariah. The study aims to identify the factors associated with physical fitness in Hajj congregations in DKI Jakarta Province in 2023. The study was designed using a restrospective cohort, with a total sampling of 4,779 samples and using secondary data from Siskohatkes. Fitness measurement instruments using the Rockport Walking Test and Six Minutes Walking test methods. Data analysis using chi-square (bivariate) and cox regression tests (multivariate). This study concluded that the proportion of physical fitness in the Hajj congregation in DKI Jakarta Province in 2023 is 42.7% unfit. From the results of the bivariate analysis it is known that significant variables are statistically significant and are at risk of malnutrition (p-value <0,05 and RR >1) among others age ≥60 years, female sex, low education and not working, anemia, hypertension, DM, PJK, chronic kidney failure and COPD/COPD, and low IMT. From the multivariate analysis the strongest relationship with physical fitness is known among other age (≥ 60 years), education (low), anaemia, high blood pressure, Diabetes mellitus (DM), and Coronary Heart Disease (PJK). It is recommended to government institutions to conduct physical fitness training programmes against Hajj congregations that are carried out at least 6 (six) months before departure as well as for Hajj gatherings it is suggested to implement GERMAS, CERDIK programmes and efforts to control comorbid diseases through PATUH programmes."