Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan adat Bali dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan sistem kekerabatan tersebut, laki-laki berkedudukan sebagai purusa yang memiliki tanggung jawab serta memegang peranan utama dalam keluarganya. Perkembangan jaman membawa dampak bagi bentuk perkawinan adat Bali yaitu bukan hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai purusa, namun perempuan juga dapat berkedudukan sebagai purusa di keluarganya dan menarik laki-laki untuk menjadi bagian keluarga perempuan, dengan status sebagai perempuan predana . Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan terlihat dari bentuk perkawinan pada gelahang. Dalam perkawinan tersebut, laki-laki dan perempuan adalah sebagai purusa di keluarganya masing-masing. Namun, bentuk perkawinan ini belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat Bali, maka perlu diketahui lebih lanjut tentang pengaturan serta akibat hukum dari dilakukannya perkawinan pada gelahang tersebut. Selain itu, perlu juga diketahui mengenai perkembangan dari perkawinan pada gelahang di masyarakat Bali dewasa ini. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan library research yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk perkawinan pada gelahang merupakan perkawinan alternatif bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak anak tunggal , sehingga dapat mencegah putusnya keturunan dalam keluarganya. Kemudian, melalui perkawinan ini terdapat kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai purusa di keluarganya masing-masing.

---

Marriage customs of Bali are influenced by the patrilineal kinship system prevailing in society. According to the kinship system, men as the ldquo purusa rdquo has a responsibility and as a leading figure in his family. The development in this era brings impact to type of Balinese marriage that is not only men who has a position as purusa, however women can also hold the position as purusa in her family and pulled a men to become part of her family with status as a women predana . Equality of position between men and women can be seen from the form of pada gelahang marriage. In that marriage, men and women have a position as purusa in their own family. However, this form of marriage has not been fully recognized by the Balinese society, so it is necessary to know more about the rules and legal effects of pada gelahang marriage. Moreover, it should also be known about the development of pada gelahang marriage on Balinese society in present times. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are come from literature materials. The result of this research stated that form of pada gelahang marriage is an alternative marriage for families who only have one child, so to prevent the loss of the family rsquo s line. Afterwards, through this marriage, men and women can have the same position as purusa in their own family. "

"Skripsi ini membahas mengenai akibat perceraian dalam Perkawinan Adat Toraja terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak, dimana seperti yang diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat akan berbeda akibat hukumnya jika terjadi perceraian, dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan secara hukum Negara, yang dilakukan dengan studi putusan No. 41 /Pdt.G/2009/Pn.Mkl. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian lapangan Field Research dan penelitian kepustakaan Library Research . Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu pemangku adat Ada rsquo; , keluarga atau masyarakat yang pernah melihat langsung proses pelakasanaan cerai secara adat di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut, hakim lebih mengacu hukum adat Toraja dibandingkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak.

---

This thesis discusses the effect of divorce in the marriage of Adat Toraja to the marriage and custody of the child, with the study of decision no. 41 Pdt.G 2009 Pn.Mkl. The research method used in data collection is doing field research and library research . Primary data were obtained from interviews with related parties, ie adat stakeholders Ada 39 , families or communities who had seen the indigenous divorce process in Tana Toraja Regency. While the secondary data obtained from the literature and books related to the problems that the author carefully. Both primary and secondary data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that in the judgment, judges refer Toraja custom law more than Law no. 1 year 1974 on Marriage in determining the effect of divorce on the property of marriage and custody of the child. "

"Naskah ringkas ini membahas mengenai konsepsi Essential Facility Doctrine yang intinya adalah pelaku usaha monopoli yang mengendalikan suatu fasilitas tertentu yang amat penting dalam industri besangkutan memiliki kewajiban untuk memperbolehkan pesaingnya untuk menggunakan fasilitas tersebut. Essential Facility Doctrine ini lahir dan berkembang dari putusan perkara-perkara Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat. Dalam pembahasan skripsi ini konsep Essential Facility Doctrine akan dikaitkan dengan industri jaringan gas alam dalam pipa di Indonesia. Dimana dalam industri tersebut pipa untuk menyalurkan gas merupakan fasilitas yang penting dan di Indonesia sendiri PT Perusahaan Gas Negara PT PGN memiliki lebih dari 78 jaringan pipa di seluruh Indonesia dan dapat dikategorikan dalam monopoli.

---

The purpose of this thesis is about the conception of Essential Facility Doctrine which means when the monopolist who own of an essential facility is mandated to provide access to that facility with their competitor. Essential Facility Doctrine is developed from competition law jurisprudences in Unites States of America. In this thesis the concept of Essential Facility Doctrine will be related with the natural gas pipeline industry in Indonesia. Where in this industry, the pipeline to distribute gas is an important facility and in Indonesia itself PT Perusahaan Gas Negara PT PGN owns more than 78 of pipelines all over Indonesia and can be categorized in monopoly."

"Jaminan kepastian dan perlindungan bagi pemilik hak atas tanah tercantum pada Pasal 19 UUPA. Namun masih saja terdapat sengketa pertanahan seperti yang terjadi pada PT.KAI Pesero yang dikalahkan dengan bukti Letter C. Tulisan ini menganalisis Putusan MARI nomor 667 K/Sip.1971 pada Putusan MA No.1741 k/Pdt/2022. Masalah yang dirumuskan pertama terkait bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak milik atas tanah waris adat tidak mengenal daluwarsa sebagai penyebab hilangnya hak atas tanah dan karenanya masih ada hak untuk mengajukan gugatan/tuntutan dan kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai PT.KAI yang dikalahkan dari kepemilikan berdasarkan pada waris adat. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanah Hak Pakai No.1/Garuda tersebut bukan merupakan tanah adat karena pertama frasa “tanah milik adat” yang dimaksud adalah tanah Ulayat milik masyarakat hukum adat bukan tanah bekas milik adat, kedua frasa “hukum waris adat tidak mengenal daluwarsa” bahwa pada waris adat tidak terdapat ketentuan batas waktu penuntutan harta waris yang dikuasai pihak ketiga, ketiga frasa “hukum waris adat”, bahwa penetapan waris tersebut tanpa dilakukan penelitian setempat, keempat frasa “tanah milik adat” dilihat dari sejarahnya, bahwa masyarakat adat di wilayah objek sengketa sudah melemah dari jaman kerajaan, kelima berdasarkan “tahun putusan” MARI nomor 667 K/Sip.1971 maka penerapan Yurisprudensi tersebut pada saat ini tidak sesuai dengan hukum positif, keenam “hukum waris adat tidak mengenal daluwarsa” penerapannya tidak sesuai dengan rechtsverwerking. Adapun perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat Hak Pakai PT KAI itu ada pada pelaksanaan UU No.1 Tahun 2004.

---

The guarantee of certainty and protection for landowners is stipulated in Article 19 UUPA. However, there are still land disputes such as the one that occurred at PT. KAI Pesero which was defeated with evidence of Letter C. This paper analyzes the MARI Decision Number 667 K/Sip.1971 in the Supreme Court Decision Number 1741 k/Pdt/2022. The issues discussed in this paper are, first, how judges consider that customary inheritance law does not recognize the statute of limitations as a cause for losing land rights, thereby allowing claims or lawsuits to still be filed. Second, how legal protection is provided for ownership based on PT KAI's Certificate of Right to Use, which was ruled against ownership claims based on customary inheritance. This research uses a doctrinal research method with a prescriptive type.The results of this study indicate that the Right to Use land No. 1/Garuda is not customary land because: first the phrase "customary land ownership" refers to communal land owned by customary law communities (ulayat land) and not former customary landownership, second the phrase "customary inheritance law does not recognize the statute of limitations" that customary inheritance law has no provisions for a time limit on claiming inheritance property controlled by third parties, third the phrase "customary inheritance law", that the determination of the inheritance was made without local research, fourth the phrase "customary land ownership," viewed historically, demonstrates that the indigenous community in the disputed area has weakened since the era of the kingdoms, fifth based on MARI's "year of decision" number 667 K/Sip.1971, the application of this jurisprudence at this time is not in accordance with positive law, sixth the application of law "customary inheritance law does not recognize the statute of limitations" does not align with the rechtsverwerking. Furthermore, Legal protection for land ownership based on PT KAI Persero's Certificate of Right to Use is provided under the implementation of Law No. 1 of 2004 on State Treasury."