Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah hubungan sosial. masyarakat Cina dengan penduduk asli merupakan masalah hubungan dua etnik yang berbeda latar belakang historis dan budayanya. Hubungan sosial yang terjadi tidak luput dari adariya prasangka dan tindakan diskriminatif. Dalam rangka mempertahankan.hidup dan kelangsungannya serta meningkatkan kesejahteraan, interaksi sosial individu dan atau kelompok dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan berlangsung secara berkesinambungan menjadi hubungan kerjasama dengan penduduk asli yang petani. Untuk mendapatkan komoditi ekspor dan pemasaran barang-barang dagangannya berupa kebutuhan pokok penduduk.Sebaliknya penduduk asli mencari pedagang yang akan membeli hasil kebunnya yang berupa komoditi ekspor seperti karet, coklat, lada dan sawit (CPO) serta kayu dan hasil hutan ikutan yang lain. Hubungan kerjasama yang terjadi adalah hubungan kerjasama yang simbiotik. Di samping itu orang Cina juga mengembangkan pola hubungan persaingan. Perilaku orang Cina yang ulet, tekun, etos kerjanya tinggi dan pragmatis usaha perdagangan orang Cina lebih maju dan penduduk asli. lni ditunjang oleh hubungan kerjasama sesama orang Cina yang berupa jaringan bisnis dan perdagangan yang melampaui batas-batas administrasi suatu negara. Adanya jaringan perdagangan tersebut menyebabkan orang Cina tidak akan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Juga tak akan susah memantau harga di luar negeri.Langkah-langkah yang dijalankan orang Cina untuk memajukan usaha dagangnya tidak tertandingi oleh penduduk asli yang sistim kerjanya masa secara tradisional. Oleh karena itu kehidupan orang Cina lebih makmur dari penduduk asli. Kesenjangan sosial ini di tempat lain dapat menimbulkan konflik dengan kekerasan atau kerusuhan. Tetapi di Kotamadya Jambi belum pernah teijadi. Ini disebabkan antara orang Cina dan penduduk asli mata pencahariannya berbeda, mereka saling melengkapi. Maka kehidupan sosial penuh dengan suasana toleransi, tenggang menenggang. Tambahan lagi Pemerintah Daerah memperhatikan kemajuan daerah dengan melakukan pembangunan secara berkesinambungan sehingga Kotamadya Jambi semakin terbuka untuk segala kegiatan aspek kehidupan.Dalam suasana yang demikian dimana kesejahteraan penduduk meningkat, maka keamanan pun akan stabil. Karena sistim ekonomi yang baik akan berpengaruh baik pula pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Dengan demikian pembinaan Ketahanan Nasional dapat dibina."

"Tujuan penelitian ini ialah mempelajari kegiatan masyarakat nelayan Marunda Besar di laut dan di darat dalam mempertahankan kelangsungan hidup diri dan keluarganya, dan kaitannya dengan ketahanan nasional. Kegiatan masyarakat nelayan Marunda Besar banyak dipengaruhi oleh kearifan lingkungan teknologi yang diterapkan nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rusaknya sistem lingkungan pantai Marunda mengakibatkan populasi ikan di dekat pantai Marunda semakin berkurang dan ikan menjauh dari pantai. Hal ini menuntut upaya yang lebih keras untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Adanya pembangunan kota Jakarta dan Proyek Perkayuan Marunda menambah rusaknya lingkungan pantai. Di samping itu akibat pembebasan tanah yang dibangun Proyek Perkayuan Marunda, banyak fasilitas yang hilang, seperti gedung sekolah SLTP, sumur bor, pasar dan sarana transpoitasi. Hal ini merupakan kerugian bagi masyarakat Marunda, karena air minum harus beli. Juga anak-anak tidak dapat bersekolah lagi karena sekolah SLTP makin jauh di Cilincing. Di Marunda kini tinggal ada satu gedung sekolah SD yang ada di dekat Mesjid Alam, dan kondisinya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Akibatnya tidak banyak anak-anak yang sekolah lanjutan, tidak mampu membiayai. Dengan bekal pendidikan rendah dan ketrampilan yang didapat dari orangtuanya, maka pekerjaan sebagai nelayan tetap menjadi andalan utama. Dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan itu masyarakat nelayan Marunda Besar menghadapi berbagai kendala internal (budaya) maupun kendala eksternal (lingkungan hidup) tempat mereka bermukim. Akibatnya kehidupan mereka semakin terpuruk, kalau tidak terperangkap dalam kemiskinan structural. Mereka harus bekerja lebih keras, menggunakan waktu untuk mencari nafkah dengan penghasilan yang tidak menentu dan semakin menyusut. Akibatnya waktu yang digunakan untuk bermasyarakat, membina keluarga dan mendidik anak-anak semakin berkurang dalam jumlah maupun intensitasnya. Kenyataan ini menyebabkan kerentanan dalam pergaulan sosial masyarakat nelayan, ketahanan keluarga dan komunitas dalam gangguan keamanan. Mereka dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar yang memberikan ataupun menjanjikan berbagai kemudahan ataupun uang tanpa banyak pertimbangan. Akibatnya menjadi lahan subur bagi pencetus masalah sosial yang dapat mengancam ketahanan nasional."

"ABSTRAKKesehatan merupakan faklor paling utama dalam kehidupan. baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Bioterorisme merupakan ancaman yang harus diantisipasi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Tanpa kesiapan yang memadai, dapat menimbulkan gangguan diberbagai bidang. Selain gangguan keamanan, juga berdampak pada industri perunggasan, peternakan, kegiatan pariwisata, tenaga kerja (meningkatnya jumlah pengangguran), sosial-ekonomi, politis, dan gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar manusia, terutama kesehatan. Merebaknya wabah penyakit menular di Indonesia erat kaitannya dengan praktik terorisme, seperti wabah flu burung ,wabah antraks maupun wabah polio(lumpuh layu)_ Penggunaan senjata biologi ini sangat mungkin dilakukan dan mempunyai dampak yang sangat mengerikan karena dijalarkan melalui kontaminasi, visibilitas rendah,daya kembang yang tinggi, mudah didapat, bisa dikembangkan dengan biaya yang murah dan penyebarannya cukup mudah serta tidak berakibat pada struktur yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui peneliliaan kepustakaan dan survey lapangan serta wawancara dengan para pakar untuk mendapatkan datalinformasi. Dan sebagian menggunakan pendekatan kuanlitatif, yakni teknik Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan alternatif strategi berupa saran yang sebaiknya digunakan untuk menghadapi potensi ancaman senjata biologi sebagai upaya dalam menunjang Ketahanan Nasional Indonesia, maka diperoleh beberapa alternatif cara sebagai berikut:Alternatif pertama adalah Segera membuat Undang-undang secara khusus yang menangani akibal kejahatan senjata biologi. Alternatif kedua adalah Memperketat sistem keamanan terhadap laboratorium-laboratorium yang terindikasi dapat membuat senjata biologi. Alternatif ketiga adalah Kerja sama dengan seluruh instansi terkait di tingkat nasional dan mengadakan jaringan kerjasama internasional.

---

ABSTRACT

Health is the most important thing in human life, for our life, family, society, and our nation. Bioterrorism is the threat that to be anticipated by all countries including also Indonesia. With not enough preparedness will impact on various sector.In addition to security threat also will impact on the poultry husbandry, animal husbandry, tourism, labor force (increasing jobless quantity), socio economic, politics, and effect on unfulfilled the basic requirements, mainly on the health. The spread of disease (epidemic) in Indonesia is suspected link closely to terrorism threat, e.g. bird flue, anthrax also polio. Using biological weapon is possible implemented and will lead to worst condition because disseminate by contamination, low visibility, high potency, easy for delivery, developed with low cost and easy to spread and also will cause no damage to existing infrastructure. The method used for this research is analytical descriptive using library study, field survey and interviewing with expert to get the data and information. In addition also quantitative approach using Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine alternative strategy and suggestion for facing the threat of biological weapon in order supporting Indonesian National Resilience. hence obtained several alternatives as follows : The first alternative is to make regulation or law urgently and specifically on the crime of biological weapon. The second alternative is to make strictly security system on the laboratories that potentially can be used for producing biological weapon. The third alternative is build cooperation of all the related institution on the national level and expanded further with internationally cooperation."

"Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 200I merupakan salah satu agenda reformasi dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya demokratisasi dalam pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan besar untuk menggali dan mengembangkan segenap potensi daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di era Otonomi Daerah menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip demokrasi yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat daiam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban publik. Prinsip-prinsip tersebut mengamanatkan adanya sharing afpower antara lembaga-lembaga negara, khususnya eksekutif dan legislatif.Departemen Dalam Negeri mengakui bahwa selama Iima tahun pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia belumlah menunjukkan basil yang memuaskan. Permasalahan yang paling sering ditemukan antara lain terjadinya konflik kepentingan antar elite di daerah, khususnya eksekutif dengan legislatif, hak-hak politik masyarakat yang belum terakomodasi secara memadai dan tidak konsistennya penegakan hukum. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan yang berujung tidak tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat.Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyanggah ibukota negara memiliki posisi yang semakin strategis dituntut untuk berkembang secara cepat. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi saat ini seiring dengan semakin derasnya arus urbanisasi ke Kota Bekasi mempersyaratkan terjalinnya koordinasi yang balk antar lembaga negara dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya sinergi dan harmonisasi hubungan antara eksekutif (Walikota) dengan legislatif (DPRD).Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hubungan antara eksekutif dengan legislatif di Kota Bekasi, namun peningkatan tersebut belum optimal sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Beberapa bidang pelayanan publik khususnya pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih jauh dari yang diharapkah. Kurang fokusnya pemerintah Kota Bekasi dalam menetapkan prioritas sasaran program pembangunan dan lemahnya pengawasan internal birokrasi menjadi penyebab utama lambatnya perbaikan pelayanan publik. Kebijakan Pemkot Bekasi dengan slogan "Pelayanan Satu Atap" dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik belum menunjukkan basil yang memadai, karena tidak diikuti dengan perubahan perilaku dari aparatur. Dampak hubungan eksekutif dan legislatif di Kota Bekasi mulai menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik (partisipasi politik) dart kontrol sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan Iegislatif. Partisipasi masyarakat Kota Bekasi tersebut masih Iebih banyak diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa, sementara peran partai politik belum memadai dalam meningkatkan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat.

---

The policy of decentralization and autonomy that have been applied since 2001 is one of the reformation agendas to boost democratization in state management and governance. The dividing of central government's authorities to local governments in order to accelerate and improve people's prosperities, so that the local governments have a lot of opportunities to explore and develop their area's potencies. The government conducts its role in the era of area's autonomy guarantees the democracy principles including increase of people's political engagement in the decision making process of public policy, transparency and accountability. Those principles order a sharing of power among state institutions, especially between the executive and legislative.The Department of Home Affairs states that during five years of the conduction of autonomy policy in Indonesia not enough yet show a satisfied result. The most problems have been found i.e.: the conflict of interest among local elites, especially the executive against the legislative, the public political rights that have not been accommodated equally and the inconsistency of Law enforcement. Those conditions hamper the development process, in turns it will impede the achievement of people's improvement and prosperity.The Bekasi Municipality as one of the state's capital hinterland has a strategic position and it is expended to develop rapidly. The complexity of problems such as a growing number of urbanization to Bekasi Municipality is required a good coordination among the state institutions with several of society elements, especially a synergic and harmonic relationship between the executive (Mayor) and legislative (DPRD).The result of this study indicates that there is an improvement in relationship between the executive and the legislative in Bekasi Municipality, nevertheless that improvement has not been optimal and it has not satisfied people's expectations and Needs. Some of public services especially education, health and transportation are still Far from the expectation. Since the Bekasi Municipality was failed to remain focus in determining its target priority of development programmed and the weakness of internal bureaucratic -control- become- -the--main--factor- of--the -lateness--of -public services Improvement. The policy of Bekasi Municipality by a slogan "One Roof Service" in conducting its roles and functions as a public servants still not yet shows a significant performance improvement, because of not yet followed by a changing of apparatus behavior. The impact of the relation between the executive and legislative in Bekasi Municipality indicates and improvement in public political engagement and social control in the process of public policy decision making and to control the performance of the Executive and legislative. The participation of Bekasi Municipality urban communities is still initiated by NGO's and mass media; other while the role of political parties are still not optimal yet in improving the empowerment of public political engagement."

"Di era reformasi dituntut adanya perubahan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan perubahan tersebut, maka potensi pemuda sebaiknya dihimpun dalam satu wadah.Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai Organisasi Kepemudaan lintas etnis, agama, golongan maupun partai politik harus menunjukkan eksistensinya secara menyeluruh, terpadu dan terencana, namun hingga saat ini eksistensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang :1. Sejauh mana hubungan KNPI dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ?2. Sejauh mana potensi KNPI mampu menjadi perekat integrasi bangsa khususnya di Wilayah propinsi DKI Jakarta ?3. Bagaimana peran KNPI dalam meningkatkan Ketahanan Wilayah Propinsi DKI Jakarta?Penelitian akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pimpinan organisasi kepemudaan, tokoh pemuda dan pejabat pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa.Untuk mengetahui peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa dilakukan dengan menggunakan Metode Likert.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dan melibatkan sample sebanyak 30 responden yang diambil dari seluruh wilayah propinsi DKI Jakarta yang melibatkan pimpinan organisasi kepemudaan, tokoh pemuda dan pejabat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap peran KNPI dan upaya membangun integrasi bangsa yang dilakukan oleh KNPI telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan., maka berdasarkan hasil penelitian. peran KNPI telah tercapai.bagi generasi muda dan mahasiswa pada masa akan datang.

---

In the reformation era is considered necessary the changes in many aspects such as social politic including economy, in order to accomplish those necessities the youth potential should be together in one entity.Indonesian National Youth Council (KNPI) as an organization of trans - ethnics, religion, group and political party must be totally promote its existence, integrated and well plan, anyhow, the existence of youth organization not yet reached in optimal result.Based on the reasons, the research conducts a research about:1. How far the relationship between KNPI and the government of DKI Jakarta Province?2. How far the potency of KNPI able to be tied of integration of the nation, particularly in DKI Jakarta Province?3. How is the role of KNPI in enhanced local depended of DKI Jakarta Province ?The research will from focus on the perception or opinion of youth organization leaders, youth prominence figure and official of the government of DKI Jakarta Province related to the role of KNPI in the effort of Nation integration building.To find out of the relationship between the role of KNPI and the effort of Nation integration building, in conducting of research used method of Likert.The method of the research uses qualitative and quantitative methods, which takes sample of 30 respondence which include youth organization leaders, youth prominence figure and official government of DKI Jakarta province.Based on the research it can be concluded that perception of the role of KNPI and the effort in nation integration building which conducted by KNPI gives significantly contribution achievement.The researcher findings can be considered as in input to the academic, youth generation and student in the next era."

"Energi Iistrik merupakan energi yang sangat dominan yang dibutuhkan baik untuk perumahan ,aupun untuk industri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa apabila tidak ada energi listrik, maka seluruh kegiatan yang sedang berlangsung akan berhenti total. Namun demikian, dalam penelitian ini yang menjadi masaiah adalah pada pola pemanfaatan energi listrik terkait dengan ketahanan keluarga. Dimana, alternatif strategi apa yang akan dilakukan suatu keluarga dalam pemanfaatan energi listrik agar menjadi hemat dan efisien.Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode diskriptif analisis dan metode Analitical_Hieraréhy Process (AHP). Metode AHP ini digunakan untuk menentukan efisiensi pemanfaatan energi; mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan energi Iistrik; mengetahui subfaktor-subfaktor yang mempengaruhi pemanfaatan energi Iistrik; dan mengetahui alternatif strategi dalam pemanfaatan energi listrik.Dari hasil pengolahan data dan analisa berdasarkan metode AHP dengan program expert choise didapat hasit ~akhir yaitu alternatif sfrategi pertama pemanfaatan energi listrik pada siang hari; alternatif strategi kedua pemanfaatan energi Iistrik pada maIam4 hari dan aliernatif strategi ketiga pemanfaatan energi Iistrik pada siang dan malam hari. Dari hasil akhir tersebut dapat diketahui tentang' alternatif Strategi' apa yang harus dilakdkan atau diambil untuk melakukan pemanfaatan energi Iistrik secafa efektif dan efisien.

---

Electric energy represents the overwhelmingly dominant energy required for housing and for industry. lt can not be denied that if there is no electrical energy then the whole activity is in progress will stop completely. Howeven in this study, the problem is the electrical energy use patterns related to family resilience. Where, what alternative strategies will be a family in the utilization of electrical energy to be frugal and eflicient.ln this research, writer use descriptive method and the method of analysis Analitycal Hierarchy Process (AHP). AHF? method is used to determine the efhciency of energy utilization; determine the factors that influence the utilization of electnc energy; know sub factor - sub factor affecting the utilization of electrical energy and explore aitemative strategies in the utilization of electrical energy. From the data processing and analysis based on the AHP method with expert choice programs get the final result is the first strategic use of alternative electrical energy in the daytime; alternative strategies of both the utilization of electrical energy at night and the third strategy the use of alternative electrical energy in the afternoon and evening.From the final result can be known about what alternative strategies have to be done or taken to perform the utilization of electrical energy effectively and efliciently."

"ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat seberapa besar peranan teknologi dalam proses produksi. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan teknologi serta menentukan alternatif pilihan pengembangan teknologi agar ketahanan nasional meningkat. Untuk keperluan tersebut diambil kasus industri kategori International Standard Industrial Classifìcation atau ISIC-381 di Indonesia antara tahun 1987- 1997. Pada kurun waktu tersebut terlihat adanya peningkatan output industri ISIC- 381 kecuali pada tahun 1997. Penurunan tersebut diikuti penurunan modal capital dan tenaga kerja (labour).Fungsi produksi yang dipakai sebagai alat analisis ialah fungsi produksi Cobb-Douglas dengan pendekatan ekonometri. Secara teoritis, Cobb-Douglas mengemukakan dua faktor produksi yaitu kapital dan tenaga kerja. Sumbangan teknologi dalam proses produksi dianggap residual dan fungsi produksi Cobb-Douglas Q = A Ka Ll-a . Fungsi produksi di atas diubah dalam hentuk logaritma natural. sehingga ubungan antara variabel output industri (Y). modal (K). dan tenaga kerja (Le) dapat dinyatakan dalam model persamaan regresi linier berganda In? = -1,065 ÷ 1,075 Iii K ÷ 0.035 In L.Pengujian pada tingkat kepercayaan 95% (a=5%) menunjukkan bahwa variabel modal dan tenaga kerja secara simultan dapat menjelaskan 99,3% variasi output industri. Apabila variabel di luar kapital dan tenaga kerja diasumsikan sebagai variabel teknologi. maka terlihat bahwa peranan teknologi dalam industri kategori ISIC-38 1 sangat kecil yaitu sebesar 0,7%. Secara statistik diduga bahwa hal ini terjadi akibat auto-korelasi antara ketiga variabel. Temuan ini dapat dijelaskan mengingat memang terdapat kesulitan memisahkan faktor teknologi dan faktor tenaga kerja atau modal (piranti keras atau piranti lunak. kecuali tanah).Dengan menggunakan modifikasi fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai penduga. maka selama kurun waktu penelitian pengaruh teknologi dalam industri ISIC 381 (TA) dapat diukur dengan menentukan selisih (residu) antara penduga output dengan realisasi output (? - Y). Selanjutnya akan diteliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan teknologi tersebut.Dalam penelitian ini perubahan teknologi (TA) dielaskan dengan empat variabel yaitu pendapatan nasional (GDP) jumlah perusahaan sejenis (N). Investasi asing (FS), dan tingkat pendidikan (EL). Hubungan variabel-variabel tersebut dinyatakan dalam persamaan regresi ganda. yakni TA = 73,00952 + 0,0(100451 C1)P + 0.00037 N + 0.005044 F?S - 0.00231 EL.Pengujian sampai tingkat kepercayaan 95% (a=5%) memperlihaikan bahwa variabel yang signifikan untuk menjelaskan perubahan teknologi adalah (JDP (r.3 93%). Variabel modal asing, jumlah perusahaan, dan tingkat pendidikan tidak signifikan. Variabel pendidikan justru negatif terhadap perubahan teknologi. Koefisien negatif ini dapat dijelaskan dan kenyataan bahwa lebih banyak sarjana (S1, S2, atau S3) yang bekerja pada industri ISIC-318 umumnya bekerja tidak pada bidang teknik rekayasan pengolahan logam, tetapi lebih banyak bekerja pada bidang manajerial.Mengingat persamaan regresi berganda di atas tidak memadai. maka variabel jumIah perusahaan (N) dan tingkat pendidikan (EL) dikeluarkan dan model, sehingga didapat model baru yaitu TÂ= 88,665 + 0,0000396 GDP + 0,004202 FS. Uji statistik pada x = 5% memperlìhatkan bahwa variabel GDP dan FS signifikan dan mampu menjelaskan peruhahan teknologi (TA) sampai 99,99%. Dengan demikian dapat dipercaya bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) dan modal asing (FS) sangat mempengaruhi perubahan teknologi industri ISIC-381 pada tahun 1987-1997.Dari sudut pandang ketahanan nasional pengembangan teknologi industri ISlC?381 perlu dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan nyata rakyat dalam jumlah yang besar. Industri yang menyangkut kepentingan rakyat banyak dapat di kategorikan sebagai industri strategis. Di waktu mendatang prioritas Pengembangan teknologi haruslah berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat banyak. seperti paku, kawat, besi belon, engsel, panci, dan logam olahan Iainnya. lnilah hakekat ketahanan nasional yang perIu diimplementasikan pada pembangunan teknologi."