Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan diberlakukannya U.U No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah beserta beberapa peraturan pelaksanaannya pada 1 Januari 2001, salah satunya P.P No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berakibat banyak perubahan dilingkungan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama struktur organisasi dilingkungan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berkosekuensi pada perubahan jabatan-jabatan eselonnya. Perubahan yang terjadi misalnya di Propinsi Jawa Barat dan atau Kota Bandung adalah banyak kekurangan jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4. Dalam rangka pengisian kekurangan jabatan eselon tersebut, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan para pegawainya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti diktat Adumia dan atau diktat Spama di salah satu Lembaga diktat diantaranya diktat Wilayah II Departemen Dalam Negeri - Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptip, dimana untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dimulai pada awal pelaksanaan diklat T.A 1999 std 2001 yang diikuti 4 angkatan diktat Adumla dan 8 angkatan diktat Spama, dilaksanakan suatu test yang disebut Pretest dengan hasil nilai rata-ratanya 51,52 untuk peserta diktat Adumia dan 48,76 untuk peserta diktat Spama sedangkan pada akhir pelaksanaan diktat para peserta memiliki nilai akhir dengan hasil nilai rata-ratanya 74,77 untuk diktat Adumia dan 74,90 untuk diktat Spama. Sehingga diperoleh peningkatan prestasi belajar, didapat dari selisih antara nilai akhir dengan nilai pretest dengan hasil 23,25 (45,15 %) untuk diklat Adumia dan 26,14 (53,61 %) untuk diktat Spama. Sedangkan untuk memperoleh retevansi diktat di dapat dan ketika penelitian ini dilaksanakan, sebanyak 26 orang (78,79 %) bagi alumnus diktat Adumia dan 60 orang (92,31 %) bagi alumnus diktat Spama sudah menduduki jabatan eselon baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Relevansi diktat Adumia maupun Spama belum sesuai dengan tujuan masing-masing diktat yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan diktat Adumia dan diklat Spama. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara usia/umur responden dengan nilai akhir digunakan Korelasi Product Moment Didapatkan hubungan yang kuat atau dengan nilai koefisien korelasi 0,6238 antara usia/umur responden dengan nilai akhir responden diktat Adumia dan hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,7344 bagi responden diktat Spama. Dari kuisioner yang diisi mengenai Ketahanan Nasional diperoleh nilai yang cukup, baik yang diisi oleh responden diktat Adumia maupun responden diktat Spama. Hal ini berarti diktat Adumia maupun dildat Spama tidak memberi pengaruh nyata terhadap Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Tesis ini berjudul, "Pemberdayaan Industri Maritim Dalam Rangka Meningkatkan Kekuatan Laut, Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus PT. PAL Indonesia )". Tesis ini berusaha untuk menjelaskan kontribusi PT. PAL Indonesia terhadap Ketahanan Nasional, khususnya kekuatan laut, dari dimensi aspek pertahanan dan keamanan (Hankam) serta ekonomi. Indonesia sebagai Negara kepulauan, sesuai dengan United Nations Convention on Law of The Sea (UNCLOS) 1982, untuk itu peran laut sangat penting bagi Indonesia dari aspek ekonomi, dan aspek pertahanan dan keamanan (keutuhan bangsa). Laut se4bagai medium yang akan menyatukan semua pulau-pulau dan penduduknya bersama sebagai sebuah keutuhan bangsa, sehingga saran kapal sebagai peralatan transportasi taut sangat penting. Pembangunan nasional yang berbasiskan paradigma maritim adalah penting sebagai Negara kepulauan, khususnya pembangunan industri maritim (perkapalan) sebab industri ini sebagai pemimpin untuk industri lainnya yang berbasiskan maritim seperti; industri perikanan, industri pariwisata bahari, industri Migas (off Shore), industri transportasi laut. PT. PAL Indonesia sebagai sebuah industri maritim di Negara kepulauan merupakan industri strategis. PT. PAL merupakan sebuah industri terbesar di Indonesia yang ditetapkan pemerintah sebagai industri strategis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan interpretasi dan analisis keberadaan PT. PAL Indonesia yang mencakup: 1). Produk yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap kekuatan taut dan ketahanan nasional. 2). Produktifitas dalam menghasilkan produk barang dan jasa. 3). Menemukan strategi pemberdayaan PT. PAL dalam upaya meningkatkan kekuatan taut dan ketahanan nasional. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode deskriftif dan analisa data menggunakan model SWOT. Metode deskriftif bertujuan untuk menggambarkan kondisi kenyataan yang ada, sedangkan analisa model SWOT bertujuan untuk menemukan sebuah strategi pemberdayaan yang tepat pada PT. PAL yang berdasarkan pada variabel internal dan ekstemal perusahaan. Hasit Penelitian: 1) Produk yang dihasilkan PT. PAL meliputi barang dan jasa, barang terdiri dari kapal dan peralatan pembangkit tenaga listrik, sedangkan jasa meliputi jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal dan pabrik (industri). 2) Kontribusi PT. PAL terhadap kekuatan utatna pertahanan dan keamanan (hankam) berupa kapal patron dan kapal perang (KRI) yang baru, hanya sekitar 11,84 persen. 3) Kontribusi PT. PAL dalam memberikan sumbangan pendapatan nasional barn sekitar 0,039 persen dari keseluruhan PDB nasional Tabun 2005. 4) Berdasarkan analisis menggunakan model SWOT posisi PT. PAL berada di kwadran pertama, sehingga strategi yang harus dijalankan bersifat ekspansi atau agresif. PT. PAL dengan menggunakan strategi pemeberdayaan bersifat ekspansi atau agresif diharapkan dapat untuk meningkatkan produktifitas, selanjutnya secara tidak Iangsung akan menciptakan kesejahteraan dan pendapatan nasional. Kemampuan industri maritim yang baik akan menciptakan kekuatan laut yang kuat, dan secara tidak langsung akan meningkatkan Ketahanan nasional juga.

---

The title this thesis, "Maritime industry Empowerment, For to improve Sea Power, In The Perspective National Resilience (Case Study of PT. PAL Indonesia)". This Thesis is attempting to explain contribute PT. PAL Indonesia toward National Resilience, especially of Sea Power, dimension defence and security and economic aspects. Indonesia as an archipelago state based on United Nations on Law of The Sea (UNCLOS) 1982,-for that role of the sea very important to Indonesia, for economic, defence and security aspects (united nation). The sea as medium that will unite all those island and their people together as a united nation. For that equipment ships (sea Vessel) as a sea transportation very important. National development that base on maritime paradigm is importance as archipelago state, especially development of maritime industry, because this industry as leader to others industries that based on maritime, as fishing industry, Maritime tourism industry, oil and gas industry (off Shore) and sea transportation. PT. PAL Indonesia is a madtime industry in Indonesia as archipelago state, It was estabilished by government as strategic industry. The purpose for this research is to give interpretation and analysis exsistancy of PT. PAL Indonesia that involve : 1) Products are out of PT. PAL and their contribution toward sea power and national resilience. 2) Productivity out of PT. PAL is making materials and service products. 3) To find empowerment strategy of PT. PAL to improve sea power and national resilience. This type of research is qualitative, with use descriftive methods and data analysis use SWOT model. Descreftive methods is aim to describing the real condition, whereas SWOT model is aim to find empowerment strategy that exact at PT. PAL that based on internal and external variable of company. Research result: 1) Products are out of PT. PAL involve material and service, material consist of ships and equipments for electric of power energy, whereas service consist of repair and maintenance service for ships and industries. 2) PT. PAL contributed toward main power defence and security aspects involved patrol ships and war ships appmximatly 11,84 %. 3) PT. PAL had gave contribution to national income for year 2005 only 0,039 % from total national income (PDB). 4) based on SWOT analysis, the position of PT. PAL at first kwadrant (SO: Strenght-Opportunity), so strategy must be done by PT. PAL was exspancy or aggressive. PT. PAL that use expancy empowerment strategy is hoped to increase productivity, furthermore indirectly will be create prosperity and national income. Good maritime industry capability will become sea power is strong, and so indirectly this improve national resilience too.

Abstrak :
Program diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Energi Minyak dan Gas. Sumber Daya Energi Nuklir merupakan salah satu sumber daya energi alternatif yang mungkin dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas. Pemanfaatan sumber daya energi nuklir perlu dipertimbangkan secara mendalam karena mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan masyarakat bila tidak ditangani secara bijaksana dapat (berpotensi) untuk menimbulkan permasalahan pada bidang keamanan dan selanjutnya dapat mengganggu kestabilan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas, factor-faktor kendala pemanfaatan sumber daya energi nuklir, dan dampak pemanfaatan sumber daya energi nuklir pada ketahanan nasional. Analisis dimulai dengan menghitung prosentasi peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas. Faktor-faktor kendala dirumuskan dari tuntutan masyarakat dibandingkan dengan implementasinya pada PLTN. Tuntutan yang belum dapat diselesaikan merupakan faktor kendala. Dampak pada keamanan dirumuskan sebagai faktor-faktor kendala yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan dapat (berpotensi) menimbulkan gangguan keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran sumber daya energi minyak dan gas yang dapat di substitusi oleh sumber daya energi nuklir menurut rencana adalah 3.39%. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah teknologi yang menyangkut kemungkinan kebocoran radiasi, bahan bakar bekas, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan; politik yang menyangkut persepsi masyarakat (masyarakat awam, ahli energi, ahli lingkungan, LSM dalam dan luar negeri, dan media massa); ekonomi yang menyangkut investasi awal yang sangat besar dan kemungkinan terjadinya pembengkaan oleh Studi Tapak dan Studi Kelayakan (STSK) PLTN, dekontaminasi PLTN purna operasi, dan dekontaminasi pada kecelakaan; dan kebudayaan yang menyangkut pengoperasian reaktor (operator reaktor), pengawasan dan perawatan terhadap seluruh peralatan, dan komparasi untuk mengetahui karakteristik peralatan khususnya yang berkaitan langsung dengan sistem keselamatan. Dampak pada keamanan kemungkinan terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat, kerawanan sosial dalam masyarakat dan terjadinya kecelakaan yang menjadi bencana kemanusiaan dan bencana finansial serta akhirnya dapat menghancurkan perekonomian negara. Bila PLTN benar-benar akan dibangun dan dioperasikan perlu dilaksanakan penelitian untuk menentukan PLTN yang aman, ekonomis, dan ramah lingkungan; perlu lokakarya yang melibatkan pihak yang pro (BATAN, BAPETEN, DEPARTEMEN ESDM, dan ahli energi) dan kontra (masyarakat awam, ahli lingkungan, LSM, dan lain-lain) PLTN dengan mediator yang netral (Perguruan Tinggi); pengembangan kedisiplinan operator reaktor, pengawasan dan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan, dan studi banding untuk lebih mengenal karakteristik peralatan terutama yang berkaitan dengan keselamatan PLTN; dan pengembangan sistem keselamatan dan sistem keamanan supaya PLTN beroperasi secara optimal dan aman.

---

Diversification program aims to reduce national dependence on Oil and Gas energy resources. Nuclear Energy Resource forms an alternative energy resource that is likely to be exploited for reducing the national dependence on oil and gas resources. Making use of nuclear energy resource would be profoundly considered due to general public complaint. The complaint of this type, if not properly resolved, may cause any problem in the national stability. This research identifies and analyzes roles which the nuclear energy resource plays in the distribution of oil and gas energy resources, barriers to their use and their impacts upon the national stability. The analysis begins with calculating percentage of nuclear energy resource that may substitute oil and gas energy resources. They are based on formula of public demand and compared to their implementation in the PLTN ('the Nuclear Power Plant'). Unsatisfied demand serves as a constraint. Its impact on the national stability deems barrier that is, thus far, not settled and that it is likely to result in the national upset. Conclusions derived from this research reveal that the percentage or portion of the oil and gas energy resources which are substituted for the nuclear energy resource is projected 3.39%. The barrier is technology relating to leakage of radiation, spent fuel and potential accident; political policy concerning public perception (general public, energy experts, environmentalists, local and foreign NGOs, mass media); economy relating to large primary investment and possible marking up by the PLTN's Site and Feasibility Study, PLTN's post-operating decontamination, and accidental decontamination, equipment control and maintenance, and comparison in order to identify equipment characteristics especially those directly related to the Safety system. The impact upon security is likely to happen owing to large public complaint, complic social, potential accident that may harm mankind, financial loss and eventually the national economic upset. When the PLTN ('Nuclear Power Plant') shall be properly developed and operated, it needs carrying out a research in order to specify safe, economic, environmental-friendly PLTN; requiring any workshop to involve the proponents (BATAN or 'the National Nuclear Energy Agency' , BAPETEN or 'The Nuclear Energy Controlling Agency', DEPARTEMEN ESDM or 'the Ministry of Energy and Mineral Resources' and energy experts) and PLTN opponents (including general public, environmentalists, NGOs and many others) and neutral mediator(s) (such as Universities); reactor operator discipline development, equipment control and maintenance, comparative study for better recognition of equipment's characteristics particularly those that are related to PLTN's safety; and safety system development to make PLTN operate to an optimum safety.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kebijakan Pemerintah dalam rangka implementasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif analitis. Metode deskriptif akan menjabarkan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan nota kesepahaman Helsinki. Sedangkan metode analitik digunakan dalam membahas aktifitas peacebuilding dalam rangka menciptakan situasi aman serta pengaruhnya kepada ketahanan nasional Indonesia. Dari analisis terhadap data hasil penelitian, nota kesepahaman Helsinki secara literal telah mampu mengembalikan rasa ke-Indonesiaan (nasionalisme) rakyat Aceh kepada Republik dan menanggalkan keinginan merdeka. Post-conflict peacebuilding selama hampir 3 tahun mampu mendamaikan kedua belah pihak pelaku konflik dan mereduksi potensi konflik serta menghasilkan pemerintahan yang dilegitimasi rakyat melalui proses demokrasi (Pilkada Aceh) damai dengan terpilihnya drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., sebagai Gubernur baru provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan 20 Bupati/Walikota untuk periode tahun 2007 sampai 2012. Penyelesaian konflik mampu menyentuh akar masalah identitas Aceh dan ketidakadilan dibidang sosial dan ekonomi. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dinilai mampu mewujudkan otonomi daerah dengan sharing of power di bidang pemerintahan, perimbangan keuangan dan penegakan hak asasi manusia dengan baik. Kedepan implementasi nota kesepahaman Helsinki harus mampu menegosiasikan kepentingan elite politik dengan rakyat Aceh dengan agenda utama pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Harapan untuk mewujudkan Aceh baru, adalah harapan untuk mewujudkan Indonesia baru.

---

This research focus at policy of Government in order to implementation of Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki betwen Republic Government of Indonesia with Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) in Nangroe Aceh Darussalam Provense. This is qualitatif research with deskriptif analitic desain. Descriptive method will formulate policy run by Republic Government of Indonesia in executing MoU Helsinki. While analytic method used in studying peacebuilding actifity in order to creating peaceful situation and its influence to Indonesian national resilience. From analysis to data result of research, MoU Helsinki by literal have been able to return to feel Indonesiaan (Acheh people nasionalisme) to Republic and take off desire independence. Peacebuilding post-conflict during almost 3 year can pacify both parties perpetrator of conflict and reduce conflict potency and also yield governance which is people legitimate through peaceful democracy process (Pilkada Acheh), chosenly drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., as new Governor of Nangroe Acheh Darussalam province and 20 Regent/Mayor for the period of year 2007 until 2012. Solving of conflict can touch root of problem of Acheh identity and justice in economic and social area. Government of Susilo Bambang Yudhoyono assessed can realize autonomy with sharing of power in governance, monetary counter balance and straightening of human right. In the future implementation of MoU Helsinki have to negotiation between political elite and Acheh people with especial agenda of development in reaching prosperity. Expectation to realize new Acheh, is expectation to realize new Indonesia.

Abstrak :
Sejak awal masa Reformasi sampai sekarang kebijakan penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan dengan Mabes TNI masih menimbulkan permasalahan yang krusial. Permasalahannya adalah bagaimana menempatkan institusi militer secara obyektif dan proporsional dalam suatu sistem kenegaraan yang demokratis. Demikianlah permasalahan ini menjadi salah satu program utama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi sektor pertahanan pada aspek struktural yang dilaksanakan oleh pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana kebijakan dan upaya reformasi sektor pertahanan aspek struktural yang menyangkut penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan (Kemhan) dengan Mabes TNI tersebut telah dilaksanakan selama masa Reformasi ini. Penelitian difokuskan pada kurun waktu yang dilaksanakan sejak awal masa Reformasi tahun 1998 sampai dengan masa pemerintahan Presiden SBY-JK (2004-2009) dan bagaimana alternatif kebijakan penataan selanjutnya ke depan, yang ditinjau dalam perspektif Kebijakan Publik, Demokratisasi, penegakan Supremasi Sipil dalam paradigma hubungan Sipil dan Militer di Indonesia serta dilihat juga dari perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif analitis. Mengacu kepada kajian teoritis tentang Kebijakan Publik, Demokratisasi, penataan hubungan Sipil-Militer dan penegakan Supremasi Sipil yang kemudian diterapkan di Indonesia, maka dari hasil penelitian dan analisa pembahasan bisa disimpulkan bahwa kebijakan reformasi pertahanan pada aspek struktural yang dilaksanakan melalui upaya penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan (sekarang Kemhan) dengan Mabes TNI selama masa Reformasi sampai periode pemerintahan Presiden SBY-JK telah memberikan pemahaman mendasar bagi institusi militer di Indonesia, agar dapat diposisikan secara obyektif dan proporsional sebagai bagian dari suatu sistem kenegaraan yang demokratis. Dengan adanya tuntutan Demokratisasi, penataan hubungan Sipil-Militer dan penegakan Supremasi Sipil yang gencar diwacanakan oleh Civil Society sejak awal masa Reformasi pada kenyataannya oleh pemerintah telah direspon dalam penataan hubungan kelembagaan tersebut melalui proses dan mekanisme politik yang relevan dengan perkembangan sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Sedangkan dalam perspektif Ketahanan Nasional, penataan hubungan kelembagaan ini juga berimplikasi positif terhadap aspek Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya bangsa dan negara Indonesia saat ini. ......Since the beginning of the reform period up to now policies institutional arrangement relationship between Dephan with TNI headquarters still raises a crucial issue. The issues is how to place military institution objectively and proportionately within a democratic state system. So the issue becomes one of the main programs in the implementation of policy reforms on the structural aspects of the defence sector conducted by the Indonesian government. Therefore the main research of this thesis is the problem how policy and efforts of defence sector reform structural aspects related to structuring institutional relationship between the Dephan (Kemhan) with the TNI Headquarters was implemented during this reform period. Research focused on the problem reforms implemented since the beginning of reform period 1998 to the reign of President SBY-JK (2004-2009). Besides that is how subsequent policy alternative arrangement forward, which is seen in the perspective of democratization, rule of civilian supremacy in civil and military relations paradigm in Indonesia as well as seen also in the perspective of national resilience. This study used qualitative methods with analytical descriptive analysis. Referring to the theoretical study of Public Policy, The Democratization, The Arrangement of Civil-Military relations and uphold Civilian Supremacy which is then applied in Indonesia, then the results of research and analysis concluded that the discussion of defencce reform policies are implemented through the structural aspects of effort to organize the institutional relationship between the Department of Defence (now Kemhan) with the TNI Headquarters during the period of reform until President SBY-JK government has given fundamental understanding to military institutions in Indonesia. This kind of understanding can be positioned to objectively and proportionately as part of a democratic state system. The requirements of Democratization, The Arrangement of Civil-Military relations and Civilian Supremacy rule to a vigorous enforcement by civil society discourse since the beginning of reform on the fact the government has responded in structuring the relationship institution through political processes. The mechanisms there are relevant to the legal system and constitutional developments in Indonesia. While the National Relience perspective, the arrangement of these institutional relationships also has a positive impact on aspects of Ideology, Politics, Economics and Social Culture of the nation and the state of Indonesia today.

Abstrak :
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berlandaskan pada UU Nomor 32 tahun 2004 telah membawa perubahan yang sangat mendasar bagi peiaksanaan pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga kepala daerah dan Wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Sebagai konsekuensinya daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur kepentingan masyarakat daerah setempat menurut prakarsa dan aspirasi sendiri. Saiah satu Implemetasi pelaksanaannya otonomi tersebut adalah Pencanangan program Tapanuli Growth oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tabun 2001 dengan rencana detail pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam lingkup kawasan barat Sumatera Utara, serta menjadikan Tapteng sebagai pusat HUB (Pusat Koleksi dan Distribusi ) dari wilayah hinteriandnya. Tapanuli Growth melaksanakan pembangunan di beberapa sektor yaitu pembangunan pelabuhan laut, pengembangan wilayah, pembangunan sarana jalan, pembangunan pembangkit listrik, dan pembangunan bandara udara Pinang Sari serta pembangunan sektor lainnya. Pembangunan ini pada dasarnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerahlwilayah, namun dapat menimbulkan efek lain terhadap kehidupan masyarakat seperti persaingan hidup yang lebih ketat, hilangnya budaya tolong menolong pada kehidupan sehari-hart serta dapat menimbulkan terciptanya masyarakat yang termarginal bagi masyarakat lokal akibat pertumbuhan pembangunan yang pesat. Akibat hal-hal diatas, penulis melakukan penelitian terhadap salah satu aspek pembangunan dalam tapanuli Growth yaitu hubungan antara pembangunan pelabuhan laut dan pengembangan wilayah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan ketahanan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan koefisian korelasinya, apakah sangat kuat, kuat, cukup kuat ,iemah atau sangat Iemah antar variabel-variabel tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan kuosioner untuk menjaring persepsi aparat pemerintahan daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 60 orang sebagai responden. Di camping itu untuk mengumpulkan data digunakan juga teknik observasi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik random sampling. Data dianalisis menggunakan metode statistik korelasi dan regresi sederhana serta regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menemukan pertama, terdapat hubungan yang positif dan sedang dan berpengaruh signifikan antara pembangunan pelabuhan laut (XI) dan pengembangan wilayah (X2) secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Y) yang artinya pecan pelabuhan taut dan pengembangan wilayah terhadap peninkatan pendapatan masyarakat sangat berpengaruh, ini terlihat dari koefisien deterrnentasi korelasi maka terdapat 16,8 % variasi nilai dari peningkatan pendapatan masyarakat disebabkan oleh pengaruh pembangunan pelabuhan laut dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kedua, terdapat hubungan yang positif dan Iemah serta tidak berpengaruh signifikan antara pembangunan pelabuhan taut (X1) dan pengembangan wilayah (X2) secara bersama-sama terhadap ketahanan daerah (Y), ini terlihat dari koefisien determinasi korelasinya (r2) = 0,145 maka terdapat 14,5 % variasi nilai ketahanan daerah disebabkan oleh pengaruh pembangunan pelabuhan taut dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Maka Program Tapanuli growth yang membangun pelabuhan taut dan mengembangkan wilayah Tapanuli Tengah sudah tepat untuk meniingkatkan pendapatan masyarakat, namun untuk peningkatan katahanan daerah belum mempunyai pengaruh yang signifikan dan masih memerlukan peran pemerintahan pusat.

---

Conducting local autonomy based on Acts Number 32 in 2004 has changed the system from centralization to decentralization with its goal is to enhance society?s prosperity, public service and ability to compete inter territories. As the consequence, each territory has the right to manage its society interest based on its idea and aspiration. One of the ways to implements the autonomy is launching the Tapanuli Growth Programmed by local authority in Central Tapanuli in 2001 with Central Tapanuli as the center of distribution and collection of its hinterland. Central Tapanuli has carried out development in several sectors such as harbor, territory, road infrastructure, electricity power, Pinang Sari aerodrome and other sectors. Basically these development are to improve society's prosperity and ability to compete inter territories, even though it can makes impact on society's life such as arising marginalized society because of rapid development. Because of what mentioned above, writer did research on one of the aspects of development from Tapanuli Growth which is the relationship between the development of harbor and the development of territory to enhancing society's income and local defense. This research is to determine correlation coefficient which is very strong, strong, strong enough, weak or very weak. Method of the research uses survey method through questioner in getting perception of local authority and society leaders. Besides, in getting data uses observation technique. Sample of research is determined by random sampling technique. Data analysis uses correlation statistic method and simple regression also double regression with SPSS. The result of method shows firstly there is the strong enough relationship and direct influence between the development of harbor and the development of territory to enhancing society's income, it means the role of harbor and territory development to enhancing society's income is very strong which is reflected from correlation coefficient (r) = 0,168 or 16,8 % enhancing society's income caused by influence of harbor and territory development of harbor and territory to local defense which is reflected from (r) = 0,145 or 14,5 % local defense caused by influence of harbor and territory development in Central Tapanuli. From the result of research, we can conclude that Tapanuli Growth Programmed which develops harbor and territory of Central Tapanuli is the right way to enhance society's income even though to enhance local defense still doesn't have significant influence and still need the role of central government.

Abstrak :
Kawasan perbatasan seharusnya menjadi wilayah terdepan karena merupakan beranda depan NKRI, wilayah perbatasan hendaknya diperlakukan khusus oleh pemerintah, karena beranda depanlah yang dipandang sebagai sampel kondisi negara seutuhnya namun pada kenyataannya beranda depan tersebut menjadi terpencil dan terisolasi mengingat infrastruktur dan fasilitas yang terbatas terutama akses untuk menuju kawasan tersebut sehingga menimbulkan ketimpangan. Salah satu Provinsi yang berbatasan langsung negara tetangga adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia dimana struktur geografisnya dipenuhi dengan beberapa sungai besar yang menjadi urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman. Selain berlatar-belakang ketimpangan tersebut penelitian dilakukan dikarenakan adanya isu keinginan kepala desa di salah satu kawasan di perbatasan untuk mengibarkan bendera negara tetangga. Berangkat dari problematika tersebut penelitian mengambil lokasi untuk dilakukannya studi kasus di salah satu desa di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Desa Jasa, desa dengan 255 kepala keluarga ini tertinggal dari segi infrastruktur terutama akses jalan dan listrik, namun dengan segala keterbatasan dan ketimpangan tersebut dan perolehan hasil wawancara tokoh masyarakat, warga dan dinas terkait serta hasil analisa data dengan menyebarkan kuesioner, masyarakat Desa Jasa ternyata memiliki tingkat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air yang cukup tinggi, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan bisa memperhatikan, membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan lebih baik lagi sehingga masyarakat di perbatasan khususnya desa Jasa dapat menikmati pembangunan layaknya masyarakat lain di Indonesia. ...... Border region should be leading as teritory because it is the front porch of the Republic and the border region should be treated specially by the government, because the front porch seen as the whole sample condition of the country, but in fact the front porch is a remote and isolated given the limited infrastructure and facilities, especially access to leading this region giving rise to inequality and disparities. One of the Province that borders the neighboring states are West Kalimantan. West Kalimantan is a province that borders the East Malaysian state of Sarawak where the geographic structure is filled with some great river which the artery and the main route for inland transport. In addition to the background and back disparities research conducted due to the issue of the village chief desire in one region at the border to neighboring countries flag. Departing from the problems in the research took place to undertake a case study in one village in West Kalimantan Malaysia directly adjacent to the Village of Jasa, a village with 255 heads of family left behind in terms of infrastructure, especially roads and electricity access, but with all the limitations and lameness and obtaining interviews community leaders, residents and relevant agencies as well as the analysis of data by distributing questionnaires, the residents of the village of Jasa appeared to have nationalism and love of country is quite high, it should be the government's concern to maintain and get noticed, build and develop better border areas so that people at the border villages especially enjoy services like community development in Indonesia.

Abstrak :
Kabupaten Solok Selatan mempunyai luas 357.533 Ha. Yang sebagian besar merupakan kawasan hutan seluas 235.734 ha (65,9 %), selain berfungsi sebagai kawasan lindung juga diperuntukan bagi hutan nagari dan atau hutan masyarakat. Aspek-aspek yang menjadi sorotan adalah telah terjadi kehilangan hutan di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 6,37 persen atau setara dengan 21 ribu hektar. Pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan. Penurunan tutupan hutan di Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan karena perubahan fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit. Tutupan hutan di Solok Selatan diperkirakan akan terus berkurang disebabkan karena di wilayah ini juga terdapat perusahaan yang memegang izin HPH. Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, serta observasi ditemukan bahwa benar adanya masyarakat tidak mengetahui batas kawasan hutan sehingga menyebabkan masyarakat menyerobot hutan lindung. Penyebab masyarakat merambah hutan dikarenakan kurangnya lahan budidaya. Di Kabupaten Solok Selatan jumlah lahan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat hanya sebesar 30 % sisanya 70 % merupakan kawasan hutan lindung. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penulis mengapresiasi upaya Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya melestarikan hutan melalui program-program nya. Diharapkan program-program pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan dapat menyentuh langsung masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung.

---

Southern Solok district extends 357.533 Ha. Most of that region is 235.734 Ha forest area (65,9%), as a protected area is also designed for nagari forest or community forest village.The main aspects of forest loss has occuned 6,37% or 21 Ha. In 1994 Southern Solok forest are was 146.000 Ha or 43% and in the year of 2002 has been a declined to 125.000 Ha or about 36 % from the total range of Southern Solok. The reduction of the forest in Southern Solok is the changes of function from forest in to oil palm forest cover in southern solok is continue to decrease because in this region there is a company that holds the concession license. The data collected through interview and observations,discovered that people do not know the forest boundaries that causing people grab the protected forest.In southern solok amount of land cultivated by the people only by 30 % and 70 % remaining is a protected forest area. The results of the study concluded that the outher appreciate the efforts of a local government or Dinas Kehutanan dan Perkebunan to preserve the forest through the programs.the programs are expected to coaching,mentoring and supervision as it has been drafted by Dinas Kehutanan dan Perkebunan may directly touch the people that living close in protected forest

Abstrak :
Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN (Asosiation South East Asia Nation) yang mayoritas ruang lingkupnya dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Organisasi ASEAN tidak bergerak di bidang pertahanan keamanan apalagi di bidang pakta pertahanan, pertahanan keamanan merupakan isu yang sensitif karena menyangkut integritas dan kedaulatan suatu negara. Politik Indonesia yang bebas aktif bertujuan untuk menciptakan keamanan di dunia, maka kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara lain dalam bentuk kerjasama bilateral yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Krisis moneter yang melanda Indonesia semenjak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 membuat Indonesia harus berjuang menggerakkan roda perekonomian bangsa yang berakibat langsung pada penghidupan masyarakat di segala strata atau tingkatan, implikasi dari krisis ekonomi ini merupakan pengaruh dari globalisasi dunia, dimana manajemen ekonomi makro Indonesia kurang begitu kokoh ditambah dan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sehingga banyak timbul KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) yang melanda ditingkat lembaga instansi pemerintah dan non pemerintah. Beberapa kasus pelanggaran Bank yang dilakukan oleh para koruptor BLBI yang membawa uang Indonesia ke negara Singapura. Bertolak dari banyaknya para koruptor dan dana yang berasal dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai inisiatif untuk mengembalikan dana dan menghukum para koruptor yang ada di negara Singapura. Indonesia selama ini belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura maka kepentingan Indonesia di perjanjian ekstradisi sedangkan kepentingan negara Singapura di DCA (Defence Cooperation Agreement) dimana Singapura tidak mempunyai lahan latihan karena terbatasnya kondisi geografi Singapura, sehingga kerjasama pertahanan ini sangat diperlukan oleh SAF (Singapore Armed Forces) sekaligus untuk menguji alutsistanya yang jauh lebih mutakhir dan modern dari Indonesia. Perjanjian Pertahanan antara Indonesia dan Singapura telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring Bali namun setelah itu banyak menuai pro dan kontra terhadap perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura karena dalam perjanjian tersebut jangka waktunya 25 tahun, wilayah latihan yang meliputi Alpha1, Alpha 2 dan Bravo cukup luas serta keterlibatan pihak ketiga yang dilibatkan oleh Singapura. Penolakan perjanjian DCA ini dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, pengamat militer serta dari Komisi I DPRRI dengan alasan perjanjian ini merugikan Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya terkoreksinya kedaulatan Indonesia, berpengaruh pada mata pencarian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau serta kerusakan alam disekitar Kepulauan Anambas dan Natuna. Penolakan DCA sangat tepat karena tidak ada keuntungan yang begitu besar yang diperoleh Indonesia sedangkan kerugiannya cukup banyak seperti dijelaskan diatas, walaupun melalui perjanjian pertahanan ini bisa meningkatkan profesionalisme TNI dan alih tekhnologi. Diharapkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura tidak dalam kontek DCA tetapi kerjasama pertahanan antara masing-masing Angkatan Bersenjata yang selama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an yang daerah latihannya tidak luas serta peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap dengan tujuan untuk menjaga seluruh kedaulatan Indonesia serta dengan ditolaknya perjanjian pertahanan RI-Singapura akan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia karena kedaulatan tetap terjaga tanpa di masuki oleh negara lain.

---

A country needs cooperation in bilateral, regional or multilateral because it is very difficult for one country to exist without interaction with other countries in economy, politics, socio-culter, security and defence matters. Indonesia as one of the founding members of ASEAN (Association of South Asia Nations) whose scope of cooperation involves economic, political, and socio-culter affairs realize this. ASEAN itself is not a defence pact as it is a sensitive issue for the integrity and sovereignty of member countries. Indonesia?s politics which is free and active aims at creating security in the world. This drives Indonesia to have defence cooperation with other countries in a mutually beneficial bilateral agreement. The 1997-2001 Monetary Crises forced Indonesia to drive its economy and brought direct impact to the livelihood of Indonesians in all walks of life. The crises it self was the effect of globalization. At that time Indonesian?s macro economy was not so strong and made worse due to lack of institusional control. As a result, corruption, collusion, nepotism (popularly abbreviated as KKN) widely happened in government and non-government institutions. One of the big cases was BLBI (Liquidity Assistance of Bank of Indonesia). In this case many corruptors brought the funds to Singapore. Recognizing the fact that many corruptors and theirs funds went to Singapore, President Susilo Bambang Yudhoyono decided to regain the funds and bring the corruptors in Singapore to Indonesian court. Indonesia did not have extradition agreement with Singapore before. The initiative will be possible if Indonesia and Singapore have signed an agreement. For Singapore, the agreement should be in the contex of DCA (Defence Cooperation Agreement) in which Singapore with its limited lands needs areas in Indonesia to test their more modern and sophisticated weaponries. The Defence Agreement was signed on 27 April 2007 in Tampak Siring, Bali with pro and contra about it. Those who disagree argue that the length of cooperation which is 25 years is too long. Besides that the practice zones, Alpha 1, Apha 2 , Bravo are large and enable Singapore to invite third parties in their exercises. Rejection comes not only from commission 1 of Indonesian Parliament but also from many elements of society, academicians and military observers. They argue that this agreement has affected Indonesian sovereignty and income of people in Riau islands, let alone the natural damage around Anambas and Natuna islands. This thesis supports the rejections and argues that Indonesia does not get much out of it compared to the loss as mentioned above although the agreement can improve Indonesian Armed Forces (TNI) professionalism and technology transfer. The agreement should be in the context of defence cooperation and not in the context of DCA. This has been done since 1970s with limited areas of combat practice. The dismissal of this agreement can be seen as a way to strength Indonesian national resilience as the sovereignty can be kept intact without the interference of another country while gradually increasing the defence budget to protect all Indonesian territory and sovereignty.