Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif antara KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pembanding) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).Analisis dibagi ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester 2 tahun 2007.Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario 1 maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi perbaikan sumber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuan.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal manajemen input bagi KPP-KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus secara khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang sesungguhnya. Pengukuran efisiensi kineija di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kineija Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai.

---

This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices (LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA).

The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; with four period of time for each, which are: semester 1 year 2006, semester 2 year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007.

Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that either scenario 1 or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making process because there’s no significant differences in efficiency scores beetween those scenarios.

This study concludes that tax administration reform in Directorate General of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result.

The result of this study can be used in decision making process related to input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax Office should continously conducted in each homogenous organization level for controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform can be achieved as mentioned before."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis model kepatuhan pajak yang diterapkan dan pengaruh pelayanan prima terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dan modelnya diukur dengan Second Order Confirmatory Factor Analysis (2ndCFA). Data penilitian berupa jawaban kuesioner dari Wajib Pajak atas pelayanan dan kepatuhan. Hasil pengolahan data dengan menggunakan software LISREL 8.7 menunjukkan bahwa pelayanan prima berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan dimensi reliability, responsiveness, assurance, tangible, dan emphaty, sedangkan dimensi audit administration tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam konteks pelayanan prima. Dari hasil pengolahan data ternyata indikator terbesar adalah keadilan dalam pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan adil menjadi sesuatu yang penting terutama berkaitan dengan layanan unggulan yang telah ditetapkan.

---

This study aims to analyze the tax compliance model adopted and the influence of excellent service to taxpayers' compliance in Jakarta Gambir Empat Tax Office. The analytical method used is Structural Equation Modeling (SEM) and the model was measured with the Second Order Confirmatory Factor Analysis (2ndCFA). Research data in the form of answers to questionnaires from the taxpayer service and compliance. Results of data processing by using LISREL 8.7 software showed that excellent service affect taxpayers' compliance with the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, tangible, and emphaty, while the dimensions of the audit administration no significant effect on compliance in the context of excellent service. From the data processing was the biggest indicator is the justice in the services, this suggests that fair treatment is especially important to be something related to superior service has been determined."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa hubungan pengeluaran publik pemerintah daerah dan angka kematian bayi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pengeluaran publik kesehatan dengan menggunakan data panel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 ? 2008. Pendekatan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik kesehatan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penurunan angka kematian bayi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kontrol lain memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penurunan angka kematian bayi.

---

This study aims to analyze the relationship between local spending and infant mortality rate in the Province of West Java from the year of 2005 to 2008. The model developed for this study is fixed effect model of panel data regression. The result show that local spending on health and control variables have a statistically significant in reduce infant mortality rate.;This study aims to analyze the relationship between local spending and infant mortality rate in the Province of West Java from the year of 2005 to 2008. The model developed for this study is fixed effect model of panel data regression. The result show that local spending on health and control variables have a statistically significant in reduce infant mortality rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi prestasi belajar penerima beasiswa program S2 dalam negeri BPK-RI. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan 14 variabel independen yaitu nilai TPA, TOEFL, IPK S1, pengalaman kerja, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, motivasi belajar, kehadiran, faktor kondisi keluarga (status perkawinan dan jumlah anak) dan kondisi ekonomi (pekerjaan pasangan, kecukupan penghasilan dan pekerjaan sampingan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar penerima beasiswa program S2 dalam negeri BPK-RI, yaitu IPK S1, pengalaman kerja dan nilai TPA.

---

The objective of this study is to examine determinant factors of postgraduate student?s academic achievement who received BPK-RI?s domestic scholarship. Method of analysis used in this study is multiple linear regression with 14 independent variables, including grade of TPA, TOEFL, Undergraduate Grade Point Average (UGPA), working experience, age, educational background, gender, learning motivation, attendance, family condition (marital status and number of children) and economic condition (spouse?s working status, income sufficiency and part time work). The result shows that only three factors that significantly affect postgraduate student?s academic achievement, namely UGPA, working experience, and grade of TPA."

"Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta keterkaitannya dengan urusan pemerintah bidang pendidikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi belum dialokasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, terkait dengan bekurangnya kewenangan pemerintah pusat sebagai akibat desentralisasi, di sarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penetapan alokasi dana dekonsentrasi untuk menghapus dana dekonsentrasi atau menetapkan suatu formula untuk menentukan besarnya alokasi yang akan diberikan pada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Menentukan sanksi terhadap ketidak sesuaian pengalokasian dana dekonsentrasi baik pada tahap perencanaan maupun penerapannya.

---

This Thesis is talking about the deconcentration fund allocated by The Ministry of National Education, Directorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah in the year of 2009 and its commit to the Government's Rule No 38 / 2007. This is the quantitative Descriptive analysis by collecting and analizing the data of deconcentration fund. The data is consist of the allocation to the implementation program and activities in detail and compare it with the ministry of national education authority stated by Government's rule No 38/1007. The result shows that the deconcentration's fund allocation is not committed to the government's rule No. 38/2007. That is all because the government's education policy, which states the government to allocate its 20% government budget to education is contradictive with the reduce of the Government authority couse by Government's decree No.38/2007. The other reason is because there is no punishment for the uncommitted action. So that, by considering the reduce of the governments authority, the writer sugest to the person in charge, to eliminate the deconcentration fund. The alternative suggestion is to make a formula to state the deconcentration fund to be given to the province government and create a punishment for any uncommitted action to the rules."

"Penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD membawa lima perubahan terhadap pengaturan PDRD terdahulu (UU Nomor 34 Tahun 2000), termasuk perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Salah satu upaya memperluas basis pajak daerah di pemerintah propinsi, dilakukan dengan membentuk pajak daerah atas rokok. Kendati telah ditetapkan pada tahun 2009, kebijakan pajak rokok baru akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Disamping itu beberapa ketentuan mengenai pajak rokok juga disusun secara tergesa-gesa sehingga dalam pengimplementasiannya masih dibutuhkan beberapa persiapan mendasar. Dalam rangka memberikan masukan terhadap upaya persiapan pelaksanaan kebijakan pajak rokok, melalui tesis ini akan dikupas seberapa besar dampak dari penerapan pajak rokok terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian menggunakan beberapa alternatif skenario penerapan pajak rokok. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dalam menghitung dampak terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian (menggunakan analisis I-O). Selanjutnya untuk menilai ketentuan pajak rokok, akan dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan membandingkan ketentuan pajak rokok yang ada dengan kriteria pajak daerah yang baik.Hasilnya diketahui bahwa penerapan pajak rokok akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah daerah propinsi secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah propinsi, serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja.Selanjutnya diketahui pula bahwa ketentuan pajak rokok masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pajak daerah yang baik, sehingga untuk melaksanakannya masih dibutuhkan beberapa persiapan. Persiapan-persiapan dimaksud adalah (1) memilih skenario penerapan pajak rokok yang tepat; (2) memperbaiki beberapa ketentuan pajak rokok serta mempersiapkan juklak dan juknis pemungutannya; dan (3) Menjaga keterpaduan instrumen pendistribusian penerimaan CHT ke pemerintah daerah dengan menghapus DBH CHT seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak rokok.

---

Determination of Law Number 28 Year 2009 concerning Local Tax and User Charges, brought five changes to the settings of previous provision (Law No. 34 of 2000), including the expansion of tax bases and user charges. One effort to expand local tax base in the provincial government, carried out by forming a regional tax on cigarettes. Although set in the year 2009, the new cigarette tax policy will be implemented starting January 1, 2014 or five years later. Besides, some provisions regarding to the cigarette tax have also been prepared in haste, so that in its implementation still needs some basic preparation. In order to provide input to prepare the implementation of tobacco tax policy, through this thesis will be discussed the impact of cigarette tax to the government's fiscal and economic by applying several alternative scenarios of cigarette tax. Quantitative methodology was used to calculate the impact to the government's fiscal and economic (using IO analysis). Furthermore, to assess cigarette tax provisions, we used a qualitative analysis by comparing the existing cigarette tax provisions with the good local tax criteria.The result is known that the application of the cigarette tax would reducing cigarette consumption and production, increasing total government revenue from tobacco products, reducing the central government's net revenue from the tobacco excise tax, increasing the total revenue and spending of provincial government significantly, reducing horizontal fiscal capacity imbalances among the provincial government, as well as increasing output, income, and employment.Furthermore, note also that the cigarette tax provisions are not yet fully meet the criteria of a good local tax, so it still needs some basic preparation to implementing. The Preparations referred to : (1) choosing the scenario of the proper cigarette tax; (2) fix some cigarette tax provisions and prepare some operational guidelines of tax collection; and (3) maintain integrity of the distribution instrument of cigarette excise tax revenue to local governments by removing cigarette excise tax revenue sharing (DBH CHT) along with enactment of the cigarette tax policy."

"ABSTRAKProgram dana penguatan modal melalui mekanisme pinjaman bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro dilaksanakan pada tahun 2006 di mana terlihat bahwa terjadi peningkatan produksi pembudidaya ikan di Kota Metro secara signifikan tetapi dari segi pengembalian pinjaman tidak mencapai 100 % yaitu hanya sebesar 68%, hal ini lah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro. Evaluasi program dana penguatan modal ini dilakukan melalui pengukuran indikator keberhasilan yang terdapat di petunjuk pelaksanaan yaitu indikator input, indikator output, indikator outcome dan indikator benefit.Berdasarkan hasil pengukuran indikator input, output dan benefit telah berjalan dengan sesuai harapan sedangkan untuk indikator outcome masih perlu adanya perbaikan dalam perencanaan kegiatan di mana perencana kegiatan harus dapat memperhitungkan dampak jangka panjang yang terjadi dari aktifitas program yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan untuk kegiatan yang akan datang.

---

ABSTRACT

Program funds for capital strengthening small scale fish farmer through borrowing mechanism in metro city implemented in 2006 showed there is an increase in production of fish farmers in the City Metro significantly, but in terms of loan repayment only reach 68%. This was the reason the authors to evaluate the implementation of the program funds for capital strengthening wants small-scale fish farmers in Metro City. Evaluation program of reinforcement capital funds is done through measurement of success indicators contained in implementation of input indicators, output indicators, outcome indicators and indicators of benefit.

Based on the results of indicators measuring inputs, outputs and benefits have proceeded as expected, while for the outcome indicator is still need for improvement in the planning of activities in which the planner must be able to take into account the activities of long-term impacts resulting from the activities of the program implemented. From the results of the study, recommended are several."

"Peneliltian ini mencoba untuk menganalisa konsistensi antara perencanaan dan pengnggaran bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Hasil analisa tersebut selanjutnya dikaitkan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan dan dikaitkan juga dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarakan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikann nasional.

---

This research was tried to analyze the consistency between planning and budgeting in education sector at Padang Panjang Municipality during 2007-2009 that refer to Annual Development Plan (RKPD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009 and Local Government Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009. The result of this analyisis are related to education development target in regional planning document and goal achievement of Minimum Service Standards of education sector.The results showed that the consistent level of planning and budgeting in education sector in Padang Panjang Municipality during 2007-2009 still low. If its related to Goal Achievement of regional development target, the level of consistency have relationship with Goal Achievement of regional development target. But the level of consistency between planning and budgeting in education sector have not relationship with goal achievement of Minimally Service Standarts of education sector. This result showed that the regional planning in education sector are asynchronous with the national planning in education sector."

"TAP MPR No IX/MPR/2001, mengesahkan sebuah ketetapan yang memberikan kerangka hukum bagi reformasi hukum yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, Pada tahun 2006 - 2007, Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Keduanya memberikan nilai kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan kebijakan reformasi agraria. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan stigma politik dan trauma sebelumnya di Indonesia berkaitan dengan reformasi agraria. Program ini terkait dengan pengaturan penguasaan tanah, kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan, yang dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.Studi ini membahas dampak dari Program Reformasi Agraria Nasional (PPAN) di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) telah berhasil meningkatkan jaminan keamanan kepemilikan yang mengakibatkan investasi pada tanah meningkat, peningkatan harga tanah, penggunaan lahan lebih progresif, meningkatkan akses kredit, munculnya peluang-peluang untuk mengembangkan sumber ekonomi baru seperti Penggemukan Sapi dan budidaya kambing.

---

The People's Consultative Assembly (MPR) Decree No. IX/MPR/2001, passed a decree which provides the legal framework for the reform of laws relating to agrarian reform and natural resources management. Subsequently, In year 2006 ? 2007, Susilo Bambang Yudhoyono regim introduced National Agrarian Reform Program (PPAN). Both has contributed significant value in generating policy encouraging agrarian reform. The inception of this stipulation is very important to eliminate previous political stigma and trauma in Indonesia relating to land reform. This program is related to the arrangement of land control, ownership, using, and utilization, which implemented in order to achieve law assurance, protection, justice, and prosperity for all of Indonesian people.The study discusses the impact of the National Agrarian Reform Program (PPAN) in Sidorejo Village, Bangun Rejo Subdistrict, Central Lampung District. The method of this research applied is descriptive quantitative method.The study has therefore revealed that national agrarian reform program (PPAN) has been successful in improving tenure security which lead to promote economic investment on land, increasing land price, most progressive use of land, improving credit access, emergence of new economic opportunities such as Beef Cattle Fattening and goat farming."

"Setelah program konversi minyak tanah ke LPG, Pemerintah melanjutkan program diversifikasi energi dengan memanfaatkan gas bumi yang tersedia di dalam negeri untuk kepentingan rumah tangga. Pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar rumah tangga saat ini terkendala dengan mahalnya biaya infrastruktur jaringan pipa, sehingga ketika ditawarkan kepada pihak swasta, tidak ada yang tertarik untuk mengembangkannya. Sebagai utilitas publik sudah seharusnya pemerintah ikut campur dan melibatkan diri dalam penyediaannya melalui konsep Public Service Obligation (PSO). Persoalannya, sebandingkah manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk investasi, pemeliharaan untuk pemeliharaan jaringan dan keberlanjutan pengelolaannya. Atas dasar itulah, maka tesis ini mengambil pokok bahasan kajian kelayakan pembangunan jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga pada Rumah Susun Tambora Jakarta Barat sebagai studi kasus. Analisis dimulai dengan melihat potensi demand dengan metode survei. Selanjutnya manfaat dan biaya dihitung yang menjadi dasar analisis manfaat biaya (Cost Benefit Analysis) dengan menggunakan Benefit-Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR) serta WACC dengan tiga (3) skenario dan tiga (3) simulasi volume pemakaian. Skenario pertama adalah jaringan gas oleh pihak swasta. Skenario 1 pada simulasi volume pemakaian 23m3/bulan/RT dihasilkan layak investasi karena karena BCR > 1, nilai NPV yang positif, dan nilai IRR-nya di atas nilai WACC 11%. Strategi dengan Skenario 2 dimana jaringan gas dibangun pemerintah dinilai layak pada tingkat pemakaian di semua simulasi pemakaian (12 m3/bulan, 16 m3/bulan, dan 23 m3/bulan). Skenario 3 menunjukkan 1) jika pemakaian rata-rata hanya mencapai 12 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp5357,61 atau diperlukan pelanggan sejumlah 2.629 unit; 2) jika pemakaian mencapai 16 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp. 4.254,51 atau diperlukan pelanggan sejumlah 1.879 unit; dan 3) jika pemakaian dapat mencapai 23 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp3.073,54 atau diperlukan pelanggan sejumlah 1.220 unit.

---

Following the kerosene-to-LPG conversion program, the Government is continuing its energy diversification program by utilizing natural gas available domestically for household purposes. Utilization of natural gas for household fuel is currently constrained by the high cost of pipeline infrastructure, thus when offered to the private sector, no one is interested to develop it. As a public utility the government should intervene and involve itself in its provision through the concept of Public Service Obligation (PSO). The problem is, will the benefits obtained bigger than the cost to be spent on investment, maintenance for network maintenance and sustainability of its management. On this basis, this thesis takes the subject of the study of the feasibility of developing natural gas network for Households in Tambora Flats of West Jakarta as a case study.The analysis begins by looking at potential demand with survey methods. Further benefits and costs are calculated on the basis of cost benefit analysis using Benefit-Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), and Internal Rate of Return (IRR) and WACC with three (3) scenarios and Three (3) simulated usage volume.The first scenario is a private gas network. Scenario 1 on the simulated usage volume of 23m3 / month / RT is eligible for investment because of BCR> 1, positive NPV value, and IRR value above WACC value 11%. Strategy with Scenario 2 where the government built gas network is feasible at the usage level in all simulation usage (12 m3 / month, 16 m3 / month, and 23 m3 / month). Scenario 3 shows 1) if the average usage reaches only 12 m3 / month, then the minimum gas price is Rp5357,61 or required by 2,629 units of subscribers; 2) if the usage reaches 16 m3 / month, the minimum gas price is Rp. 4,254,51 or subscribers required of 1,879 units; And 3) if usage reaches 23 m3 / month, the minimum gas price is Rp3,073,54 or 1,220 subscribers required."