Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan pemerintah kota dalam menciptakan kesejahteraan dan ketertiban kehidupan kota sedang melaksanakan berbagai pembangunan sarana dan prasarana kota, termasuk mengatur ketertiban pemanfaatan ruang/lahan kota. Fungsi pelayanan dari pemerintah kota tidak lain dari fungsi alokasi sumber daya ekonomi kota. Dalam hal ini fungsi alokasi sumber daya lahan kota. Bertambahnya penduduk daerah perkotaan, pada prinsipnya bermanfaat untuk mendukung pembangunan kota. Namun, pertambahan dan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan memerlukan adanya perluasan ruang kota sebagai wadah perkembangan kegiatan tersebut.Perkembangan kota Palembang yang merupakan ibu kola Propinsi Sumatera Selatan sulit untuk dapat dikendalikan tanpa adanya pengarahan untuk mengisi ruang-ruang kota yang ada. Sehingga dapat menampung sesuai arah perkembangan yang diinginkan, juga meningkatkan pemanfaatan ruang kota secara lebih fungsional dan berdaya guna. Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan pertumbuhan penduduk cenderung menjadikan keterbatasan daya tampung kota. Ditambah lagi dengan besarnya keikutsertaan swasta yang berintervensi kedalam kebijakan pembangunan kota. Hal ini bukan tidak akan menjadi permasalahan, karena sesuai dengan pertimbangan mekanisme pasar, motivasi penempatan kegiatan usaha swasta lebih sering tidak seiring dengan kepentingan masyarakat dan keteraturan kota secara tata ruang.Untuk itulah, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan kota Palembang yang semakin kompleks. Dimana adanya keterbatasan lahan kota serta perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya semakin meningkat. Kebutuhan akan sarana dan prasaran kota dengan sendirinya semakin meningkat pula. Sedangkan di lain pihak untuk menyediakan berbagai kebutuhan tersebut tentu memerlukan konsekuensi dana yang cukup memadai dengan ukuran luas administrasi wilayah kota.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan mempelajari upaya peningkatan pemanfaatan ruang kota Palembang secara lebih optimal dan mengoptimalkan daya tampung fisik kota. Dengan mempelajari upaya peningkatan pemanfaatan ruang kota secara optimal, sebagai kebijakan alternatif penyelesaian masalah-masalah perkembangan dan pertumbuhan kota. Selanjutnya dapat diketahui dampaknya terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatif dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat pakembangan pajak dan retribusi daerah serta penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Untuk alat analisa program linear, dengan cara konsep optimasi pemanfaatan ruang kota yang sesuai RTRWK Palembang 1999-2009 ataupun pemanfaatan ruang kota yang diduga sesuai dengan market process (mekanisme pasar) yang berlaku. Hal tersebut ternyata memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Berdasarkan hasil analisa dari konsep optimasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan lahan kota. Hasil solusi dari konsep optimasi yang terdiri dari 3 (tiga) alternatif dengan metode Program Linear maka didapatkan nilai PAD maksimum pada tahun 2009 adalah : Altematif 1 dengan nilai PAD maksimum tercapai sebesar Rp. 55.107.473.000,-. Pada Alternatif 2 dengan nilai PAD maksimum tercapai sebesar Rp. 149.911.523.000,-. Sedanglmn untuk Altematif 3 didapatkan nilai PAD maksimum tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 251.860.067.000, Dan berbagai komposisi pentanfaatan ruang kota, dengan konsep optimasi lahan kota ternyata perkembangan penggunaan lahan kota yang bebas sesuai dengan arah perkembangan investasi, memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi kota . Bilamana pengarahan ruang kota tidak kaku serta memberikan kesempatan yang luas pada perkembangan investasi di sektor komersial, dengan daerah campuran (mix used) penggunaan ruang komersial terlihat dari hasil alternatif 3.Sebagai pemasukan dan saran dari hasil penelitian optimasi pemanfaatan ruang kota ini, antara lain:- Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan optimum, diperlukan adanya pengaturan serta pengisian bagi daerah yang belum terbangun dengan mempersiapkan kawasan dan lingkungan siap bangun. Dengan demikian akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.- Sebelum tercapainya keadaan optimum kota, yang akan ditandai adanya stagnasi penerimaan PAD, alternatif upaya-upaya untuk peningkatan PAD perlu tetap digali. Hal ini diperlukan dalam rangka memperluas pelaksanaan otonomi daerah melalui upaya memperluas sumber-sumber pendapatan baru."

"BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar BelakangProses degradasi sumberdaya hutan dalam dua dekade ini telah menimbulkan dampak yang cukup luas, yang menyentuh aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan juga sosial-politik. Kerusakan telah terjadi di semua kawasan hutan sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum, pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan lain (pertambangan, dan industri), perambahan, kebakaran hutan, lemahnya kesadaran dan perhatian terhadap kelestarian ekosistem DAS, serta kurangnya upaya reboisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengguna hutan lainnya.Berdasarkan hasil analisis data RePPProt dan data Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) tahun 1985-1997 diperoleh angka deforestasi sebesar 22,46 juta ha atau laju deforestasi nasional per tahun sebesar 1.8 juta ha/tahun. Deforestasi terbesar terjadi di Propinsi Sumatera Selatan seluas 2,3 juta ha atau sebesar 65 % dari luas hutannya pada tahun 1985. Kemudian secara berturut-turut di Propinsi Kalimantan Selatan, Lampung dan Jambi. Namun demikian deforestasi terluas terjadi di Pulau Kalimantan seluas 10,3 juta ha, yaitu di Propinsi Kaltim 4,4 juta ha, Propinsi Kalteng 3,1 juta ha, Propinsi Kalbar 2,0 juta ha dan Propinsi Kalsel seluas 0,8 juta ha. Kontribusi sektor kehutanan dan perubahan lahan terutama disebabkan oleh tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia.Laju kerusakan hutan di Indonesia sesudah masa reformasi justru lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Parahnya kondisi hutan Indonesia diperlihatkan oleh hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 yang menunjukkan bahwa terdapat hutan dan lahan rusak lebih dari 101,73 juta ha, seluas 59,62 juta ha diantaranya berada dalam kawasan hutan yakni di dalam hutan lindung (10,52 juta ha), hutan konservasi (4,69 juta ha) dan hutan produksi (44,42 juta ha). Laju kerusakan hutan pada periode 1997-2000 meningkat cepat menjadi 3,8 juta ha/tahun. Laju kerusakan tersebut diperkirakan semakin tidak terkendali pada periode tahun 2000-2003 karena aktifitas penebangan liar, penyelundupan kayu dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain yang semakin merajalela, pemberian ijin pemanfatan kayu hutan/IPKH oleh pemerintah daerah yang tidak terkontrol (Badan Planologi Kehutanan, 2003). Pada saat ini, dengan kondisi hutan yang sangat menyedihkan serta lembaga-lembaga kehutanan yang tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam mengerem laju kerusakan ini, apapun akan dilakukan dalam upaya menyelamatkan pohon-pohon terakhir yang tersisa di hutan Indonesia.Meskipun melalui perundingan yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto, tepatnya pada hutan Juli 2004. Dengan meratifikasi Protokol Kyoto tersebut maka Indonesia akan memiliki komitmen terhadap negara-negara lain yang lebih dahulu meratifikasi perjanjian tersebut. Ratifikasi Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan internasional yang menunjukkan upaya yang sangat serius dalam menghadapi peruhahan iklim. Secara hukum Protokol Kyoto mewajibkan seluruh negara Annex I untuk secara bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode tahun 2008-2.012. Indonesia akan mendapatkan keuntungan melalui mekanisme Clean Development Mechanism -CDM yang terdapat pada perjanjian tersebut.Clean Development Mechanism (CDM) di kehutanan ini lahir dari tuntutan terhadap fungsi dan peran hutan tropis yang tersisa dianggap sebagai "paru-paru dunia", maka negara-negara pemilik hutan ini harus diberikan kompensasi untuk sumbangannya dalam menyediakan paru-paru dunia tersebut. CDM juga dapat dilihat sebagai bentuk kompensasi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga CDM merupakan peluang memperoleh dana luar negeri untuk mendukung program-program prioritas, penciptaan lapangan kerja dengan adanya investasi baru. Adapun manfaat tidak langsung yang dapat dipetik Indonesia dapat berupa technology transfer, capacity building, peningkatan kualitas Iingkungan, serta peningkatan daya saing.Bentuk lain dari komitmen antara negara-negara pengikut Protokol Kyoto ini adalah jual-beli emisi itu dalam bentuk sertifikat, yaitu jumlah emisi para pelaku perdagangan akan diverifikasi oleh sebuah badan internasional atau badan lain yang diakreditasi oleh badan tersebut namun sampai saat ini belum terbentuk. Reduksi Emisi bersertifikat (RES) atau Certified Emission Reduction (CER) inilah yang diperjualbelikan dalam sebuah pasar internasional. RES itu dinyatakan dalam ton karbon yang direduksi. Jumlah reduksi metan dan GRK lain juga dinyatakan dalam ton karbon. Jadi harus dikonversi menjadi ton karbon. Sekarang perdagangan ini sudah berjalan melalui yang disebut implementasi patungan (joint Implementation). Harga karbon masih sangat bervariasi, yaitu antara US$10 sampai US$30 per ton karbon.Indonesia bisa mendapatkan sedikitnya US$ 500 juta dari nilai reduksi karbon yang dijual melaui mekanisme CDM. Nilal keseluruhan di atas berasal pengelolaan hutan lestari sebesar US$ 50 juta dan US$ 350 juta berasal dari sektor energi. Dengan keikutsertaan ini maka konsekuensi sektor kehutanan terhadap penebangan liar menjadi sangat penting. Keberadaan luasan hutan sebagai jaminan pasokan karbon perlu terus terjaga. Secara tidak langsung sektor kehutanan mencegah terjadi kehilangan devisa akibat penebangan liar tersebut sebesar 30 triliun rupiah (Agus P Sari, Pelangi Indonesia).Untuk melihat dampak ekonomi dari mekanisme CDM khususnya di sektor kehutanan digunakan SAM (Social Accounting Matrix) atau di Indonesia sering disebut SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi). Dengan menggunanakan SNSE ini dapat diketahui perubahan perekonomian nasional akibat adanya suatu kegiatan perekonomian pada salah satu sektor tertentu. Perubahan tersebut dapat berdampak pada sektor-sektor yang terdapat dalam SNSE, yaitu faktor produksi, institusi dan sektor produksi."

"Propinsi Jawa Barat, sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan letaknya yang cukup strategis dekat dengan ibukota negara serta memiliki kegiatan usaha yang strategis, telah menjadikan peranan Jawa Barat dalam ekonomi nasional sangat besar. Hasil analisis perekonomian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsl Jawa Barat (1999) menunjukkan bahwa Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 16,36% pada tahun 1993 dan sebesar 14,27% pada tahun 1999. Dari sisi PDRB berdasarkan penggunaan, tingkat konsumsi Jawa Barat terhadap konsumsi nasional rata-rata sebesar 16,9% selama periode 1993-1999. Sementara pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,4% terhadap pengeluaran pemerintah total. Investasi yang terbentuk memberikan proporsi rata-rata 14,5% terhadap pembentukan investasi nasional. Sebagian besar dari kontribusi tersebut berasal dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 21,68% pada tahun 1993 dan sebesar 19,25% pada tahun 1999. Bagi Propinsi Jawa Barat sendiri sektor industri pengolahan, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi nilai tambah sebesar 23,20% pada tahun 1993 dan 30,80% 2000 sementara kontribusi terhadap ekspor sebesar 48,86% pada tahun 1993 dan 64,06% 2000.Namun demikian, pembangunan sektor industri pengolahan di Jawa Barat telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran air dan udara. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat (2001) sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara sebesar 93% dan beban pencemaran air sungai 43%. Sementara hasil pemantauan Program Kali Bersih (PROKASIH) menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap pencemaran air sungai sebesar 25% - 50% dari total beban pencemaran.Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut maka melalui penelitian ini akan diidentifikasi sektor industri pengolahan yang mana yang merupakan sektor unggulan dan bagaimana kontribusi sektor unggulan tersebut terhadap peningkatan PDRB dan peningkatan pencemaran air dan udara. Dengan demikian dapat diketahui sektor industri pengolahan yang mana yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Jawa Barat dan mempunyai kontribusi kecil terhadap peningkatan pencemaran.Model analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah Model Analisis Input-Output karena model ini mampu menggambarkan peran suatu sektor dalam suatu perekonomian pada periode waktu tertentu sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Variabel pencemaran yang digunakan dalam analisis ini adalah variabel pencemaran air dan udara serta variabel biaya pembersihan lingkungan sehingga dalam analisisnya dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan mana yang mempunyai kontribusi kecil terhadap pencemaran air dan udara serta biaya pembersihan lingkungan. Analisis yang dilakukan terhadap variabel pencemaran tersebut dianalogkan dengan analisis yang dilakukan terhadap variabel tenaga kerja sehingga dalam penelitian ini tidak membangun tabel input-output baru yang memasukkan variabel pencemaran ke dalam strukturnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan yang teridentifikasi menjadi sektor unggulan dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Barat adalah industri tekstil; industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri mesin dan perlengkapannya; industri alas kaki dan barang dari kulit; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; industri barang dari karet dan plastik; industri pengilangan minyak dan gas bumi; industri pupuk dan pestisida. Sektor industri lainnya yang berpotensi untuk menjadi sektor unggulan adalah industri makanan; industri pakaian jadi, kecuali untuk alas kaki; industri semen; industri barang dari logam; industri minuman; industri barang mineral bukan logam; industri alat angkutan. Namun dilihat dari kontribusi sektor unggulan tersebut terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, ternyata sektor tersebut tidak seluruhnya memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Sektor unggulan yang memiliki kontribusi relatif besar terhadap PDRB adalah industri mesin dan perlengkapannya sebesar 6,57%, dan industri alas kaki dan barang dari kulit sebesar 5,17%, dan industri tekstil sebesar 3,52% dari total kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Namun berdasarkan hasil anallsis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan yang diusulkan dalam penelitian ini untuk menjadi sektor unggulan ternyata merupakan sektor-sektor yang perlu dikendalikan tingkat pencemarannya. Untuk pencemaran air, sektorsektor tersebut adalah sektor industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri pupuk dan pestisida; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; industri barang dari karet dan plastik; industri alas kaki dan barang dari kulit; dan industri tekstil. Sementara untuk pencemaran udara adalah sektor industri pupuk dan pestisida; industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; industri pengilangan minyak dan gas bumi; industri barang dari karet dan plastik; industri tekstil. Kondisi demikian menjadi dilematis karena di satu sisi sektor tersebut merupakan sektor yang diunggulkan untuk mendorong pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Barat namun di sisi lain secara sosial memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.Rekomendasi kebijakan yang diusulkan melalui penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor industri pengolahan, pemerintah daerah harus mengambil kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan pada peningkatan sektor-sektor industri pengolahan di luar sektor unggulan. Sektor-sektor tersebut adalah industri makanan; industri pakaian jadi kecuali untuk alas kaki; industri semen; industri barang dari logam. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi relatif kecil namun tingkat pencemarannya dapat dikendalikan sehingga dalam jangka panjang diharapkan perekonomian dapat berjalan secara stabil. Sementara, jika kebijakan pemerintah daerah tetap diarahkan pada pembangunan sektor industri pengolahan unggulan maka harus ada upaya-upaya pengendalian pencemaran secara tegas terhadap kegiatan produksi dari sektor industri unggulan tersebut.Hal ini dapat dilakukan karena berdasarkan hasil analisis teridentifikasi bahwa sektor industri pengolahan unggulan tersebut memiliki biaya pembersihan lingkungan relatif kecil."

"Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu bersama Instalasi Pengembangan Pembudidayaan Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu dalam kegiatan Bengkulu Regional Development Project (BRDP) telah melakukan serangkaian kegiatan ?Adopsi Teknologi Pertanian Berbasis Pedesaan". Kegiatan adopsi teknologi pertanian berbasis pedesaan yang dilaksanakan oleh BPTP Bengkulu merupakan suatu kegiatan untuk menyiapkan, menerapkan dan mengembangkan teknologi pertanian yang tepat guna, spesifik lokasi dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta berwawasan agribisnis.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tabulasi dan Regresi Berganda dari Nilai Statistik beberapa variabel seperti output pertanian, input produksi, produktivitas dll.Paket rekomendasi adopsi teknologi yang dilakukan di beberapa kecamatan di Provinsi Bengkulu menunjukan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat diketahui dad hasil produksi gabah kering yang dihasilkan oleh petani. Sebelum mengikuti paket teknologi yang dianjurkan rata- rata produksi padi mencapai 4,1 ton per hektar. Hasil panen ini meningkat sebesar 22% atau menjadi 5,0 ton per hektar setelah mengikuti paket adopsi teknologi pertanian yang dikenal dengan Sistem Tanam Legowo. Mengingat program Bengkulu Regional Development Project (BRDP) cukup berhasil dilakukan di Provinsi Bengkulu, sebaiknya program serupa dapat dilaksanakan di daerah lain."

"Pembangunan di Indonesia selama dasawarsa 60-an sampai 90-an merupakan babak penting dalam sejarah pengelolaan sumberdaya alam, karena sumber daya alam dijadikan lokomotif penghela pembangunan dengan komoditi primadona yaitu minyak dan gas, hasil hutan (terutama kayu), serta hasil tambang.Menurut laporan misi teknis International Topical Timber Organization (1TO) tahun 2001, disebutkan bahwa pada tahun 1967, produksi log dilaporkan sekitar 3.3 juta m3, telah meningkat pesat menjadi 32 m3 diproduksi pada tahun 1988, di mana 96% produksi log berasal dari hutan alam. Pada tahun 2000 dengan meningkatnya industri kehutanan, telah terjadi kesenjangan antara kapasitas terpasang dengan kemampuan pasokan kayu sekitar 50 juta m3/tahun di mana total kebutuhan industri kayu diperkirakan mencapai 72 juta m3.Pada tahun 2004 kesenjangan kapasitas terpasang dengan pasokan kayu legal dari hutan alam semakin meningkat. Menurut Dirjen PHKA (2004) kapasitas terpasang industri olahan kayu sebesar 74 juta m3 sedangkan penetapan jatah tebangan untuk tahun 2004 hanya 7 juta m3.Adanya kesenjangan kapasitas terpasang industri dan kegiatan ekspor illegal produk kayu ke luar negeri menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam hutan semakin meningkat. Kerusakan hutan tropis Indonesia diperkirakan antara 0,6-1,3 juts ha/tahun (Abdullah, 1999), bahkan oleh banyak pihak angka tersebut ditengarai telah mencapai 2,5-3 juta ha/tahun sekarang ini.Eksploitasi besar-besaran terhadap kawasan hutan bukan hanya terjadi pada hutan produksi tetapi sudah memasuki kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam termasuk di dalamnya kawasan taman nasional.Perubahan dinamika politik juga turut berpengaruh terhadap percepatan kerusakan kawasan hutan dimana tuntutan peningkatan PAD menyebabkan Pemda turut melirik potensi SDA hutan untuk dijadikan sumber dana dengan mengeluarkan perda ataupun perizinan yang sering bermasalah. Salah satu contohnya adalah pemberian izin lokasi pemanfaatan kayu di areal yang tidak potensial untuk diambil kayunya sehingga penebangan terjadi di luar izin yang diberikan, di sisi lain pengawasan masih sangat minim.Angin reformasi yang bertiup kencang sering diidentikkan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya dan dijadikan alasan untuk melakukan perambahan hutan. Kondisi pendapatan masyarakat yang masih rendah dan jumlah penduduk yang semakin bertambah turut memberi andil dalam memperparah kerusakan hutan. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 1.375.349 ha, terletak pada bagian tengah rangkaian pengunungan bukit barisan dengan topografi yang didominasi oleh kelas kelerengan > 60% pada sebagian besar kawasannya (± 70%) dari luas kawasan. Pada kawasan ini terdapat hulu-hulu sungai dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari (Jambi), DAS Musi (Sumatera Selatan), DAS Ketaun (Bengkulu) dan DAS Indrapura (Sumbar). Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Podsolik dengan sifat fisik dan sifat tanah yang relatif kurang baik serta relatif mudah tererosi.Kondisi fisik kawasan TNKS yang demikian menyebabkan kawasan tersebut sangat vital bagi kelangsungan aktifitas ekonomi di daerah sekitar dan di bagian hilirnya yang mata pencaharian pokoknya adalah di sektor pertanian. Di samping itu, kawasan ini juga berperan memelihara fungsi ekologis seperti menjaga stabilitas iklim, mencegah erosi, mengendalikan banjir, melestarikan biodiversity sarana penelitian dan pendidikan, wisata dan fungsi lainnya.Dari hasil penafsiran citra satelit yang dilakukan ICDP dan Balai TNKS terlihat adanya pengurangan penutupan kawasan hutan dari tahun 1985 sampai tahun 2002 seluas 26.044 ha dan kerusakan tersebut sampai saat ini masih terus berlangsung.Kerusakan TNKS terutama disebabkan oleh aktifitas illegal logging dan perambahan hutan yang masih tinggi. Di samping itu, juga disebabkan oleh kebakaran hutan pencurian hasil hutan bukan kayu, perburuan liar, penambangan liar dll.Dampak dari kerusakan TNKS secara langsung mulai dirasakan dengan seringnya banjir dan longsor di sekitar kawasan yang menimbulkan kerugian material dan moril yang sangat besar terhadap masyarakat sekitar, terganggunya aktifitas ekonomi misalnya di sektor pertanian (sawah tergenang), transportasi (baik air maupun darat) dan sektor lainnya.Bertolak belakang dari kenyataan tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :1. Menganalisa faktor-faktor yang berkaitan pengelolaan INKS baik dari sisi intern maupun ekstern berupa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi institusi pengelola yaitu Balai TNKS, Departemen Kehutanan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di INKS.2. Merumuskan strategi-strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di TNKS.3. Memilih prioritas strategi yang ada berdasarkari kriteria-kriteria yang ditentukan.Dari hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal Balai INKS sebagai pengelola kawasan maka diperoleh alternatif strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di INKS berupa strategi WT (Weakness-Threat) dengan bobot 4,78 kemudian strategi ST (Strength-Threat) dengan bobot 3,77 disusul strategi WO (Weakness opportunity) dengan bobot 3,16 dan selanjutnya strategi SO (Strength-Opportunity) dengan bobot 2,15. Hasil analisa altematif-alternatif kebijakan dari strategi terpilih yaitu Weakness-Threat (atasi kelemahan untuk menghadapi ancaman) adalah sebagai berikut :- Peningkatan organisasi/kelembagaan BTNKS, penyempurnaan sarana prasarana, perbaikan tata batas kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman/gangguan kawasan serta melakukan pemantauan terhadap upaya peningkatan PAD secara tidak terkendaii.Mengupayakan penambahan jumlah SDM BTNKS dan peningkatan kemampuan petugas dalam mengantisipasi gangguan kawasan terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secara ilegal.Dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dalam rangka mengantisipasi/menanggulangi gangguan kawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan masyarakat di daerah penyangga.Strategi kebijakan yang didapat dari hasil analisa SWOT tersebut belum tentu seluruhnya dapat dilaksanakan secara simultan karena keterbatasan sumber daya dan yang lainnya sehingga perlu dilakukan penentuan prioritas. Dengan menggunakan The Analityc Hierarchy Process (AHP), dilakukan pemilihan prioritas kebijakan dengan hasil sebagai berikut :1. Peningkatan jumlah SDM BTNKS dan kemampuan petugas dalam mengantisipasi gangguan kawasan terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secara illegal dengan bobot 0,4832. Dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dalam rangka mengantisipasi/penanggulangan gangguan kawasan INKS dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan masyarakat di daerah penyangga dengan bobot 0,3093. Peningkatan organisasi/kelembagaan, penyempurnaan sarana prasarana BTNKS, perbaikan tata batas kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman/gangguan kawasan serta melakukan pemantauan terhadap upaya peningkatan PAD secara tidak terkendali dengan bobot 0,208.Penentuan prioritas strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan TNKS, bukan berarti menyatakan bahwa yang pertama perlu dan yang lain tidak perlu tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh kebijakan secara simultan mengalami kendala. Pelaksanaan seluruh kebijakan secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal.Berkurangnya laju kerusakan hutan di INKS merupakan langkah panting untuk mempertahankan fungsi kawasan baik yang tangible maupun intangible yang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar untuk mempertahan-kan dan meningkatkan kesejahteraannya."

"Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 menetapkan perlunya kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun degradasi hutan akibat berbagai aktlvitas legal maupun ilegal telah menyebabkan laju deforestasi + 2,8 juta ha/tahun selama kurun waktu 1997-2003 (Pusat Informasi Kehutanan, 2005). Di sisi lain pemanfaatan kawasan hutan yang berakibat pada pembukaan lahan hutan bagi kegiatan pertanian dan pernukiman semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk. Program rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan telah diwujudkan dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) pada tahun 2003 serta program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di luar Jawa dan Pengefolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Pulau Jawa. Upaya rehabilitasi hutan di hutan lindung sebagai safah satu fungsi hutan yang diperuntukkan bagi kepentingan fungsi tata air, di pihak lain juga menjadi tumpuan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber pendapatannya. Guna mengintegrasikan kepentingan fungsi tata air dan pemanfaatan kawasan ofeh masyarakat di sekitar hutan lindung, maka permasalahan yang ditemui adalah bagaimana mengimplementasikan paradigma baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat di hutan lindung, dengan mencermati perangkat kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan, serta melakukan analisis dart sisi kelayakan proyek. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan guna mendukung PHBM di hutan lindung dan menilai kelayakan proyek terutama dari aspek kelembagaan dan aspek finansial pembuatan tanaman budidaya kopi yang diusuikan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan, dengan memperhatikan aspek tata air fungsi lindung di kawasan Hutan Lindung RPH Hanjawar Timur I, BKPH Sukanegara Utara, KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Hasil indentifikasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung bersama masyarakat di Pulau Jawa, menunjukkan ketersediaan program dan peraturan baik di tingkat nasional/pusat, propinsi, dan kabupaten, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, Perum Perhutani dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Peraturan dimaksud meliputi antara lain SK Menteri Kehutanan tentang HKm, Pedoman dan Evaluasl PHBM, Pedoman dan Petunjuk Teknis pengelolaan kawasan lindung dari Perum Perhutani, Pembentukan Kelompok Tani/Nelayan dan Tani/Hutan Propinsi Jawa Barat, Penunjukan Kader PHBM oleh ADM/KKPH Cianjur, dan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Campaka Mulya. Dari analisis kebijakan dan kelayakan proyek yang dilakukan, ternyata walaupun dari aspek hukum sudah tersedia peraturan yang melandasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di hutan lindung, namun dalam implementaslnya belum didukung oleh mekanisme perencanaan dan operasional di lapangan yang memadai. Mekanisme perencanaan pengelolaan hutan lindung yang melibatkan masyarakat sekitar hutan tergantung kepada kondisi spesifik di masing-masing lokasi hutan lindung, serta pemahaman masyarakat tentang fungsi lindung yang umumnya terbatas. Kelembagaan untuk mengelola hutan lindung bersama masyarakat yang sudah dibentuk di lokasi penelitian, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat. Sehingga upaya penguatan kelerrrbagaan masih diperlukan melalui peningkatan kualitas sosialisasi/pendarnpingan dan perencanaan partisipatif, dengan meningkatkan kualitas penyuluhan dan koordinasi antar lembaga terkait di tingkat operasional. Penyuluhan diperlukan dalam aspek hukum dan aspek Iingkungan yang terkait dengan fungsi tata air. Sejalan dengan hal tersebut koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti dari unsur pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, perlu diupayakan. Berdasarkan aspek finansial dan ekonomi dalarn anallsis biaya manfaat untuk pengusahaan/penahaman tanaman kopi dengan pola tanam wanatani multistrata bersama jenis tanaman semusim (jagung) dan kayu-ka yuan pada hutan lindung di lokasi penelitian, layak untuk dilaksanakan terutama dengan memperhatikan aspek pasar dari harga kopi beras (hasil pengeringan. Dari aspek finansial maupun ekonomi, NPV untuk hasil kopi tanpa pengeringan bernilai positif pada tingkat infasi 7% dan 8%, dengan BCR > 1. Sec angkan dengan proses pengeringan NPV bare bernilai positif dengan BCR > 1 ketika harga kopi beras Rp.12.000, 00 untuk analisis financial dan Rp. 10.000, 00 untuk analisis ekonomi pada kedua tingkat Inflasi. Pengusahaan tanaman kopi mutu/strata bersama tanaman semusim dan kayu-kayuan selain layak secara finansial dan ekonoml, juga dapat mengintegrasikan kepentingan masyarakat dl sekitar hutan lindung dan keberlangsungan fungsi tata air. Kegiatan ini memberi hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan kawasan yang hanya didominasi oleh pohon kayu-kayuan saja, atau sebaliknya terjadi alih guna lahan hutan menjadl lahan pertanlan oleh masyarakat, Pengayaan tanaman di hutan lindung dengan jenis buah-buahan guna meningkatkan pendapatan petani dengan pengolahan tanah yang minimal, dapat pula dilakukan sesual kondisi tanah hutan. Untuk kelestarlan fungsi Iindung, penataan kawasan hutan lindung memerlukan penetapan blok pemanfaatan dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan hutan lindung tersebut. Sedangkan dari aspek finansial dan ekonomi diperlukan pula peningkatan informasi pasar kepada petani hutan baik untuk saprodi maupun produksi kopi dan hasil hutan non kayu lalnnya. Dari aspek soslal ekonomi, pemerataan kesempatan kepada warga Dena Campaka Mulya yang belum terlibat dalam pengelolaan hutan lindung, perlu diupayakan melalui sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan lembaga desa secara partisipatif guna menghindarkan kecemburuan soslal yang akan mendorong tindakan a sosial."

"Pembangunan pertanian Indonesia telah menempuh sejarah yang panjang sejalan dengan perjalanan bangsa ini, dan merupakan suatu kenyataan bahwa sektor pertanian memberi perm strategis dalam pembangunan nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia masih bergelut !dan menggantungkan hidupnya di sektor ini. Namur' ditengah percaturan globalisasi dunia dewasa ini sektor pertanian belum menampakkan perubahan yang signifikan terhadap indikator investasi dan pendapatan per kapita di sektor pertanian dalam pembangunan nasional.Melihat kenyataan tersebut maka penelitian ini menfokuskan pada perkembangan sektor pertanian Indonesia dilihat dari sisi .perkembangan investasi di sektor pertanian yang berasal dari Anggaran Pembangunan Sektor Pertanian (APBN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Disamping itu perkembangan kontribusi sektor pc anian laju pertumbuhan dan hubungan antara. NTB sektor pertanian dengan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk juga ditarnpilkan. Kernudian suatu model regresi yang menjelaskan hubungan rasio NTB sektor pertanian/PDB Indonesia dengan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk turut memperkaya analisis perkembangan sektor pertanian di Indonesia.Tujuan penelitian ini adalah untuk (a) melihat perkembangan jenis investasi di sektor pertanian yang signifikan terhadap total investasi di sektor pertanian, (b) mengetahui kontribusi dan laju pertumbuhan PDB dan NTB sektor pertanian. (c) mempelajari hubungan antara NTB sektor pertanian dengan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk, juga hubungan antara rasio NTB sektor pertanianlPDB dengan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk dari pelita IV -VI.Hipotesis penelitian ini adalah : (a) Paling sedikit terdapat satu jenis investasi (PMDN, PMA dan APBN) yang berpengaruh secara signifikan terhadap total investasi di sektor pertanian, (b) perkembangan kontribusi dan laju pertumbuhan sektor pertanian akan sejalan dengan tahap-tahap pembangunan yang tazim berlangsung, dan (c) peningkatan pendapatan per kapita dan jurnlah penduduk akan meningkatkan NTB sektor, sementara peningkatan pendapatan per kapita menyebabkan rasio NTB scktor pcrtanianlPDB akan menurun.Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkompeten. Hipotesis diuji dengan menggunakan perangkat analisis kuantitatif. Untuk kontribusi dan laju pertumbuhan ekonorni digunakan hasil-hasil riset dan publikasi yang relevan dengan pembangunan sektor pertanian. Khusus untuk hubungan investasi. NTB dengan pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk juga rasio NTB sektor pertanian/PDB dengan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk digunakan metode regresi majemuk dengan sistem komputasi Software E-Views.Hasil analisis menunjukkan investasi yang berasal dari PMDN berkorelasi positif secara signifikan terhadap total investasi di scktor pertanian. Perkembangan scktor pertanian Indonesia secara total mengalami peningkatan NTB dari waktu ke waktu dan kontribusinya cenderung menurun sejalan dengan meningkatnya peran sektor lain. Disamping itu laju pertumbuhan sektor pertanian juga mcnurun. Sub sektor Tanaman Bahan Makanan memiliki peranan yang paling dorninan akan tetapi persentasenya cenderung menurun dari Pelita IV - VI.Hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan jumlah penduduk mernpunyai hubungan positif secara signifikan terhadap NTB sektor pertanian. Terjadinya peningkatan pendapatan per kapita menyebabkan menurunnya rasio NTB sektor pertanian IPDB.Untuk meningkatkan peran investasi yang berasal dari PMA diperlukan kebijakan yang kondusif bagi swasta untuk merangsang investor menanarnkan modainva di sektor pertanian. Analisis lebih lanjut juga dipcrlukan untuk melihat jenis investasi lain (hasil ekspor pertanian, hibah, In-edit dan peran masyarakat) yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap total investasi serta jenis insentif kebijakan dalam mendorong peningkatan investasi di sektor pertanian."

"Pada Januari 2008, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tariff impor nol persen pada komoditas Kedelai akibat meroketnya harga kedelai dunia. Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan konsumen kedelai dalam negeri yang sebagian besar adalah pengusaha olahan kedelai (tahu‐tempe, tauco, kecap, dan lain‐lain). Sedangkan bagi petani kedelai di Indonesia, diturunkannya tariff impor kedelai menjadi nol persen merupakan disinsentif bagi usaha mereka. Dengan menggu nakan metode Policy Analysis Matrix (PAM), diperoleh hasil bahwa meskipun tariff impor diturunkan menjadi nol persen, usahatani kedelai di Indonesia tetap mengalami peningkatan baik dari sisi produksi maupun dari sisi profitabilitas.

---

In January 2008, the Government of Indonesia imposed zero‐percent import tariff for soybean commodity triggered by the increase of soybean border price. This policy has been taken to protect domestic consumer who are generally upstream industry of soybean?s product (tofu, tempe, tacos, soy sauce, etc). But for soybean farmer in Indo nesia, this policy was a disincentive for their business. Buy using policy Analysis Matrix (PAM) method, the result of this thesis shows that farm enterprise in Indonesia is still profitable although the govern ment has imposed free trade policy for soybean commodity."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi produk furniture kayu Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar global dan pasar tertentu (Hungaria dan Arab Saudi). Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan RCA dan ESI sebagai metodologi penelitian digabungkan dengan model SWOT untuk memformulasikan strategi di pasar spesifik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai tiga jenis produk furniture kayu yang mempunyai daya saing di pasar global, dua jenis produk furnitur kayu di Hungaria, dan tiga jenis produk fumiture kayu di Arab Saudi. Dalam rangka meningkatkan ekspor furnitur kayu Indonesia di pasar non tradisional, strategi yang harus di adopsi oleh Pemerintah Indonesia adalah strategi kelemahan-peluang.

---

The objective of this research is to identify kinds of Indonesia’s wooden furniture products that have Comparative Advantage in global and specific market (Hungary and Saudi Arabia). In order to reach this objective, author used Revealed Comparative Advantage (RCA) and Export Specialization Index (ESI) as methodology combined with SWOT model to formulate export strategy in specific market. This research shows that Indonesia have three product of wooden fumiture which have comparative advantage in global market, two product of wooden furniture in Hungary market, and three product of wooden furniture in Saudi Arabia market. In order to improve Indonesia’s wooden fumiture export in “Non-Traditional” market, the strategies that should be adopted by the Government is W-0 (Weakness-Opportunity) strategy."