Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Wulan Pratiwi, author

Pengaruh kapasitas sumberdaya aparatur birokrasi terhadap peningkatan pelayanan publik di era otonomi daerah Sebuah kajian terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 2005-2009

ABSTRAK
Administrasi Negara dalam arti aparatur mempunyai tugas yang semakin berat dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama pada era otonomi daerah. Pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Negara harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya Hukum Kepegawaian dan berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya serta sejalan dengan prinsip...

2007

T 19588

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yanti Nurmayanti, author

Status kepegawaian dosen pegawai negeri sipil yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi = Employment status of civil servant university lecturers serving as ad hoc judge to criminal acts of corruption as ruled by the virtue of law number 46 year 2009 on criminal acts of corruption

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dan menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dengan bentuk hasil penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eka Purwantara, author

Implikasi pelaksanaan undang-undanf no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah terhadap pembinaan ketenagaan pegawai negeri sipil daerah (studi empiris di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

S25420

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wulan Pratiwi, author

Pengaruh kapasitas sumber daya aparatur birokrasi terhadap peningkatan pelayanan publik di era Otonomi Daerah (sebuah kajian terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negari sipil tahun 2005 - 2009) / Wulan Pratiwi

2007

T37048

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suartini, author

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sebagai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (Suatu kajian terhadap implementasi Pasal 31 UUD 1945) / Suartini

ABSTRAK
Pogram wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu program yang mendukung jalannya pembangunan dalam bidang pendidikan,yang mana kontribusi yang amat sangat besar dalam pembangunan bangsa adalah pendidikan.Berbagai negara di dunia ikut melaksanakan program pendidikan dasar sebagai upaya dari pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan.Pendidikan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea keempat pembukaan...

2007

T36841

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nida Rifyal, author

Kebijakan kepegawaian pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS : studi kasus di Provinsi DKI Jakarta = Employee affair policy assignation of temporary employee to be the candidate of state civil servant : study case in DKI Jakarta / Nida Rifyal

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Batasan penelitian ini mencakup tenaga honorer guru di Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan kebijakan ini...

Universitas Indonesia, 2013

T33139

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dita Mayreista, author

Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi aparatur pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat : berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik = The role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia on the framework of the government reform monitoring service to the community : based on Act no. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act no. 25 of 2009 on Public Service

ABSTRAK
Kajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh...

2013

T32166

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sirait, Sunggul Hamonangan, author

Pembatasan hak politik aparatur sipil negara dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Restrictions on the political rights apparatus state civil article 119 and article 123 paragraph 3 of law no 5 of 2014 on the state civil apparatus

ABSTRAK Tesis ini membahas pembatasan hak-hak politik ASN (PNS) dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai warga negara Indonesia, maka ASN juga mempunyai hak-hak sipil dan poitik yang dilindungi oleh konstitusi. Seorang ASN tidak dapat menjadi pengurus suatu partai politik namun untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44849

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Roberia, author

Analisis yuridis perbaikan sistim remunerasi pegawai negeri sipil RI

ABSTRAK
Tuntutan kesempurnaan Pegawai Negeri selaku aparatur negara yang memegan peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangatlah tinggi. Sementara itu, sistim penghargaan sebagai balasan atas jasa yang telah dicurahkan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh Pegawai Negeri kepada negara diselenggarakan dengan tidak berdasarkan pada kinerja (merit...

2009

T26194

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Yeni Rosdianti, author

Pemenuhan hak atas keadilan melalui putusan pengadilan administrasi dalam sengketa administrasi di Indonesia = The fulfillment of right to justice through execution of administrative court's decision on official dispute in Indonesia

Ketentuan mengenai peradilan administrasi dijabarkan melalui UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya UU tersebut mengalami perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Perubahan tersebut dituangkan di dalam UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN. Keberadaan peradilan administrasi/TUN di Indonesia...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24403

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian