Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tiurma Melissa Rakhel
Abstrak :
Negara-negara membutuhkan sejumlah besar energi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti disebutkan oleh Administrasi Informasi Energi AS, total konsumsi energi dunia diperkirakan akan meningkat dari 575 kuadriliun Btu pada 2015 menjadi 736 kuadriliun Btu pada 2040, atau meningkat 28% (IEO 2017).Namun, terbatasnya sumber daya energi tak terbarukan, dan konsumsi dengan jenis energi tersebut menyebabkan permasalahan lingkungan yang paling utama di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi dengan masalah lingkungan, menggunakan energi terbarukan adalah salah satu pilihan terbaik bagi banyak negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas hubungan jangka panjang konsumsi energi terbarukan dengan output, emisi polutan dan perdagangan internasional. Studi ini menggunakan teknik kointegrasi panel dengan metode PMG-ARDL, untuk membandingkan sekelompok negara berkembang dengan sekelompok negara maju. Studi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi terbarukan berhubungan positif dengan PDB riil per kapita dan perdagangan internasional pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju, sementara itu berhubungan negatif dengan CO2 per kapita dengan skala besar. Hasil ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong konsumsi energi terbarukan dalam jangka panjang. Namun, apakah peningkatan dalam persentase energi terbarukan yang dikonsumsi akan menyelesaikan masalah lingkungan sangat tergantung pada lintasan emisi CO2 dimasa mendatang seiring dengan perkembangan ekonomi. Secara keseluruhan, analisis empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional mengarah pada promosi konsumsi energi terbarukan sebagai hubungan jangka panjang. Ini berarti bahwa, di masa depan, pembangunan ekonomi bersama dengan perdagangan internasional dan kemajuan teknologi lingkungan diharapkan dapat memudahkan dan mendorong konsumsi energi terbarukan di setiap negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan yang signifikan dan pengembangan energi terbarukan selaras dengan pertumbuhan ekonomi negara dengan cara yang konsisten sesuai dengan tingkat pembangunan negara tersebut. ...... Countries require large amounts of energy for continuous economic growth. As mentioned by the US Energy Information Administration, total world energy consumption is expected to increase from 575 quadrillion Btu in 2015 to 736 quadrillion Btu in 2040, or an increase of 28% (IEO 2017). However, resources of non-renewable energy are limited, and energy consumption is known to worsen major environmental problems in the world. To reach a balance between energy needs and environmental problems, using renewable energy is one of the best options for many countries. Given this state of affairs, this study addresses the long-term relationship of renewable energy consumption with respect to output, pollutant emissions and international trade. It uses a panel cointegration technique, along with the Pooled-Mean Group Auto Regressive Distributed Lag (PMG-ARDL) method, to compare a group of emerging countries with a group of developed countries. The study shows that the consumption of renewable energy is positively related to real GDP per capita and international trade for both emerging countries and developed countries, while it is negatively associated with CO2 per capita with a large magnitude. This result suggests that international trade and economic growth will promote the consumption of renewable energy in the long-run future. However, whether an increase in the percentage of renewable energy consumed solves the environmental problems depends a great deal on the future trajectory of CO2 emissions along with economic development. Overall, the empirical analysis in the present study demonstrates that international trade leads to the promotion of the consumption of renewable energy as a long-run relationship. It means that, in the future, economic development along with international trade and advances in environmental technology are expected to further facilitate and promote the consumption of renewable energy in every country. However, governments should issue policies to support significant growth and development of renewable energy along with the economic growth of the country in a manner consistent with the countrys level of development.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55125
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sidabalok, Febrita
Abstrak :
E-Purchasing systems allow buyers and sellers to communicate directly and to negotiate. A relatively recent addition to public procurement practice in Indonesia, this research investigates how negotiation affects transacted price, particularly in the vehicle commodity. More than 40,000 transactions were examined; transactions consisted of central government purchasing organizations and also at the local government level. Statistical analysis involved Ordinary Least Square (OLS) and Multinomial Logit regression. Findings reveal that more frequent negotiations lead to a lower final price and that some government buyer organizations experience greater impact of negotiation than others. We discuss implications for Indonesian government policies, and for future research.
Sistem e-Purchasing mengakomodasi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung dan bernegosiasi. Sebagai metode yang relatif baru pada praktik pengadaan pemerintah di Indonesia, penelitian ini menyelidiki bagaimana negosiasi mempengaruhi harga transaksi, khususnya dalam komoditas kendaraan bermotor. Data yang diolah lebih dari 40.000 transaksi oleh organisasi pembelian pemerintah pusat dan juga di tingkat pemerintah daerah. Analisis statistik menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan regresi Multinomial Logit. Hasil mengungkapkan bahwa negosiasi yang lebih sering menyebabkan harga akhir yang lebih rendah dan bahwa beberapa organisasi pembeli pemerintah mengalami dampak negosiasi yang lebih besar daripada yang lain. Implikasi untuk kebijakan pemerintah Indonesia turut dibahas, dan saran untuk penelitian di masa depan.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55248
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adityo Nugroho
Abstrak :
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menginvestagasi pengaruh peraturan daerah terhadap kinerja perekonomian di Indonesia. Studi ini menggunakan set data panel dari 31 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2002 sampai 2009 serta mengaplikasikan metode efek tetap dalam pengestimasiannya. Dalam rangka menyediakan penjelasannyang lebih komprehensif, studi ini menggunakan tiga proxi variabel peraturan daerah yaitu jumlah peraturan daerah yang dikeluarkan, jumlah peraturan daerah yang dibatalkan, dan perbandingan (persentase/rasio) dari jumlah peraturan daerah yang dibatalkan terhadap jumlah peraturan daerah yang dikeluarkan. Hasil studi ini menunjukan bahwa peraturan daerah berpengaruh negative terhadap kinerja perekonomian. Namun demikian, koefisien dari variabel peraturan daerah tersebut tidak signifikan. Secara umum dapat disimpulkan bahwatidak terdapat bukti yang cukup bukti bahwa peraturan daerah dapat mempengaruhi kinerja perekonomian. Selain itu, studi ini juga mengklasifikasikan daerah/provinsi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah daerah yang memiliki GRDP di atas rata-rata diklasifikasikan menjadi daerah yang kaya, dan begitupula sebaliknya daerah yang memiliki GRDP di bawah rata-rata diklasifikasikan menjadi daerah yang miskin. Berdasakan pengklasifikasian ini, diperoleh hasil bahwa pengaruh peraturan daerah di kedua bagian daerah tersebut bervariasi. ...... The aim of this study is to investigate the impact of regional regulation on economic performance in Indonesia. This study uses a panel data set of 31 Provinces in Indonesia during the period of 2002 to 2009 and applies fixed effect method for its estimation. In order to provide better explanation, this study also use three proxies of regional regulation variables which are the number of regional regulation, the number of revoked regional regulation, and ratio of the revoked regional regulation to the existing regional regulation. The result of this study shows that regional regulation negatively affects economic performance. However, the coefficient of regional regulation is insignificant. In general, it can be concluded that there is not enough evidence to claim that regional regulation affect economic performance. In addition to that, by classifying region into two groups, which are rich and poor region, the effect of regional regulation may vary.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42295
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riza Faisal
Abstrak :
[ABSTRAK Karya tulis ini berfokus pada isu pemekaran wilayah (khususnya kota dan kabupaten) di Indonesia. Teori-teori menyarankan bahwa pemekaran, dikombinasikan dengan desentralisasi dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Para pendukung pemekaran menekankan keunggulan pemerintahan yang kecil dengan masyarakat yang lebih homogen dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan public. Hal ini didukung dengan adanya transfer fiskal dari pemerintah pusat yang menjamin kelangsungan operasi pemerintah daerah. Tapi, banyak penelitian menyimpulkan pelayanan public di daerah otonomi baru belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan public dan meningkatkan kinerja ekonomi dengan menggunakan metode difference in difference. Kami menemukan bahwa, kota baru berhasil mengoptimalkan otonomi yang lebih luas untuk menjaga atau bahkan melampaui prestasi pelayan public dari kota yang tidak mengalami pemekaran. Sebaliknya, kabupaten baru mengalami kesulitan untuk memperbaiki kondisi mereka setelah pemekaran. Kami menekankan pentingnya perbaikan prosedur evaluasi terhadap pengusulan pembentukan daerah otonomi baru untuk menghasilkan daerah otonomi baru yang lebih berkualitas.
ABSTRACT
This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts) in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization, bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also emphasize various promises of separations and the creation of new local governments. The presence of generous fiscal transfers from the central government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have not improved in many of the new regions. This research aimed to assess new autonomous region performance in delivering public service and improving economic performance by using Difference in Difference method. We found that, in following years after separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up or even surpass unseparated region?s public service achievement. In contrast, new rural districts suffer difficulties to improve their condition following the separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future.;This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts) in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization, bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also emphasize various promises of separations and the creation of new local governments. The presence of generous fiscal transfers from the central government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have not improved in many of the new regions. This research aimed to assess new autonomous region performance in delivering public service and improving economic performance by using Difference in Difference method. We found that, in following years after separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up or even surpass unseparated region?s public service achievement. In contrast, new rural districts suffer difficulties to improve their condition following the separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future., This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts) in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization, bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also emphasize various promises of separations and the creation of new local governments. The presence of generous fiscal transfers from the central government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have not improved in many of the new regions. This research aimed to assess new autonomous region performance in delivering public service and improving economic performance by using Difference in Difference method. We found that, in following years after separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up or even surpass unseparated region’s public service achievement. In contrast, new rural districts suffer difficulties to improve their condition following the separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future.]
2015
T45208
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aji Agus Permadi
Abstrak :
Studi ini fokus terhadap miskonspesi HIV di Indonesia. Berdasarkan survey Demographic and Health Surveys (DHS) Program, terdapat tiga miskonspesi yang umum tentang HIV: (1) apakah HIV bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk, (2) apakah penularan HIV bisa terjadi melalui berbagi makanan dengan seseorang yang memiliki HIV, dan (3) apakah seseorang yang terlihat sehat bisa memiliki HIV. Menggunakan data the Indonesia DHS tahun 2017, studi ini menginvestigasi dampak dari dua faktor - sosio-demografi dan eksposur media – terhadap miskonsepsi HIV di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa responden yang termasuk ke dalam kelompok umur yang lebih muda, tinggal di area perkotaan, memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan memiliki eksposur yang tinggi terhadap media memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk memiliki miskonsepsi terhadap HIV. Hasil ini mengindikasikan bahwa untuk menekan miskonsepsi HIV di Indonesai, pemerintah perlu membuat program intervensi yang targeted. ...... This study focuses on HIV misconceptions in Indonesia. Based on Demographic and Health Surveys (DHS) Program, there are three common misconceptions about HIV: (1) whether HIV can be transmitted through mosquito bites, (2) whether transmission occurs by sharing food with a person who has HIV/AIDS, and (3) whether a healthy-looking person could have HIV. Using 2017 the Indonesia DHS, this study examines the impact of two factors - socio-demographic and media exposure - on HIV misconceptions in Indonesia. I found that respondents who belong to the younger age group, living in urban areas, have a higher degree of education, and have higher exposure to media were less likely to have misconceptions about HIV. This result indicates that to reduce HIV misconceptions in Indonesia, the government should make a targeted intervention program.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agreta Indah Gusumawati
Abstrak :
Desentralisasi di Indonesia telah mendorong terjadinya pemekaran daerah. Banyak daerah telah memisahkan diri dari kabupaten/kota yang ada dan mendirikan kabupaten/kota baru. Akibatnya, jumlah kabupaten/kota di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari 276 (65 kota, 249 kabupaten) pada tahun 1998 menjadi 514 (98 kota; 416 kabupaten) pada tahun 2014. Melalui penelitian ini, kami menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja kabupaten/kota. Secara khusus, dengan menggunakan metode Difference-in-Differences dan data di level kabupaten/kota dari tahun 2001 hingga 2013, kami membandingkan tingkat kinerja yang diukur melalui beberapa indikator layanan publik di kabupaten/kota hasil pemekaran dengan kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran. Studi mengenai desentralisasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menangani secara kompeten wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan dari pemerintah pusat jika mereka memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup. Oleh karena daerah di perkotaan relatif lebih mampu daripada di daerah kabupaten, maka daerah yang baru dibentuk di daerah perkotaan cenderung berkinerja baik. Dengan demikian, dampak pemekaran terhadap pelayanan publik akan positif di daerah kota dan negatif di daerah kabupaten. Kami menemukan bahwa untuk kabupaten/kota yang dibentuk dari 2001 hingga 2003, sesuai dengan ekspektasi kami, dampaknya cenderung positif untuk kota dan negatif untuk kabupaten. Untuk pemekaran yang terjadi dari tahun 2007 hingga 2009, dampaknya secara statistik tidak signifikan baik untuk kota maupun kabupaten. ......Decentralization in Indonesia has led to the concurrence of local government proliferation. Many areas have split from existing municipalities and established new ones. As a result, the number of municipalities in Indonesia has almost doubled from 276 municipalities (65 kota; 249 kabupaten) in 1998 to 514 municipalities (98 kota; 416 kabupaten) in 2014. We analyze the impacts of the proliferation on the performance of municipalities. In particular, using the Difference-in-Differences method and municipality-level data from 2001 to 2013, we examine whether the level of performance–measured by several public service indicators–increased more substantially in newly created municipalities than in municipalities whose boundaries remained unchanged. Studies of decentralization suggest that local governments can competently handle greater tasks they have assumed from the central government if they have sufficient capacity and resources. Since municipalities in urban areas (kota) are on average more capable than those in rural areas (kabupaten), newly created municipalities in urban areas should be able to perform well. Thus, the impacts of the proliferation should be positive in urban areas and negative in rural areas. We find that for municipalities established from 2001 to 2003, consistent with our expectations, the impacts tend to be positive for kota and negative for kabupaten. For the wave of proliferation from 2007 to 2009, the impacts are mostly not statistically significant for both kota and kabupaten.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T52006
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rico Samuel
Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur yang memadai, dan inilah mengapa Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sumber daya finansial yang besar di bangunan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi sekitar 6 persen per tahun , investasi di infratruktur masih jauh dari cukup, yaitu sekitar 3.5 persen dari GDP. Melihat kondisi ini, penelitian ini ditujukan untuk : 1 menjelaskan hubungan antara sektor konstruksi dan sektor lainnya di dalam perekonomian dan 2 menganalisa dampak dari investasi di sektor konstruksi, melalui investasi domestik dan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Swasta KPS bagi perekonomian nasional. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan tabel Input-Output sektor konstruksi tahun 2010 dan analisa yang dilakukan: deskriptif, linkage, dan multiplier. Hasil analisa meliputi: 1 sektor konstruksi berkontribusi 15 untuk total ouput ekonomi di Indonesia, 2 diantara sub sektor di dalam sektor konstruksi, bangunan rumah memiliki kontribusi terbesar untuk output, 3 .labor multiplier pengganda pekerja cukup tinggi, dimana apabila ada peningkatan permintaan akhir sektor konstruksi Rp 100 Milyar, akan meningkatkan jumlah pekerja sebanyak 32 pekerja sektor konstruksi, 4 dampak peningkatan investasi di sektor konstruksi dengan skema KPS lebih besar daripada investasi domestik. Investasi KPS akan meningkatkan total output sebesar 1.11 , total pendapatan sebesar 0.92 , total pekerja 0.68 dan total value added 0.93 dimana perubahan persentase ini cukup kecil untuk investasi domestik. ...... Economic growth requires adequate infrastructure, which is why the Indonesian government has been allocating many resources on building infrastructure. Although Indonesia rsquo s economy grows relatively high around 6 percent annually , the infrastructure investment is still far from sufficient, which is only about 3.5 percent of GDP. Given this situation, this paper seeks to 1 describe the connections between the construction sector and the other sectors in the economy and 2 analyze the impacts of investments in the construction sector ndash by the domestic private actors and through the Public Private Partnership scheme ndash on the country rsquo s economy. Methodologically, the paper uses the input output IO table of the construction sector in 2010 and performs three sets of analyses descriptive, linkage, and multiplier. Major findings include 1 the construction sector accounts for as much as 15 of the total economic output in Indonesia. 2 Among subsectors within the construction sector, House Building has the largest contribution to the output. 3 The labor multiplier is relatively high, with an increase in the final demand by Rp.100 Billion in the construction sector leading to an increase in the employment by 32 workers in the construction sector. 4 The impact of an increase in the investment in the construction sector is greater for PPP investments than domestic investments. The PPP investments led to increases in the total output by 1.11 , total income by 0.92 , total labor by 0.68 , and total value added by 0.93 , while the percentage changes were much smaller for domestic investments.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T49116
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library