Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 2007, moderenisasi hukum di Indonesia telah mengintrodusir lembaga-lembaga hukum baru, dengan melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang; Perseroan Terbatas, Penanaman Modal dan Energi. Titik persilangan atau persinggungan antara ketiga undang-undang tersebut adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan. Tanggungjawab merupakan rasionalisasi dari hak dan kewajiban atas pendiri, organ perseroan dan pemegang saham yang diatur di dalam UU Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Selain itu hukum juga menentukan pedoman yang menuntun sekaligus membatasi bagi perseroan terbatas untuk tidak boleh melanggar ketertiban umum, dan atau kesusilaan, asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance). Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (P.T. P.M.A.) berbidang Usaha Energi, penentu pertanggungjawaban-nya terhadap sosial dan lingkungan di Indonesia, dapat ditarik berdasarkan logika hukum saham dan perjanjian atau kontrak, juga kaidah-kaidah, asas-asas dan lembaga-lembaga serta proses-proses yang mewujudkan kenyataan hukum dari berdirinya sampai dengan matinya suatu badan hukum, sebagai suatu personalisasi hukum (subyek hukum artifisial), dengan menggunakan pisau bedah sebagai alat dan sarana analisisnya adalah hukum perdata internasional Indonesia. Tesis ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan ruang lingkupnya hukum perdata internasional Indonesia, perseron terbatas, penanaman modal asing, dan sumberdaya alam secara umumnya dan spesifiknya energi, adapun alat pengumpulan datanya yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kemudian pengolahan, analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif, sesuai tipologi yang dipilih yaitu preskriptif-eksplanatoris dalam rangka problem identification, penelitian ini dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, asas-asas hukum dan sejarah hukum. Yurisdiksi dan kompetensi hukum dan forum Indonesia merupakan indikator kedaulatan negara Indonesia terhadap sejumlah problematika yang tak terelakkan lagi pasti bermunculan ketika amanat perundangan berkonsekuensi sanksi menginginkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan ini dilaksanakan.

---

ABSTRACTIn the year 2007, the modernization of law in Indonesia, have introduce contemporary legal institutions, through revitalization of law and regulation, such as the law of Limited Liability Corporation, Foreign Investment and Energy. The cross cutting or contiguity issues between these rules, is environmental and social responsibility of limited liability corporation. The responsibility represent rationalization of rights and obligations of founder, organ of limited liability corporation and share holders that set up by the law of limited liability corporation, corporation statue, related law and regulation, which determining purposes and objectives and also its business activity. Besides that, laws also determine guidance and at the same time bound to corporation not to intrude public order and or morals, principles of; good faith, proper, appropriate, and good corporate governance. Limited Liability Foreign Investment Corporation (P.T. P.M.A) in the field of business of energy, its responsibility to social and environment in Indonesia, determined by logic of the law of share and agreement or contract, also by rules, principles, institutions and process which carry out the law in reality since it's establishment to the fall of legal entity as a personalization of law (artificial subject of law), by using Indonesia international private law as a tool and media of analysis scalpel. The Thesis using research of normative law, with the scope of Indonesia's international law, limited liability corporation, foreign investment, and natural resources, specify is energy, for the tool of data collector is document study or library, then processing, analyzing, and construing the data conducted by qualitative and or qualities, stipulated by typology that chose which are prescriptive - explanatory in problem identification, the research conducted on synchronized level vertically and horizontally, law principles and law chronicle. Indonesia jurisdiction's and competency's of law and forum represent indicator Indonesia sovereignty to a number of unavoidable problems which would rise when commendation of law in Indonesia that consequential of punishment for implementation of corporate social and environmental responsibility."

"Berbagai persoalan yang berkembang dalam berbagai perkara-perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, terutama apabila menyangkut kepailitan terhadap perusahaan asing dalam bentuk holding company. Perusahaan grup semakin mendominasi kegiatan usaha dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Konstruksi perusahaan grup terpisah secara hukum namun berada dalam satu kesatuan ekonomi. Permohonan PKPU oleh anak perusahaan terhadap holding company yang berakhir pailit dalam satu perusahaan grup merupakan hal yang tidak biasa. Permohonan PKPU tersebut terjadi pada kasus kepailitan AcrossAsia Limited sebagai holding company yang berkedudukan di Hong Kong dan dipailitkan oleh anak perusahaannya yaitu PT. First Media Tbk. Apakah permohonan PKPU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kepailitan, bagaimana tanggung jawab holding company yang pailit terhadap anak perusahaan dalam satu perusahaan grup, dan apa saja hambatan dalam penerapan cross-border insolvency dalam hukum kepailitan terkait adanya putusan pengadilan asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, sejarah, dan pendekatan analisis. Kepailitan terhadap holding company oleh anak perusahaan merupakan penyalahgunaan kekuasaan holding company dan trik bisnis yang memanfaatkan instrumen hukum kepailitan untuk menghindari kewajiban terhadap pihak ketiga. Hukum kepailitan di Indonesia perlu merumuskan insolvensi tes terhadap permohonan pailit debitor, hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang masih solven. Dalam pengaturan cross-border insolvency, UU Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi aturan mengenai cross-border insolvency dalam UNCITRAL Model Law. Hal tersebut menyulitkan proses eksekusi harta debitor pailit di luar negeri dan pemerintah Indonesia juga perlu melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara lain dalam hal pengakuan putusan pengadilan asing.

---

Various problems that develop in various cases of bankruptcy that occurred in Indonesia still has many weaknesses, particularly when it concerns of foreign companies bankruptcy in the form of holding company. The domination of Company group business activity increasingly raising and have an important role in development. The construction of group company is legally separated but it is in one economic entity. The Suspension of Debt Payment Obligation PKPU petition by subsidiaries against its holding company that ends in insolvency in one of the group company is uncommon. The PKPU petition occurred in the bankruptcy case of AcrossAsia Limited as a holding company with legal domiciled in Hong Kong and bankrupted by its subsidiary PT. First Media Tbk. Is the PKPU petition of its case is in accordance with the principle of bankruptcy law, how is the responsibility of the insolvent holding company to its subsidiary in the one of the group company, and what 39 s are the obstacles in implementing of the cross border insolvency in bankruptcy law related to the foreign court resolution. The legal research method that used is legal normative research, with the statute, case, historical and analytical approach. The bankruptcy of a holding company by its subsidiary is an abuse of holding company powers and business tricks that take an advantage of bankruptcy legal instruments to avoid liability to the third parties. Bankruptcy law in Indonesia needs to formulating insolvency test to the debtor bankruptcy petitioner, due it is necessary to avoid bankruptcy against the company that is still solvent. In a cross border insolvency regulations, the Indonesian Bankruptcy Law has not accommodated the rules of UNCITRAL Model Law on cross border insolvency. This matter makes complicating the execution process of the bankrupt debtor assets abroad and Indonesian government also needs to enter into bilateral and multilateral agreements with other countries in the recognitions of foreign courts resolution."