Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Namun, pada praktiknya masih muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penolakan penerimaan dokumen yang diunjukkan oleh beneficiary karena perbedaan penerapan standar pemeriksaan dokumen. Skripsi ini membahas mengenai alasan perbankan tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance dan akibat hukum dari perbedaan penafsiran tentang "international standard banking practice" sebagaimana diatur dalam UCP 600. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa bank tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance setidaknya disebabkan oleh dua (2) alasan yaitu pertama, adanya praktik perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan Article 5 Uniform Commercial Code yang memuat pengaturan prinsip strict compliance, yang mewajibkan issuing bank selaku special agent dari applicant menjalankan tugas berdasarkan duty of good faith. Kedua, dalam hal terjadi sengketa (disputes) transaksi L/C, pengadilan internasional cenderung menerapkan prinsip strict compliance dibandingkan menerapkan prinsip substantial compliance dalam menyelesaikan sengketa L/C tersebut. Prinsip strict compliance sebagai standar pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri juga diterapkan di dalam praktik perbankan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Adapun perbedaan penafsiran mengenai international standard banking pratice karena UCP 600 tidak memberikan penjelasan maksud dari international standard banking practice sehingga menimbulkan dua (2) pendapat di kalangan perbankan, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa international standard banking practice di UCP 600 mengacu kepada International Standard Banking Practice (ISBP) yang merupakan pedoman aplikasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UCP 600 yang dibentuk oleh International Chamber of Commerce (ICC), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa international standard banking practice yang dimaksud hanya mengacu kepada praktik yang biasanya dilakukan oleh bank-bank secara umum. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna L/C dalam transaksi L/C.

---

Letter of Credit (L/C) is one of the most widely used method of payment in international trade. But even with such widespread use, in practice, L/C transaction is still riddled with issues, notably the rejection of document submitted by the beneficiary due to differences in interpreting L/C regulations. This thesis is to explain why banks still prefer to use the strict compliance principle over the substantial compliance principle referred within UCP 600, and the legal consequences that arise due to the vagueness of the term "international standard banking practice" in L/C transaction as mentioned in UCP 600.

This research which was put together using the juridical normative research method revealed that banks still prefer to use the strict compliance principle over the UCP 600-referenced substantial compliance because of two reasons. First, the existence of the banking's practice in the United States which refers to Article 5 Uniform Commercial Code that contains the settings for the principle of strict compliance, which is issuing banks acts as a special agent of the applicant therefore they must act based on duty of good faith. Second, in the case of an L/C dispute, international courts tend to apply the strict compliance principle for dispute resolution. The reason international courts use the strict compliance principle is because they refer to banking practices that have been generally praticed and accepted.

This is also true in Indonesia where strict compliance is the principle of choice in examining SKBDN documents. This preference is caused by the lack of clear definition of the term "international standard banking practice" in UCP 600 which spawned 2 (two) different interpretations within the banking community. The first interpretation assumes that the term "international standard banking practice" refers to ICC's (International Chamber of Commerce) ISBP document which acts as an implementation guideline for UCP600. While a second interpretation assumes that the term refers to banking practices that have been generally practiced and accepted. It is due to those differences in interpretations that gave to such ambiguity in L/C transactions."

"Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan IUP dapat dilakukan jika pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pencabutan IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) hal tersebut telah tepat, karena PT RTM tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Untuk mencegah timbulnya tumpang tindih IUP, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya lintas sektoral. Selain itu peningkatan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerbitan dan pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Indonesia juga diperlukan.

---

This essay examines the issuance and revocation of Mining Business License (IUP), specifically related to the overlapping IUP which can occur either between IUP or with other sectors like forestry. The overlapping of IUP need to be resolved immediately seeing that it may cause uncertainty for investments in Indonesia’s mining industry. Normative juridical research results show that the issuance of IUP can be conducted after the applicant or bidders get Mining Business License Area and eligible as IUP holder. While the revocation of IUP can be done if the IUP holder does not fulfill the obligations under the laws and regulations. Related to the revocation of IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM), such decision was right, because PT RTM does not fulfill its obligation to have Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan to conduct mining activities in forest areas. To prevent the overlapping Mining Business License, an increased coordination between Government and Local Government is needed, be it sectorial or cross-sectorial in nature. Furthermore, the government must establish oversight towards the issuance and revocation of mining licenses by Regent and Governor in Indonesia."

"Perseroan terbatas adalah salah satu subjek hukum berbentuk badan hukum yang di kenal dalam hukum perusahaan Indonesia. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas dapat digugat pailit. Dalam hal perseroan terbatas dipailitkan, muncul beberapa permasalahan, yaitu apa yang menjadi kriteria untuk menyatakan direksi telah lalai atau bersalah dalam mengurus perseroan terbatas siapa yang berwenang menyatakan direksi suatu perseroan terbatas telah lalai atau salah dalam mengurus perseroan terbatas sehingga perseroan terbatas tersebut dipailitkan, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum direksi terhadap kepailitan suatu perseroan terbatas. Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan studi kasus kepailitan PT. Interkayu Nusantara yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, dan menyimpulkan bahwa kriteria untuk menentukan kelalaian atau kesalahan direksi dalam mengurus perseroan terbatas adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan terbatas, lembaga yang berwenang untuk menentukan kelalaian atau kesalahan direksi dalam mengurus perseroan terbatas sehingga dipailitkan adalah Pengadilan Niaga, dan bentuk tanggung jawab hukum direksi perseroan terbatas yang jatuh pailit sama dengan bentuk tangggung jawab hukum direksi pada perseroan terbatas yang berjalan normal. Namun, apabila direksi melakukan kelalaian atau kesalahan dan kekayaan perseroan terbatas tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, direksi bertanggung jawab secara hukum baik secara perdata maupun pidana."

"Dalam dunia usaha saat ini, penggunaan Surat Berharga Komersil biasa dilakukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk menambah modal kerja perusahaan. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu: (1) bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial; (2) apakah Trade Confirmation of Promissory Notes dapat dianggap sebagai novasi; dan (3) apakah Surat Berharga Komersial telah daluwarsa. Hasil penelitian dengan metode deskriptif ini menunjukkan bahwa: (1) ) tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial melekat pada masing-masing pihak sesuai kapasitasnya; (2) Trade Confirmation of Promissory Notes tidak dapat dianggap sebagai novasi. Issuer masih terkait dan bertanggung jawab atas utang-piutang dalam perikatan dasar, sehingga investor masih mempunyai hak tagih atas utang-piutang tersebut; dan (3) Surat Berharga Komersial telah daluwarsa, namun perikatan dasarnya belum daluwarsa. Oleh karena itu, issuer masih bertanggung jawab atas utang piutang, sehingga investor masih dapat melakukan penuntutan atas utang-piutang.

---

In present business world, the usage of commercial paper commonly perfomed to obtain short term financing facility in addition of corporate working capital. This thesis discusses three issues, namely: (1) how the legal responsibility of the parties in commercial paper transactions, (2) whether the Trade Confirmation of Promissory Notes can be considered as a novation, and (3) whether the Securities Commercial has expired.

The results of this descriptive method reaserch showed that: (1) the legal responsibilities of the parties in commercial paper transactions are attached to each party according to its capacity, (2) Trade Confirmation of Promissory Notes should not be construed as a novation. Issuers are still relevant and responsible for the debts of the underlying agreement, so that investor still have the right to bill for these debts, and (3) Commercial paper has expired, but the underlying agreement has not expired. Therefore, the issuer is still liable for debts, so that investors can still make the prosecution of debts."

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

---

This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund."