Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
DKI telah mengalokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi, DKI Jakarta juga sudah mengimplementasikan berbagai skema pendanaan untuk menanggulangi masalah biaya sekolah. Walaupun demikian angka putus sekolah pendidikan menengah di ibukota negara ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah aspek biaya pendidikan masih mendominasi alasan siswa untuk putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di DKI Jakarta serta menelaah faktor-faktor lain yang memengaruhi siswa putus sekolah di propinsi tersebut. Dengan menggunakan analisis statistik deksriptif dan regresi logit, hasil studi ini menunjukkan bahwa alasan siswa putus sekolah di tingkat pendidikan menengah di DKI Jakarta pada tahun 2017 didominasi oleh kendala-kendala non-biaya. Tiga kendala teratas yang menjadi alasan putus sekolah adalah tidak minat/bosan, tidak naik kelas dan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan hasil regresi menunjukkan bahwa pandangan terhadap pendidikan dan kualitas hubungan siswa dengan guru mampu menurunkan probabilitas siswa putus sekolah dengan alasan kendala non-biaya dan memiliki teman yang putus sekolah. Untuk itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta perlu melihat berbagai faktor, tidak sebatas biaya pendidikan guna menurunkan angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah. ......Abiding the constitutional mandate, DKI Jakarta has allocated 20% of its budget for  the sector of Education. In addition, the province has also implement various funding schemes to eliminate the issue of tuition in accessing education. In spite of those efforts, the dropout rates for secondary education tends to increase. This study aims to find out whether the issue of tuition or cost of education in general still dominating factor for drop out from school at the secondary education level in DKI Jakarta. In addition, the study  also examines the factors that influence students dropping out of school. Based on the data, this study finds that reasons for 2017 secondary school dropouts in DKI Jakarta is dominated by non-cost constraints. The top three reasons for dropout are not interested/bored, failed in study and expelled from school. Regression results showed, favorable students perception of education, good quality of student-teacher relation and not having friends who drop out of school decreases the probability of students dropping out of school on the grounds of non-cost constraints. The result of this study suggests that to decrease secondary school dropout rates, the local government of DKI Jakarta needs to use more holistic approach and not merely focus on the issue of cost of education.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak desentralisasi terhadap penyediaan infrastruktur. Menggunakan pendekatan logit, penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kualitas jalan antar desa di Indonesia tahun 2011-2018. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan BPD berhubungan positif dengan probabilitas desa memiliki kualitas jalan yang baik. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari keberadaan BPD sebagai lembaga demokrasi untuk menyalurkan partisipasi masyarakat, mengawasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kualitas jalan. Dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai pengaruh positif desentralisasi terhadap kualitas infrastruktur publik.

---

This research attempts to investigate the impacts of decentralization on infrastructure provision. By using the logit approach, this research analyzed the influence of the existence of Village Consultative Board (BPD) on the quality of rural roads in Indonesia from 2011 to 2018. The estimation result indicated that the existence of BPD was positively correlated with the probability of villages to have good rural roads. This finding showed the positive impact of the existence of BPD as the democratic institution to engage community participation, supervise the performance of local government, and hold the local government accountable on the quality of the roads. Moreover, it also supported the previous studies dealing with the positive influence of decentralization of the public infrastructure quality.

Abstrak :
Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia berjalan semakin komprehensif seiring dengan semakin terbukanya perdagangan bebas di dunia, dimana salah satunya adalah dengan dicanangkannya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IA-CEPA. Perjanjian kerjasama komprehensif tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki kedekatan yang lebih erat dengan Australia baik dari sisi perdagangan maupun sisi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana potensi perjanjian tersebut terhadap nilai ekspor Indonesia ke Australia dan investasi asing langsung dari Australia ke Indonesia kedepannya. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika dengan data time series melalui regresi linear dari arus perdagangan internasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa IA-CEPA signifikan berpotensi menurunkan nilai Ekspor Indonesia ke Australia dan juga terhadap Investasi Asing Langsung dari Australia ke Indonesia.

---

Indonesias trade cooperation with Australia runs more comprehensively in line with the increasing free trade in the world by launching the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IA-CEPA. The aimed of this comprehensive economic partnership agreement is to make Indonesia closer to Australia both in trade and other economic activity. This research aims to identify and analyze how the agreement potentially towards Indonesias Export to Australia and Australias Foreign Direct Investment to Indonesia value in the future. This research used an econometric analysis that applies time series data to the linear regression of international flows. The result of this thesis reveals that IA-CEPA have significant potential decreasing to Indonesias Export to Australia and to Foreign Direct Investment Australia to Indonesia.

Abstrak :
Aglomerasi ekonomi di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kondisi ini membuat ibukota mengalami permintaan yang terus meningkat bagi ketersediaan ruang untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Bangunan tinggi merupakan solusi penyediaan ruang untuk mengakomodasi aglomerasi aktivitas ekonomi pada sektor tersier, di tengah keterbatasan lahan. Penelitian ini bertujuan untu menginvestigasi faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi yang mempengaruhi perkembangan bangunan tinggi. Pada penelitian ini juga akan ditelusuri hubungan antara aglomerasi bangunan tinggi dengan PDRB sektor tersier sebagai sektor yang diakomodasi oleh bangunan tinggi. Estimasi dengan model ekonometrika pada data panel bangunan tinggi level kelurahan tahun 2007-2018 membuktikan bahwa di DKI Jakarta terjadi interaksi strategis dalam pembangunan bangunan tinggi, dimana peningkatan jumlah lantai serta ketinggian bangunan tinggi fungsi kantor-komersial dan residensial baru merupakan respon dari peningkatan jumlah lantai dan ketinggian bangunan tinggi yang telah ada. Terjadinya interaksi strategis  didorong oleh aglomerasi ekonomi wilayah dan faktor kestrategisan lokasi. Selain itu, hasil estimasi pada level kota membuktikan bahwa keberadaan bangunan tinggi fungsi kantor-komersial di DKI Jakarta berada dalam kepadatan yang efektif, dimana rata-rata jumlah lantai bangunan tinggi fungsi kantor-komersial dan kepadatan pekerja berkontribusi positif terhadap PDRB sektor tersier wilayah kotamadya. ......Increasing economic agglomeration in DKI Jakarta has triggered the rising demand for the space availability to carry out economic activities. Tall building development is a solution in providing spaces during the land scarcity issues. This study aims to investigate the economic and non-economic factors that affect the development of highrise buildings, as well as the relationship between agglomeration of highrise buildings and the tertiary sector GRDP. Econometrics model estimation in the 2007-2018 village level panel data proves that the strategic interaction occurs among the construction of high-rise building in DKI Jakarta. It is proved that the increase in the number of floors and the height of the new office-commercial and residential buildings appear as the response to the increase in the number of floors and  height of the existing buildings. The occurrence of strategic interactions is driven by regional economic agglomeration and locational factors. In addition, estimation result at the city level proves that the presence of office-commercial highrise buildings in DKI Jakarta is currently generating effective density, as the average floor numbers of office-commercial highrise buildings and the employment density contribute positively to the tertiary sector GRDP.

Abstrak :
Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi. ......The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan kinerja keuangan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 pada perusahaan-perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode uji beda berpasangan dan regresi data panel untuk melihat pengaruh Variabel COVID-19 dan Variabel Kontrol seperti Usia Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan Tingkat Leverage Perusahaan terhadap Variabel Kinerja Perusahaan yang dicerminkan oleh nilai Net Profit Margin. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan mean yang signifikan pada kinerja perusahan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Selain itu, secara simultan, variabel COVID-19 dan Variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan, secara parsial, variabel COVID-19 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan teknologi di Bursa Efek Indonesia. ......This study aims to analyze the development of financial performance before and after the Covid-19 pandemic in technology-based companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The analysis was carried out using the 2 paired t-test method and panel data regression to see the implication of COVID-19 Variable and Control Variables such as Company Age, Company Size, Company Growth and Company Leverage Level on Company Performance Variable as reflected by the Net Profit Margin value. The results of the analysis show that there is no significant difference in the company's performance >before and after the COVID-19 pandemic. In addition, simultaneously, the COVID-19 variable and the control variables have a significant effect on company performance. Meanwhile, partially, the COVID-19 variable has no significant effect on the performance of technology companies on the Indonesia Stock Exchange.

Abstrak :
Batubara sangat dibutuhkan untuk pembangkitan energi di negara-negara berkembang. Namun demikian, proses pertambangan batubara sering dikaitkan dengan pemicu utama deforestasi karena metode pertambangan yang dilakukan. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan luas sekaligus produsen batubara utama memberlakukan kebijakan status Clean and Clear yang menandakan tidak adanya masalah kewilayahan dan administratif dalam aspek perijinan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wilayah ijin usaha pertambangan batubara dengan luas kawasan hutan dengan menggunakan metode data panel fixed effect pada periode tahun 2010 hingga 2019 di 110 kabupaten di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa wilayah ijin konsesi pertambangan batubara berkorelasi negatif pada luas kawasan hutan. Studi merekomendasikan status Clean and Clear tidak hanya dapat diterapkan saat perijinan, namun juga dapat diterapkan pada kegiatan pasca tambang untuk dapat menjamin kegiatan reklamasi lahan telah selesai dilaksanakan. ......Coal is needed for generating energy in developing countries. However, the coal mining process is often associated with the main driver of deforestation due to the mining method used. Indonesia as a country that has extensive forests as well as a major coal producer applies a Clean and Clear status policy which indicates that there are no regional and administrative problems in the aspect of mining permits. This study aims to determine the effect of the coal mining business permit area with a forest area using the fixed effect panel data method in the period 2010 to 2019 in 110 districts. The estimation results show that the coal mining concession area is negatively correlated with the forest area. The study recommends that the Clean and Clear status can not only be applied during licensing, but can also be applied to post-mining activities to ensure that land reclamation activities have been completed.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia. Pernikahan dini berdampak buruk pada pendidikan wanita yang kemudian dapat berdampak pada pendidikan anak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan antargenerasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data IFLS 5 tahun 2014 dan IFLS East. Terdapat permasalahan endogenitas dalam penelitian ini sehingga diperlukan variabel instrumen untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah Two Stage Least Square (2SLS) dengan variabel instrumen usia pubertas (usia haid pertama). Hasil first stage menunjukkan bahwa usia pubertas merupakan instrumen yang baik dan memenuhi asumsi relevance. Hasil estimasi 2SLS menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pernikahan dini ibu pendidikan anak. Adanya program wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak dapat menjadi kontribusi positif pada capaian pendidikan anak di Indonesia. ......Indonesia is one of the countries with the highest rate of early marriage in the world. Early marriage can reduce mother’s educational attainment and impact their children’s educational outcomes.  This study aims to analyze the intergenerational effect of early marriage on children’s educational attainment by using nationally representative household data from the IFLS wave 5 and IFLS East. In the empirical strategy, age at menarche is used as an instrumental variable to address the endogeneity problem. The result of the first stage shows that age at menarche is a good and relevance instrument. The Two Stage Least Square (2SLS) estimates show that mother’s early marriage does not have a significant effect on children’s educational attainment. A 9-year compulsory education program for every child could give a positive contribution for children’s educational attainment.

Abstrak :
Jaminan sosial berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul di masa depan. Salah satu jaminan sosial yang digunakan sebagai perlindungan dari resiko yang mungkin dihadapi masyarakat di masa depan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong upaya untuk semakin besarnya masyarakat yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan (penentu) faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus pada sektor formal. Dengan menggunakan metode random effect model dan data panel yang terdiri dari lima faktor sebagai variabel bebas dari 123 kantor cabang, peneliti akan meneliti faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi kepesertaan jaminan sosial sektor formal yang terbagi menjadi dua model persamaan. Dilakukan juga penelitian secara lebih spesifik berdasarkan kategori kelas kantor cabang yang terbagi menjadi tiga yaitu kelas kantor cabang utama, kelas kantor cabang madya, dan kelas kantor cabang pratama. ......Social security is functioned as a basic protection system for the community against the possibility of socio-economic risks that will arise in the future. One of the social security that is used as protection from the risks that society may face in the future is employment social security. The government encourages to increase the number of people who are protected by employment social security. This study aims to look at the determinants of the factors that affect employment social security participation specifically in the formal sector. By using the random effects model method and panel data consisting of five factors as independent variables from 123 branch offices, the researcher will examine what factors influence the participation of formal sector social security which is divided into two equations. More specific research was also conducted based on the branch office class category which was divided into three namely the main branch office class, the middle branch office class, and the pratama branch office class.

Abstrak :
Penyediaan layanan energi yang andal, memadai, dan berkelanjutan masih menjadi tantangan global hingga saat ini. Tanpa adanya ketersediaan energi, terutama untuk memasak dan penerangan maka kualitas hidup yang diharapkan akan sulit tercapai, khususnya bagi orang miskin yang belum terpenuhinya standar hidup minimum. Guna pemenuhan energi tersebut maka dibutuhkan sumber energi baru terbarukan dan ramah lingkungan, salah satunya melalui instalasi biogas. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait dampak dari pemanfaatan biogas terhadap kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan, melalui perubahan jumlah orang miskin di suatu wilayah. Berbagai penelitian yang dilakukan di bidang ini menunjukkan adanya pengaruh pemanfaatan biogas terhadap kemiskinan, namun demikian studi tersebut masih belum cukup menyeluruh karena hanya mencakup beberapa rumah tangga di wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, atau bahkan desa. Sejalan dengan itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dengan sampel yang lebih komprehensif yaitu menggunakan data panel yang terdiri dari 2.374 desa yang tersebar di seluruh Indonesia dan dalam rentang waktu yang panjang yang berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2008, 2011, 2014 dan 2018 dan data pembangunan Biogas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tahun 2011-2017. Data penduduk miskin pada studi ini menggunakan proksi jumlah penerima bantuan program jaminan kesehatan karena dapat mewakili jumlah orang miskin di suatu desa. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), studi ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya program pembangunan instalasi biogas, jumlah penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan di desa yang memiliki instalasi biogas mengalami penurunan sebesar 136 orang jika dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki biogas. ......The provision of reliable, adequate, and sustainable energy services remains a global challenge today. Without the availability of energy, especially for cooking and lighting, the expected quality of life will be difficult to achieve, especially for the poor who could not met the minimum standard of living. In order to fulfill this energy, renewable and environmentally friendly energy sources are needed, one of which is through the biogas installation. This study aims to find empirical evidence regarding the impact of biogas utilization on poverty, especially in rural areas, through changes in the number of poor people in an area. Various studies conducted in this area show the influence of biogas utilization on poverty, however, those studies are not comprehensive enough since it only covers a few households in certain areas, namely somes provinces, districts, sub-districts, or even villages. In line with that, this study contributes to the existing literature with a more comprehensive sample using panel data consisting of 2,374 villages spread accross Indonesia, and over a long period of time based on Village Potential (Potensi Desa/ Podes) data of year 2008, 2011, 2014 and 2018 and Biogas development data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) of year 2011 up to year 2017. In this study, proxy of the recipients of health insurance program is used as the data of the poor, since it can be considered as the representative number of the poor in a village. Using the difference-in-differences (DID) method, this study found that in general, after the biogas installation program was established, the recipients of health insurance program contribution assistance in the villages with biogas installations decreased by 136 people, compared to villages which has no biogas.