Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang pengaruh aglomerasi ekonomi terhadap produktivitas perusahaan industri manufaktur dengan menggunakan studi kasus di pulau Jawa yang merupakan lokasi dari lebih 80 persen perusahaan industri besar dan sedang yang ada di Indonesia. Produktivitas perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah total faktor produktivitas (TFP) dengan variabel aglomerasi ekonomi yang digunakan adalah localization economies, urbanization economies, dan kompetisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi dalam bentuk urbanization economies berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total faktor produktivitas perusahaan, sedangkan aglomerasi dalam bentuk localization economies justru berpengaruh negatif. Meningkatnya persaingan usaha karena adanya konsentrasi spasial perusahaan juga berdampak positif pada produktivitas. Dengan demikian, konsentrasi spasial dalam bentuk keberagaman industri dan kondisi persaingan usaha di wilayah kabupaten/kota mempunyai dampak positif bagi peningkatan skala produksi perusahaan dan perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan perwilayahan industri.

---

This thesis examines the effect of economic agglomeration on the productivity of manufacturing industry companies by using case studies on the island of Java which is the location of more than 80 percent of large and medium industrial companies in Indonesia. The company productivity used in this study is the total factor productivity (TFP) with the economic agglomeration variable used is localization economies, urbanization economies, and competition. The results show that agglomeration in the form of urbanization economies have a positive and significant effect on the total growth of company productivity factors, whereas agglomeration in the form of localization economies have a negative effect. Increased business competition due to the company's spatial concentration also has a positive impact on productivity. Thus, spatial concentration in the form of industrial diversity and improving conditions of business competition in the district / city area have a positive impact on increasing the scale of the company's production and need to be considered in the industrial regional policy making process.

Abstrak :
Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan Pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. ......Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (Pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. This is because people do not like the delay in determining the regional budget. The delay in determining the regional budget has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then analyzed using binary logistic regression. This study proves that Pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a Pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the Pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget.

Abstrak :
Fenomena flypaper effect terjadi ketika respon pemerintah daerah atas transfer pemerintah pusat terhadap belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2005-2017, baik secara nasional maupun menurut kelompok pulau. Sementara, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011 juga akan diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap fenomena flypaper effect yang terjadi. Untuk menganalisa fenomena flypaper effect yang terjadi akan menggunakan pendekatan model birokrasi, perilaku birokrasi yang memaksimalkan belanja daerahnya untuk belanja yang bersifat administratif. Secara nasional fenomena flypaper effect terjadi di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2005-2017. Fenomena flypaper effect terjadi, baik sebelum maupun setelah adanya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011. Fenomena tersebut disebabkan karena ketergantungan yang tinggi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia atas transfer Pemerintah Pusat untuk belanjanya. Namun, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 mempunyai pengaruh yang positif yaitu dengan mengurangi fenomena flypaper effect yang terjadi, seiring dengan meningkatnya PAD melalui peningkatan Pajak Daerah dari BPHTB dan PBB-P2. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terbukti memaksimalkan belanja daerahnya dengan menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung. Menurut kelompok pulau, fenomena flypaper effect terjadi di kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua, baik sebelum maupun setelah diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBBP2. Namun, dengan diterapkannya kebijakan tersebut, fenomena flypaper effect mengalami penurunan, meskipun sangat rendah. Pemerintah kabupaten/kota pada kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua cenderung menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat administratif. Perilaku tersebut tetap terjadi meskipun diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2. Sementara, setelah diterapkannya kebijakan tersebut, pendanaan Belanja Langsung dengan menggunakan Pajak Daerah meningkat. Fenomena flypaper effect tidak terjadi di Pulau Jawa. Pemerintah kabupaten/kotanya sudah tidak tergantung terhadap DAU dalam mendanai belanjanya, karena Pajak Daerah atau PAD memang sudah tinggi atau memadai untuk mendanai belanjanya. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan kebijakan pendaerahan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan menerapkan tambahan pajak (opsen). Dengan pertimbangan bahwa kebijakan ini akan lebih efektif dibandingkan dengan Kebijakan Pendaerahan PBB-P2, untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Daerah.

---

The flypaper effect phenomenon occurs when local government responses to intergovernmental transfers to regional government spending is greater than to local government revenue. This study researchs the flypaper effect phenomenon on local governments in Indonesia in 2005-2017, both nationally and according to island groups. Meanwhile, Regonalize of Land and Building Title Transfer Duty (BPHTB) and Land and Building Tax (PBB-P2) Policy in 2011 will also discuss how it affects the phenomenon that occurs. To analyze the phenomenon, the flypaper effect that occurs will be use the bureaucratic mode, a bureaucratic behaviour that maximising local  spending for administrative cost. Nationally, the flypaper effect phenomenon occurred at the level of local governments in Indonesia during 2005-2017. the flypaper effect phenomenon occurs, both before and after the BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy in 2011. This phenomenon is caused by the high dependency of local governments in Indonesia on the intergovernmental transfers to its expenditure. However, BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy has a positive effect by reducing the flypaper effect phenomenon that occurs, in accordance with using local revenues through increasing the BPHTB and PBB-P2. The local government in Indonesia has proven to maximising local  spending using unconditional grants for indirect expenditures (administrative cost). According to the island group, the flypaper effect phenomenon occurs in the Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua island, both before and after the implementation of the BPHTB and PBBP2 Regonalize Policy. However, with the implementation of the policy, the phenomenon of the effect of flypaper decrease very low. Local government in Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua Islands use unconditional grants for indirect expenditures  (administrative cost). This behavior continues to occur even the BPHTB and PBB-P2 Regionalize Policy implemented. Meanwhile, after the implementation of the policy, the spending of direct expenditure using local tax increased. The flypaper effect does not occur in Java. The Java`s local governments are no longer dependent on the unconditional grants in funding their spending, because the local tax is already high or sufficient to fund its expenditure. To increase local revenues, it can be done through an increase in the tax base with regionalize policy, namely the Land and Building Tax in the Plantation, Forestry and Mining Sector (PBB-P3), and using additional taxes. Considering that this policy will be more effective compared to PBB-P2 Regionalize Policy, to increase local revenues through local tax.

Abstrak :
Studi ini bertujuan menemukan bukti empiris secara kuantitatif tentang Pengaruh Pembiayaan Dalam Era Presiden Jokowi Dan SBY Pada Tahun 2010-2019 Terhadap Pemerataan Peningkatan Pembangunan Jalan Di Indonesia. Analisis dilakukan dengan regresi data panel melalui metode common effect, dengan unit observasi yaitu 11 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 2010-2019. Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah panjang jalan nasional, sementara variabel independennya adalah APBN, Pinjaman Luar Negeri, Jumlah Penduduk, PDRB, dummy pemeimpinan dan dummy kewilayahan. Setelah dilakukan analisis secara keseluruhan maka dapat dilihat bahwa panjang jalan nasional pada masa pemerintahan Jokowi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembangunan jalan nasional di Indonesia. Jika dilihat dari dummy kewilayahan semuanya berpengaruh positif dan signifikan di beberapa kepulauan seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali NTT, dan Pulau Papua Maluku. Hal ini menandakan bahwa pemerataan pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik. ......This study aims to find quantitative empirical evidence on the Effect of Financing in the Era of Presidents Jokowi and SBY from 2010 to 2019 on the Equitable Improvement of Road Construction in Indonesia. The analysis was carried out using panel data regression and common effect method, with the unit of observation being 11 provinces in Indonesia over a period of 10 years, during from 2010 to 2019. The dependent variable in this study is the length of the national road, while the independent variables are the APBN, Foreign Loans, Population, GRDP, the leadership dummy and the regional dummy. After doing the overall analysis, it can be seen that the length of the national road during the Jokowi administration had a positive and significant impact on the development of national roads in Indonesia. When viewed from the regional dummy, all of them have a positive and significant impact on several islands such as Sumatra, Java, Bali Nusa Tenggara, and Papua Maluku. This indicates that equitable development during the Jokowi administration is going well.